Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper analyses incomen mobiity between two consetive periods and estimates the potentil effect for od introducting differentiated on direct governmnet welfare expenditure....."

"After the rapid economic growth in Japan during the 1950s and 1960s,the energy policy in response to the two oil crises and technological innovation....."

"Tujuan penelitian ini adalah utuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur memiliki pengaruh dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode penelitian tahun 2008-2010. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koefisien pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur sebagai variabel bebas yang bertanda negatif. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan pengeluaran untuk jalan, irigasi, dan jaringan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi penduduk miskin. Adanya variasi intersep antar kabupaten/kota yang ada dalam model persamaan yang digunakan menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of local government expenditures for infrastructure to the poverty level in the districts/cities in East Java Province. The study uses quantitative approach with panel data regression with fixed effect methods. The results show that local government expenditures for infrastructure have an effect in reducing poverty in the districts/cities in East Java in period 2008-2010. This is indicated by the coefficient of local government expenditures for infrastructure as the independent variable that have negative sign to the poverty level as the dependent variable. Expenditures for the buildings have no significant effect in reducing poverty level. Whereas expenditures for the road, irrigation, and network have a significant effect in reducing poverty level. The existence of intercepts variation between the districts/cities in the model indicates that the respective districts/cities in East Java Province have different characteristics of poverty."

"Penelitian eksploratif ini bertujuan untuk mengembangkan dan menjelaskan implikasi Jamesta ditinjau dengan menghubungkannya dengan pengentasan kemiskinan. Metode termasuk ke dalam penelitian kualitatif tanpa melanjutkan meta-analisis. Data diperoleh dari mesin pencarian antara lain Google Scholar (“pendapatan dasar semesta”) dan E-Resources (“universal basic income”) dengan penyaringan lanjutan pada September 2023. Bukti-bukti yang diperoleh ditelaah lebih jauh, tidak hanya terkait kemiskinan, tetapi juga dengan makroekonomi, ekonomi politik, dan ketahanan nasional. Ditemukan empat artikel berbahasa Indonesia dan 31 artikel berbahasa Inggris. Hasil temuan disintesiskan menjadi narasi. Hasilnya menyatakan bahwa penerapan Jamesta akan mereformasi tatanan sosial ekonomi negara. Alterasi pengaman sosial menjadi Jamesta akan mengubah struktur penganggaran dan meningkatkan peran negara pada pemenuhan kesejahteraan penduduk. Jamesta hanya dapat diterapkan di negara dengan pendapatan tinggi, jumlah penduduk sedikit, dan harga konsumsi dasar rendah. Penerapan Jamesta mampu menstimulasi penawaran tenaga kerja dan mengentasan kemiskinan. Mekanisme pengentasan kemiskinan dipelajari pada aspek seperti makroekonomi, ekonomi politik, dan ketahanan nasional. Pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan melalui kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi bergantung pada preferensi sistem ekonomi politik negaranya. Pengentasan kemiskinan akan menguatkan ketahanan nasional.

---

This exploratory research aims to expand and explain the implication of UBI which is reviewed by relating to poverty eradication. The method is included in qualitative research without proceeding to meta-analysis. Data was gathered from search engines such as Google Scholar (“pendapatan dasar semesta”) and E-Resources (“universal basic income”) with advance filtering in September 2023. Gathered evidences were assessed further not only related to poverty, but also related to macroeconomics, political economy, and national resilience. Four articles in Indonesian and thirty one articles in English were found. Finding outcomes were synthesized into narration. The results stated that application of UBI will reform the social economic order of a nation. Social security alteration to UBI will change budgeting structure and increase role of a nation for its citizens welfare. UBI can only be implemented in nations with high income, few citizens, and low basic consumption price. UBI implementation is able to stimulate labor supply and erradicate poverty. Poverty erradication mechanism were studied in aspects such as macroeconomics, political economy, and national resilience. Poverty erradication can be achieved through macroeconomic policy. Macroeconomic policy depends on national preference to its political economy. Poverty erradication will strengthen national resilience."

"ABSTRAKTujuan utama dari disertasi ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengendalian harga yang berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan. Dari tujuan utama tersebut, maka disertasi ini terdiri dari tiga essai. Essai pertama berusaha untuk mengetahui kelompok komoditas mana yang jika terjadi peningkatan harga lebih merugikan kesejahteraan masyarakat miskin. Penulis menemukan bukti bahwa saat terjadi peningkatan harga makanan, maka kelompok rumah tangga miskin lebih dirugikan karena proporsi pengeluaran mereka yang relatif tinggi. Hasil tersebut kemudian dijadikan dasar oleh penulis untuk mengkaji essai kedua dan ketiga. Essai kedua mengkaji apakah pakem pengendalian inflasi yaitu kebijakan moneter memiliki peran yang penting dalam pengendalian inflasi makanan.Temuan pada kajian kedua ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak memiliki peran yang cukup signifikan dalam pengendalian inflasi makanan. Namun demikian terdapat spill-over effect dari inflasi makanan ke inflasi nonmakanan. Maka saat terjadi shock pada inflasi makanan, kebijakan moneter tetap dibutuhkan sebagai pengendali inflasi non-makanan yang mengalami tekanan karena inflasi makanan. Essai ketiga kemudian mengkaji kebiπjakan dari sisi struktural, yaitu perbaikan konektivitas domestik melalui infrastruktur transportasi darat dan laut terhadap pengendalian harga makanan. Bukti empiris pada kajian ketiga ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi berperan penting dalam pengendalian harga makanan. Secara khusus, pelabuhan dengan skala relatif besar (komersial) memiliki peran yang lebih penting, mengingat kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan.

---

ABSTRACT

This dissertation seeks to find the price stabilization policy that have important role in poverty alleviation. Spesifically, this dissertation consists of three essays. The first essay is to find the commodity basket that when the price increases would have more adverse impact on the poor. The empirical evidence found in this essay is food is the most important commodity for the poor, since food inflation has the most detrimental effect on the poor welfare. Thus, food price stabilitzation is important in poverty alleviation. Based on this result, I investigated the role of monetary policy in stabilizing food inflation on the second essay. The evidence shows that monetary policy has relatively little role on food inflation, but relatively high on non-food inflation.

However, monetary policy response is still needed in the event of food inflation shock. This is because there is significant evidence that food inflation propagated into non-food inflation. The second essay result implies that Indonesia needed structural policy to maintain the food price. One of the structural factors that has been contributing to the high cost economy in Indonesia is domestic connectivity problem. Thus, the third essay main purpose is to determine whether increasing the quality and quantity of transportation infrastructure can have important role in food price stabilization. The empirical results show that this is true. In particular, increases in quality and quantity of commercial ports relatively has higher role in this matter. The geographical characteristic of Indonesia that is an archipelago supported the argument."

"Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah-masalah utama yang dihadapi di dunia baik bagi negara maju dan berkembang. khususnya di Indonesia. Keduanya menjadi tujuan utama dari aksi global yang perlu dibenahi sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) melalui tema "Mengubah Dunia Ketiga: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dalam rangka mendukung SDGs, Indonesia secara konsisten telah menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui otonomi untuk menciptakan pembangunan sosial ekonmi secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara khusus, Indonesia juga menerapkan otonomi khusus yang diberikan kepada beberapa daerah yang memperooleh otonomi khusus berikut tambahan dana transfer daripemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari otonomi khusus tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemberian ootonomi khusus telah tepat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinann dan mengurangi kerimpangan pendapatan, namun terdapat faktor eksternal yang perlu dibenahi yang mempengaruhi kebijakan otonomi khusus sehingga akan berjalan lebih efektif.

---

Poverty and income inequality are the main problems faced in the world for both developed and developing countries, especially in Indonesia. Both are the main goals of global action that need to be addressed as mandated in the Sustainable Development Goals (SDGs) through the theme "Changing the Third World: The 2030 Agenda for Sustainable Development". In order to support SDGs, Indonesia has consistently implemented decentralization through regional autonomy in the management of its government system. The authority between the central government and regional government is divided through autonomy to create sustainable socio-economic development for the creation of a fair and prosperous social life. In particular, Indonesia also implemented special autonomy which was granted to several regions receiving special autonomy along with additional transfer funds from the central government as a follow-up to this special autonomy. This study proves that the policy to offer special autonomy is appropriate in the context of poverty alleviation but has not succeeded in reducing income inequality."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi meningkatkan atau menurunkan ketidakmerataan pendapatan dan seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari PDRB perkapita, indeks Gini dan angka kemiskinan yang mencakup seluruh kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur, periode 2006-2010. Metode yang digunakan adalah analisis regresi dengan fixed effect model?cross section weighted. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketidakmerataan pendapatan masyarakat dengan nilai elastisitas sebesar 0,16. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan hanya signifikan mengurangi head count indeks dan poverty gap indeks dengan elastisitas masing-masing sebesar 1,54 dan 0,88.Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan menambahkan variabel kontrol rata-rata lamanya sekolah, angka harapan hidup, prasarana jalan dan fasilitas air bersih, ternyata pertumbuhan ekonomi hanya signifikan mengurangi head count index (P0) dan poverty gap index (P1) dengan elastisitas masing-masing sebesar 1,54 dan 0,88. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesehatan yang diwakili oleh indikator angka harapan hidup mempunyai pengaruh paling besar dalam mengurangi kemiskinan (P0; P1 dan P2) dibanding pertumbuhan ekonomi dan variabel bebas lain yang ada dalam model dengan elastisitas sebesar 2,25 untuk P0; 6,43 untuk P1 dan 10,03 untuk P2.

---

This study aimed to determine whether economic growth increasing or decreasing inequality in income, and how much influence the economic growth on poverty. The data used are secondary data consisting of per capita GDP, Gini index, and poverty that cover all districts in East Java in 2006-2010. The method used is the fixed effect regression analysis model-weighted cross section. The results showed that, the positive effect of economic growth on income inequality elasticity is 0,16.

Effect of economic growth on poverty by adding a control variable length of school average, life expectancy, infrastructure, roads and water facilities, economic growth turned out to be only significantly reduces head count index (P0) and poverty gap index (P1) with the elasticity of each amounted to 1,54 and 0,88. The results also showed that health represented by indicators of life expectancy have the most impact in reducing poverty (P0, P1 and P2) compared to economic growth and other variables in the model with elasticity of 2.25 for P0; 6,43 for P1 and P2 to 10,03."

"ABSTRAKTesis ini membahas Program Pemberdayaan Ekonomi di Kota Cilegon melalui Dana Bergulir kepada Rumah Tangga Sasaran RTS yang di evaluasi secara administratif, yaitu melalui dimensi Process, Effort, Performance, Efficiency, dan Effectiveness. Serta melihat kinerja program dalam mendukung perubahan Kondisi Kemiskinan RTS yang dilihat dari pendekatan kemiskinan moneter dan non moneter. Penelitian ini adalah penelitian kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif dengan metode analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menyarankan pelaksana program diberikan akses terhadap data RTS single data , menerapkan sistem informasi dalam melakukan pencatatan penyaluran dana bergulir, serta melakukan evaluasi terhadap kondisi kemiskinan maupun kondisi usaha pemanfaat program sehingga kinerja program dapat terlihat.

---

ABSTRACTThe focus of this study is community economic empowerment program through revolving fund to Rumah Tangga Sasaran RTS . The program is evaluated using administrative evaluation approach, such as Process, Effort, Performance, Efficiency, and Effectiveness. This study also, verify the performance of the program, using monetary dan non monetary poverty approach. This research is using combination method between quantitative qualitative, and using statictic descriptive analysis techniques. The result of this study recommend the government to use a singgle data source, apply the information system to process the program, and also evaluate the poverty condition to each beneficiary."

"ABSTRAKSejak diperkenalkan pada tahun 2010 secara internasional oleh UNDP, Indeks Kemiskinan Multidimensional dipandang sebagai alat ukur kemiskinan yang dapat menjadi pelengkap alat ukur kemiskinan moneter yang berbasis kebutuhan dasar manusia, yang secara umum dipergunakan di berbagai negara. Berbagai penelitian telah menunjukkan pengaruh positif belanja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan moneter, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan gambaran pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan kapabilitas yang diukur melalui indeks kemiskinan multi dimensional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi belanja pemerintah daerah untuk urusan layanan dasar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah pada fungsi kesehatan dan fungsi sosial memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan kapabilitas di kabupaten/kota di indonesia.

---

ABSTRACTSince its introduction in 2010 internationally by UNDP, the Multidimensional Poverty Index is seen as a measure of poverty that can complement basic needs based poverty measurement tools, commonly used in many countries. Various studies have shown a positive effect of government spending on reducing monetary poverty, this study is intended to complement previous research by providing an overview of the impact of local government spending on poverty capability as measured by multi dimensional poverty indices. The data used in this study is data on realization of local government expenditures for basic service affairs in all districts cities in Indonesia in period between 2010-2015. The results show that government spending on health functions and social function has a significant effect on reducing poverty levels in districts in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2004-2010 sudah pro poor growth atau belum dengan menggunakan metode GIC dan metode PPGI serta sektor-sektor ekonomi apa yang mampu mengurangi kemiskinan. Berdasarkan data Susenas dan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah serta menggunakan analisa GIC dan regresi data panel ditemukan bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2004-2010 sudah pro poor growth melalui metode PPGI namun melalui metode GIC belum pro poor growth. Dan dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, hanya Kabupaten Sukamara yang pembangunan ekonominya sudah pro poor growth.Sementara itu di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor bangunan serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor-sektor ekonomi yang secara signifikan mengurangi kemiskinan, sebaliknya sektor listrik, gas dan air bersih justru meningkatkan kemiskinan. Sedangkan di tingkat sepuluh kabupaten yang belum pro poor growth, sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa merupakan sektor-sektor ekonomi yang secara signifikan mengurangi kemiskinan, di sisi lain sektor listrik, gas dan air bersih meningkatkan kemiskinan.

---

This study aimed to determine whether the economic development in Central Kalimantan during the period 2004-2010 has been pro poor growth or not by using GIC and PPGI and economic sectors could be capable of reducing poverty. Based on data of Susenas and GDP Central Kalimantan Province and using GIC and regression analysis of panel data found that economic development in Central Kalimantan during the period 2004-2010 has been pro-poor growth through PPGI but through the GIC has not been pro-poor growth. And of the 14 districts/municipalities in Central Kalimantan, only an economic development Sukamara District has been pro-poor growth.

Meanwhile in Central Kalimantan Provincial level, mining and quarrying sector, manufacturing industry sector, construction sector and the financial, leasing and business services sector are the economic sectors that significantly reduce poverty, otherwise the electricity, gas and water supply sector actually increase poverty. While at the ten districts that have not been pro-poor growth, agriculture sector, mining and quarrying sector, manufacturing industry sector, construction sector, financial, leasing and business services sector and the services sector is the economic sectors that significantly reduce poverty, in the another sector of electricity, gas and water supply increased poverty."