Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kehidupan sehari-hari penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), masih sering diabaikan karena pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai suatu tindakan administratif belaka, sehingga banyak pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan mereka, baik perkawinan biasa maupun perkawinan campuran yang dilakukan di dalam negeri maupun yang dilakukan di luar negeri. Apakah akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan terhadap status istri dan anak? Bagaimanakah konsekuensi atas perkawinan tersebut apabila salah satu pihak akan mengajukan perceraian? Metode penelitian penulisan tesis ini bersifat yuridis normatif, dengan mempelajari, membaca, menelusuri kepustakaan tentang pencatatan perkawinan, keputusan pengadilan dan sumber relevan lainnya untuk mendapatkan landasan teori dan implementasinya. Akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan terutama pada status istri dan anak yaitu: bahwa perkawinan tersebut dianggap belum sah dimata negara; apabila lahir anak-anak dalam perkawinan tersebut, mereka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan) baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Konsekuensi atas perkawinan tersebut apabila salah satu pihak akan mengajukan gugat perceraian adalah harus mencatatkan terlebih dahulu perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut dengan tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia di lembaga pencatatan perkawinan diwilayah dimana ia melaksanakan perkawinannya saat itu, atau di wilayah Indonesia dimana ia berdomisili. Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu agar ayat (1) dan (2) dijadikan satu pasal, sehingga tidak ada dua perbuatan hukum yang terpisah; diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas di Indonesia tentang adanya Undang-undang lain selain UU Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar ada keseragaman dalam prosedur pencatatan perkawinan.

---

In everyday activities, the implementation of Article 2 paragraph (2) of Law

No.1 Year 1974 regarding Marriage (Marriage Law), is quite often being ignored

because the registration of marriage is merely considered as an administrative

process, therefore there are many couples who do not register their marriage, both

normal marriage and mixed marriage which was performed in Indonesia as well as

abroad. What would be the legal aspect of a mixed marriage which is not registered

toward the status of the wife and the children? What consequences on such marriage

if one of the spouses would file a divorce? The writing method of this thesis is

normative jurisdiction by reviewing, reading and observing literatures of marriage

registration, court rulings and other relevant reading materials to obtain the

theoretical background and its implementation. The legal consequence of the mixed

marriage which was not registered in the registration institution especially to the

status of the wife and children is that such marriage is not considered valid by the

state; the children from such marriage are only considered as only having a

relationship with the mother and the mother's family (Articles 42 and 43 Marriage

Law),and the wife and children borne do not have the right to ask for financial

support or being the heirs of the father. The consequences of such marriage should

one of the spouses want to file a divorce is to first register their marriage performed

abroad in the country where the marriage is performed shall be bound to Indonesian

positive law in the registration institution where she/he he/her domiciles. A revision

to Article 2 of the Marriage Law must be carried out in which paragraph (1) and

paragraph (2) should be merged into one article, therefore there will be no two

separate legal actions; a socialization should be held for the general public regarding

other law, apart from the Marriage Law, that stipulates marriage registration, which

is Law No. 23 Year 2006 regarding Population Administration so there will be a

uniformity on the procedure of marriage registration."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan perjanjian kawin yang tidak didaftarkan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu bentuk "perikatan" antara seorang pria dengan seorang wanita. Perikatan tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah "hukum perkawinan" yakni sebuah himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam perkawinan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai implikasi perjanjian kawin yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga dan status kepemilikan properti milik WNI setelah perkawinan dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Ketidaktahuan hukum dalam pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung dan keterlambatan pendaftaran perjanjian kawin, akan menjadi pemicu masalah hukum bagi suami istri maupun pihak ketiga karena merasa dirugikan, dan dapat berakibat pada pembatalan perjanjian kawin. Pihak ketiga akan dirugikan apabila tidak dilakukan pendaftaran, karena perjanjian kawin tersebut dianggap hanya berlaku pada pihak suami dan istri saja, tidak berlaku terhadap pihak ketiga apabila tidak didaftarkan. Bagi calon pasangan perkawinan campuran yang akan mengadakan perjanjian kawin dalam perkawinannya, sudah sebaiknya mencari informasi baik melalui instansi pemerintah yakni pada Kantor Catatan Sipil maupun profesi hukum yang memiliki kompetensi atau pengetahuan berkaitan dengan pembuatan perjanjian kawin, seperti Notaris atau pengacara.

---

This thesis discusses the issue of marriage agreements that are not registered. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman, as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Marriage is one form of "engagement" between a man and a woman. The engagement is regulated in a law that applies in society, known as "marriage law" which is a set of rules that regulate and sanction human behavior in marriage. The main problem in this thesis is about the implications of the marriage agreement that is not registered with the third party and the property ownership status of the Indonesian citizen after the marriage is held according to the applicable law in Indonesia. The author uses a normative juridical research method, the type of data used is secondary data collected through document studies. The ignorance of the law in making marriage agreements after marriage and the delay in the registration of marriage agreements, will be a trigger for legal problems for husband and wife and third parties because they feel disadvantaged, and can result in the cancellation of the marriage agreement. Third parties will be disadvantaged if registration is not carried out, because the marriage agreement is considered only valid on the part of husband and wife only, does not apply to third parties if not registered. For prospective mixed marriages who will enter into marriage agreements in their marriages, it is better to seek information through government agencies, namely the Civil Registry Office and the legal profession that has the competence or knowledge related to making marriage agreements, such as Notaries or lawyers."

"Pada awal tahun 2020, PT Bank Bukopin Tbk. dilanda krisis finansial, tepatnya kesulitan likuiditas akibat adanya fenomena rush money. Bosowa selaku Pemegang Saham Pengendali saat itu bersama Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk melakukan penyelamatan Bank melalui rights issue (PUT ke-V) dengan KB Kookmin sebagai Standby Buyer. Hanya saja Bosowa ditemukan menimbulkan banyak permasalahan dan pada akhirnya OJK mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 64/KDK.03/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Bosowa tidak lulus rangkaian penilaian kembali oleh OJK (fit and proper test) dan kehilangan hak suaranya pada RUPSLB dimana KB Kookmin berhasil meloloskan agenda private placement dan menjadi Pemegang Saham Pengendali baru. Metode penelitian yang peneliti gunakan pada Skripsi ini adalah Yuridis Normatif, Yuridis berarti penelitian ini adalah penelitian hukum dan normatif berarti penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengambilan, pengolahan serta analisis data sekunder, selain itu juga berarti bahwa analisis dalam penelitian ini akan difokuskan kepada hubungan-hubungan hukum antar peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam kasus tersebut, dibuktikan bahwa Management Entrenchment Hypothesis terjadi dimana manajemen melakukan anti-takeover measures dan hampir merugikan pemegang saham lainnya. Selain itu, pengaturan mengenai hostile takeover di Indonesia sendiri belum memadai, bahkan sama sekali tidak diatur, oleh karena itu baiknya apabila Pemerintah maupun OJK memperkaya peraturan perundang-undangan dengan ketentuan mengenai hostile takeover.

---

In early 2020, PT Bank Bukopin Tbk. was hit by a financial crisis, specifically liquidity difficulties due to the money rush phenomenon. Bosowa as the Controlling Shareholder at that time together with Otoritas Jasa Keuangan attempted to rescue the Bank through a rights issue (Vth LPO) with KB Kookmin as the Standby Buyer. It's just that Bosowa was found to be causing many problems and in the end OJK issued a Decree of the OJK Board of Commissioners Number 64/KDK.03/2020 dated August 24, 2020 which stated that Bosowa did not pass the OJK reassessment series (fit and proper test) and lost its voting rights. at the EGMS where KB Kookmin successfully passed the private placement agenda and became the new Controlling Shareholder. The research method that the researcher uses in this thesis is normative juridical, juridical means this research is legal research and normative means this research is carried out by taking, processing and analyzing secondary data, but it also means that the analysis in this study will focus on relationships law between the relevant laws and regulations. In this case, it is proven that the Management Entrenchment Hypothesis occurs where management takes anti-takeover measures and almost harms other shareholders. In addition, the regulation regarding hostile takeover in Indonesia itself is not adequate, in fact it is not regulated at all, therefore it is better if the Government and OJK enrich the legislation with provisions regarding hostile takeover."

"Dalam suatu perkawinan campuran, penting untuk diadakannya perjanjian kawin untuk memisahkan harta kekayaan pasangan suami istri dalam perkawinan mereka. Perjanjian kawin, menurut Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan harus dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini bertitik pada perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan tetapi sebelum perkawinan tersebut dicatatkan di kantor catatan sipil. Permasalahan yang dibahas mengenai keabsahan perjanjian kawin tersebut dan dampaknya terhadap harta bersama pasangan suami istri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen yang ditunjang oleh wawancara dengan narasumber, dan data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pengetahuan bagi Notaris dalam pembuatan perjanjian kawin dan pentingnya pencatatan perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kawin adalah tetap sah sepanjang dibuat sebelum dilakukannya pencatatan perkawinan dan dengan sah serta berlakunya perjanjian kawin tersebut maka tidak terdapat harta bersama di antara suami dan istri.

---

In a mixed marriage, it is necessary to make a prenuptial agreement to separate the property of a married couple in their marriage. Prenuptial agreement, according to Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law must be made at the time or before the marriage takes place. The case that is used in this journal is about prenuptial agreement that was made after the marriage took place but before the marriage was registered in the registry office. The problems here are regarding the validity of the prenuptial agreement and its impact on their shared property. This research uses a juridical- normative research method, with secondary data that is collected through document studies which is supported by interviews with interviewees, and the data is analyzed by using a qualitative approach. The benefits of this research are as knowledge for Notaries in making prenuptial agreements and the importance of marriage registration. This research shows that the prenuptial agreement is valid as long as it is made before the marriage registration and with the validity and enactment of the prenuptial agreement, there is no shared property between the husband and wife."

"Salah satu akibat putusnya perkawinan campuran adalah harta benda perkawinan yang mengandung unsur asing yang didalamnya. Terutama tanah-tanah di Indonesia dengan sertipikat hak milik yang diperoleh oleh WNA karena adanya pencampuran harta. Dimana hal ini ada ketidaksesuaian dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif dan berbentuk deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan 3 (tiga) kasus yang telah dianalisis, diperoleh kesimpulan bahwa belum ada pemahaman hakim mengenai harta benda perkawinan akibat dari putusnya perkawinan campuran terkait dengan tanah-tanah tersebut dan masih belum menerapkan prinsip-prinsip HPI dalam pertimbangan putusannya.

---

One of the outcome of the divorce of a mixed marriage is the marital property issue. This include issues of lands within Indonesia territory, in particular lands which the freehold title belongs to the foreigner spouse in a mixed marriage. This contradicts to the Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law. The research of this study was conducted through juridical normative method in a form of analytical description. Based on 3 (three) cases that have been analyzed on this research, it has come into a final conclusion that there is no result based on the understanding of the judges regarding marital property, and as a result of the termination of a mixed marriage correlated with these lands and has not fulfilled the implementation of the Indonesian Private International Law principles due to the considerations of the ruling."

"Penelitan ini membahas tentang pengaturan perlindungan konsumen pada transaksi apartemen yang dilakukan oleh WNI dalam Perkawinan Campuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam transaksi apartemen pasangan perkawinan campuran. Dengan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa norma hukum positif, khususnya hukum agraria, perkawinan, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak-hak konsumen WNI dalam perkawinan campuran, penerapan peraturan hukum terkait transaksi apartemen, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam konteks tersebut. bahwa tanpa adanya perjanjian pranikah, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sehingga WNI dalam perkawinan campuran dapat kehilangan hak atas properti yang berada di atas tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Hal ini menimbulkan konflik dengan peraturan agraria yang melarang WNA memiliki tanah atau bangunan di atas tanah HGB. Selain itu, pengembang sering kali gagal memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai status legalitas tanah dan properti, yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengembang, kewajiban memberikan informasi yang transparan, serta edukasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban hukum dalam transaksi apartemen. Pengembang juga wajib untuk memperhatikan lebih seksama calon pembeli, guna mencegah sengketa hukum di masa mendatang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi apartemen memerlukan sinergi antara regulasi yang tepat sasaran, pengawasan yang ketat, dan edukasi konsumen yang berkelanjutan untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan di sektor properti.

---

This study examines the regulation of consumer protection in apartment transactions conducted by Indonesian citizens (WNI) in mixed marriages. Using a doctrinal legal approach, the research analyzes consumer protection in apartment transactions involving mixed-marriage couples. Employing data collection techniques based on literature studies and qualitative descriptive analysis, this study highlights the challenges posed by positive legal norms, particularly agrarian, marital, and consumer protection laws. The research aims to analyze the regulation of WNI consumer rights in mixed marriages, the application of legal provisions related to apartment transactions, and the legal protection afforded to consumers in this context. Without a prenuptial agreement, assets acquired during marriage are considered joint property, potentially causing WNI to lose rights over properties built on land with a Right to Build (Hak Guna Bangunan, HGB) status. This conflicts with agrarian regulations prohibiting foreign nationals (WNA) from owning land or buildings on HGB land. Additionally, developers often fail to provide complete and transparent information about the legal status of land and property, leading to consumer losses. To address these issues, stronger regulations, enhanced oversight of developers, mandatory provision of transparent information, and consumer education on legal rights and obligations are required. Developers must also pay closer attention to prospective buyers to prevent future legal disputes. This study concludes that consumer protection in apartment transactions requires synergy between targeted regulations, strict oversight, and continuous consumer education to create fair and transparent transactions in the property sector."

"ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai parenting self efficacy pada ibu yang melakukan perkawinan campuran dan memiliki anak toddler. Pengukuran parenting self efficacy dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan alat ukur Self Efficacy for Parenting tasks Index – Toddler Scale (SEPTI-TS) dari Coleman (1998) yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Jumlah partisipan dalam penelitian ini ialah sebanyak 41 orang dengan kriteria yaitu ibu Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dan memiliki anak toddler (12-36 bulan). Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar partisipan memiliki penilaian yang positif terhadap kemampuannya dalam menjalankan tugas parenting. Kemudian apabila dilihat berdasarkan domain yang ada pada alat ukur SEPTI-TS, diketahui bahwa partisipan memiliki skor rata-rata tertinggi pada domain teaching dan skor rata-rata terendah pada domain discipline

---

ABSTRACT

The study was conducted to gain the description about parenting self efficacy among mother who do mixed marriages who have a toddler; and want to know which domain has the highest and the lowest parenting self efficacy. Measurement of parenting selfefficacy performed quantitatively using Self Efficacy for Parenting Tasks Index - Toddler Scale (SEPTI-TS) from Coleman (1998) that has been adapted into Bahasa Indonesia. The number of participants in this study is 41 Indonesian mothers who is married to foreign nationals and have a toddler (12-36 months). The results showed that most of the participants have positive evaluation of the ability to perform tasks of parenting. The result also showed that participants get the highest average score in the domain of teaching and lowest average scores on the domain discipline.

"

"Penelitian ini berfokus kepada kebijakan Keimigrasian tentang pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran dan dampaknya terhadap perubahan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran dan bagaimana dampak kebijakan ini terhadap perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan proses induktif yang bertujuan mendeskripsikan objek dari hasil penelitian. Teknik wawancara mendalam dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang sedalam-dalamnya mengenai kebijakan pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran dan dampaknya terhadap perubahan sosial kepada 5 (lima) responden sebagai narasumber yakni Kepala Sub Direktorat alih status keimigrasian, Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Kepala Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ketua Umum Asosiasi Perkawinan Campuran Indonesia, Pelaku Perkawinan campuran. Peneliti mengaplikasikan kebijakan Keimigrasian tentang pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran berdasarkan teori kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Sedangkan dampaknya terhadap perubahan sosial didasarkan kepada teori perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang manusia berinteraksi dan bersosialisasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan keimigrasian tentang pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran dan dampaknya terhadap perubahan sosial ini adalah Faktor tuntutan persamaan hak warganegara Indonesia yang menikah dengan orang asing dan Faktor diskriminasi terhadap pemberian izin tinggal bagi keluarga perkawinan campuran. Kebijakan izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran akan berdampak terhadap meningkatnya perkawinan campuran, dan Perubahan gaya hidup atau lifestyle dan juga modusmodus dengan kedok pernikahan campuran yang digunakan orang asing dengan maksud dan tujuan tertentu dengan motif bervariasi sesuai dengan tempat / daerah tinggal. Kontradiksi pasal tentang bekerja/usaha didalam undang-undang keimigrasian dengan undang-undang tenaga akan berimbas terhadap ketahanan nasional bangsa sehingga harus segera dilakukan harmonisasi.

---

This research focuses on immigration policy on granting permanent residency to mixed marriages and their impact on social change. This study was conducted to address the factors behind the birth of granting permanent residency policy for mixed marriages and how these policies impact on social change.

This study used a qualitative research methodology to approach the inductive process which aims to describe the object of the research. Mechanical depth interviews were conducted to collect data and information about policies deepest granting permanent residency to mixed marriages and their impact on social change to 5 (five) of respondents as the guest speaker Deputy Director over immigration status, the Director of Investigation and Immigration Enforcement, Chief Use of Foreign Workers section, Chairman of the Association of Indonesian Mixed Marriage, Marriage Performers mix.

Researchers apply immigration policy on granting permanent residency to marriage as a policy mix based on the theory of the principles that govern the actions and directed at a specific purpose. While the impact on social change based on the theory of social change will continue to take place throughout humans interact and socialize.

From the results of the study found that the factors underlying the immigration policy on granting permanent residency to mixed marriages and their impact on social change is the factor demand equal rights of Indonesian citizens married to foreigners and discrimination factor against granting a residence permit for a mixed marriage families. Permanent residency policy for mixed marriages will have an impact on increasing intermarriage, and changes in lifestyle or lifestyle and also the modes under the guise of a mixed marriage with a foreigner who used a specific purpose with the motif varies according to the place / area to stay. Contradictions article about work / effort in the immigration laws by labor legislation will impact on national security of the nation and should be done immediately harmonization."