Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSetelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak lama atas tanah demi hukum dikonversi menjadi hak-hak atas tanah baru yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Perolehan hak-hak atas tanah disertai kewajiban pemilik tanah mendaftarkan hak atas tanahnya. Untuk tanah yang belum didaftarkan disebut tanah bekas hak milik adat. Pendaftaran tanah tersebut diselenggarakan demi menjamin kepastian hukum pertanahan. Namun, pada kenyataannya sampai dengan saat ini bidang-bidang tanah yang belum terdaftar masih banyak jumlahnya. Pemilik tanah yang belum mendaftarkan haknya tersebut menggunakan tanda bukti pembayaran pajak sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang bersangkutan. Sementara dalam salah satu sumber hukum kita yaitu yurisprudensi nomor 34/K/Sip/1960 menyebutkan bahwa surat pembayaran pajak bukan merupakan petunjuk siapa yang harus membayar pajak atas suatu bidang tanah tertentu. Ketentuan hukum ini seringkali digunakan oleh para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara tanpa melihat latar belakang dari kasus mereka, sehingga bagi pemilik tanah bekas hak milik adat hal ini sangat merugikan. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemegang tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik, pandangan pengadilan dalam perlindungan hukum pemilik tanah bekas hak milik adat dan enyelesaian sengketa bagi pemilik tanah bekas hak milik adat berdasarkan kasus dalam Putusan No.l08/Pdt.G/2001/ Jkt.Bar, Putusan No.372/Pd^2003/PT.DK1 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1089K/Pdt/2005. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder, berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum agraria. Hasilnya, dituangkan dalam kesimpulan bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik yaitu menggunakan bukti pajak sebagai petunjuk kepemilikan tanah dengan didukung alat bukti lain untuk tanah hak lama dan alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 H1R.

---

ABSTRACTAfter the effective application of Agrarian Principles Law, former rights over land are by the operation of law converted into new rights over land stipulated in the Agrarian Principles Law. Acquirement of rights over land is supported by obligation on the part of the land owners to register their rights over land. For lands which have not yet been registered, they will be referred to as former customary right of ownership lands. Such land registration is conducted in order to ensure legal certainty in land affairs. However, in reality, up to the present time, the total numbers of parcels of lands which are not yet registered are quite a few. This fact gives rise to problems and disputes among the Parties claiming as the real owners. Land owners who have not yet registered their rights use tax payment slip as the evidence of their ownership over the relevant lands. Meanwhile, in one of our legal sources, which is, jurisprudence number 34/K/Sip/1960, it states that tax payment slip is only an indication on who must pay the tax over a certain parcel of land. This legal provision is often used by judges in settling a case without observing the background of their cases; therefore, for the owners of former customary right of ownership lands, this is very detrimental. Therefore, it is necessary to be studied regarding the legal protection for the owners of former customary right of ownership lands based on the national land law and other related statutory regulations."

"Globalisasi mendorong perkembangan ekonomi yang sangat pesat sehingga diperlukan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga ekonomi, khususnya bagi lembaga pemberi piutang seperti bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk menjamin kembalinya haknya. Untuk kegiatan tersebut diperlukan adanya jaminan yang memiliki kepastian hukum, baik bagi pemegang hak atas tanah sebagai pemberi hak tanggungan maupun kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang nantinya akan memperoleh kedudukan yang diutamakan atau mendahului (droit de preference). Namun dalam prakteknya banyak kasus-kasus pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemberi hak tanggungan, pemegang hak tanggungan maupun oleh PPAT yang lalai memenuhi prosedur pembebanan hak tanggungan yang menyebabkan Akta Pemberian Hak Tanggungan menjadi tidak sah dan cacat hukum. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum lebih lanjut agar terjaminnya perlindungan hukum bagi para pihak. Permasalahan menarik untuk diangkat dalam tesis ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pemberi hak tanggungan, pemegang hak tanggungan dan pihak ketiga dalam kaitannya dengan keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1910 K/Pdt/2005. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimanakah proses pembuatan APHT agar menjadi sah dan tidak memiliki cacat hukum, solusi yang dapat ditempuh oleh kreditur apabila APHT menjadi batal, dan apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya hak tanggungan bila dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi kreditur. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian analisis data dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemberi hak tanggungan, pemegang hak tanggungan dan pihak ketiga agar proses pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menjadi sah dan tidak memiliki cacat hukum adalah melalui proses pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana telah ditentukan dalam UUHT, yaitu memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas.

---

Globalization of economic growth is very rapid so that the necessary legal certainty for economic institutions, especially for lending institutions such as bank accounts and other financial institutions, to guarantee the return of their rights. For these activities it is necessary to guarantee the legal certainty, both for the holders of land rights as well as provider of mortgage lenders as mortgage holders who will acquire the preferred position or precede (droit de preference). However, in practice many cases of violations committed by both mortgage providers, mortgage holder or by a failure to fulfill the procedures PPAT mortgages that led to the imposition of Granting Mortgage Deed becomes invalid and legally flawed. Therefore we need more legal certainty in order to guarantee legal protection for the parties. Interesting issues to be highlighted in this thesis is about giving legal protection for mortgages, mortgage holders and third parties in connection with the provision of the Deed of Mortgage legality by analyzing the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1910 K/Pdt/2005.

The purpose of this thesis is to be able to know how the process of making APHT to be valid and have no legal disability, the solution can be reached by creditors if APHT be canceled, and what are the things that can lead to the abolishment of mortgage when associated with legal protection for creditors. Writing of this thesis research methods literature, the data required is secondary data. Based on the results of data analysis can be concluded that the legal protection for mortgage providers, mortgage holders and third parties so that the process of making provision of the Deed of Mortgage (APHT) to be valid and have no legal disability is through the process of loading Mortgage as defined in UUHT, specialties that meet the principle and the principle of publicity."

"Sistem publikasi yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum dengan mengadakan pendaftaran meliputi letak batas, luas tanah, status tanah dan orang yang berhak atas tanah, dan pemberian surat berupa sertipikat. Dengan pendaftaran tanah, Pemerintah maupun masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang data fisik dan data yuridis. Dengan diterbitkannya sertipikat sebagai hasil akhir kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, maka terwujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Namun dalam prakteknya, kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut kadangkala tidak terwujud seperti yang diharapkan, pengalihan hak secara sah dan dinyatakan tidak bermasalah oleh Badan Pertanahan Nasional setempat masih terdapat kemungkinan sertipikat yang telah beralih nama pemilik pun dapat dilakukan pembatalan oleh pihak lain. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah menjadi lemah dengan sistem publikasi yang diterapkan di Indonesia, olehkarenanya pemilik tanah harus mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang didapatnya dari Negara.

---

Publicizing system used in Peraturan Pemerintah No.24 Year 1997 is negative Publicizing system within positive element. Government in order to guaranting rule of law by performing registration including wide of land, position of land, land status, entitled to the land and the form of certificate. With the land registry, Governmental and also society earn easily obtain get the information about data of physical and data of yuridic. publishedly of sertipikat as end result of activity land registry for the first time, that hence existed guarantee of rule of law and law protection for handle the rights. But in practice, rule of law to the land right, sometimes not existed such as those which expected, transfer of rights validly and expressed don't a period off by local National Land, that still are possibility sertipikat even changed over the owner name also can be conducted cancellation by other party. Protection punish for land owner become weak with the publicizing system applied in Indonesia, cause of that land owner have to know how far law protection which acquisition from State."

"ABSTRAKSegala perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal1338 ayat (1) KUHPerdata. Berarti perjanjian yang dibuatsecara sah, mengikat "bagi kedua belah pihak yangmembuatnya. Untuk memberikan kepastian dan jaminanpelaksanaan suatu perikatan, perjanjian lazimnya dituangkandalam suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorangpenjabat umum (Notaris) atau disebut akta otentik. Aktaotentik harus memenuhi syarat formil, yaitu apa yangterkandung dalam pengertian "verlijden," yakni "pembuatan,pembacaan dan penanda tanganan akta," dan syarat materiil,yang didasarkan pada penelitian dan penilaian Notaristerhadap isi akta otentik, yaitu yang berhubungan denganperistiwanya. Suatu perjanjian kredit di Bank yang disertaidengan pemberian jaminan berupa harta bersama, baik Bankdan Notaris harus meneliti apakah terhadap pemberianjaminan tersebut, ada persetujuan bersama suami isteri.Apabila tidak ada persetujuan, Notaris dan Bank dapatdigugat atau dijadikan turut tergugat oleh salah satu pihaksuami atau isteri yang tidak memberikan atau dimintaipersetujuan. Gugatan itu didasarkan atas perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad), oleh pihak yang merasadirugikan dengan dibuatnya dan dipergunakannya aktaotentik. Karena perbuatan Notaris dan Bank telah memenuhiunsur-unsur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanyakesalahan dan dari kesalahan itu menimbulkan kerugian pihak(orang) lain. Dalam perkembangannya, unsur kesalahan tidakhanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang,tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;melanggar hak subyektif orang lain (gangguan); melanggarkaedah tata susila; bertentangan dengan kepatutan,ketelitian dan sikap hati-hati (Arest Hoge Raad, 31 Januari1919). Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 2196 K/Pdt/1992 tanggal 30Juni 1994 j o. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah DiSemarang No.793/Pdt/1991/PT.Smg. tanggal 17 Pebruari 1992jo. Putusan Pengadilan Negeri SemarangNo.18/Pdt/G/1991/PN.Smg. tanggal 19 Juni 1991. Dalamputusan-putusan tersebut, Notaris dan Bank digugat atasdasar melakukan perbuatan melawan hukum. Pengumpulan datadiperoleh dengan cara studi kepustakaan dan lapangan."

"ABSTRAK Fenomena Notaris memperoleh panggilan dari penyidik Polri, penuntut umum atau hakim semakin sering terjadi dalam proses peradilan pidana. Pada umumnya, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disangkakan dan dapat digunakan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk menetapkan seorang Notaris menjadi tersangka, terdakwa dan selanjutnya menjatuhkan pidana adalah Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, dihubungkan (di-juncto-kan) dengan perbuatan pidana atau delik itu sendiri. Meskipun sering digunakan dalam proses peradilan pidana terhadap Notaris, pada kenyataannya ketentuan tentang penyertaan dalam KUHP maupun Undang ? Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak memberi penjelasan yang memadai mengenai hal tersebut. Mengingat fokus penelitian adalah penerapan ajaran penyertaan melalui pendekatan UUJN dengan melakukan studi kasus terhadap putusan hakim, maka penelitian ini dilakukan dengan cara eksplanatoris. Penelitian menghasilkan beberapa temuan pokok, sebagai berikut: pertama, agar seseorang dapat dipidana sebagai peserta tindak pidana ia harus memenuhi persyaratan penyertaan serta unsur kesalahan dan pertanggungjawabannya tidak tergantung pada dipidana atau tidak dipidananya pelaku utama; kedua, perbuatan Notaris yang memenuhi kriteria sehingga dapat dikategorikan sebagai peserta dalam suatu tindak pidana hanya mengakibatkan Notaris dipidana sama dengan pelaku tindak pidana. Namun demikian, perbuatan tersebut tidak secara serta merta berimplikasi pada akta yang dibuat oleh Notaris dalam mewujudkan penyertaan dalam tindak pidana. Perbuatan tersebut baru dapat berimplikasi pada akta Notaris apabila persyaratan dalam UUJN tidak terpenuhi dalam pembuatan akta, dimana akta yang dibuat adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

---

ABSTRAK

Notorious phenomenon of Notary receiving summons to appear before Police investigator, prosecutors or judge has been increasing in the criminal justice system. In general, the provisions in the Penal Code (KUHP) imposing by the investigator, prosecutor or judge, to determine a Notary to be a suspect, the accused, and further to sentence them on an act of crime are Article 55 to Article 62 KUHP concerning participation in doing an act of crime, in conjunction to (juncto) the predicate crime. Eventhough, those article are often used, KUHP and the Law of Notarial Function (UUJN) gives insufficient explanation on such matter. Considering the focus on this research is the application of theory of participation based on UUJN by examining a judge?s decision, thus, this research will use explanatory method. The research gives several findings such as: first, to accuse a person as a participant of a crime, he/she must fulfill the requirements of participation, moreover, the elements of fault and his/her responsibility is not depend on whether the perpetrator is guilty; second, an act of a Notary that meet the requirements as a participant in a crime shall only cause the Notary to be accused equally with the perpetrator. However, such act does not automatically affect the Notarial Deed. It can only be implied to a Notarial deed, only if, the Deed does not drafted in accordance with the requirementsunder UUJN, namely, the deed does not made in a notarial form which can only be equalized to a non notarial form of deed."

"Penelitian ini membahas bentuk perlindungan dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang Hak Pakai atas tanah Negara yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum .Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif secara deskriptif analisis melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisa terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian diperoleh : 1) upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan umum/perdata sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan mengenai sah tidaknya Surat Keputusan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara 2) Bentuk perlindungan hukum yaitu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menyarankan agar setiap subjek hukum wajib menaati perundang-undangan yang berlaku secara benar, khususnya pemerintah.

---

This thesis analyze the form of legal protection and legal action available to protect the holder of Hak Pakai of State Owned Land whom injured by the loss of law abiding acts . The author uses the method of juridical normative research through analytical descriptive by literature and analysist from court decision material. Based on this research, the author concludes that 1) The legal action available is to file a law suit to the court based on Article 1365 Civil Code, and about the validity from the decision of stated administration letter by putting a motion of charge to Administration Court 2) The legal protection form is the available is a court?s decision which has been declared as permanent law. The results suggest every law-subject must obey the available law/ordinance well, especially government."

"Adanya pemalsuan identitas dalam jual beli tanah, menjadikan perlu adanya suatu perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik tanah. Permasalahan pemalsuan identitas saat dilakukannya pembuatan akta jual beli tanah dihadapan PPAT, membuat pihak sebenarnya yang identitasnya dipalsukan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI, hakim justru mengabulkan gugatan dari penggugat selaku pembeli dari tanah, yang sebelumnya merupakan milik dari tergugat yang identitasnya dipalsukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Doktrinal, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang kehilangan hak nya berdasarkan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI yang tidak membatalkan peristiwa jual beli yang berdasarkan pemalsuan identitas, serta peran dan tanggung jawab PPAT untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas. Hasil dari penilitian ini adalah bahwa Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif, sehingga perlu adanya perubahan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan identitas dalam peralihan hak atas tanah. Hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya melihat pada satu permasalahan dan alat bukti saja, melainkan seharusnya melihat kepada seluruh aspek yang ada dalam suatu perkara. PPAT dalam jabatannya juga berperan untuk memberikan penyuluhan hukum, dan mencocokan identitas para pihak dengan yang asli dalam pembuatan akta, serta menolak pembuatan akta, jika diketahui ada itikad tidak baik dari para  pihak yang akan ada dalam akta tersebut, sehingga permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

---

Legal Protection for Landowners Due to IdentityFalsification Based on PP 24/1997 concerning Land Registration and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data (Analysis of DKI Jakarta High Court Decision Number 317/Pdt/2020/PT DKI) The existence of falsification of identity in buying and selling land, makes it necessary to have a strong legal protection for land owners. The problem of falsification of identity when the sale and purchase deed of land was carried out before the PPAT, caused the real party whose identity was falsified to suffer material and immaterial losses. As in the Decision of the DKI Jakarta High Court Number 317/Pdt/2020/PT DKI, the judge actually granted the plaintiff's claim as the buyer of the land, which previously belonged to the defendant whose identity was falsified. This study uses a doctrinal research method, meaning that this research is viewed from all legal secondary data to answer questions regarding legal protection for landowners who have lost their rights based on Government Regulation 24 of 1997 concerning Land Registration jo. Government Regulation Number 18 of 2021 and Law 27 of 2022 concerning personal data protection, and judges' considerations in decision Number 317/Pdt/2020/PT DKI which do not cancel buying and selling events based on identity falsification, as well as PPAT's roles and responsibilities for prevent identity fraud. The result of this research is that Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration has provided preventive legal protection, so there is a need for changes to regulate strict sanctions against identity abuse in the transfer of land rights. Judges should not only look at one problem and evidence in deciding a case, but should look at all aspects of a case. The PPAT in his position also has the role of providing legal counseling, and matching the identity of the parties with the original in making the deed, and rejecting the making of the deed, if it is known that there is bad faith from the parties that will be in the deed, so that problems like this do not happen again in the future.

 

Key Words: Legal Protection of Land Owners, Deed of Sale and Purchase of Land, Officers who make Land Deeds, False Identity."