Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Politik Militer Angkatan Udara Republik Indonesia dalam pemerintahan Sukarno 1962-1966. Secara temporal penelitian ini di awali dengan pelaksanaan Reorganisasi tahun 1962 dan diakhiri hingga dikeluarkannya Supersemar. Aspek spasial penelitian ini adalah Jakarta, sebagai Ibukota negara R.I dan pusat komando AURI.Penelitian tesis ini menggunakan metode sejarah. Sebagai kajian sejarah, hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk naratif. Data penelitian berupa sumber primer didapatkan di Arsip Nasional, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Disjarah AURI, Perpustakaan Nasional, Sekretariat Negara dan Perpustakaan CSIS. Selain itu didapatkan sumber lisan dari pelaku sejarah, melalui proses wawancara dengan Sri Mulyono Herlambang (Men/Pangau 1965-1966), Heru Atmodjo (Asisten Direktur Intelejen AURI 1965) dan Supeni (Tokoh PNI/Staf Departemen Luar Negeri 1965). Adapun data sekunder diperoleh dari sepuluh perpustakaan di Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa reorganisasi militer AURI pada tahun 1962 secara konsepsi bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan integralitas angkatan bersenjata. Namun prakteknya, reorganisasi seringkali dikaitkan dengan masalah politik yang kontra-produktif. Pergantian kepemimpinan AURI dari Suryadarma kepada Omar Dhani misalnya, lebih didorong karena persaingan antar angkatan bersenjata dan Presiden Sukarno juga menjadikan reorganisasi sebagai cara meningkatkan pengaruhnya dalam angkatan bersenjata. Menghadapi menguatnya pengaruh Nasution, Sukarno menjalin hubungan erat dengan AURI.Peristiwa G-30-S 1965 di Jakarta dan Yogyakarta yang menewaskan Ahmad Yani, Suprapto, S.Parman, MT Haryono, Sutoyo, DI Pandjaitan, Tendean, Katamso dan Sugiyono pada akhirnya melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan presiden yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut. Pada peristiwa tersebut, keterlibatan Men/Pangau Omar Dani mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap AURI. Sehingga kemudian pada akhir masa kepemimpinan Omar Dani dan kepemimpinan Sri Mulyono Herlambang, AURI bersikap berbalik dengan menumpas para pelaku G-30-S. Adapun perubahan sikap tersebut, selain di dorong dari kalangan internal AURI juga merupakan akibat campur tangan pihak AD untuk mengurangi pendukung Sukarno dalam pemerintahan.

---

The objective of this experiment was to discribe Angkatan Udara Republik Indonesia militery politic in Sukarno government 1962-1966. This experiment was temporally started with reorganization gappened in 1962 and ended until Supersemar run. The spacial aspect of this experiment was in Jakarta as RI capital city and AURI command center.The thesis experiment used historical methode. As historical course, the result of this experiment was performed in narrative text. An experiment data was primary sourced that got from national archive, TNI History and Tradition Center, Disjarah AURI, National Library, State Secretariat and CSIS library. Beside that, it was gotten from oral speaking source of historical actor, Sri Mulyono Herlambang (Men/Pangau 1965-1966), Heru Atmodjo (AURI Intelejent Directure Asistent 1965) and Supeni (PNI figure/abroad departemet staff 1965) using interview process. And the secondary data was gotten from 10 library in Jakarta.The result of this experiment showed that the objective of military AURI reorganization in 1962 was conceply to increase profesionality and integrality of angkatan bersenjata. But in fact, reorganization was often related with political problem. AURI leader subtitute from Suryadarma to Omar Dani as example, because of many competitions between Angkatan Bersenjata and President Sukarno that made reorganization as a way to influence improvement in Angkatan Bersenjata. To face Nasution?s influence, Sukarno has good relation with AURI.The event of G-30-S in Jakarta and Jogjakarta which killed Ahmad Yani, Suprapto, S. Parman, MT Haryono, Sutoyo, DI Pandjaitan, Tendean, Katamso dan Sugiyono. Was finally process unbelieveable society to leadership of president which assumed that he involved in it. In this event Men/Pangau Omar Dani involvement proceesed unbelievable public to AURI. So, the end of Men/Pangau Omar Dani and Men/Pangau Sri Mulyono Herlambang leadership, AURI showed contra attitude with arresting the actors of G-3-S. it was because of not only from internal AURI but also the results of joining AD to descrise influence of Sukarno supporter in his government."

"Pada awalnya militer di Indonesia merupakan kelompok-kelompok perlawanan rakyat yang bergerak menurut cara-cara militer dalam merebut dan atau mempertahankan kemerdekaan Rl yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelompok perlawanan rakyat tersebut dikenal dengan seperti antara lain Barisan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Pembela Tanah Air (PETA), Tentara Pelajar dan Tentara Keamanan Rakat (TKR). Kelompok-kelompok perlawanan rakyat yang belum terorganisasi sebagaimana lazimnya organisasi pertahanan dan keamanan di suatu negara ini merupakan salah satu unsur pergerakan kebangsaan Indonesia.Militer Indonesia tumbuh di dalam suasana revolusi fisik, dan kemudian berkembang mengaktualisasikan perannya hingga ke tengah percaturan politik bangsa, atau dengan perkataan lain teijadi perkembangan peran polilik militen Untuk mengetahui hakikat peran politik militer dalam pergerakan kebangsaan, mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang, dan sampai sejauh mana perkembangan peran politik militer dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, penulis melakukan suatu penelitian.Penelitian ini menggunakan metoda analisis kualitatif dan studi kepustakaan Adapun perumusan masalah yang diajukan menjadi pertanyaan-pertanyaan (research questions) dalam penelitian ini adalah :1. Apakah yang menjadi latar belakang aktualisasi peran politik militer di Indonesia?2. Apakah hakikat peran politik militer dalam penyelenggaraan kekuasaan negara?3. Mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang?Kesimpulan yang penulis peroleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :Latar belakang aktualisasi peran politik militer di Indonesia adalah kuatnya penghayatan terhadap situasi dan nilai-njlai revolusi sejak sebelum dan pasca proklamasi di kalangan militer, situasi pertikaian politik yang teijadi pada masa pasca proklamasi, dan sikap kalangan militer yang tidak mau tunduk pada tekanan kekuasaan sipil, Serta adanya kepentingan-kepentingan politik yang mendukung perlunya aktualisasi peran politik militer.Hakikat peran politik militer Indonesia pada awalnya merupakan manifestasi kesadaran dan tanggungjawab sosial serta semangat perjuangan para pemuda Indonesia yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan rakyat. Manifestasi ini menyatu ke dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Perkembangan selanjutnya setelah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945, menunjukkan bahwa militer di Indonesia dapat digolongkan sebagai militer revolusioner sebagaimana dimaksud oleh Amos Perlmutler. Karakteristik revolusioner inilah yang menjadi watak peran politik militer di Indonesia, tatkala militer berperan aktif di dalam persoalan-persoalan politik bangsa yang pada periode 1950 sampai 1959 marak dengan pertikaian antar partai dan antara partai dengan militer. Peran politik militer ini memuncak pada peristiwa G 30 S/PKI pada tahun 1965.Mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang, karena didukung oieh berbagai faktor yang memungkinkan semakin meluasnya peran politik militer. Faktor yang dimaksud antara lain faktor karakteristik yang terbentuk sepanjang revolusi fisik, faktor situsional yang terbentuk pada masa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan, serta faktor-faktor konstitusional yang memperkukuh eksistensi militer di tengah mekanisme perpolitikan bangsa. Perkembangan peran politik militer ternyata tidak terbatas hanya pada masa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan, namun lebih jauh telah mendominasi penyelenggaraan pemerintahan negara selama tiga puluh tahun lebih berkuasanya orde baru. Implementasi peran politik militer Indonesia antara lain teraktualisasi melalui ikut sertanya militer dalam penentuan haluan negara serta pengendalian politik dan strategi nasional, memainkan peran sebagai pelopor dinamisalor, dan stabilisalor dalam memelihara dan memantapkan stabilitas nasional di segala bidang yang akhirnya peran politik militer teraktualisasi secara melembaga dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI."

"Secara khusus tesis ini meneliti tentang koordinasi antara penyidik dan oditur militer dalam penyelesaian perkara di daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut . (1) Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana koordinasi antara penyidik dan Oditur Militer dalam penyelesaian Perkara di Daerah Hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, (2) Untuk mengetahui dan menggambarkan hambatan dalam melakukan koordinasi tersebut, (3) Untuk mengetahui dan menggambarkan kebijakan apa yang telah ditempuh dalam mengatasi hambatan tersebut, (4) Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pengawasan oditur militer terhadap berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik.Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer, oditur militer bukanlah yang berwenang menentukan apakah suatu perkara pidana dilimpahkan ke peradilan militer seperti pada Kejaksaan artinya meskipun sebelumnya Perwira Penyerah Perkara meminta saran pendapat hukum oditur militer karena sifatnya saran pendapat jadi tidak mengikat, akhirnya Perwira Penyerah Perkara juga menentukan. jika terdapat pertentangan antara oditur militer dengan keputusan Perwira Penyerah Perkara maka perbedaan pendapat tersebut diputus oleh Pengadilan Militer Utama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi antara penyidik dan oditur militer belum berjalan sebagaimana yang telah ditentukan Hukum Acara Pidana Militer. Hambatan yang paling mendasar adalah menyangkut sarana dan komunikasi. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan terus meningkatkan koordinasi."

"TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, memiliki karakteristik berbeda dengan organisasi non militer yaitu adanya prinsip kesatuan komando (Unity of Command) yang berarti keputusan diambil secara sentralisasi dan pelaksanaan secara desentralisasi. Komandan satuan (pimpinan cabang) tidak berwenang mengambil keputusan, tetapi hanya melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan pusat. Berbeda dengan di swasta, pimpinan cabang berwenang membuat keputusan untuk mencapai tujuan organisasi (emppwerment). Agar tu[ok dapat berjalan optimal, TNI harus mampu mengumpulkan, menyimpan, mengolah data menjadi informasi, dan menyebarluaskannya dengan mudah dan cepat, serta adaptive terhadap perubahan yang terjadi (internal/ eksternal). Selain itu, TNI harus memiliki keselarasan (aligntment), dan keterpaduan (integration) di semua level manajemen. Hal tersebut, hanya dapat diwujudkan melalui pemanfaatan kemajuan TI secara optimal. saat ini, TNI telah memanfaatkan TI namun hasilnya belum optimal yang disebabkan antara lain: Pengembangan SI/TI masih bersifat ad-hoc (business opportunities are missed): SI yang ada belum terintegrasi (lack of integration of system): Adanya duplikasi SI, sehingga pengolahan data tidak efektif (ineffective information management produces duplication of effort): , dan pengelolaan SI/TI belum terpadu dan terencana (lack of understanding and agreed direction). Menjadi keharusan bagi TNI memiliki rencana strategis SI, agar dapat terarah dalam mengembangkan SI/TI di masa mendatang. Oleh karena itu perlu melakukan perencanaan strategis SI yang sesuai dengan karakteristik TNI yang berorientasi kepada visi dan misi. Namun mencari model perencanaan strategis SI yang dapat dijadikan acuan bagi TNI sangat sulit, karena kecenderungan model yang ada lebih diarahkan kepada organisasi bisnis/profit yang bersifat decentralized/distributed. Penelitian ini, bertujuan untuk memperoleh model perencanaan Strategis SI yang tepat untuk TNI dengan studi kasus di TNI AU. Untuk itu dilakukan pengkajian terhadap enam dokumen perencanaan strategis SI milik swasta dan pemerintah yaitu Lembaga Sandi Negara, PT Jamsostek, PT. Perkebunan Nusantara V Riau (PTPN V), U.S. Departement of Defense (US DoD), U.S. General Service Administration (US GSA), dan U.S. Departement of Justice (US DoJ). Melalui perbandingan beberapa model tersebut, dan penggunaan kombinasi metodologi perencanaan SI versi Ward & Peppard, Tozer, dan James Martin, diperoleh model pengelolaan SI/TI yang sesuai untuk diterapkan di TNI AU yaitu model federal yang berupa kombinasi antara terpusat (centralized) dan tersebar (decentralized), yaitu fungsi komando dilakukan secara terpusat dan operasional SI/TI secara tersebar da satuan kerja SI/TI TNI AU. Hasil penelitian ini, diharpkan dapat digunakan sebagai acuanbagi komponen TNI lainnya yaitu Mabes TNI, TNI AD dan TNI AL, tentunya dengan melakukan penyesuaian sesuai karakteristik masing-masing.

---

Tentara Nasional Indonesia (TNI) is a military organization in Indonesian Characteristic's TNI differ from organization of non military, the decision taken by centralized and execution decentralized. In TNI, commandant set of (head branch) unqualified take decision, but only execute policy specified by head center. It is difference from business/ profit organization, head of authoritative branch makes decision to reach organizationl target (empowerment). In Order to optimal main task, TNI have to able to collect, store, processes of data become information, and overspread it easily and quickly, and also adaptive to change that happened in internal or external. Others, TNI have to own compatibility and integrity in all level management. The mentioned, can only be realized by through exploiting of progress of Technology Information (IT) in an optimal fashion. In this time, TNI have exploited TI but it is not optimal yet caused for example Development Information System (IS) Technology Information (TI) still have the character of ad-hoc (business opportunities acre missed); So, The Information System existing not yet integrated. Data processing is ineffective information management produces duplication of effort and both of Management IS/TI not yet in wrought and planed made lack of understanding and agreed direction. TNI have to own strategic plan for Information System to earn directional in developing systems. Therefore require to conduct strategic plan of IS matching with characteristic TNI orienting to mission and vision. Searching type of strategic plan of IS which can be made by reference for TNI very difficult, because this is existing type tendency more instructed to business organization having the character of decentralized and distributed. This research, aim to obtain gets of strategic planning of the correct for TNI with case study in Indonesian Air Force (TNI AU). For that conducted by study to six documents of strategic plan of IS property of private sector and governmental that is Lembaga Sandi Negara, PT Jamsostek, PT. Perkebunan Nusantara V Riau (PTPN V), U.S. Department of Defense (US DoD), U.S. General Service Administration (US GSA), and U.S. Department of Defense (US.DoD), US. Gener ServiceAdministration (US GSA), and US Department of Justice (US DoJ). Through comparison of some the type, and use of combination of methodologies of planning of IS version Ward & Peppard, Tozer, and James Martin, obtained a model management of appropriate SI/TI to be applied in TNI AU that is federal type is which is in the form of combination of between centralized and decntralized, where is function command centrally and operational of SI/TI blazed abroad in set of job of SI / TI TNI AU. Result of this research, is expected serve the purpose of reference for each of TNI (Mabes TNI, TNI AD and TNI AL). perhaps conducted is adjustment of according to characteristic of them."