Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap apotek yang beroperasional di Indonesia harus memiliki legalitas izin usaha yang berlaku sesuai ketentuan pemerintah. Seiring dengan kemajuan teknologi, legalitas izin usaha yang dahulu harus diurus secara berkala di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), saat ini dapat dilakukan secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Pemerintah dalam PMK Nomor 14 tahun 2021 menetapkan durasi untuk menerbitkan izin usaha apotek melalui OSS paling lambat adalah 9 hari. Khawatir sulit untuk diimplementasikan, maka tugas ini disusun untuk menilai keberhasilan dari ketetapan tersebut. Informasi terkait daftar apotek yang meregistrasi pengurusan izin apotek sejak 2021 dan waktu yang diperlukan untuk penerbitan izin apotek diambil dari database OSS Jakarta Selatan. Sebanyak 57 nama apotek dipilih sebagai data. Tanggal registrasi dan tanggal penerbitan izin usaha dari setiap apotek dicatat. Hari di antara tanggal registrasi dan tanggal penerbitan izin usaha dijumlahkan, sehingga diperoleh data durasi penerbitan izin dari setiap apotek. Hasil analisa menunjukan dari 57 apotek, terdapat 8 apotek yang memenuhi ketetapan durasi penerbitan usaha apotek. Perlu dilakukan evaluasi antara kebijakan durasi waktu penerbitan izin yang ditetapkan pemerintah dan kesiapan pelaksanaan penerbitan izin usaha melalui OSS.

---

Every pharmacy in Indonesia must have a valid business license according to the government regulations. For the past years, people who want to have a business license had to come to the Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) service center to deal with the required documents. Today, the development of technology has introduced an electronic system named Online Single Submission (OSS) to simplify the pharmacy license issuance. The government has stated in the PMK 14/2021 that the time duration for issuing a pharmacy license must not be more than 9 days. Since it might be difficult to implement, this report is conducted to evaluate this regulation. The informations needed such as the list of pharmacies and the required time to issue every pharmacy license were gained through the South Jakarta OSS database. There are 57 pharmacies chosen, each of their registration and issuance date were recorded. The duration of the issuance is the total days between the registration date and the issuance date. Result shows that there are 8 of 57 pharmacies that got their pharmacy licenses at the required duration. The policy has been made should be evaluated due to the facility and the willingness for the implementation of pharmacy licenses issuance through OSS."

"Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penerbitan, kendala dan alternatif penyelesaiannya dalam rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah untuk memenuhi sasaran misi keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan. Rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkendala mengenai laporan keuangan dan alokasi dana cadangan yang belum ada peraturannya, sehingga diperlukan peraturan tambahan untuk menjadi dasar yang pasti dalam pelaksanaan penerbitan Obligasi Daerah selanjutnya.

---

This thesis using legal normative approach research, which examines the provisions of the legislation relating to the issuance of the Regional Bond West Java Provincial Government. The purpose of this study was to determine the procedures for issuing, constraints and alternative settlement in the Regional Bond issuance West Java Provincial Government. Rules for the Issuance of Municipal Bonds made beradasarkan capital market regulation, with the necessary adjustments. Municipal Bond Issuance West Java Provincial Government is to meet the target of the fourth mission of West Java Provincial Government, namely West Java realize comfortable with the sustainable development of strategic infrastructure. Bond issuance plan of West Java Provincial Government is constrained on the financial statements and the allocation of the reserve fund has been no rules, so that additional regulations are needed to be a sure foundation in the implementation of the Regional Bond next."

"Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengertian, penerbitan, dan penggunaan Medium Term Note sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan yang pada awalnya belum memiliki pengaturan secara khusus. Karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mengenai penerbitan Medium Term Note, sehingga pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan KUHD tentang surat sanggup dan ketentuan yang berasal dari inisiatif penerbit dan juga pemegangnya. Ketidakjelasan pengaturan mengenai penerbitan Medium Term Note sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum menjadikan banyak permasalahan yang timbul berkaitan dengan meruginya investor pembeli Medium Term Note umumnya berupa gagal bayar dikarenakan minimnya pengawasan dari otoritas yang berwenang dan faktor-faktor lain yang terkait. Kemudian setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum terdapat ketentuan-ketentuan yang sebelumnya tidak diatur yang bertujuan mengatasi kekurangan terhadap penerbitan Medium Term Note sebelum berlakunya POJK tersebut. Sehingga, perlu dipastikan apakah ketentuan-ketentuan tersebut dapat sepenuhnya menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan terjadi.

---

This thesis will elucidate the definition, issuance, and the use of Medium-Term Notes as an alternative option for company financing which initially did not have any specific regulations. Due to the absence of specific regulations regarding Medium-Term Notes, its implementation is solely based on the provisions of the Indonesian Commercial Code concerning promissory notes and provisions originated from the initiative of the issuer and the holder of the Medium-Term Notes. The absence of specific regulations regarding the issuance of the Medium Term Note prior to the enactment of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 30/POJK.04/2019 concerning the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk without Public Offering has resulted several issues in relates to the loss of investors who have bought the Medium Term Notes or the occurence of default due to lack of supervision from the authorities and other related factors. After the enactment of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 30/POJK.04/2019 concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk without Public Offering, there are several new provisions that were previously unregulated, aimed to overcome the issues that may arise prior to the enactment of the aforementioned OJK Regulation. It is necessary to ascertain whether these provisions can tackle the problems that may occur"