Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu yaitu 20 tahun atau 30 tahun dan yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan menurut ketentuan dalam UUPA adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pernah terjadi peralihan hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan kepada sebuah Persekutuan Komanditer (CV).Bagaimanakah status hukum dari Persekutuan Komanditer (CV) menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apakah Persekutuan Komanditer (CV) juga merupakan salah satu subyek hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan, apakah akibat hukum bila Persekutuan Komanditer (CV) memiliki tanah dengan status Hak Guna Bangunan dan bagaimanakah cara penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atas tanah Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Persekutuan Komanditer (CV), hal-hal inilah yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.Metode penelitiannya adalah yuridis normatif, yakni metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bentuk penelitiannya adalah preskriptif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dengan metode kepustakaan melakukan studi dokumen terhadap data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan serta melakukan wawancara terfokus dengan pihak-pihak terkait.Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Persekutuan Komanditer (CV) bukanlah badan hukum sehingga bukan merupakan subyek hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan, bila Persekutuan Komanditer memiliki tanah Hak Guna Bangunan, maka dalam waktu satu tahun hak tersebut harus dilepaskan, apabila tidak maka menurut ketentuan UUPA haknya dapat hapus, dalam menghadapai masalah ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi akan menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat.

---

Building Rights on Land is the right to have the building and land that is not his own in a period of time that is 20 years or 30 years old. Those who can own a Building Rights on Land according to the provisions in the Basic Agrarian Law (BAL) is Indonesian citizen and a legal body established by law and domiciled in Indonesia. A transition of land rights with Building Rights on Land status once occurred in Bekasi District Land Office to a Commanditaire Vennootschap (CV).How the legal status of a CV, according to the laws that apply whether a CV is also a subject of land rights with the status Building Rights on Land, whether as a result of the law if a CV has the status of land Building Rights on Land and how the ways of settlement made by the Office of Bekasi District Land on the Building Rights on Land owned by the building association for a CV, is the core issue which will be explained in this thesis.The research method is judicial normative, that is, the method that refers to the legal norms contained in the laws and regulations. The forms of research is prescriptive, the research was conducted to get suggestions about what should be done to overcome problems with a specific method to study literature documents to the secondary data related to the problems discussed in writing and conducted interviews with focus, related parties.Based on the analysis result, it is known that a CV is not a legal entity that is not the subject of land rights with the status of Building Rights on Land. When the CV owned a land with Building Rights on Land, then within one year rights should be released, if not then, according to the provisions Basic Agrarian Law, the rights can be removed. Bekasi District Land Office will finish this issue with the consensus for the agreement."

"Tesis ini membahas kekuatan pembuktian sertifikat dan bukti Letter C, cara memperoleh kedua bukti tersebut agar menjadi hak milik masing - masing pihak dan putusan hakim masing - masing peradilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, berbentuk preskriptif dan bertujuan explanation atau penjelasan yang berfokus pada masalah dengan ilmu monodisipliner yaitu ilmu hukum.Hasil Penelitian menyarankan perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan proses pendaftaran hak atas tanah, dan pentingnya melakukan transaksi jual beli tanah harus sesuai dengan Hukum Pertanahan Nasional, serta dalam kasus tersebut hakim perlu penggalian hukum yang lebih luas agar putusan yang dihasilkan tegas dan adil bagi para pihak yang bersengketa.

---

The focus of this study is the proof of title power between building rights title and Letter C, how to grant each of the title by parties and the decisions of judge discretion on each level of court. This research is descriptive analytical with problem focused research and law as the science to answer all the problems on this study.This study suggest the need for socialization of land registration process to the public, and the importance of land sells transaction in according with National Land Law, as well as in this case the Judges need more exploration about the law to result a firm and fair decisions to the parties."

"HGB yang sudah kedaluwarsa seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai objekwarisan. Namun dalam putusan MA No. 1771 K/PDT/2019, tanah sengketa yangbersertipikat HGB kedaluwarsa dapat diwariskan kepada para ahli warisnya. Adapunpermasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukumberakhirnya jangka waktu HGB bagi ahli waris berdasarkan UUPA; serta akibathukumnya bagi ahli waris terkait kasus putusan MA No. 1771 K/Pdt/2019. Untukmenjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif denganpendekatan kualitatif. Tipologi penelitiannya merupakan penelitian problemidentification.Hasil penelitian yang didapat adalah habisnya jangka waktu HGB bagi ahliwaris mengakibatkan HGB menjadi hapus sehingga status tanahnya kembali pada statusasal dari tanah tersebut. Apabila berasal dari tanah Negara, maka kembali menjadi tanahyang dikuasai langsung oleh Negara. Apabila dari tanah Hak Pengelolaan, maka tanahkembali dikuasai oleh pemegang Hak Pengelolaan. Apabila dari tanah Hak Milik, makatanah kembali dikuasai pemegang Hak Milik. Terkait tanah dalam kasus putusan MA No.1771 K/Pdt/2019, dikarenakan faktanya keluarga Pewaris telah menempati objek tersebutsejak lama sampai sekarang maka terhadap mereka melekat hak prioritas untukmendapatkan hak warisnya dari tanah tersebut. Meskipun tidak ada aturan yang tegas,namun eksistensi hak prioritas dalam hukum tanah nasional tetap diakui. Hal inidibuktikan dengan banyaknya putusan dan penetapan pengadilan terkait hak prioritas.Untuk prosedurnya, oleh karena jangka waktu HGB telah habis, maka yang harusdilakukan bukanlah perpanjangan hak, melainkan ‘permohonan hak atas tanah’. Saranyang diberikan, Pemerintah diharapkan dapat membuat aturan secara eksplisit mengenaihak prioritas supaya dapat timbul kepastian hukum bagi masyarakat.

---

An expired Building Rights Title shouldn’t be an inherited object. However, in the

Supreme Court decision number 1771 K/PDT/2019, it can be inherited to its heirs. The

issues in this research are the legal consequences of the expiration of building rights

period for heirs based on the Agrarian Law; as well as the legal consequences for the

heirs regarding the Supreme Court decision number 1771 K/Pdt/2019. This is a

normative juridical research with a qualitative approach. The typology of the research is

problem-identification. The result is that the legal consequence of the expiration of the

Building Rights period for the heirs is that the Building Rights is deleted so that the land

status returned to their original status. Regarding land in the case of the Supreme Court

decision number 1771 K/Pdt/2019, due to the fact that the family of the heir has occupied

the object for a long time until now, they are attached with priority rights to obtain their

rights from the inheritance. Although there are no clear rules, the existence of priority

rights in the national land law is still recognized. This is evidenced by the number of court

decisions regarding priority rights. As for the procedure, because the Building Rights has

expired, what must be done is not an extension of the right, but an "application for land

rights". The suggestion given is that the government is expected to make rules related to

priority rights so that it can provide legal certainty for everyone."

"Penilitian ini menganalisis mengenai implikasi hukum Perjanjian Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan di KPBPB Batam, serta keberlakuan Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan. Dikaitkan dengan kewenangan pemegang Hak Pengelolaan (BP Batam) dalam pembatalan perjanjian terkait. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian doktrinal dengan yang dianalisis secara kualitatif. Didukung dengan data primer yang dihasilkan dari wawancara serta data sekunder lainnya. Ditemukan permalasahan hukum dalam Putusan PTUN Tanjung Pinang Nomor: 9/G/2020/PTUN.TPI jo. Putusan PT TUN Medan Nomor: 52/B/2021/PT.TUN-MDN seperti status tanah yang diperjanjikan antara BP Batam (Pemegang Hak Pengelolaan) dan PT ECD (penerima alokasi lahan) belum bersertipikat Hak Pengelolaan. Dasar pertimbangan hukum Hakim tingkat I (PTUN Tanjung Pinang) dan Hakim tingkat banding (PT TUN Medan) juga berbeda terkait aspek prosedural penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Perjanjian oleh BP Batam (objek sengketa). Perjanjian pemanfaatan tanah seharusnya wajib dibuat atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pengelolaan sehingga dasar pemberian hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan menjadi jelas statusnya. Apabila dilakukan pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, harus didahului dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Keberlakuan SHGB di atas Hak Pengelolaan sangat bergantung pada pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian pemanfaatan tanahnya, yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This research analyzes the legal implications of the Management Rights Land Use Agreement at KPBPB Batam, includes the application of Building Use Rights Certificate on Management Rights land. Linked to the authority of the Management Rights holder (BP Batam) to terminate related agreements. The research method used is doctrinal research with qualitative analysis. Supported by primary data resulting from interviews and other secondary data. It was found that there were legal problems on Tanjung Pinang State Administration Verdict Number: 9/G/2020/PTUN.TPI jo. Medan State Administration High Court Verdict Number: 52/B/2021/PT.TUN-MDN such as the status of the land agreed between BP Batam (Holder of Management Rights) and PT ECD (recipient of land allocation) has not been certified with Management Rights. The legal considerations of the first level judge (PTUN Tanjung Pinang) and the appellate level judge (PT TUN Medan) are also different regarding the procedural aspects of the issuance of a Decree on Cancellation of the Land Use Agreement by BP Batam (the object of the dispute). Land use agreements should be made on land that has been certified as Management Rights. Therefore, the basis for granting land rights over Management Rights becomes clear. If a Building Use Rights is granted over a Management Rights, it must be preceded by a land use agreement. The validity of the Building Use Rights Certificate over the Management Rights is very dependent on the implementation of the rights and obligations of the land use agreement, which arise from the provisions of statutory regulations."

"Tesis ini membahas mengenai hal-hal yang menghambat proses perpanjangan Hak Guna Bangunan bersama di atas tanah Hak Pengelolaan di Rumah Susun Klender, yang dalam hal ini sertipikatnya dinyatakan hilang dan kemudian diterbitkan sertipikat penggantinya. Digunakan metode penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan masalah (problem finding) untuk kemudian menuju pada suatu penelitian untuk mengatasi masalah (problem solution). Permasalahan timbul pada saat Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Klender akan memperpanjang Hak Guna Bangunan atas tanah bersamanya, dan untuk itu diperlukan rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan, yaitu PERUM PERUMNAS, yang menolak memberikan rekomendasi sampai terdapat kejelasan mengenai sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah yang bersangkutan, yang dinyatakan telah hilang di Kantor Pertanahan. Kantor pertanahan Jakarta Timur kemudian menerbitkan sertipikat pengganti, namun pertelaan yang terdapat di dalam sertipikat pengganti berbeda dengan yang tertera pada sertipikat sebelumnya. Di samping itu juga uang pemasukan dalam rangka perpanjangan Hak Guna Bangunan ini belum dipenuhi seluruhnya secara individual oleh pemilik Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Penelitian ini membahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka proses perpanjangan Hak Guna Bangunan bersama yang berada di atas tanah Hak Pengelolaan, permasalahan apa saja yang terdapat di dalam proses perpanjangan Hak Guna Bangunan bersama di Rumah Susun Klender, serta cara penyelesaiannya.

---

This thesis discusses about the things that hamper the process of extending rights to Building together on the ground right in the Flats Klender Management, which in this case the certificate declared missing and then issued a replacement certificate. Used in library research methods that aim to find the problem (problem finding) to then go on a research to solve problems (problem solution). Problems arise when Klender Flats Residents Association will extend the Right of Building on the ground with him, and for that needed the recommendation of the Management Right holder, namely PERUM PERUMNAS, who declined to give recommendations until there is clarity about the certificate of HGB land concerned, which otherwise have been lost in the Land Office. East Jakarta land office later issued a replacement certificate, but the descriptions contained in a replacement certificate is different from that stated in the previous certificate. In addition to the revenue money in order extension HGB has not been fully met individually by the owner of Unit Freehold Flats. This study discusses about the things that must be considered within the framework extension process HGB together which are located on land management rights, whatever problems there are in the process of extension HGB together in the Flats Klender, and part of the solution."

"PT duta pertiwi tbk diberi ijin penggunaan lokasi di tiga area bekas pemakaman di arean Mangga Dua dari pemerintah DKI Jakarta, totalnya sekitar 30,9 hektare. Berbekal tanah inilah Duta Pertiwi kemudian membangun area apartemen Mangga Dua Court. permasalahan bermula pada saat perhimpunan penghuni rumah susun Apartemen Mangga Dua Court memperpanjang hak guna bangunan tanah bersama rumah susun Apartemen Manga Dua Court. Sertifikat perpanjangan hak guna bangunan yang telah dikeluarkan ditarik kembali dan dicoret oleh Badan Pertanahan Nasional dan baru diketahui bahwa tanah bersama tersebut berada di atas hak pengelolaan. tesis ini membahas developer yang membangun rumah susun di atas Tanah Hak Pengelolaan dapat dikategorikan perbatan melawan hukum apabila dalam memasarkan rumah susun yang dibangunnya tidak secara transparan menyebutkan bahwa Rumah Susun tersebut dibangun di atas Tanah Hak Pengelolaan, latar belakang sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak mencantumkan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan dan sattus Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan tanah induk yang berstatus Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan yang telah habis masa waktunya. penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif."

"ABSTRAKPerjanjian merupakan bentuk dari kesepakatan antara dua pihak, dimana menganut asas konsensualisme yang berarti sepakat. Dalam melakukan perjanjian memang tidak sulit namun perlu diperhatikan mengenai syarat ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian, karena jika tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka konsekuensinya adalah dapat dibatalkan apabila yang dilanggar adalah syarat subyektif, dan batal demi hukum apabila yang dilanggar adalah syarat obyektif.Topik yang diangkat dalam penulisan tesis ini berupa akibat dari pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang berlaku, perjanjian tersebut di buat di bawah tangan atau tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga banyak terdapat kelemahan dalam isi perjanjian tersebut dan mengakibatkan pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kaitannya dengan bangunan yang dibangun berdasarkan perjanjian tersebut, di mana bangunan tersebut dibangun di atas tanah pemerintah yang memerlukan izin terlebih dulu dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Keuangan. Namun izin tersebut belum diperoleh tetapi isi perjanjian tetap dilaksanakan dan sudah dioperasikan. Bahkan IPB tidak memberikan pelimpahan kekuasaan secara tertulis kepada PT. BLST bahwa tanah tempat sarana tambahan tersebut dibangun boleh dipergunakan. Kemudian permasalahan yang diangkat berupa apakah akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, apakah akibat hukum dari bangunan yang dibangun berdasarkan perjanjian tersebut dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh sebagai pemenuhan perjanjian tersebut.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan metode analisis data secara kualitatif dan hasil penelitian berbentuk evaluatif¬analitis.Kesimpulan dari hasil pembahasan berupa, pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan adalah dapat dimintakan pembatalannya, karena tidak sesuai dengan syarat subyektif di mana IPB sebagai pemegang hak pakai tidak memberikan kuasa pemanfaatan tanah, maka selain melanggar syarat subyektif PT. BLST juga melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka perjanjian dapat diakhiri secara sepihak. Kemudian akibat hukum terhadap bangunan berupa penghentian pemanfaatan hingga penyegelan gedung, maka upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan amandemen terhadap perjanjian, karena perjanjian tersebut dibuat sebelum izin keluar, yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACTAn agreement is a form of state of consensus between two parties. Despite the easiness in engaging such a thing, there are important matters need to be considered on making an agreement, particularly the requirements determined by the law, regarding the consequences in case it's not filled in accordance with the Articled 1320 of the Book of Civil Law (that it can be canceled if the requirement violated is the subjective one, and canceled for the sake of the law if the one violated is the objective requirement).The topic to be addressed in this thesis is the consequence of an agreement which doesn't fill the requirement determined by the law, since it was made unofficially or not before the presence of an authorized official, which causes legal weakness in the content, and the risk that the implementation of the agreement doesn't match with the applicable law. More specifically in this case, in the agreement to be scrutinized, there is a building established on a land belongs to the government, the reason of which the party built the structure should possess first an official permit for the government before the construction process initiated. However, in reality the permit was not issued, and yet the building construction has been started. The party that is supposed to give the permit, IPB (Bogor Institute of Agriculture) hasn't even given a written statement of permission to PT BLST to use the land. Thus, this thesis will identify the things as follow: what is the legal consequence of the implementation of an agreement which doesn't fill the legal requirements as determined by the law? What is the status of the building constructed on the land based on the agreement, and what kind of legal effort can be conducted as the fulfillment of the agreement?The research method applied in this thesis is the juridical normative library research, while using the qualitative data analysis method which leads to an evaluative-analytical result.The conclusion to be drawn is that the implementation of an agreement that doesn't fill the requirement is allowed to be cancelled, since it doesn't fit with the subjective requirement of which IPB as the holder of the concessions right doesn't give the concessions right to PT. BLST, which make the deed conducted by the company as a subjective violation to the law, and at the same time is a misachievement to the agreement."

"Komposit Fiber dan Resin Plastic menjadi salah satu alternatif dalam pembuatan Instalasi Pengolahan Air, yang dikenal dengan IPA-FRP. Hal ini dikarenakan dari beberapa keunggulan Struktur Komposit FRP seperti tahan terhadap korosi, tahan terhadap konsentrasi bahan kimia tertentu, mudah dibentuk sesuai dengan yang direncanakan, sehingga relatif lebih mudah untuk membuat ukuran yang diperlukan. Komponen instalasi dapat dicetak dan diproduksi secara modular di pabrik dan di lapangan. Pembuatan di pabrik/workshop dapat di lakukan dengan kriteria teknis struktur dan konstruksi IPA-FRP sesuai standar antara lain seperti ukuran IPA secara detail dapat dibuat sesuai dengan rencana kapasitasi instalasi dan kekuatan struktur tertentu pula. Untuk merancang IPA-FRP yang mempunyai kapasitas dan kekuatan tertentu, susunan serat gelas, jumlah lapisan, penguat pada dinding dan sambungan antara panel, sambungan pipa dengan dinding dan dudukan instalasi harus mendapat perhatian khusus dalam penentuan kriteria teknisnya serta diperlukan keahlian pekerja dan pengawasan yang memadai. "

"Berbagai tipe bangunan telah dibangun pada masa kini. Satu di antaranya yang banyak bermunculan akhir-akhir ini khususnya di Jakarta, adalah bangunan bertingkat banyak yang dibungkus dinding kaca. Ide pertama membangun bangunan tinggi yang berasal dari negara-negara Barat, didasari oleh pemikiran praktis, ekonomis, adanya makna fungsional dan pengutamaan nilai kegunaan. Menurut seorang pakar bangunan bertingkat banyak, Hartono Poerbo{988). Pembangunan bangunan bertingkat banyak semakin perlu dilakukan mengingat semakin tingginya harga lahan perkotaan di mana bangunan tinggi itu biasa didirikan. Bangunan bertingkat banyak merupakan alternatif penyelesaian masalah keterbatasan lahan perkotaan yang tidak seimbang dengan kebutuhan papan pemukiman. Makin banyak penduduk yang memerlukan lahan guna papan pemukimannya, tetapi luas lahan perkotaan tidak bertambah banyak. Oleh sebab itu dengan perhitungan-perhitungan tertentu yang didasari oleh pertimbangan atau kriteria tekno ekonomi, membangun bangunan bertingkat banyak pada lokasi lahan mahal akan menghasilkan rancangan yang baik layak dipandang dari sudut ekonomi, dan memenuhi syarat dipandang dari segi kegunaan. Namun dalam kenyataan pelaksanaannya, kecuali pertimbangan fungsional tadi, ada juga pertimbangan pertimbangan lain. Hal itu mengacu pada makna-makna lain yang ikut terangkum di dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan, baik secara sadar atau tidak. Makna bangunan bertingkat banyak World Trade Centre 2 yang akan dibangun di Jalan Sudirman, misalnya, menurut salah satu pembangunnya, didasari tujuan untuk mempertunjukkan pemikiran masyarakat Indonesia yang siap mengikuti perkembangan peradaban dunia masa depan dan memperlihatkan kesanggupan untuk mewujudkan bangunan yang sesuai bagi kegiatan dunia maju. Pembangunan Hotel Indonesia yang diprakarsai oleh Bung Karno dimaksudkan untuk menonjolkan rasa kebangsaan melalui bidang arsitektur, di samping memberi kesempatan bagi putra-putri Indonesia untuk mencipta bangunan. Bangunan yang dikenal sebagai salah satu Proyek Mercu Suar itu dimaksudkan sebagai tanda adanya hal baru dan pertama bagi bangsa Indonesia (Sumintardja, 1981). "