Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni, pemerintah telah menetapkan beberapa sasaran bidang perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009, yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan Rumah Sederhana, yang salah satunya melalui pembangunan 60.000 unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembangunan 25.000 unit Rumah Susun Sederhana milik (Rusunami) melalui peran serta swasta.Terbatasnya dana yang tersedia mengharuskan pemerintah untuk meyakinkan sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan Rusunawa tersebut. Skema Kerjasama Pemerintah Swasta yang telah diperkenalkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Build-Operate-Transfer, menjadi alternatif skema yang menjadi pilihan dalam membangun minat swasta untuk terlibat dalam sektor ini. Namun model Build-Operate-Transfer ini juga memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap pengembalian investasi. Adanya ketidakpastian tersebut menyebabkan diperlukannya pertimbangan risiko dalam keputusan evaluasi risiko. Identifikasi dan analisa faktor risiko yang berpengaruh merupakan subyek penelitian yang diharapkan dapat membantu sektor swasta dalam mensimulasi risiko sehingga diperoleh gambaran jelas tentang peluang dan risiko investasi yang akan memunculkan daya tarik berinvestasi dalam pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa.Interpretasi dari identifikasi dalam penelitian dilakukan melalui analisis stakeholder dan perankingan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) serta analisis regresi yang dapat digunakan untuk penilaian terhadap risiko yang berpengaruh pada investasi. Birokrasi yang berbelit-belit dan menyulitkan pemberian ijin pembangunan serta kenaikan inflasi yang tidak terkendali diidentifikasi sebagai faktor risiko yang berpengaruh signifikan terhadap daya tarik investasi Rusunawa ini. Penelitian ini diharapkan juga dapat membantu pemerintah dalam membangun minat sektor.

---

To fulfil the needs of proper housing for public, the government have made some strategies that set on the National Plan of Mid Term Development Year 2004- 2009, the plan containing the availability of facility and infrastructure of lowbudgeted housing area, in which one of the project is the construction of 60,000 units low-cost apartments (Rusunawa) and 250,000 low cost leased apartment (Rusunami) that dedicated for public with low income. The construction is involving private sector.The limited budget has pushed the government to persuade the private sector to involve on the construction project. One of the cooperation scheme that offered to the private sector is Build-Operate-Transfer. This scheme is become an alternative to attract the private sector to involve on the construction project. However, Build- Operate-Transfer scheme has an uncertainty on the investment return. Risk assessment should be made in order to the answer the uncertainty of investment return. Identification and analysis of the risk factor is become the subject of this research that expected can be a consideration to the private sector in risk simulating and therefore can produce a clear picture on the opportunity and risk on the investment, this picture is expected can attract the private sector to join on the Rusunawa investment.Interpretation of identification on the research is carried out through analysis on stake holder and rank sorting with Analytical Hierarchy Process (AHP) also regression analysis that applied to investment risk research. Complicated bureaucracy, difficulties on licenses issuance, and uncontrollable inflation are identified as the significant risk factors that affect the Rusunawa investment. This research is also expected can assist the government to attract the private sector in succeeding the public housing project."

"Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni, pemerintah telah menetapkan beberapa sasaran bidang perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009, yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan Rumah Sederhana, yang salah satunya melalui pembangunan 60.000 unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembangunan 25.000 unit Rumah Susun Sederhana milik (Rusunami) melalui peran serta swasta.Terbatasnya dana yang tersedia mengharuskan pemerintah untuk meyakinkan sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan Rusunawa tersebut. Skema Kerjasama Pemerintah Swasta yang telah diperkenalkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Build-Operate-Transfer, menjadi alternatif skema yang menjadi pilihan dalam membangun minat swasta untuk terlibat dalam sektor ini. Namun model Build-Operate-Transfer ini juga memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap pengembalian investasi. Adanya ketidakpastian tersebut menyebabkan diperlukannya pertimbangan risiko dalam keputusan evaluasi risiko. Identifikasi dan analisa faktor risiko yang berpengaruh merupakan subyek penelitian yang diharapkan dapat membantu sektor swasta dalam mensimulasi risiko sehingga diperoleh gambaran jelas tentang peluang dan risiko investasi yang akan memunculkan daya tarik berinvestasi dalam pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa.Interpretasi dari identifikasi dalam penelitian dilakukan melalui analisis stakeholder dan perankingan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) serta analisis regresi yang dapat digunakan untuk penilaian terhadap risiko yang berpengaruh pada investasi. Birokrasi yang berbelit-belit dan menyulitkan pemberian ijin pembangunan serta kenaikan inflasi yang tidak terkendali diidentifikasi sebagai faktor risiko yang berpengaruh signifikan terhadap daya tarik investasi Rusunawa ini. Penelitian ini diharapkan juga dapat membantu pemerintah dalam membangun minat sektor.

---

To fulfil the needs of proper housing for public, the government have made some strategies that set on the National Plan of Mid Term Development Year 2004- 2009, the plan containing the availability of facility and infrastructure of lowbudgeted housing area, in which one of the project is the construction of 60,000 units low-cost apartments (Rusunawa) and 250,000 low cost leased apartment (Rusunami) that dedicated for public with low income. The construction is involving private sector.The limited budget has pushed the government to persuade the private sector to involve on the construction project. One of the cooperation scheme that offered to the private sector is Build-Operate-Transfer. This scheme is become an alternative to attract the private sector to involve on the construction project. However, Build- Operate-Transfer scheme has an uncertainty on the investment return. Risk assessment should be made in order to the answer the uncertainty of investment return. Identification and analysis of the risk factor is become the subject of this research that expected can be a consideration to the private sector in risk simulating and therefore can produce a clear picture on the opportunity and risk on the investment, this picture is expected can attract the private sector to join on the Rusunawa investment.Interpretation of identification on the research is carried out through analysis on stake holder and rank sorting with Analytical Hierarchy Process (AHP) also regression analysis that applied to investment risk research. Complicated bureaucracy, difficulties on licenses issuance, and uncontrollable inflation are identified as the significant risk factors that affect the Rusunawa investment. This research is also expected can assist the government to attract the private sector in succeeding the public housing project."

"Salah satu alternatif untuk memecahkan kebutuhan rumah di perkotaan yang hannya terbatas adalah dengan mengembangkan model hunian secara vertikal berupa bangunan rumah susun. Untuk kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan rendah disediakan rumah susun sederhana (Rusuna). Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 -2009 mengamanatkan pembangunan Rumah Baru Layak Huni sebesar 1.350.000 unit yang antara lain terdiri dari 25.000 unit Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) dengan mengundang peran serta swasta. Kesesuaian lahan yang menjadi lokasi pembangunan rusunami merupakan salah satu daya tarik bagi konsumen untuk membeli rusunami. Variabel terkait lokasi lahan inilah yang akan diidentifikasi untuk mendapatkan gambaran tentang ekspektasi konsumen.Identifikasi variabel dominan terkait lokasi lahan yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli rusunami merupakan topik penelitian yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mencari dan memutuskan lokasi lahan yang tepat untuk dibangun rusunami. Teknik Delphi digunakan untuk memperoleh konsensus pakar berkenaan dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lahan rusunami. Sedangkan pembobotan faktorfaktor untuk mendapatkan kriteria pemilihan lahan rusunami dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).Dari hasil pembobotan diambil 10 (sepuluh) peringkat teratas untuk dijadikan kriteria pemilihan lahan rusunami sekaligus digunakan sebagai alat penilaian lokasi lahan yang ditetapkan pemerintah untuk pembangunan rusunami dengan sampel lokasi di kotamadya Jakarta Timur. Dari hasil penilaian dapat diambil kesimpulan tentang peringkat lahan yang layak untuk dibangun rusunami dari sudut pandang konsumen. Adapun skoring penilaian lahan perlu ditindaklanjuti melalui penelitian yang lebih tajam pada masa pasca konstruksi untuk mendapatkan batas minimum skor lahan yang mewakili kelayakan lahan untuk dijadikan investasi.

---

One alternative to solve the housing needs in the big city with limited land and high density is to develop a vertical living model such as apartments or flats. For the poor, the government tend to facilitate the construction of low-cost apartments. Through the Housing Constuction Middle Plan Year 2004-2009, the Government announce 1,350,000 units low-cost housing construction including 25,000 low-cost privat-apartment in cooperation with private developers. The land suitability where the low-cost privat-apartment buildings located will become one point of attraction for consumer to buy. These variables related to land will be identificate to perceive the consumer expectation about an ideal land for their property.The identification of dominant variables related land that affect consumer decision to buy low-cost privat-apartment is the research topics which could be a suggestion for the government to acquire the suitable land for low-cost privatapartment. Delphi technique is used to get the expert consensus related to factors that should be consider in selecting low-cost privat-apartment land. Followed by using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to weighting those factors.The 10 (ten) upper ranks from the weighting result then being used as a land selection criteria also as an evaluation tool which can be adopted in some location, for example in East Jakarta. These land evaluation using scoring system need to have further deep research after construction phase to get the minimum land score representing the feasibility for investment."

"Kita semua tahu bahwa tempat tinggal adalah salah satu dari kebutuhan manusia yang paling mendasar. Dari zaman dahulu, manusia berusaha untuk melakukan sesuatu agar kebutuhan akan tempat tinggal ini terpenuhi. Mereka mulai dengan menggunakan gua-gua alam sampai dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia disekeliling mereka. Waktu terus berjalan dan manusia tetap melakukan hal-hal tersebut dengan cara yang tentu saja lebih modem.Semua manusia memerlukan tempat tinggal. Tidak ada pengecualian. Baik yang tinggal di kota-kota besar, sampai yang tinggal di tempat-tempat terpencil. Karena pentingnya masalah ini, masalah ini pun diangkat di dunia internasional sebagai masalah bersama yang harus ditangani secara bersama-sama pula.Namun, walaupun tempat tinggal adalah kebutuhan yang penting bagi manusia, pada kenyataannya banyak yang belum memilikinya. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidak mampuan mereka untuk membuat atau membeli sebuah tempat tinggal. Akhirnya mereka banyak menempati tempat-tempat yang tidak layak untuk dihuni.Rumah Sederhana merupakan sebuah rancangan tempat tinggal yang ditujukan bagi mereka yang tergolong tidak mampu atau miskin. Dengan adanya rumah ini diharapkan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Mereka tidak perlu lagi tinggal ditempat- tempat kumuh."

"Wilayah peri urban Kota Jakarta dipilih sebagai kawasan permukiman karena ketersediaan lahan dan harganya lebih rendah dibanding Jakarta. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri urban Kota Jakarta, besarnya permintaan, dan arah pertumbuhannya. Dengan menggunakan pendekatan rumah tangga, kami menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengestimasi willingness to pay WTP dengan menggunakan metode Ordinary Least Square OLS dan menganalisis jumlah permintaan rumah sederhana dengan menggunakan regresi data panel Fixed Effect Model FEM di wilayah peri urban Kota Jakarta. Hasil analisis menunjukan bahwa pengeluaran non-makanan dan pengeluaran transportasi menjadi determinan yang signifikan di seluruh wilayah peri urban Kota Jakarta dan permintaan rumah sederhana paling besar ke wilayah barat peri urban Kota Jakarta. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dan upah, menyediakan rumah sederhana yang meminimalisir biaya transportasi, serta memberikan skema pembiayaan dan besar subsidi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal tersebut diharapkan agar perumusan kebijakan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat tepat sasaran, tepat guna, tepat kebutuhan, dan tepat lokasi.

---

Jakarta peri urban areas are chosen as residential areas because of the land availability and the lower price compared to Jakarta. This paper aims to analyse the characteristics of low income families in Jakarta peri urban areas in buying houses, the magnitude of demand, and the direction of growth. By utilizing household approach, we analyzed low income families characteristics for estimated willingness to pay WTP by using Ordinary Least Square OLS method and analyzed low income housing demand by using Fixed Effect Model FEM panel data regression.

The result show that non food expenditure and transportation expenditure are significant determinant in Jakarta peri urban areas and the most low income housing demand to the west Jakarta peri urban areas. Therefore, the government should maintain the stability of prices and wages, provide housing that minimizes transportation costs, and provide financing scemes and subsidies according to the ability of each families. It is expected to the policy formulation of housing provision for low income families can be precise, appropriate, efficient, and location appropriate."

"Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi semua kalangan di perkotaan merupakan tantangan bagi pengambil kebijakan. Adanya keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah khususnya golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , maka dibutuhkan peran pemerintah berupa penyediaan perumahan bersubsidi. Salahsatu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau yaitu berupa Kredit Kepemilikan Rumah KPR Sejahtera Tapak dengan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP. Namun pemanfaatan perumahan bersubsidi ini dinilai belum optimal, masih banyak rumah yang belum dihuni. Pertumbuhan perumahan bersubsidi ini pun berkembang ke wilayah pinggiran karena tingginya harga lahan di pusat kota. Demikian pula kecamatan Bojonggede yang pertumbuhannya tidak terlepas dari perkembangan wilayah Jabodetabek memiliki angka rumah kosong tertinggi di wilayah perkotaan Cibinong Raya. Fenomena kekosongan tersebut ironisnya terjadi ditengah maraknya pembangunan perumahan yang sedang berlangsung. Tujuan penelitian ini menganalisa faktor penyebab terjadinya kekosongan rumah pada perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory dalam jangka waktu penelitian bulan Maret- Juni 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan penelusuran literatur. Tahapan analisa berupa proses coding, kategorisasi, dan penyusunan tematik sehingga menghasilkan grounded theory. Proses mengkosongkan rumah di Kecamatan Bojonggede dimulai dari persepsi pemilik mengenai perumahan, motivasi membeli rumah dan motivasi mengkosongkan rumah. Hasil penelitian faktor penyebab rumah kosong di Kecamatan Bojonggede yaitu adanya kebutuhan sosial domestik dan aspek budaya pemilik.

---

The provision of decent and affordable housing for all urban communities is a challenge for policymakers. The existence of limited ability to meet the basic needs of houses, particularly for the Low Income Communities, the government's role is needed in the form of provision of subsidized housing. One of the government's efforts in increasing the access to a decent and affordable housing is in the form of Sejahtera Tapak Home Ownership Loan Kredit Kepemilikan Rumah KPR by utilizing the Housing Loan Liquidity Facility Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . However, the utilization of this subsidized housing is considered not optimal, there are still many houses that have not been occupied. The expansion of the subsidized housing is also developing to the suburban area because of the high price of land in the city center. Similarly, Bojonggede District whose development cannot be separated from the development of Jabodetabek Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi area has the highest number of vacant houses in Cibinong urban area. The phenomenon of these vacant properties is ironic in the midst of the ongoing housing development.

Therefore, this study aims to analyze the factors that cause the vacant houses in Low Income Communities housing. This research used qualitative method with grounded theory approach in the period of research from March to June 2018. Data collection was done through field observation, in depth interview, and literature review. Moreover, the steps of the analysis conducted were coding process, categorization, and thematic arrangement to establish the grounded theory. The process of vacating the houses in Bojonggede District starts from the owner's perception of housing, the motivation to buy the house, and the motivation to vacant the house. The result of this research that the phenomenon of vacant houses in Bojonggede District is influenced by the social domestic needs and cultural aspects of the owners. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian implementasi program kebijakan rumah subsidi tapak dengan tujuan kebijakan serta mengetahui efektivitas implementasi kebijakan program rumah subsidi di Villa Kencana Cikarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian postpositivis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah sesuai dengan tujuan kebijakan, dan implementasi kebijakan program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah berjalan efektif walaupun masih ditemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penghuni di Perumahan Villa Kencana Cikarang.

---

This study aims to determine the suitability of the implementation of the home subsidy policy program program with the policy objectives and to know the effectiveness of the implementation of subsidized house program policies in Villa Kencana Cikarang. This study used postpositivis research methods. The results of this study conclude that the implementation of the subsidized home program policy for low income people has been in line with the policy objectives, and the implementation of the subsidized house program policy for low income communities has been effective even though there are still someviolations committed by residentsin Villa Kencana Cikarang Housing."

"Pemberian bantuan sosial merupakan salah satu rekomendasi dari FAO untuk mengatasi permasalahan terkait ketahanan pangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial mampu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga penerimanya. Penelitian ini berkontribusi melengkapi penelitian terdahulu dengan menganalisis peran bantuan sosial yang dibedakan antara pangan dan nonpangan (tunai) terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin yang diukur melalui dimensi akses terhadap makanan dan pemanfaatan makanan. Dimensi akses terhadap makanan diukur menggunakan proporsi pengeluaran makanan dan konsumsi kalori per kapita yang menunjukkan kuantitas konsumsi. Dimensi pemanfaatan makanan diukur menggunakan proporsi pengeluaran untuk karbohidrat, protein/lemak, dan rokok yang menunjukkan kualitas konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode propensity score matching pada data Susenas Maret 2022. Hasil penelitian membuktikan adanya dampak positif bantuan sosial baik pangan maupun nonpangan terhadap kuantitas konsumsi makanan rumah tangga miskin yang ditunjukkan dari peningkatan proporsi pengeluaran makanan dan konsumsi kalori per kapita. Bantuan sosial pangan dan nonpangan juga berdampak pada ketiga variabel pada dimensi pemanfaatan, tetapi arah koefisien yang dihasilkan menunjukkan tidak adanya peningkatan kualitas makanan. Pengeluaran makanan rumah tangga miskin masih didominasi oleh komoditas padi-padian serta makanan jadi yang tinggi kandungan karbohidratnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial apa pun jenisnya meningkatkan kuantitas makanan rumah tangga miskin, tetapi peningkatan kuantitas tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas makanan.

---

The provision of social assistance is one of the FAO's recommendations to address problems related to food security. Several studies indicate that the provision of social assistance improves the food security of the recipient households. This research aims to complement previous studies by analyzing the role of social assistance, differentiated between food and non-food (cash) assistance, on the food security of poor households, measured through the dimensions of access to food and food utilization. The dimension of access to food is measured using the proportion of food expenditure and calorie consumption per capita, which indicates the quantity of consumption. The dimension of food utilization is measured using the proportion of expenditure on carbohydrates, proteins/fats, and cigarettes, which indicates the quality of consumption. This research uses the propensity score matching method on Susenas data of March 2022. The results demonstrate the positive impact of both food and non-food social assistance on the quantity of food consumption of poor households, as shown by an increase in the proportion of food expenditure and calorie consumption per capita. Food and non-food social assistance also impact the three variables in the utilization dimension, but the direction of the resulting coefficient shows no increase in food quality. Food expenditure of poor households is still dominated by grain commodities and ready-made foods that are high in carbohydrate content. Thus, it can be concluded that social assistance of any type increases the quantity of food for poor households, but the increase in quantity is not accompanied by an improvement in food quality."

"Implementasi program perumahan sederhana yang terjangkau adalah upaya yang lazim oleh pemerintah Indonesia untuk menghasilkan perumahan yang terjangkau, yang dapat dibeli oleh keluarga yang berpenghasilan 30% hingga 80% dari pendapatan median komunitas menurut program perumahan federal Amerika Serikat ((Chatfield, Melissa, & Warnock) , 2000) dikutip dalam (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). Namun, aspek keberlanjutan perumahan sering diabaikan. Keterjangkauan dalam perumahan umumnya dipertimbangkan melalui biaya konstruksi saja, yang sama tidak tepat secara mendalam. Keterjangkauan perumahan harus dipertimbangkan melalui desain, lokasi, kondisi, lingkungan, akses transportasi, dll. Pendekatan keterjangkauan perumahan ini secara tidak langsung berkaitan dengan keberlanjutan perumahan, di mana sebuah konsep yang menguntungkan keseluruhan biaya perumahan dalam kinerja jangka panjangnya. Sehubungan dengan pernyataan ini, konstruksi perumahan harus direkayasa agar terjangkau tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Rekayasa yang tepat untuk metode konstruksi perumahan dapat diimplementasikan untuk mencapai keterjangkauan perumahan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.

---

Simple affordable housing program implementations are prevalent attempts by Indonesian government to produce affordable housing, which can be purchased by families earning 30% to 80% of the community median income according to The United States federal housing programs ( (Chatfield, Melissa, & Warnock, 2000) cited in (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). However, the sustainability aspect of housing is often overlooked. Affordability in housing is generally considered through the construction cost which is utterly not the case. Affordability of housing is should be considered through the design, location, condition, neighborhood, transportation access, etc. These housing affordability approaches are indirectly related to housing sustainability, in which a concept that benefits the overall housing cost within its long-term performance. With respect to this statement, housing construction should be engineered to be affordable without ignoring the aspect of sustainability. The proper engineering for the construction method of the housing can be implemented in order to achieve housing affordability without ignoring sustainability aspect. "

"ABSTRAKPenyediaan hunian yang layak menjadi salah satu masalah yang dihadapi kota-kota besar tidak terkecuali Jakarta. Hong (2001) berpendapat bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hunian tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan mengenah bawah, pemerintah perlu memenuhi kebutuhan unit dan memberikan subsidi, namun perlu didukung oleh kualitas pembangunan secara terpadu, sistem pengelolaan perumahan yang baik, pelayanan jangka penjang serta pemberdayaan masyarakat. UPRS Pulo Gebang selaku pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan rumah susun menjalankan beberapa tugas terkait pengelolaan. Terdapat temuan bahwa masih terdapat masalah dalam pengelolaan rusunawa Pulo Gebang terkait dengan pembayaran uang sewa unit, komunikasi antara pengelola dan penghuni, serta ketegasan pihak UPRS dalam menerapkan peraturan terkait pengelolaan. Beberapa hal cukup baik yang sudah dijalankan oleh UPRS adalah kegiatan pelatihan untuk penghuni dengan berkoordinasi dengan dinas terkait. 

---

ABSTRACTProvision of decent housing is one of the problems faced by big cities, including Jakarta. Hong (2001) argues that in meeting housing needs for low income people, the government needs to fulfill unit needs and provide subsidies, but needs to be supported by the quality of integrated development, good housing management systems, long-term services and community empowerment. UPRS Pulo Gebang as the party that has the authority to carry out apartment management runs several management related tasks. This study found there are still problems in the management of Pulo Gebang flats related to the payment of unit rent, communication between managers and residents, and the firmness of the UPRS in implementing regulations related to management. Some good things that have been carried out by UPRS are training activities for residents by coordinating with related agencies."