Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The article alims to describe the development of urbanization which is increasing at fast pace in Indonesia

---

.."

"Buruh migran perempuan Indonesia harus memenuhi prosedur dan dokumen legal seperti paspor, visa, dan surat izin kerja agar dapat bekerja sebagai buruh migran berdokumen di Malaysia. Disisi lain, pemerintah melakukan upaya-upaya institusionalisasi migrasi dengan tujuan melindungi buruh migran perempuan Indonesia serta membuat arus migrasi menjadi lebih aman. Faktanya, masih terdapat buruh migran perempuan Indonesia yang memilih bermigrasi secara illegal (tidak berdokumentasi). Melalui kacamata feminis liberal, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan buruh migran perempuan Indonesia memilih bermigrasi secara illegal dengan memfokuskan pada faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi pada tahapan sebelum migrasi dan migrasi.

---

Indonesian women migrant workers have to fulfill all of the procedures and legal documents such as Passport, Visa, and also the working permission to be able to work as a documented migrant workers in Malaysia. On the other side, Government need to do the migration institutionalisation to protect Indonesian female migrant workers to make the stream of migration safer. Unfortunately, there are still a lot of Indonesian women migrant workers that choose to migrate and work in Malaysia illegally (undocumented). Through the lens of feminist liberalism, this research intend to analyze the reasons of Indonesian women migrant workers that choose to migrate and work illegally by focusing on the economic and non-economic factors at the stage of pre-migration and migration."

"Keputusan untuk bermigrasi dipandang sebagai sebuah jalan dalam memberdayakan sumber daya dan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bermigrasi tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perhatian lebih pada kesenjangan penghasilan antara sebelum dan sesudah bermigrasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data longitudinal IFLS 1993 dan 2000 dengan mengamati individu panel di tahun 1993 dan diikut perkembangannya di tahun 2000. Diharapkan diperoleh informasi dan estimasi yang lebih akurat dengan menggunakan data yang bersifat longitudinal.Kesenjangan penghasilan diperoleh dengan mengestimasi fungsi penghasilan untuk tahun 1993 dan tahun 2000. Fungsi penghasilan tahun 1993 dan 2000 dikoreksi dari bias pemilihan sampel karena data upah yang tersedia hanya bagi mereka yang bekerja. Penentuan status migrasi pekerja dilakukan pada tahun 2000. Karena migran selektif maka untuk tahun 2000 kembali dilakukan estimasi fungsi penghasilan yang terkoreksi untuk pekerja migran. Kesenjangan penghasilan diperoleh dari perbedaan upah pekerja migran di tahun 2000 dengan estimasi upah di tahun 1993. Partisipasi bermigrasi tenaga kerja diestimasi dengan rnenggunakan model regresi probit.Hasil estimasi memperlihatkan bahwa kesenjangan penghasilan merupakan faktor penentu yang paling besar dalam pcngambilan keputusan untuk berpartisipasi dalam bermigrasi. Positifnya variabei ini mernbuktikan bahwa dengan bermigrasi kesejahteraan individu membaik. Setiap kenaikan kesenjangan penghasilan rnaka akan meningkatkan peluang untuk berpartisipasi dalam bermigrasi. Ketika kenaikan kesenjangan penghasilan mencapai titik tertentu, justru akan mengurangi hasrat tenaga kerja untuk bermigrasi. Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang yang bereferensi pada data, maka dapat dikatakan bahwa peluang bermigrasi sebagaj respon dan kesenjangan penghasilan masih tinggi.Dibutuhkan waktu sekitar 60 tahun lagi dari sekarang, atau tepatnya pada tahun 2060 dimana peluang bermigrasi akan perlahan mengalami penurunan, ceteris paribus. Studi ini juga menemukan bahwa status perkawinan, status pasangan yang bekelja, keberadaan anak sekolah, jumlah anggota rumahtangga, bentuk keluarga dan nilai aset mempengaruhi keputusan dalam partisipasi bermigrasi tenaga kerja. Keberadaan balita dan transfer di pihak lain tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk berpartisipasi dalam bermigrasi. Tanpa rnengaitkan dengan kebijakan pemerataan antarwilayah, maka dilihat dari sisi kepentingan individu, diperlukan kebijakan yang dapat mempermudah akses untuk bermigrasi."

"Diskusi mengenai migrasi merupakan bahasan yang relatif baru dalam Ilmu Hubungan Internasional dibandingkan dengan kebanyakan topik-topik lainnya. Seiring meningkatnya bahasan mengenai perubahan iklim pada forum-forum internasional, pembahasan mengenai perpindahan masyarakat akibat perubahan iklim juga turut meningkat. Namun, pada faktanya pembahasan mengenai perpindahan masyarakat akibat perubahan iklim, atau kemudian disebut sebagai migrasi lingkungan, masih belum banyak dibahas secara akademis. Faktanya hingga saat ini masih banyak perdebatan pada percabangan pembahasan dari topik migrasi lingkungan dalam hubungan internasional pada lingkup akademisnya. Oleh sebab itu, tulisan ini berusaha untuk melakukan pemetaan terhadap perkembangan literatur-literatur terkait. Dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap 29 literatur akademis menggunakan metode taksonomi, kelompok literatur dibagi ke dalam tiga tema utama: 1) konseptualisasi migrasi lingkungan, 2) tata kelola global migrasi lingkungan, dan 3) respons negara-negara mengenai migrasi lingkungan. Pada akhirnya, penulis melihat adanya kebutuhan untuk pembuatan konseptualisasi migrasi lingkungan dalam hubungan internasional yang tunggal. Selain itu, penulis juga menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan terkait migrasi lingkungan dalam hubungan internasional penting untuk mempertimbangkan dari berbagai cabang ilmu yang terlibat mengingat sifat dari fenomena ini yang multicausal.

---

Discussions regarding migration is still considered a relatively new subject within the International Relations realm. Following the rise of discourse regarding climate change in international forums, deliberations regarding displaced communities due to climate change, later referred as environmental migrants, is also coming to a rise. However, these discussions have not been formally compiled, meaning that there are still very little academic literature in the IR field that puts environmental migrants as their focal point. Factually speaking, there are still many debates and discrepancies regarding environmental migrants within the academic realm of IR. Hence why this writing aims to map out the literature development of the aforementioned topic. By reviewing 29 academic pieces of literature using taxonomic methods, the literature is divided into three main themes: 1) conceptualization of environmental migration, 2) global governance of environmental migration, and 3) countries' responses to environmental migration. Finally, this paper expresses the need for a universal conceptualization of environmental migration in international relations. In addition, this paper also concludes that it is essential to consider the various studies involved during the process of policy formulation related to environmental migration in international relations given the multicausal nature of this phenomenon."

"Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang migrasi yang terjadi di Kelurahan Pondok Cina. Migrasi yang terjadi di Kelurahan Pondok Cina sangat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat di Kota Depok, khususnya Kelurahan Pondok Cina. Oleh karena itu, dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan diperoleh gambaran dan pemahaman tentang terjadinya perubahan pola kehidupan sosial masyarakat di lingkungan Kelurahan Pondok Cina yang tidak terlepas dari kedatangan penduduk pendatang. Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Pondok Cina tersebut, diperlukan data yang didapat dari beberapa kasus. Untuk memperoleh data tersebut, maka dilakukan wawancara kepada beberapa penduduk, baik itu penduduk asli Pondok Cina yaitu Betawi, maupun penduduk pendatang. Penduduk pendatang pada umumnya datang dari berbagai daerah di Indonesia, yang kemudian menetap di Kota Jakarta dan akhimya pindah ke wilayah Pondok Cina. Selain dari wawancara, penelitian ini juga mengambiI data melalui beberapa dokumentasi dan observasi. Perubahan sosial yang terjadi di Kelurahan Pondok Cina dibatasi pada perubahan sosial di lapangan pekerjaan, perubahan sosial pada kehidupan keluarga, dan perubahan sosial pada pola gaya hidup."

"Penelitian ini membahas fenomena politik sekuritisasi Turki terhadap laju migrasi pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan Kompleksitas Keamanan Regional. Pada tahun tersebut, Turki menjadi fokus perhatian dunia karena menjadi jalur utama bagi ribuan pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan wilayah sekitarnya. Dalam menghadapi tantangan migrasi besar ini, pemerintah Turki mengambil langkah-langkah yang semakin bersifat sekuritisasi, dengan menekankan ancaman keamanan yang dihadapi oleh negara dan masyarakatnya. Pendekatan Kompleksitas Keamanan Regional digunakan untuk menganalisis interaksi dinamis antara berbagai aktor, termasuk pemerintah Turki, Uni Eropa, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan migrasi Turki. Turki, sebagai negara yang secara geografis berbatasan dengan Uni Eropa, melakukan kerja sama dalam bentuk “EU-Turkey Statement” dalam upaya yang sama untuk menekan regulasi dan laju pengungsi yang ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mencapai keamanan Turki terlihat dari keberanian pemerintahnya dalam mengkritik UE dalam beberapa tahun terakhir, tetapi itu semua mungkin akan berubah dengan cara yang lebih kohesif sehingga kedua belah pihak diharapkan mencapai kondisi keamanan yang stabil selama migrasi pengungsi terus berlangsung. Pemahaman terhadap kompleksitas keamanan regional menjadi penting dalam merumuskan kebijakan migrasi yang holistik dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika politik sekuritisasi migrasi, terutama dalam konteks Turki dan kawasan sekitarnya.

---

Using a Regional Security Complexity approach, this research discusses the political phenomenon of Turkey’s securitization of migration rates in 2016. That year, Turkey became the focus of world attention because it was the main route for thousands of refugees fleeing conflicts in the Middle East, North Africa and surrounding areas. In facing this major migration challenge, the Turkish government is taking increasingly securitizing steps, emphasizing the security threats faced by the country and its society. The Regional Security Complexity Approach is used to analyze the dynamic interactions between various actors, including the Turkish government, the European Union, as well as internal and external factors that influence Turkey migration policy. Turkey, as a country that geographically borders the European Union, is collaborating in the form of the "EU-Turkey Statement" in the same effort to suppress regulations and the rate of illegal refugees. The research results show that Turkey’s efforts to achieve security can be seen from the government's boldness in criticizing the EU in recent years, but that may all change in a more cohesive way so that both parties are expected to achieve stable security conditions as long as refugee migration continues. Understanding the complexity of regional security is important in formulating holistic and sustainable migration policies. Thus, this research makes an important contribution to understanding the political dynamics of migration securitization, especially in the context of Turkey and the surrounding region."

"Sejak tahun 2016, Pemerintah Kota Tangerang Selatan meluncurkan aplikasi online bernama Tangsel Smart City sebagai indikasi kecenderungan dikedepankannya pendekatan teknopolitik perkotaan dalam penyelenggaran tata kelola pemerintahan dan politik. Artikel ini meneliti apa persepsi warga mengenai Tangsel Smart City dan mengapa persepsi tersebut dipengaruhi oleh rezim teknopolitik dalam mengatasi problem kesenjangan digital. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode campuran, dengan penelitian kuantitatif yang mengukur persepsi warga Tangerang Selatan terkait Tangsel Smart City dan penelitian kualitatif terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Tangerang Selatan. Teori rezim teknopolitik perkotaan Govind Gopakumar diterapkan sebagai pisau analisis. Gopakumar intinya berargumen bahwa rezim teknopolitik perkotaan dalam mencapai tujuan teknopolitiknya menghasilkan kesenjangan sosial yang lebih luas. Hasil kuantitatif menunjukkan persepsi masyarakat yang buruk terkait kondisi kesenjangan digital terkait Tangsel Smart City dalam indikator seperti sosialisasi, kemudahan akses, keterhubungan, kemudahan aspirasi, transparansi, dan penanggapan. Data kualitatif kemudian mengungkapkan bahwa dalam proses penerapan Tangsel Smart City terdapat ketidaksesuaian dalam tata kelola smart city antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Akibatnya terjadi keterlambatan atau kurangnya regulasi negara dan daerah mengenai smart city mengakibatkan ketidakefisiensian dalam pemanfaatan dan sosialisasi Tangsel Smart City. Hal ini menyebabkan kesenjangan digital, utamanya pada aksesibilitas, penggunaan aplikasi, dan kualitas penggunaan aplikasi Tangsel Smart City.

---

Since 2016, the South Tangerang City Government has launched an online application within the Tangsel Smart City program as an indication of the tendency to prioritize the urban technopolitics approach in government and political governance. This article examines citizens’ perception towards Tangsel Smart City and why that perception was influenced by the technopolitics regime’s addressing the digital divide problem. The research method used in this study is a mixed method, combining quantitative research that measures South Tangerang residents' perceptions of Tangsel Smart City and qualitative research involving the Department of Communication and Informatics of South Tangerang. Govind Gopakumar's theory of the urban technopolitical regime is applied as an analytical tool. Gopakumar argues that the urban technopolitical regime, in achieving its technopolitical goals, results in a broader social gap. The quantitative results show poor public perception related to the digital divide regarding Tangsel Smart City across indicators such as socialization, ease of access, connectivity, ease of expressing aspirations, transparency, and responsiveness. The qualitative data then reveals that there is a misalignment in smart city governance between the national government and the local government in the process of implementing Tangsel Smart City. Consequently, lag or lack of national and regional regulations regarding smart cities result in inefficiency in the utilization and socialization of Tangsel Smart City. This leads to a digital divide, particularly in terms of accessibility, application usage, and the quality of application use of Tangsel Smart City."

"Tugas karya Akhir ini merupakan hasil penelitian tentang Kebijakan pemda DKI Jakarta daalam mengatasi Migrasi, penelitian ini penting mengingat kota Jakarta sebagai pusat Pemerintahan, Perekonomian dan perdagangan. Kondisi di atas akan menyebabkan semakin banyaknya arus Migrasi yang masuk ke Jakarta. Tingginya arus migrasi yang masuk ke wilayah DKI tersebut tampa diimbangi dengan penyediaan lapangan keija dan pemukiman yang baik akan menyebabkan bermunculannya masalah-masalah sosial di kota Jakarta. Penelitian ini mengunakan Metode Kualitatif yang menghasilkan data Deskriptif yang diperoleh melalui Studi Pustaka dan dan wawancara mendalam dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan secara Snowball Sampling, informan pertama memberikan pentunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan memdalam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijaksanaan Pemda DKI Jakarta dalam mengatasi Migrasi Masuk dapat berwujud antara lain, Kebijakan Administratif Kota yaitu bahwasannya seorang pendatang dari luar DKI harus memiliki Jaminan Tempat Tinggal, Jaminan Kerja, Datang Hams Lapor serta hams memiliki Indentitas yang lengkap. Yang ke dua kebijakan yang bersifat Preventif yaitu dengan jalan melakukan Penyuluhan, Penerangan serta Forum Pembahasan Masalah Urbanisasi, sedangkan yang ketiga kebijakan yang bersifat Represif yaitu dengan jalan melakukan Penertiban, Pembinaan dan Penyaluran. Ketiga kebijato di atas diharapkan dapat mengurangi migrasi masuk di wilayah Johar Bam pada khususnya dan wilayah DKI Jakarta pada umumnya."

"Kemacetan Ialu Iintas di DKI Jakarta teertama pada jam sibuk (rush hours) berdampak negatif terhadap perekonomian, polttik, sosial budaya, dan Hankam. Dampak terhadap perekonomian, misalnya, ongkos trasport tinggi, roda perekonomian terganggu. Dampak terhadap politik, misalnya, ketidakpercayaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah khususnya Pemda DKI, Kepolisian, dan DLLAJ Jakarta. Dampak terhadap sosial budaya, misalnya, dapat menyebabkan stres, emosi,cemas, marah dan kemungkinan bisa menimbulkan konflik, dan polusi sehingga mengganggu kesehatan. Dampak terhadap Hankam, misalnya, menyebabkan ketertiban umum terganggu, rawan kriminal bagi pengguna jalan. Akibat dari ini dapat melemahkan ketahanan wilayah DKI Jakarta yang otomatis dapat melemahkan ketahanan nasional.Faktor-faktor yang mempengaruhi kemacetan lalulintas ini cukup banyak, namun penutis hanya menfokuskan pada dua permasalahan, yaitu :1. Kemacetan lalulintas sebagai indikator rendahnya disiplin pengguna jalan2. Kemacetan lalulintas sebagai indikator panjang jalan yang tidak sesuai dengan volume kendaraan.Dari permasalahan tersebut dirumuskan tiga pertanyaan, sebagai berikut:1. Bagaimana disiptin berlalulintas di DKI Jakarta.2. Bagaimana panjang jalan dengan volume kendaraan di DK( Jakarta.3. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi kemacetan lalulintas di DKI Jakarta.Didasarkan dari mmusan tiga pertanyaan tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan disiplin berlaiulintas di DKI Jakarta, mendeskripsikan panjang jalan dengan volume kendaraan dt DKI Jakarta, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemacetan lalulintas di DKI Jakarta.Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yang bertujuan mengestimasi pengaruh kemacatan lalulintas kota terhadap ketahanan kota yang diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemda DKI dan instansi terkait (Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, DLLAJ DKI Jakarta, dan Dit Lantas Potda Metro Jaya) dalam merumuskan kebijaksanaan guna menanggulangi kemacetan lalulintas di DKI Jakarta. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik analisa kualitatif yang didukung data kuantitatif dan tabel frekuensi yang disajikan berdasarkan hasil jawaban responden, kemudian di-cross dengan data primer yang dikumpulkan dari Dinas Pakerjaan Umum DKI Jakarta, BPS DKI Jakarta, DLLAJ DKI Jakarta, dan Dit Lantas Poida Metro Jaya yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin berlalulintas, panjang jalan...."