Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketatnya persaingan di industri asuransi kerugian berbasis syariah membuat setiap perusahaan asuransi kerugian akan berusaha meraih pangsa pasar yang seluas-luasnya dengan menerapkan strategi yang tepat, mengingat untuk pemasaran produk yang tidak berwujud (intangible product) seperti jasa asuransi tidaklah mudah dibandingkan dengan produk yang berwujud (tangible product) karena produk jasa asuransi tersebut tidak dapat diperagakan, diraba dan dilihat secara jelas.Penerapan strategi bisnis suatu perusahaan asuransi kerugian akan berbeda satu dengan yang lainnya tergantung pada visi dan misi perusahaan serta strategi bisnisnya Pendekatan dalam pembahasan dan analisis penelitian menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif di mana jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian diskriptif.Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, studi pustaka, dan wawancara di mana data yang dibutuhkan merupakan data primer dan data sekunder Kerangka analisis yang akan digunakan pada penelitian ini dalam memformulasikan strategi pemasaran dilakukan (1) analisis eksternal yang meliputi analisis makro dan persaingan; (2) analisis internal yaitu analisis fungsi pemasaran; dan (3) analisis kebijakan stratejik berupa visi dan misi perusahaan.Alat yang digunakan untuk menganalisa pengaruh eksternal dan internal adalah matriks EFE dan IFE. kemudian dengan bantuan matriks QSPM dapat diformulasikan strategi yang terpilih yaitu strategi penetrasi pasar di mana langkah-langkah yang perlu dilakukan dapat dijabarkan melalui matriks SWOT, yaitu :- Mengoptimalkan saluran distribusi yang sudah ada untuk meningkatkan perolehan premi- Memperbanyak variasi jalur distribusi- Melakukan kegiatan promosi yang menonjolkan syariah- Mengembangkan produk-produk baru (inovasi produk)- Meningkatkan kualitas pelayanan.

---

The tightness in the industrial competition in shariah based lost insurance makes every lost insurance companies trying to grasp the market as wide as possible by implementing accurate strategy, concerning marketing the intangible products such as insurance products is not as easy as tangible products because insurance products cannot be shown, touched and seen clearly. Implementing business strategy of a lost insurance company will be different from one to another depending on the vision and the mission oh the company and their business strategy.The approach in discussing and analyzing the research using qualitative research approach where this research can be classified as a descriptive research. In this type of research, data collection techniques which used is by observation, library studies, and interview where the needed data is primary and secondary data.Analysis framework which will be used in the method of research in formulating the bussines strategy are done by (1) external analysis which consists of macro and competition analysis; (2) internal analysis: that is analyzing marketing function; and (3) strategic policy analysis in the form of company?s vision and mission. Tools that are used in analyzing external and internal impacts is EFE and IFE matrix. Furthermore, with the assistant of QSPM matrix, the chosen strategy can be formulated, they are market penetrating strategy where the steps needed to be done can be described through SWOT matrix by:- Optimizing the existing distribution channels in order to increase the premium incomings.- Multiplying distribution variaty.- Performing promotional activity concerning shariah- Developing new products (product innovation)- Improving service quality."

"Misselling merupakan suatu hal yang kerap terjadi pada kegiatan usaha asuransi, khususnya pada kegiatan pemasaran. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab dari timbulnya sengketa konsumen pada ranah usaha asuransi oleh karena misselling tentu menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen dan juga perusahaan asuransi itu sendiri. Berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator jasa keuangan di Indonesia, misselling merupakan salah satu yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha asuransi dan pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas namanya. Terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen, OJK mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Melalui metode penelitian yang bersifat yuridis-normatif serta berbagai bahan kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk melihat dan membahas bagaimana saja bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau ditempuh oleh konsumen apabila mengalami misselling, di mulai dari penyelesaian secara damai atau melalui Internal Dispute Resolution hingga melalui lembaga peradilan umum maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum serta langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh pelaku usaha guna mencegah terjadinya misselling.

---

Misselling is something that often happens in insurance business activities, especially in marketing activities. This is one of the causes of the emergence of consumer disputes in the realm of the insurance business because misselling certainly causes losses for consumers and also the insurance company itself. Based on the regulations issued by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the financial services authority in Indonesia, misselling is something that is forbidden to do by insurance businesses and third parties acting for and on their behalf. For losses suffered by consumers, OJK requires companies to be strictly responsible for this. Through juridical-normative research methods and various library materials, this research was conducted to see and discuss what forms of accountability can be carried out by business actors or taken by consumers if they experience misselling, starting from a peaceful settlement or through Internal Dispute Resolution and through public court institutions or dispute resolution institutions outside the general court as well as mitigation measures that could be taken by companies to prevent misselling."

"Manajemen klaim menjadi hal yang penting dalam bisnis asuransi. Ketepatan penjaminan klaim bukan hanya tepat penjaminan melainkan juga tepat dalam waktu penyelesaian klaim. Sebagian besar klaim provider Asuransi Reliance selama Januari-Juni 2015 berlangsung lebih dari tenggat waktu yang telah disepakati oleh provider. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sumber daya yang dimiliki belum mampu menyelesaikan proses analisis klaim dengan tepat waktu, perubahan ketentuan polis mempengaruhi ketepatan proses pengerjaan klaim, motivasi karyawan rendah, kurangnya dukungan dari sarana dan prasarana juga sistem informasi untuk menunjang ketepatan proses analisis klaim.

---

Claims management becomes important in the insurance business. Guarantee the accuracy of the claim is not only appropriate but also appropriate guarantees in the settlement of claims. Most of the claims provider Reliance Insurance from January to June 2015 lasted more than a deadline agreed upon by the provider. This study is a quantitative and qualitative study, using data collection techniques include in-depth interviews, and document analysis.

The results showed that the amount of resources they have not been able to complete the analysis process claims in a timely manner, changes in policy provisions affecting the accuracy of the process claims, low employee motivation, lack of facilities and infrastructure support and also lack of an information system to support the accuracy of the analysis process claims."

"Agen adalah seorang yang mendapat kuasa dari orang lain untuk melakukan pekerjaan tertententu dan atas nama orang tersebut. Sebagai upah dari prestasi yang telah dilakukan maka seorang agen akan menerima komisi atas pelaksanaan prestasinya. Seorang agen bertanggung jawab pada prinsipal atau pihak yang diwakilinya atas segala perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dikuasakan kepadanya. Agen asuransi lepas seperti juga agen pada umumnya mendapatkan upah dan bertanggung jawab atas perbuatan dan prestasi yang telah dilaksanakannya. Tetapi agen asuransi lepas memiliki kedudukan yang unik jika dilihat dari bagaimana dia bekerja dalam hubungannya dengan tertanggung dan penanggung dan ketentuan yang berlaku. Hal ini membuat penulis melakukan penelitian untuk melihat perlindungan hukum bagi tertanggung yang menggunakan jasa agen asuransi lepas. Pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah mengenai bagaimana terjadinya dan berakhirnya hubungan hukum agen asuransi lepas dengan pihak tertanggung yang diwakilinya, apa perbedaan agen asuransi lepas dengan agen asuransi kontrak, apa akibat hukum dari keterlambatan pembayaran premi asuransi dan perbedaan jaminan polis yang terjadi karena kesalahan agen asuransi lepas dan melihat faktor-faktor yang menyebabkan posisi tertanggung lemah dan perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada tertanggung yang memakai jasa asuransi lepas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dalam pengertian meneliti kaidah-kaidah atau norma-norma, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan , pendekatan konsep dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa agen asuransi lepas merupakan suatu bentuk keagenan yang unik karena berperan sebagai kuasa dari tertanggung. Kuasa tersebut dapat diberikan baik secara tegas, secara diam-diam maupun dengan pengesahan. Kuasa yang diberikan ini akan berakhir jika jangka waktu pertanggungan telah berakhir, kuasa yang diberikan dicabut oleh tertanggung, salah satu pihak meninggal, prinsipal jatuh pailit, penyakit gila yang diderita oleh agen asuransi lepas atau tertanggung serta halangan dari keagenan. Kesalahan agen asuransi lepas dalam bentuk keterlambatan pembayaran premi asuransi dapat membawa akibat hukum bagi tertanggung dimana penanggung tidak akan membayar tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tertanggung, dari hal tersebut terlihat betapa iemah kedudukan tertanggung yang menggunakan jasa agen asuransi lepas, sehingga harus mendapat perlindungan hukum dengan baik dan tepat. Faktor-faktor yang menyebabkan posisi tertanggung yang menggunakan jasa agen asuransi lepas lemah adalah karena kurangnya atau terbatasnya pengetahuan asuransi dari agen asuransi lepas, kurangnya pemahaman tertanggung mengenai status agen asuransi yang dipakainya, dan adanya penanggung yang melakukan kerjasama keagenan dengan agen asuransi lepas, serta lemahnya pengawasan dari Pemerintah."

"Perkembangan asuransi jiwa di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti adanya anggapan di kalangan masyarakat Indonesia bahwa jika berpartisipasi dalam agen asuransi jiwa berarti turut menggadaikan jiwa, tidak tahunya konsep berasuransi jiwa pada masyarakat Indonesia, rendahnya pendapatan masyarakat Indonesia dan sebagainya. Konsep menggunakan agen asuransi jiwa dirasakan sangat panting bagi kalangan industri asuransi jiwa, selain itu dalam pemasaran langsung produk asuransi jiwa peranan agen dirasa penting sekali karena masyarakat Indonesia yang belum memiliki semangat berasuransi (Insurance Minded).Pentingnya peranan agen asuransi jiwa dalam memasarkan produk asuransi jiwa sayangnya masih belum diiringi dengan kualitas agen asuransi jiwa yang memadai khususnya di Indonesia. Kualitas agen asuransi jiwa ini berdampak pada rendahnya unjuk kerja agen asuransi jiwa di Indonesia sehingga menimbulkan angka turn over yang cukup tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi unjuk kerja. Faktor yang mempengaruhi unjuk kerja khususnya pada tenaga penjualan adalah faktor kepribadian dan motivasiPada penelitian ini ingin diketahui apakah faktor kepribadian model lima faktor (Big Five) dan motivasi kebutuhan McClelland berperan terhadap unjuk kerja penjualan, khususnya pada unjuk kerja agen asuransi jiwa. Adapun teori yang digunakan di sini yaitu teori kepribadian Model Lima Faktor (Big Five) yang dikemukakan oleh Lewis R. Goldberg dan teori motivasi kebutuhan yang dikemukakan oleh McClelland serta teori unjuk kerja yang dikemukakan oleh Borman dan Motowidlo yang kemudian diaplikasikan pada unjuk kerja agen asuransi jiwa oleh McManus dan KellySudah banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara kepribadian Big Five dengan unjuk kerja maupun motivasi kebutuhan McClelland terhadap unjuk kerja namun dari sekian banyak penelitian tersebut masih ditemukan kesamaan maupun perbedaan. Selain itu, penelitian mengenai hubungan kepribadian Big Five dan motivasi kebutuhan McClelland secara bersamaan terhadap unjuk kerja khususnya unjuk kerja agen asuransi jiwa menurut peneliti belum pemah dilakukan. Hal ini menimbulkan ketertarikan peneliti untuk menggunakan kedua teori yang cukup terkenal ini dan kemudian dikaitkan dengan unjuk kerja agen asuransi jiwa. Dari literatur yang ada dikatakan bahwa hubungan kepribadian dengan motivasi masih jarang sekali dilakukan khususnya dalam disiplin Psikologi Industri dan Organisasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan hanya kepribadian Extraversion saja yang berperan terhadap unjuk kerja agen asuransi jiwa, sedangkan kepribadian Agreeableness, Conscientiousness, Emotional Stability, dan Openness to Experience Intellect tidak berperan terhadap unjuk kerja agen asuransi jiwa. Ketiga kebutuhan McClelland juga ditemukan tidak berperan terhadap unjuk kerja agen asuransi jiwa. Pada penelitian ini juga dikaji mengenai kelima model kepribadian Big Five dan ketiga kebutuhan McClelland terhadap unjuk kerja task dan unjuk kerja contextual agen asuransi jiwa dan hubungan antara kepribadian Big Five dengan ketiga kebutuhan McClelland. Selain itu ditemukan pula korelasi yang signifikan antara kepribadian Extraversion, kepribadian Agreeableness dan kepribadian Openness to Experience I Intellect dengan kebutuhan berprestasi I Need for Achievement, kebutuhan berafiliasi I Need for Affiliation dan kebutuhan berkuasa I Need for Power.Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan skor kebutuhan berkuasa I Need for Power agen asuransi jiwa pria ternyata lebih tinggi daripada agen asuransi jiwa wanita sedangkan kebutuhan berprestasi I Need for Achievement dan kebutuhan berafiliasi I Need for Power tidak terdapat perbedaan skor antara agen pria dan wanita. Demikian pula halnya dengan agen yang menikah dan belum menikah tidak ditemukan adanya perbedaan skor pada ketiga kebutuhan motivasi McClelland tersebut."

"Looking at the brutto premium of PT. Asuransi Jasindo and the development of loss insurance industry in Indonesia, it was obvious that the market competition of insurance industry was very competitive. Such competition could be handled if PT. Asuransi Jasindo could apply a marketing strategy that had a sustainable competitive advantage. This served as the background of the research which aimed at identifying the feasibility of applying the sustainable competitive advantage concept as the marketing strategy and to what extent it can be applied to identify competitive position of PT. Asuransi Jasindo towards other competitors in the loss insurance industry in Indonesia. The research adopted descriptive method through data collection in a form of secondary and primary data. The former used books, annual reports and other documents related with the research. As for the latter, questionnaires designed based on the Likert Scale were distributed to the personnel of PT. Asuransi Jasindo in the units in the head quarter office and 15 branch offices. The research adopted Boston Consulting Group (BCG) matrixs theory and the Sustainable Competitive Advantage (SCA) approach. The BCG matrixs was used to identify the competitive position of PT. Asuransi Jasindo towards the competitors in the loss insurance industry and the SCA approach here was to analyse the components of competitors covering own products familiarity, familiarity towards competitors, familiarty towards the competitors? products and the components of competition techniques comprising of cost advantage, product differenciation, market focus, pioneering products and market sinergy. The results of this research depicted that the competitive position of PT. Asuransi Jasindo in the loss insurance industry in Indonesia was in the star quadrant possessing the growth of long-run opportunities. The strategies that could be adopted were forward integration, backward integration, horizontal integration, market penetration, market development and product development. Whereas the results of analysis ofthe components of prequisite condition of SCA concept was things like the familiarity of own products, familiarity of competitors? products, cost advantage, product differenciation, market focus and pioneering products receiving good/high level category and as for being familiar with the competitors possessing very good/very high category whereas the market sinergy obtained relatively good/relatively high category. Therefore it could be concluded that the SCA concept could be adopted as the marketing strategy of PT. Asuransi Jasindo. The optirnalize the adopt on of the SCA concept as the marketing strategy that possessed the sustainable competition required mending and improvement of such strategies as market synergy, human resource development and the market extention."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana tanggung jawab agen asuransi selaku field underwriter pada proses underwriting dalam perjanjian asuransi jiwa. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kegiatan underwriting, pengungkapan segala fakta material yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan memegang peranan penting dalam hubungan pertanggungan yang terbentuk antara penanggung dan tertanggung. Kewajiban pengungkapan tersebut dilandasi oleh sebuah prinsip yang dikenal dengan istilah utmost good faithsebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD. Prinsip utmost good faith sejatinya meliputi 2 (dua) hal yaitu kewajiban untuk mengungkapkan fakta materiil (duty of disclosure) dan larangan memberikan informasi yang keliru (misrepresentation). Namun, dua hal tersebut banyak dijadikan dasar oleh perusahaan asuransi untuk melakukan penolakan pembayaran klaim kepada pemegang polis atas dasar adanya unsur pelanggaran utmost good faith. Padahal,fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang kegagalan pengungkapan fakta tersebut justru terjadi karena kegagalan agen asuransi selaku field underwriter dalam melakukan proses underwriting. Hal ini sebagaimana tercermin dalam kasus sengketa asuransi antara Dahlan Sinambela melawan PT. AXA Mandiri Financial Services. Banyaknya penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi atas dasar tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dengan melakukan misrepresentation atau non-disclosure menjadi dasar bagi Penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap peran agen asuransi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam melakukan proses underwriting. Penelitian yang dilakukan Penulis menunjukkan bahwa adanya kecenderungan untuk mendistorsi muatan materi Pasal 251 KUHD sehingga seolah-olah peran penanggung atau agen asuransi dalam proses underwriting sepenuhnya pasif, padahal sejumlah prinsip, doktrin, dan peraturan-perundang-undangan nyatanya telah memberikan kerangka yang cukup untuk memastikan terciptanya keseimbangan hubungan antara penanggung dan tertanggung. Hal ini dalam memastikan adanya tanggung jawab bersama antara penanggung dan tertanggung dalam memastikan pertukaran informasi yang akurat dan lengkap selama proses underwriting.

---

This thesis analyzes the responsibility of insurance agents as field underwriters in gathering information from potential policyholders during the underwriting process in life insurance contracts. This thesis is written using a doctrinal research method. In the underwriting process, the disclosure of all material facts related to the insured object plays a crucial role in the insurance relationship between the insurer and the insured. This disclosure obligation is based on a principle known as utmost good faith, as regulated in Article 251 of the Commercial Code (KUHD). The principle of utmost good faith encompasses two aspects: the duty to disclose material facts (duty of disclosure) and the prohibition against providing false information (misrepresentation). However, these two aspects are often used by insurance companies as grounds for rejecting claim payments to policyholders on the basis of a breach of utmost good faith. In practice, there are instances where the failure to disclose such facts occurs precisely because of the failure of insurance agents as field underwriters to gather information from potential policyholders. This issue is exemplified in the insurance dispute case between Dahlan Sinambela and PT. AXA Mandiri Financial Services. The high number of insurance claim rejections by insurance companies on the grounds that the insured has breached the principle of utmost good faith by misrepresenting or failing to disclose information is the basis for the author to conduct further analysis of the role of insurance agents acting for and on behalf of insurance companies in gathering information from potential policyholders during the underwriting process. The research conducted by the author shows a tendency to distort the contents of Article 251 of the KUHD, suggesting that the role of the insurer or insurance agent in the underwriting process is entirely passive. In contrast, various principles, doctrines, and regulations provide a framework to ensure a balanced relationship between the insurer and the insured. This thesis highlights the importance of a balanced approach in interpreting and applying the principle of utmost good faith in insurance contracts. It emphasizes the shared responsibility of both the insurer and the insured in ensuring accurate and complete information exchange during the underwriting process."

"ABSTRAKAsuransi unit-linked dwiguna dengan garansi minimum tidak hanya memberikan perlindungan jiwa pada nasabah hingga akhir periode kontrak asuransi namun juga memberikan perlindungan investasi terutama investasi saham yang memiliki return tinggi dan risiko investasi yang tinggi pula sehingga dibutuhkan opsi call untuk melindungi investasi. Penelitian ini membahas perhitungan premi beserta batas bawah dan batas atas premi pada produk asuransi unit-linked dwiguna dengan garansi minimum menggunakan simulasi Monte Carlo dengan model stokastik dan kontinu serta metode numerik.Asuransi unit-linked dengan investasi saham dan tabel mortalitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selain jenis kelamin, usia awal nasabah memiliki polis, kontrak asuransi dan besar garansi minimum, batas bawah dan batas atas premi dipengaruhi oleh proporsi investasi dari premi. Selang antara batas bawah dan batas atas premi semakin lebar jika proporsi investasi dari premi itu sedikit, sehingga pihak asuransi bisa menggunakan batas atas premi.

---

ABSTRACTUnit-linked endowment insurance with a minimum guarantee not only provides life protection to customers until the end of the insurance contract period but also provides investment protection, especially stock investments that have high returns and high investment risks, so call options are needed to protect investments. This study discusses the calculation of premiums along with the caps and floor limits of premiums on unit-linked endowment insurance products with minimum guarantees using Monte Carlo simulations with stochastic and continuous model and numerical methods.Unit-linked insurance with stock investment and mortality tables in this study shows that in addition to gender, the initial age of the customer has a policy, insurance contract and amount minimum guarantee, the caps and floor limits of the premium are influenced by the proportion of investment from the premium. The interval between the caps and floor limits of the premium is wider if the investment proportion of the premium is small, so the insurance company can use the caps limits of the premium."

"Perusahaan asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank saat ini memegang peranan penting dan strategis dalam memajukan perekonomian negara dan membantu masyarakat dalam mengurangi risiko kerugian. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi adalah Unit Link, yang mengkombinasikan antara produk asuransi dengan investasi. Seiring dengan semakin canggihnya tindak pidana pencucian uang, perusahaan asuransi dapat dijadikan salah satu sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang. Untuk mencegah perusahaan asuransi dijadikan sasaran tindak pidana pencucian uang, maka salah satu cara yang ditempuh ialah dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah yang pada awalnya lebih populer dikenal dalam perbankan, dimaksudkan untuk mengenal karakteristik dan profil serta risiko dari nasabah perusahaan asuransi dalam setiap transaksi. Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan asuransi diatur dalam Peraturan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: PER-01/BL/2011. Penelitian terhadap Penerapan prinsip mengenal nasabah dilakukan kepada PT. Prudential Life Assurance sebagai pemimpin pasar di bidang asuransi unit link, dengan jenis penelitian Yuridis Normatif, bersifat Deskriptif, dengan metode analisis menggunakan pendekatan kualitatif.

---

The assurance company as one of non-bank financial institution currently holds an important and strategic role in enhancing the country?s economy and helps the community reduce the risk of loss. One of the product issued by assurance company is Unit Link, that combine between assurance products with an investment. Along with the increasing sophistication of money laundering, the assurance company may be one of the means and objectives of money laundering. To prevent assurance company being targeted money laundering, the know your customer principle shall be applied. Know your customer principle which previously more popular in banks, intended to know the characteristics and profiles as well as risks of customer of assurance company in each transaction. Know your customer principle in assurance company is regulated in Regulation of Head of BAPEPAM-LK No: PER-01/BL/2011. The research over the application of know your customer principle by PT. Prudential Life Assurance as the market leader in unit link, with the type of research is juridical normative, and the method of analysis using a qualitative approach."

"Tesis ini membahas penerapan prinsip utmost good faith oleh tertanggung dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara klaim asuransi jiwa antara Dr. Hj. Arfiah Arabe, Mars melawan AIA Financial. Permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimana ketentuan penyelesaian klaim asuransi jiwa meninggal diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Polis AIA Financial dan 2) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung sehubungan dengan penerapan prinsip utmost good faith. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian doktrinal dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dimana analisis yang diberikan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci. Teori yang dipergunakan adalah teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian ini adalah 1) secara umum ketentuan klaim asuransi jiwa diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sektor Keuangan, POJK No. 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mana dalam peraturan tersebut diatur bahwa dalam penanganan klaim harus dilaksanakan dengan proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Pada dasarnya ketentuan permintaan pembayaran manfaat asuransi yang diatur dalam Polis AIA Financial sudah sesuai dengan prinsip umum ketentuan klaim asuransi jiwa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait asuransi dan 2) pertimbangan hukum Majelis Hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sehubungan dengan tindakan AIA Financial yang menolak pengajuan klaim adalah tidak tepat karena tidak mempertimbangkan prinsip utmost good faith. Saran dari penelitian ini adalah sebelum dilakukannya penutupan perjanjian atau pertanggungan, pihak perusahaan asuransi sebagai pihak yang memahami mengenai prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum asuransi harus memberikan edukasi kepada calon Tertanggung mengenai kewajiban mengungkapkan semua fakta secara jelas, lengkap dan benar beserta konsekuensinya apabila Tertanggung tidak melakukan pengungkapan fakta tersebut.

---

This thesis discusses applicability of utmost good faith principles by the insured and legal considerations of the Council of Judges in life insurance claim case between Dr. Hj. Arfiah Arabe, Mars against AIA Financial. Issues studied are 1) How the terms of settlement of death life insurance claim are regulated in laws and regulations and AIA Financial Policy and 2) How are legal considerations of the Council of Judges in the Decisions of the District Court, Court of Appeals and Supreme Court in relation to the applicability of the utmost good faith principles. In analysing such issues, doctrinal research methods were used with secondary data which analysed qualitatively where such analysis is given in the form of detail description and explanation. Theories used are law responsibilities and legal certainty. These Research reports are 1) generally life insurance claim provisions that are regulated in Laws No. 40 Year 2014 on Insurance, Laws No. 4 Year 2023 on Development and Strengthening of the Financial Sector, POJK No. 69 Business Implementation on Insurance Business which in such regulations are regulated that claim handling shall be conducted with a fast process, simple, easy to access and fair. Basically, the provisions for request for payment of insurance benefits regulated in AIA Financial Policy are in accordance with the general principles of provisions for life insurance claims as regulated in laws and regulation related to insurance and 2) Council of Judges legal considerations whether in stage of District Court, Court of Appeals and Supreme Court due to AIA Financial action that rejected claim submission was inaccurate because of utmost good faith principles considerations. Advice from this research is that before closing the agreement or insurance, the insurance company as a party who understands the principles that apply in insurance law shall provide an education to the insured candidates on the obligation to disclosure all facts clearly, completely, and correctly including consequences in case of the insured does not disclose such facts."