Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep stabilitas finansial sebagai barang publik global merupakan salah satu kajian yang mulai mendapatkan perhatian dalam dunia akademis sejak terjadinya berbagai permasalahan finansial lintas batas pada akhir abad ke-20. Memastikan ketersediaan dari barang publik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi dampak buruk dari guncangan finansial, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, meskipun topik ini sangat menarik untuk dieksplorasi, pembahasannya masih terfragmentasi dalam berbagai disiplin yang berbeda dan belum banyak dikaji melalui sudut pandang Ilmu Hubungan Internasional. Dengan demikian, tinjauan kepustakaan ini berusaha untuk memetakan ragam argumentasi terkait stabilitas finansial sebagai barang publik global dalam hubungan internasional dari 23 literatur yang berbeda. Melalui metode taksonomi, pembahasan dalam tinjauan kepustakaan ini dikategorisasikan menjadi tiga tema besar mengenai konseptualisasi, keterlibatan aktor, serta praktik kebijakan terkait stabilitas finansial. Berdasarkan pemetaan literatur yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa: (1) meskipun hampir semua akademisi yang literaturnya dibahas dalam kajian ini sepakat bahwa stabilitas finansial harus didefinisikan sebagai barang publik global, beberapa di antaranya menganggap bahwa pendekatan barang publik regional akan memastikan penyediaannya yang lebih efektif; serta (2) institusi internasional, terutama IMF, memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas dari sistem finansial internasional yang saling terkait, meski praktik kebijakannya seringkali dinilai kurang inklusif. Adapun celah penelitian yang penulis identifikasi berkaitan dengan kajian mengenai stabilitas finansial sebagai barang publik global yang harus diperluas, termasuk dalam melihat dinamika kekuasaan dari aktor-aktor internasional yang terlibat di dalam prosesnya. Maka, tinjauan kepustakaan ini menekankan perlunya penelitian lanjutan dan dialog kebijakan untuk memperkuat kerja sama serta tata kelola dalam penyediaan stabilitas finansial sebagai barang publik, baik dalam konteks global maupun regional.

---

The concept of financial stability as a global public good is one of the studies that has begun to receive attention in the academic world since various cross-border financial problems arise at the end of the 20th century. Ensuring the availability of these public goods is essential to promote sustainable economic growth, reduce the adverse effects of financial shocks, and improve social welfare. However, although this topic is fascinating to explore, the discussion is still fragmented in various academic disciplines and has not been widely studied from the perspective of International Relations. Thus, this literature review elaborates on different arguments regarding financial stability as a global public good in international relations from 23 academic sources. Using the taxonomic method, the discussion in this literature review is categorized into three major themes regarding contextualization, involvement of actors, and policy practices related to financial stability. Based on the review that has been done, this author finds that: (1) although almost all academics whose literature is discussed in this study agree that financial stability should be considered a global public good, some of them consider that a regional public goods approach will ensure its more effective provision; and (2) international institutions, especially the IMF, have a crucial role in maintaining the stability of the interrelated international financial system, even though their policy practices are often considered to be less inclusive. This author reflects that research about financial stability as a global public good must be expanded, especially to observe the dynamics of international actors involved. Further research and policy dialogues are needed to strengthen cooperation and governance in providing financial stability as a public good within the global and regional contexts."

"Tesis ini menganalisis konstitusionalitas vaksin COVID-19 sebagai barang publik. Hal yang melatarbelakangi penulisan tesis ini adalah perlunya penegasan terhadap posisi atau status vaksin COVID-19 sebagai barang publik dalam kondisi pandemik yang didasarkan pada teori barang publik termasuk pelayanan publik, pelaksanaan nilai HAM dan pemberlakuan ketentuan undang-undang di Indonesia yang memiliki ciri konsep Hukum Tata Negara Darurat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual, dihasilkan jawaban atas dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, vaksin COVID-19 dapat dikategorikan sebagai barang publik menurut teori barang publik dan pengaturan HAM (hak atas kesehatan). Kedua, kriteria dan mekanisme penetapan vaksin COVID-19 sebagai barang publik dapat ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang relevan dengan konsep Kedaruratan di Indonesia pada 2 (dua) peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Sehingga disarankan untuk optimalisasi kampanye vaksin COVID-19 sebagai barang publik oleh pemangku kepentingan terkait, sekaligus agar untuk berorientasi terhadap vaksin COVID-19 sebagai barang publik dalam penyusunan regulasi terkait. Selain itu, untuk segera merevisi regulasi yang masih berlaku atau menyusun regulasi baru yang spesifik tentang kedaruratan dalam aspek kesehatan masyarakat.

---

This thesis analyzes the constitutionality of the COVID-19 vaccine as a public good. The reason behind writing this thesis is the need to affirm the position or status of the COVID-19 vaccine as a public good in pandemic conditions which is based on the theory of public goods including public services, the implementation of human rights values and the implementation of legal provisions in Indonesia which have the characteristics of the Emergency Constitutional Law concept. By using a statutory, case, and conceptual approach, answers to two problem formulations in this study are produced. First, the COVID-19 vaccine can be categorized as a public good according to the theory of public goods and the regulation of human rights (the right to health). Second, the criteria and mechanism for determining the COVID-19 vaccine as a public good can be reviewed according to Law Number 25 of 2009 concerning Public Services which is relevant to the concept of emergency in Indonesia in 2 (two) regulations, namely the Health Quarantine Law and the Disaster Management Law. So it is recommended to optimize the COVID-19 vaccine campaign as a public good by relevant stakeholders, as well as to be oriented towards the COVID-19 vaccine as a public good in the preparation of related regulations. In addition, to immediately revise the regulations that are still in force or draft new regulations that are specific to emergencies in the aspect of public health."

"Upaya manajemen bencana alam yang terjadi di Indonesia saat ini memerlukan dukungan dari media massa dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat. Degradasi lingkungan dan global warming menyebabkan wilayah Indonesia menjadi rawan bencana. Informasi mengenai situasi pra bencana, saat kejadian, dan pasca bencana menentukan terbentuknya keamanan dan kemampuan warga menghadapi bencana. Media massa dapat berperan sebagai early warning system dan melakukan edukasi bagi masyarakat. Konvergensi media saat ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai bencana penting yang dapat mendukung efisiensi manajemen bencana. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengemasan informasi bencana di media massa, baik media cetak dan online sebagai bentuk komunikasi bencana kepada masyarakat. Konsep yang digunakan sebagai dasar kajian adalah jurnalisme bencana, komunikasi risiko bencana dan manajemen bencana. Metode penelitian menggunakan studi literatur dan analisis teks framing pada media cetak dan online yang memberitakan berita bencana, dengan pilihan kasus pada pemberitaan oleh Kompas. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa peran komunikasi bencana menentukan keberhasilan pemerintah untuk memberikan informasi bagi keamanan masyarakat dan mengatasi bencana yang terjadi. Kajian ini memberikan kontribusi bahwa optimalisasi komunikasi bencana secara terpadu penting dalam manajemen bencana, sinergi dengan pelibatan media massa dan masyarakat dalam distribusi informasi melalui pemanfaatan media."

"Dalam menangani dampak dari bencana alam dalam skala besar, sangatlah diperlukan strategi bagaimana mendistribusikan barang bantuan, seperti air, makanan, atau obat-obatan ke seluruh daerah bencana optimal, dan secepat mungkin. Ditambah lagi dengan kemungkinan rusaknya infrastruktur seperti jembatan atau jalan raya, yang bisa menghambat pendistribusian barang bantuan. Sehingga, akan dilakukan pendekatan dengan model matematis melalui transshipment problem. Untuk melibatkan elemen ketidakpastian pada aksesibilitas jalan, digunakan simulasi Monte Carlo. Selanjutnya diselesaikan model matematis untuk mendapatkan strategi dalam mendistribusikan barang bantuan yang optimal. Sebagai ilustrasi dari hasil yang telah didapatkan, implementasinya diterapkan ke kasus gempa Sumatra Barat pada tahun 2009.

---

Given the serious damage caused by large-scale natural disaster, an optimal strategy about how to disribute relief goods, such as water, food, or medicine, to all disaster area as fast as possible is very needed. Furthermore, there?s a possible damage to infrastructure, such as main road or bridge, that can affect the distribution process. Hence, we will using mathematical model approach using transshipment problem. In order to express the uncertainty regarding to the road`s accesibility, we applied Monte Carlo simulation. Then, we will solve the mathematical model to obtain an optimal strategy on how to distribute relief goods. To illustrate the results that obtained, we apllied this approach into the case of West Sumatra earthquake in 2009."