Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini desakan dart masyarakat pada pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Government Governance) semakin kuat Dimana pemerintah harus lebih akuntabel, transparan, partisipasi, responsive, efektif dan efisien, dan patuh aturan hukum. Dalam upaya menciptakan Good Government Governance ini, pemerintah perlu memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal merupakan bagian yang terintegrasi dari fungsi manajemen dan akuntansi. Pengendalian internal di suatu organisasi/instansi pemerintahan sangatlah panting, termasuk pengendalian internal di Direktorat Pembinaan TK dan SD. Adanya pengendalian internal yang baik di Direktorat Pembinaan TK dan SD, akan membantu instansi ini pencapaian tujuannya secara keseluruhan, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Dalam karya akhir ini akan dibahas tentang pengendalian internal yang ada di Direktorat Pembinaan TK dan SD. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa sistem pengendalian internal di Direktorat Pembinaan TK dan SO adalah dengan berdasarkan kriteria yang disyaratkan oleh COSO. Dimana pengendalian internal terbagi dalam lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Pengendalian internal di Oiraktorat Pembinaan TK dan SD sudah ada dan berjalan, namun masih memiliki kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu Direklorat Pembinaan TK dan SD perlu melakukan perbaikan dan peningkatan pada pengendalian internalnya, agar Good Government Governance dapat tercipta di Direktorat Pembinaan TK dan SD."

"This article explains on corruption phenomenon in many approaches to solve and also here be initiated elaborations regarding the definitions of corruption as the systematic descriptions. Two recent 's cases are both tactical funds of General Election Comission (KPUU and Dana Abadi Umat (people's escrow funds) at Department of Religious Affairs. The author suggested that law enforcement is as way out to eliminate through corruption practice in Indonesia. It does embark on law enforcement's thought which recognizes reward and punishment methods on both sides behaviour applied. Alerted also here on the general principle of presume innocence which ought to apply in corruption case's."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan meneliti pengaruh good governance, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menyimpulkan good governance, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan ukuran pemerintah daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the influence of good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size to the performance of the Local Government in Indonesia. This research is conducted on 33 Provincial Government in Indonesia. The research method used to analyze the data is multiple linear regression. The result of this study provides evidence that good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size have a significant influence on the local government performance in Indonesia., This study aims to examine the influence of good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size to the performance of the Local Government in Indonesia. This research is conducted on 33 Provincial Government in Indonesia. The research method used to analyze the data is multiple linear regression. The result of this study provides evidence that good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size have a significant influence on the local government performance in Indonesia.]"

"Pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance dikarenakan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Sejak implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah menghadapi banyak tantangan, pemerintah mulai menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) sebagai kebijakan pemerintah untuk menyediakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas di LPSE Provinsi Riau serta mengidentifikasi upaya apa saja yang dilakukan oleh LPSE Provinsi Riau dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses e-procurement. Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder yang akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas pada LPSE Provinsi Riau telah memberikan dampak yang baik bagi perkembangan dan daya saing pengadaan di provinsi Riau, dengan menyoroti fakta bahwa sistem elektronik digunakan secara efisien dan cukup efektif. LPSE Provinsi Riau memiliki inisiatif dengan beberapa upaya-upaya dalam mengahadapi kendala-kendala yang muncul pada proses e-procurement yang mempengaruhi penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan cara melakukan penyempurnaan aplikasi SIKaP dan rutin bekerjasama dengan LKPP untuk mengadakan sertifikasi dan pelatihan kepada pejabat pengadaan

---

Government procurement of goods/services should be carried out by prioritizing the principles of Good Governance because it has an important role in the implementation of national development to improve public services and national and regional economic development. Due to the many challenges faced in implementing public procurement systems, governments have started to implement electronic public procurement (e-procurement) as a government policy to provide better public procurement of goods and services. This research aims to analyze the practice of electronic procurement of goods and services in realizing the principles of transparency and accountability in LPSE Riau Province and identify what efforts are made by LPSE Riau Province in overcoming obstacles that arise during the e-procurement process. The type of research in this thesis is normative juridical legal research with secondary data that will be analyzed using qualitative methods. The results of this research show that the implementation of the principles of transparency and accountability at the Riau Province LPSE has had a good impact on the development and competitiveness of procurement in Riau province, by highlighting the fact that electronic systems are used efficiently and quite effectively. LPSE Riau Province has initiatives with several efforts in dealing with the obstacles that arise in the e-procurement process that affect the implementation of transparency and accountability by improving the SIKaP application and routinely collaborating with LKPP to hold certification and training for procurement officials."

"The main objective of the study is to analyze the political economic and cultural factors affecting corruption in regional economic development during decentralization era in Indonesia. The research uses both qualitative and quantitative methodology to elaborate the process of policy making in budgeting and in formulating regional regulation (Perda). Three districts were chosen as case studies i.e. Kabupaten Solok, Kabupaten Sukoharjo and Kabupaten Kutai Kartanegara. The results of the study indicate that corruption bas already emerged since the begining of decision making process in the executive as well as legislative agencies. The findings show that political economic and cultural factors are strongly affecting the corruption in regional development in the autonomy era."

"Pertanyaan paling umum yang muncul di dalam praktik adalah; apa manfaat yang dapat terlihat (tangible benefits) dari penerapan corporate governance di sebuah perusahaan? Apakah dengan diterapkannya konsepsi corporate governance secara "baik" akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Jika esensi dari governance adalah untuk meyakinkan seluruh pihak yang berkepentingan bahwa aktivitas organisasi dijalankan secara profesional serta "bebas" dari berbagai konflik kepentingan, maka seharusnya kinerja perusahaan meningkat, minimal kinerja keuangan. Lebih lanjut jika governance memberikan penekanan pada unsur pengendalian atas pihak yang membuat keputusan di dalam sebuah organisasi; apakah penerapan governance juga diharapkan dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang (kekuasaan)?"