Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"West new Guinea (Irian Barat) adalah wilayah jajahan terakhir pemerintahan kolonial Belanda yang dikembalikan kepada Indonesia melalui resolusi 2604 Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah melalui perundingan panjangdan konfrontasi militer, (Trikora) di bawah tekanan Amerika Serikat dan Inggris...."

"Dalam era reformasi hubungan komunikasi antara pemerintah, DPR dan masyarakat mengalami stagnasi kemacetan atau ketidakharmonisan itu akibat biasanya visi, isi dan interpretasi tentang arti sebuah negara demokrasi. Reformasi yang ingin memposisikan "Civil Society" dalam bingkai demokrasi diterjemahkan sebagai tindakan serba 'boleh'. Bahkan elite-elite politik pun tidak memiliki ofinitas bersama baik dengan sesama penyelenggara negara maupun dengan masyarakat pihak pentingnya suatu perubahan menuju negara yang lebih demokratis. Apalagi perbedaan kepentingan begitu tajam diantara elite-elite politik yang cenderung menanggalkan aturan main konstitusi (UUD 1945), maka tak heran pakar-pakar hukum ketatanegaraan juga ikut meramaikan polemik seputar sistem pemerintahan yang kita anut.Di satu pihak, ada pakar hukum ketatanegaraan yang menyatakan Indonesia menganut sistem presidensial tidak murni. Artinya, presiden dipilih oleh MPR dan Presiden memiliki hak perogatif untuk mengangkat atau memberhentikan pembantu-pembantunya (menteri) Pasal 17, UUD 1945 hasil amandemen kedua. Sedangkan dilain pihak, ada anggapan bahwa UUD '45 menganut sistem parlementer tidak murni. Anggapan ini berangkat dari beberapa Pasal UUD '45 yang menyatakan setiap kekuasaan presiden harus mendapati persetujuan DPR. Bahkan, dalam interpretasi ini presiden harus dipilih langsung oleh rakyat, dan pembentukan kabinet harus berkonsultasi dengan DPR.Nampaknya, interpretasi para pakar menimbulkan masalah tersendiri ketika pemerintah KH Abdurrahman Wahid kehilangan legitimasinya akibat sistem hubungan komunikasi antara lembaga tinggi dan tertinggi negara yang telah terbangun ditinggalkan. Padahal, dalam sistem hubungan itu telah terjalin komunikasi yang cukup efektif seperti terlihat dalam pasal-pasal UUD '45. Apalagi, dalam pasal-pasal tersebut cukup jelas otoritas atau kewenangan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara. Dari sinilah kemudian muncul penafsiran seakan legislatif sedang membangun proses "Check and Balanced" agar eksekutif tidak terlalu 'kuat' seperti di era orde baru yang cenderung Powerful. Proses hubungan komunikasi antar lembaga-lembaga tinggi dan masyarakat di era transisi ini memang tidak terlepas dari pengaruh kultur politik. Artinya, untuk mengubah proses sosialisai politik masyarakat diperlukan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.Berangkat dari pemikiran di atas pertikaian pemerintah versus DPR, yang berimplikasi langgsung kepada masyarakat menjadi menarik ketika presiden bersikeras untuk mengeluarkan dekrit dan respon oleh MPR/DPR dengan segera melakukan Sidang Istimewa yang dipercepat. Tentu saja, kemacetan hubungan kemacetan hubungan komunikasi jadi di saat era reformasi menjaga konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, penulisan tesis ini akan meneliti lebih jauh subtansi masalah kemacetan hubungan komunikasi antara pemerintah dan DPR, serta implikasinya terhadap mesyarakat. Penelitian ini juga akan mengkaji peran media dalam pertikaian pemerintah-DPR yang disinyalir ikut memankan peran sehingga opini publik terbentuk untuk berpihak kepada salah satu kekuatan. Dan maksud mencari temuan-temuan dibalik pertikaian pemerintah versus DPR yang diduga ada perbedaan secara subtantif mengenai aktualisasi reformasi dan implementasi kekuasaan lintas pantai."

"Penelitian ini menggambarkan bahwa resistensi perempuan kelas menengah di Jabotabek terhadap terhadap patriarkisme, masih lemah. Hal itu terlihat dari bagaimana kaum perempuan tersebut memberi makna hal-hal yang terkait dengan kondisi internal dan identitas perempuan Indonesia yang berkecimpung dalam dunia politik melalui pemberitaan di media massa. Penelitian yang menggunakan paradigma kritis dan perspektif feminis ini dilakukan dengan tujuan utama untuk memahami bagaimana ibu rumah tangga kelas menengah di Jabotabek memberikan pemaknaan terhadap karir politik Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia dan untuk mengetahui tipe-tipe ibu rumah tangga kelas menengah yang mempunyai pernaknaan dominan, negosiasi, ataupun oposisi. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan ibu rumah tangga yang berasal dari kelas menengah di wilayah Jabotabek. Data sekunder diperoleh melalui analisis wacana Van Dijk terhadap surat kabar (Harian Kompas) tentang perjalanan politik Megawati Soekamoputri. Dengan menggunakan kerangka pemikiran dari kajian budaya (cultural studies), terutama pemikiran dari Stuart Hall mengenai encoding dan decoding (McCullagh, 2002)., penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan teoritis pada bidang kajian media dan gender di Indonesia. Hal itu disebabkan, selama ini kajian media dan gender yang melihat dari aspek resepsi khalayak media berjenis kelamin perempuan relatif masih belum banyak dilakukan. Latar belakang dilakukannya penelitian ini, karena masih adanya pandangan yang kuat di masyarakat yang menempatkan kaum perempuan hanya untuk mengurusi suami, anak-anak, memasak, dan aktivitas lain yang berada di lingkungan keluarga. Aktivitas perempuan di luar lingkungan keluarga tersebut, misalnya di lingkungan dunia politik, untuk kondisi negara berkembang semacam Indonesia ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dibayangkan. Domain politik adalah wilayah laki-laki. Tabu bagi perempuan untuk memasuki domain. Seandainya kaum perempuan berada di dunia politik, maka keberadaan mereka lebih banyak dilihat dari aspek penampilan dan keluarga mereka saja. Keterkaitan politikus perempuan dengan berbagai isu aktual kurang mendapat perhatian serius dari media massa. Bahkan, untuk bisa terlibat secara intens dalam domain politik itu, politisi perempuan harus menstransformasikan dirinya merrjadi ?maskulin? sebagaimana politisi laki-laki. Sementara itu, kaum perempuan itu sendiri dalam posisinya sebagai khalayak media, digambarkan lebih banyak menikmati isi media yang bersifat hiburan saja. Segala informasi yang terkait dengan persoalan konkrit semacam politik, jauh dari eksposure terhadap mereka. Dalam berbagai kajian resepsi ditunjukkan bagaimana dunia perempuan lebih banyak terkait dengan tokoh-tokoh imajinatif belaka dibanding dengan tokoh-tokoh yang konkrit (McRobbie, 1991; Jones dan Jones, 1995; dan Radway, 1995). Menjadi menarik kemudian untuk melihat bagaimana kaum perempuan memberikan makna terhadap tokoh-tokoh perempuan kongkrit dalam posisi mereka sebagai politikus melalui berbagai pemberitaan media massa yang ada. Hasil penelitian menunjukkan adanya resistensi pemaknaan perempuan terhadap hal-hal yang terkait dengan kondisi eksternal Megawati dalam posisinya sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya negotiated reading dan critique of silence yang ditunjukkan oleh informan yang ada. Artinya, terhadap berbagai informasi di media massa yang terkait dengan posisi Megawati sebagai presiden, pandangan informan tidak harus setuju sebagaimana ditunjukkan oleh media massa. Hal itu terlihat pada sikap mereka terhadap tanggung jawab Megawati dalam urusan rumah tangganya. Resistensi itu juga muncul dalam melihat aspek internal Megawati yang terkait dengan intelektualitas dan emosionalitasnya. Meskipun, mayoritas informan setuju dengan apa yang disampaikan oleh media massa mengenai intelektualitas dan emosionalitas Megawati, akan tetapi ada juga informan yang mempunyai pandangan sama sekali berbeda dengan apa yang muncul di media massa. Artinya, tidak semua perempuan setuju dengan apa yang disampaikan oleh media massa terkait dengan persoalan kemampuan intelektual dan tingkat emosionalitas Megawati sebagai politikus, wakil presiden, maupun presiden. Tidak adanya resistensi terhadap identitas Megawati sebagai seorang perempuan yang berhasil menjadi politikus menunjukkan bagaimana kekuatan media sebagai instrumen ideologi patriarkisme mempengaruhi pandangan keseluruhan informan. Semua informan sepaham dengan media dalam menghilangkan eksistensi Megawati sebagai seorang perempuan yang berhasil di sektor publik, khususnya domain politik. Mereka sepaham dengan media, bahwa keberhasilan Megawati dalam karir politiknya bukanlah disebabkan oleh kemampuan dirinya sebagai seorang politikus, akan tetapi dikarenakan ia adalah anak Soekarno."