Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam upayanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi obyek pajak. Salah satu usaha ekstensifikasi dan intensifikasi tersebut adalah pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak di lokasi usaha terhadap Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra lainnya, serta kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 sebesar 2% dari peredaranusaha tiap bulan di masing-masing lokasi usaha tersebut, di mana pembayaran ini diperlakukan sebagai pajak final.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan ini telah memenuhi azas keadilan. Di samping itu juga ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ini pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua. Pembuatan suatu kebijakan perpajakan harus memperhatikan azas-azas perpajakan. Salah satu azas perpajakan yang harus dipegang teguh adalah azas keadilan. Suatu pemungutan pajak adalah adil, apabila orang-orang yang berada dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, sedang orang-orang yang keadaan ekonomisnya tidak sama diperlakukan tidak sama, setara dengan ketidaksamaannya itu. Apabila azas keadilan ingin diterapkan dalam sistem pajak penghasilan, maka baik syarat keadilan horizontal maupun syarat keadilan vertikal harus dipenuhi. Tingkat keadilan (fairness) yang tinggi dalam sistem perpajakan akan memicu setiap individu untuk patuh secara sukarela.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap para informan yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha Tertentu. Informan dipilih dari pihak fiskus dan Wajib Pajak. Dari pihak fiskus wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi Ekstensifikasi, dan salah seorang petugas seksi ekstensifikasi. Selain itu kajian dokumentasi yang merupakan data sekunder juga dilakukan terhadap berbagai dokumen yang relevan. Kewajiban pendaftaran di setiap lokasi usaha bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu sebenarnya sudah tepat dan dapat membawa pada keadilan, tetapi adanya pengecualian bagi pedagang kendaraan bermotor dan restoran menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Selanjutnya pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang ditetapkan sebesar 2% dari peredaran bruto serta diperlakukan sebagai pajak final juga tidak memenuhi azas keadilan dengan tidak terpenuhinya lima syarat keadilan horizontal dan dua syarat keadilan vertikal.Pada tingkat implementasi, ketidakadilan tersebut membawa kepada banyaknya ketidakpatuhan pada kebijakan ini. Dari sisi kantor pajak, lemahnya law enforcement, yang antara lain ditandai dengan tidak adanya sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai kebijakan ini, juga memiliki andil dalam membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya ketidakpatuhan ini dapat membawa pada ketidakadilan dalam implementasi peraturan, karena Wajib Pajak yang berada dalam kondisi sama mendapat perlakuan perpajakan yang berbeda.

---

In its effort to increase the income tax, the government has conducted taxpayers expansion and tax base intensification. One of the expansion and intensification effort is to give Taxpayer Identification Number (NPWP) to each of certain entrepreneur person having shop in a trading or shopping centre or stores or mall or plaza or industrial area or other centre, as well as the obligation to pay income tax Article 25 at 2% of gross revenue per month in respective business location. The payment is treated as final tax.This research is made to find out whether this policy has met the requirement of equity principle. In addition it is also aimed to recognize how the implementation of this policy at Pratama District Tax Office of Jakarta Gambir Dua. Determining a tax policy should comply with taxation principles. One of the tax principles that must be obeyed is the equity principle. A tax collection is considered fair if those who are in equal economic condition were imposed with equal tax, while those who are in unequal economic condition were treated unequal, relative to its difference. If equity principle would be applied in income tax system, then both horizontal equity requirements and vertical equity requirements should be fulfilled. The high fairness level in tax system will motivate every taxpayer to comply voluntarily.This research used descriptive qualitative method. Primary data collection was conducted through interview with informants having knowledge and experience on individual taxpayer of certain enterpreneurs. Informants were selected from tax officers and taxpayers. Interview with the tax officers were conducted with the Head Officer of KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, head of supervision and consultancy section, head of expansion section, and one of the expansion section officer. In addition documentation evaluation representing secondary data was also conducted on various documents. The obligation to register for each business location for individual taxpayer of certain entrepreneur actually is proper and can direct to equal treatment, but the fact that motor vehicle and restaurant enterpreneu were excluded from this obligation make it become unfair. Further the imposition of income tax Article 25 at 2% of gross revenue and treated as final tax does not fulfill equity principle, in the way that it does not fulfill five requirements of horizontal equity and two requirements of vertical equity.In implementation level, the inequality can caused much incompliance with this policy. From the tax office side, the weakness of law enforcement, among of them s indicated by none penalty for the tax violator pursuant to this policy, also contribute in creating taxpayer incompliance. Further this incompliance may caused unfairness in policy implementation, because taxpayer in similar condition get different treatment in tax area."

"Pajak merupakan sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang sangat penting, karenanya, dari tahun ke tahun, volume penerimaan dari sektor pajak ini terus diusahakan untuk ditingkatkan oleh pemerintah. Dalam rangka peningkatan volume penerimaan pajak tersebut, pemerintah harus membuat perangkat peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang memberikan keadilan, kepastian hukum dan mendorong peningkatan mutu pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak. Dengan adanya keadilan dan kepastian hukum, serta perbaikan mutu pelayanan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Pokok permasalahan penelitian yang kami lakukan adalah implementasi kebijakan penghitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan, menggambarkan dan menguraikan implementasi Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Juga menjelaskan dan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya PPh Pasal 25 bagi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dari data yang didapat di lapangan ditemukan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terdaftar dan efektif sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Namun, dari jumlah tersebut hanya 10 (sepuluh) Wajib Pajak atau kurang lebih 5.7% dari jumlah Wajib Pajak yang seharusnya, yang memenuhi kewajibannya sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua untuk mendaftarkan diri sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Hal ini terlihat dari sangat kecilnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Pengusaha Tertentu yang melaksanakan kewajibannya, yaitu hanya sebesar 5.7%, sedang 94.3% lainnya masih belum melaksanakan kewajibannya. Dilihat dari kenyataan ini, potensi pajak yang masih bisa digali dari 94.3% Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya, melaporkan usaha dan kegiatannya sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, masih sangat besar. Pada tahun 2006-2007 terdapat data potensi pajak yang dilihat dari peredaran bruto sebesar 4.7 miliar dari hanya 5.7% Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terdaftar. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup signifikan jika dapat ditingkatkan setiap tahunnya.Dari hasil penelitian yang kami lakukan, maka disarankan perlunya dilakukan usaha intensifikasi perpajakan yang sungguh-sungguh dan pengawasan yang lebih cermat terhadap pembayaran pajak PPh Orang Pribadi Pengusaha Tertentu oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Intensifikasi ditujukan terhadap 94.3% Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dari sektor perdagangan, melalui kebijakan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

---

Tax is the contribution to the state or country authorities. Taxes are also revenue for the country and very significant. Tax based upon Indonesian source revenues, the government tries to increase more and more volume income from the tax sector. A government regulation will specify the types of industries and regions qualifying for the incentives. In order to increases the volume tax sector, the government they have law on top of that they are putting them in a higher tax brackets, doesn?t this encourage people to not want a higher paying .The Indonesian government must have significant to make the situation constant state and consequently other official bodies should be consulted regarding the current situation in so far as tax laws and enforcement of laws are more important. In this matter this analysis is the implementation of the fiscal for the Article 25 for the Employer Personal income tax payer, it appears that most individuals will be required to file individual income tax returns. The data support the tax office has required all resident individuals in Indonesia to have their own personal tax numbers, This regulation includes expatriates. Naturally this excludes young children who are too young to work.This research is aimed at explaining, describing and analyzing the implementation of the Article 25 calculation policy for Personal Income Tax Payer versus Employer Personal Income Tax Payer. As well as explaining, describing the steps that has to be taken by KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua in order to increase the government revenue from the tax sector. The fact for the Personal Tax Payer and Employer Personal Tax Payer list and effective 174 (one hundred seventy five) people on KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Unfortunately from the amount above only 10 (ten) people for the Personal Income Tax Payer or 5,7 percent from the Tax Payer, which that most individuals will be required to file individual income tax returns.This research has finally come to a conclusion that the level of commitment of Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua is very low, especially in registering himself as Employer Personal Tax Payer. It is concluded due to the very small number of Personal Tax Payer in a certain Employers who fulfill their obligation, that is only 5,7 %, while the rest of 94,3% have not yet execute their obligation. Due to these facts, the potential tax income that could be explored out of 94,3% Tax Payers who are not executing their obligation, reporting theirs business activities as Employer Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, is very significant. In 2006-2007, there is a great potential of tax income due to the gross circulation of 4,7 billion from only 5,7% registered Employer Personal Tax Income Payer. This number is a very significant number in order to increase the income from tax every year.As the result of my research, it is encouraged to implement some thorough tax intensification and monitoring article 25 for the Employer Personal Income tax payment activities by KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. The intensification program and activities are aimed at encouraging the Employer Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua who are not yet fulfilling their obligation in order to increase tax income, especially from trade sector, through Employer Personal Tax Payer policies."

"Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang diberlakukan sebagai sektor penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintahan Hal ini berarti pula semakin besar kegiatan dan pembiayaan pemerintahan maka kebutuhan dana juga akan semakin besar. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan dalam negeri termasuk penerimaan dari PPh Orang Pribadi. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi melalui peningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Tujuan penelitian ini untuk. menjelaskan dan menguraikan tentang seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah hubungan korelasi antara seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari tiga variabel modernisasi administarasi perpajakan yang diuji, terdapat pengaruh signifikan dari restrukturisasi organisasi, teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan SDM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, dan teknologi komunikasi dan informasi merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Gambir EmpatRekomendasi dalam penelitian ini adalah agar KPP Pratama Jakarta Gambir Empat melakukan perbaikan upgrade teknologi disertai dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada pegawai dengan memperhatikan tingkat kebutuhan tugas atau pekerjaan pegawai serta jabatan. Dengan demikian, bobot materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pekerjaan pegawai. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kantor seperti penambahan unit komputer disetiap seksi yang disesuaikan dengan jumlah staf, sehingga proses kerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

---

Income tax constitute one of tax types prevailing as revenue sector of a country used by government to finance governmental activities. This means that more goverment acitivites and financing, is more fund needed. One of financing sources is domestic revenue from Individual Income Tax. Modernization of tax administration constitutes an effort to increase revenue from Individual Taxpayer through the increase of compliance level of taxpayer.

The purpose of this research is to explain and describe concerning how much effect of modernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and individual income tax. While research method used in this research is correlation between how much effect of mondernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and Individual Income Tax, with data collecting techniques are library study and field study. Analysis carried out is quantitative analysis.

Summary from this research is from three variables of modernization of tax administration tested, there are significant effects on restructuring organization, information, communication and technology, and completing human resources to compliance level of taxpayer in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, and information, communication and technology constitutes variable with very dominant effect on compliance level of taxpayer. Research result also indicates that there is significant difference on Individual Income Tax before and after the implementation of modernization of tax administration in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat.

Recommendation in this research is in order that KPP Pratama Jakarta Gambir Empat upgrades technology together with improves human resources quality, by giving consistent training to employee by paing attention to the job requirement level from employee or occupation. Therefore, quality of trainning material can be fitted with specific need of employee in use. In addition, repair of facility and infrastructure is like supply more computer unit in every section fitted with total staffs, therefore work process can be done effectively and efficiently."

"Peraturan Pemerintah (PP) No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penerimaan bruto dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek tersebut bersifat final yang besarnya 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Kebijakan ini seperti teristimewakan dalam situasi harga-harga saham cenderung menaik (Bullish market). Sebaliknya, dalam situasi harga-harga saham cenderung menurun (Bearish market), maka kebijakan tersebut menjadi diskriminatif {tidak adil) karena pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut bersifat final. Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini menimbulkan permasalahan dalam situasi Bearish market karena para investor pasti mengalami kerugian (capital loss), sedangkan kerugian operasional tersebut tidak bisa dikompensasikan ke tahun-tahun sebelumnya (Loss Carryback) atau ke tahun-tahun berikutnya (Loss Carryforward) yang tidak mengalami kerugian operasional, dan juga tidak bisa di-"restitusi"-kan (Unrefundable). Metode yang digunakan untuk menelaah/meninjau dampak atau pengaruh kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut dilakukan adalah ; penelitian literatur (tinjauan pustaka), penelitian lapang untuk mencari/mengumpulkan data/informasi laporan keuangan Perusahaan Reksa Dana, dan menganalisis laporan keuangan Perusahaan Reksa Dana untuk tahun 1999 yang dibandingkan dengan tahun 1998. tahun 1997, dan tahun 1996. Dari hasil telaah/tinjauan yang dilakukan terdapat beberapa kejanggalan yang menimbulkan ketidak adilan yaitu ; dalam transaksi penjualan saham yang merugi (capital loss) para investor masih harus membayar Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang berhubungan dengan operasional perusahaan (investor) tidak bisa dikurangkan dari penghasilan, dan total kerugian hingga akhir tahun fiskal tidak bisa dikompensasikan ke tahun-tahun sebelum atau sesudah diderita kerugian, dan tidak bisa dimintakan pengembalian pajak yang telah dibayar kepada pemerintah (restitusi). Idealnya, kebijakan terhadap dasar pengenaan Pajak Penghasilan haruslah berupa penghasilan neto (laba bersih sebelum Pajak Penghasilan) yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan proses mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut, hal ini sesuai dengan definisi penghasilan yang diberikan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 1994 yaitu tambahan kemampuan ekonomis. Definisi penghasilan yang tertuang dalam ketentuan tersebut telah sesuai dengan definisi atau pengertian yang diyakini oleh masyarakat perpajakan Internasional seperti yang diberikan oleh the S-H-S Income Concept. Selanjutnya, tambahan kemampuan ekonomis tersebut haruslah dapat terukur dan tidak membedakan jenis sumber dari tambahan kemampuan ekonomis yang dimaksud sehingga keadilan secara horizontal dapat diterapkan (equal treatment for the equals), dan tarif pajak yang dikenakan terhadap objek pajak penghailan haruslah bersifat umum atau seragam/sama untuk setiap wajib pajak (tax payer) dan tidak menerapkan Schedular Taxation. Tarif pajak penghasilan yang diyakini mengandung unsur keadilan secara vertikal haruslah berupa tarif progresif, sehingga setiap wajib pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis yang tidak sama (jumlah atau ability to pay-nya) akan menanggung beban pajak yang tidak sama pula yang besarnya sebanding dengan ketidaksamaannya tersebut (Unequal treatment for the uriequals). Idealisasi lainnya dalam kebijakan pengenaan pajak penghasilan tersebut haruslah memungkinkan setiap wajib pajak untuk melakukan pengkreditan pajak, atau restitusi pajak (refundable), atau kompensasi kerugian baik ke depan maupun ke belakang (Loss carryback or Loss carryforward). Dengan demikian, salah satu saran atau rekomendasi yang dapat penulis kemukakan adalah agar Pemerintah merubah ketentuan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, dari yang bersifat Final menjadi tidak Final."

"ABSTRACTPenerimaan pajak di Indonesia yang masih rendah mendorong Dirjen pajak melakukan reformasi perpajakan demi meningkatkan pelayanan untuk mendapatkan pendapatan negara dari pajak yag lebih tinggi. Pembentukan 10 pilot project perbaikan pelayanan dengan KPP Pratama Serpong menempati urutan terendah dalam tax ratio. Penelitian ini membahas mengenai Kualitas Pelayanan Pajak di KPP Pratama Serpong dengan menggunakan teori dari Gronroos untuk mencari indicator kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner yang deisebar kepada Wajib Pajak KPP Pratama Serpong. Pajak seagai sumber penerimaan negara terbesar saat ini sepatutnya dioptimalkan pendapatannya untuk mendukung pembangunan negara. Hasil dari penelitian ini menunjukan Wajib Pajak masih merasakan kesulitan dalam hal melaporkan pajak masing-masing, terutama terkait pelayanan langsung oleh petugas. Kurang sigapnya petugas serta tidak tersedianya petugas yang memadai dinilai menjadi sebuah kekurangan yang patut diperbaiki. Selain itu, sikap petugas kepada Wajib Pajak yang kurang bersahabat juga menjadi ketidaknyamanan tersendiri. Disisi lain banyak Wajib Pajak yang baru sekali datang ke KPP Pratama untuk melaporkan SPT dan tidak tahu bagaimana sistematika dalam melaporkan SPT.

---

ABSTRACTQuality Analysis Tax Service of Individual Taxpayer Low tax revenues u in Indonesia and encourage the Directorate General of Taxation to reform taxation to improve services to obtain state revenues from higher taxes. The establishment of 10 pilot project service improvements with KPP Pratama Serpong ranks lowest in thetax ratio. This study discusses The Quality of Tax Service in KPP Pratama Serpong by using theory from Gronroos to find the indicator of service quality. This study uses a quantitative approach through questionaires distributed to taxpayers KPP Pratama Serpong. Taxes as the largest revenue source of the country at this time should be optimized revenue to support the developmentof country. The results of this study indicate taxpayer still feel difficulty in terms of reporting their own taxes, especially related to direct services by officers. The lack of alertness of the officers and the unavailability of adequate officers is considered to be a deficiency that should be improved. In addition, the attitude of officer to taxpayers who are less friendly also be a discomfort. On the other hand many new taxpayer wants came to KPP Pratama to report the SPT and do not know how to systematics in reporting tax return."

"Salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut meliputi aspek sumber daya manusia, teknologi informasi , dan struktur organisasi.Implementasinya adalah dengan membentuk kantor pajak modern yang salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dari beberapa wajib pajak tentang modernisasi administrasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan formal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu.Penelitian ini menggunakan survei dengan melibatkan 98 wajib pajak yang diambil secara acak sederhana. Data modernisasi administrasi pajak melalui kuesioner, sedangkan data kepatuhan formal wajib pajak dikumpulkan dengan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik terdiri dari korelasi, koefisien determinasi, uji t dan regresi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak secara umum berpendapat baik tentang pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan yang meliputi aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, dan struktur organisasi. Sementara terkait dengan indikator kepatuhan formal, secara umum wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak, yaitu pelaporan SPT Masa PPh 21, SPT Masa PPh 25, SPT Tahunan PPh 25/29 dan SPT Tahunan PPh 21. Sementara untuk pelaporan SPT Masa PPN wajib pajak cenderung tidak patuh. Dalam hal pembayaran pajak, wajib pajak patuh dalam membayar PPh 21 masa, PPh 21 tahunan, dan PPh 25/29 tahunan, sedangkan untuk pembayaran PPh 25 masa dan PPN masa wajib pajak cenderung tidak patuh.Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Temuan ini memberikan makna bahwa semakin baik implementasi modernisasi administrasi perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan formal wajib pajak. Indikator sumber daya manusia merupakan indikator yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan formal wajib pajak, diikuti teknologi informasi dan struktur organisasi. Modernisasi perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya dengan mengintensifkan dan menyempurnakan secara menyeluruh aspek modernisasi administrasi perpajakan. Aspek yang perlu dibenahi adalah sistem pendaftaran wajib pajak dengan e-register. Sedangkan untuk indikator kepatuhan, perlu diberi pengawasan lebih terhadap pelaporan SPT masa PPN, pembayaran masa PPN, dan pembayaran masa PPh 25.

---

One of the goals of the tax administration modernization is to improve taxpayers? compliance. The modernization performed by the Directorate General of Tax includes human resources, information technology, and organizational structure aspects. It is implemented by establishing modern tax offices, which among others are Jakarta Menteng One Small Tax Office. In regard with the matter, this research is aimed to identify the perception of several taxpayers regarding the modernization of the tax administration and its impact on formal compliance at the Small Tax Office of Jakarta Menteng One.This research utilizes survey by involving 98 taxpayers, which were selected in a simple random basis. Data regarding tax administration modernization were obtained through questionnaire, whereas data regarding taxpayers? formal compliance are collected through documentary study. The data were analyzed using descriptive analysis and statistical analysis, which consists of correlation, determination coefficient, t-test and regression analysis.The research result demonstrates that in general, taxpayer have positive perception regarding the implementation of the tax administration odernization, which consists of the human resources, information technology, and organizational structure aspects. Meanwhile, in relation with formal compliance indicators, taxpayers, in general are compliant in performing their tax reporting obligation, namely the submittal of the Periodic Tax Return of Income Tax Article 21 (SPT Masa PPh 21), Periodic Tax Return of Income Tax Article 25 (SPT Masa PPh 25), Annual Tax Return of Income Tax Article 25/29 (SPT Tahunan PPh 25/29) and Annual Tax Return of Income Tax Article 21 (SPT Tahunan PPh 21). Unfortunately, taxpayer showed noncompliance in terms of the submittal of Periodic Tax Return of Value Added Tax. In terms of tax payment, taxpayers are compliant in paying their Periodic Income Tax Article 21 (PPh 21 Masa), Annual Income Tax Article 21 (PPh 21 tahunan), and Annual Income Tax Article 25/29 (PPh 25/29 tahunan), but they tends to be non-compliant in terms of the payment of Periodic Income Tax Article 25 (PPh 25 masa) and Periodic Value Added Tax (PPN masa).Based on the hypothetical test, it is identified that the tax administration modernization has given positive and significant impact on taxpayers? formal compliance at the Small Tax Office of Jakarta Menteng One. This finding confirms that the better the implementation of the tax administration modernization is, the higher the taxpayers? formal compliance. Human resources is the indicator that has dominant impact on taxpayers? formal compliance, followed by the information technology and the organizational structure The modernization need to be resumed, and the performance shall be improved through overall intensification and improvement of the entire aspects of the tax administration modernization. Aspect to improve are taxpayer register system using e-register. Meanwhile, in regards of formal compliance indicators, closer supervision need to be given on the reporting of the Periodic Tax Return of the Value Added Tax (SPT Masa PPN), the payment of the Periodic Value Added Tax (PPN Masa), and the payment of Periodic Income Tax Article 25 (PPh 25 Masa)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejumlah faktor yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai dalam melayani wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Faktor-faktor yang diteliti yaitu kompensasi, budaya organisasi dan penilaian kinerja. Ketiga faktor tersebut merupakan variabel yang dinilai potensial dalam mempengaruhi motivasi kerja pegawai.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei korelasional dengan melibatkan sampel sebanyak 98 orang yang diambil dengan teknik sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan statistik inferensial, meliputi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uj t, uji F dan regresi yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi, budaya organisasi, dan penilaian kinerja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai dalam melayani wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompensasi, semakin baik budaya organisasi dan semakin baik penilaian kinerja, maka semakin tinggi motivasi kerja; sebaliknya semakin rendah kompensasi, semakin buruk budaya organisasi dan semakin buruk penilaian kinerja, maka semakin rendah motivasi kerja pegawai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompensasi, budaya organisasi, dan penilaian kinerja merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi kerja pegawai.Berdasarkan hasil penelitian ini maka kompensasi, budaya organisasi dan penilaian kinerja perlu diperbaiki dalam upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai. Perbaikan kompensasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan aktual pegawai dalam memberikan kompensasi dalam bentuk insentif dan tunjangan khusus, seperti dalam bentuk tunjangan kendaraan dan perumahan. Budaya organisasi dapat diperbaiki dengan berusaha mengimplementasikan nilai-nilai budaya organisasi yang selama ini terbukti dapat memotivasi pegawai dalam bekerja dan berusaha mengakomodasi nilai nilai budaya baru yang dipandang lebih menjanjikan motivasi kerja seraya meninggalkan nilai-nilai budaya organisasi tidak mendukung terbangunnya motivasi kerja. Sementara untuk penilaian kinerja dapat dilakukan dengan cara menyempurnakan kriteria penilaian kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan yang menjamin obyektivitas dengan mangakomodir aspirasi pegawai.

---

The objective of this research is to identify some factors which affect the working motivation of employees in serving taxpayers at Jakarta Menteng Satu Tax Office. Factors which are analyzed include compensation, organizational culture and performance assessment. These three factors are variables which are considered potential in affecting the employee?s working motivation.

The research method applied is the correlational survey method which involve samples of 98 persons which were taken by a census technique. The data collection was done by using questionnaires whose validity and reliability have been tested. The analysis of data applies the inferential statistic, including the correlation coefficient, determination coefficient, t-test, F-test and regression and uses the SPSS version 13.0. The results of the research indicate that the compensation, organizational culture and performance assessment, either individually or collectively, have significant effect to the working motivation of the employees in serving taxpayers at Jakarta Menteng Satu Tax Office. It means that the higher the compensation, better organizational culture and the performance assessment, the higher the working motivation will be. On the other hand, the lower the compensation, the worse organizational culture and performance assessment, the lower the working motivation will be. It can be therefore concluded that the compensation, organizational culture and performance assessment are factors which significantly affect the working motivation of the employees.

Based on the results of the research, the compensation, organizational culture and performance assessment need to be improved in an effort to increase the working motivation of the employees. Compensation improvement can be done by considering the actual needs of employees in providing the compensation in the form of incentive and special allowances such as transport and housing allowances. The organizational culture can be improved by implementing the organization?s cultural values which have been proved to be able to motivate employees at work and accommodating the new cultural values which are believed to be able to improve their working motivation and at the same time, removing the organization?s cultural values which have failed to improve the working motivation of the employees. Meanwhile, the performance assessment can be done by improving the performance assessment criteria on a sustainable basis by accommodating the aspiration of employees which promotes the objectivity."

"Evaluasi layanan Kantor Pelayanan Pajak dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak "X" dengan menggunakan pendekatan konsep Service Quality (SERVQUAL) yaitu melalui dimensi tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu faktor budaya organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem dan prosedur dan kepemimpinan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dibuat rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak "X". Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara Iangsung terhadap informan dan pengamatan Iangsung (observasi) terhadap kejadian di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumen. Analisis data yang terkumpul dari kuesioner dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik Weight Mean Score (WMS) atau perhitungan nilai rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak cukup puas atas pelayanan yang diberikan oleh KPP "X". Hal ini dijelaskan oleh faktor-faktor sebagai berikut: budaya organisasi yang kurang mendukung kreativitas dan inovasi bagi karyawan, struktur organisasi yang terlalu birokratis, perencanaan sumber daya manusia masih terpusat di Ditjen Pajak, sistem dan prosedur yang masih berbelit-belit dan kepemimpinan yang kurang dapat mengoperasionalisasi dan mensosialisasikan visinya. Agar kualitas pelayanan restitusi PPN di KPP "X" dapat ditingkatkan, penulis menyarankan agar Ditjen Pajak memperbaiki sistem dan prosedur restitusi PPN, mengubah orientasi kepemimpinan kepada pencapaian visi pelayanan restitusi PPN yang baik, pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Kepala Seksi PPN, pengembangan sumber daya manusia dan perubahan budaya organisasi ke arah yang lebih kondusif bagi pelayanan terhadap Wajib Pajak."

"Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Pentingnya pendapatan dari pajak ini dapat dilihat dalam trend persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN. Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak , dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat erat dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Masyarakat menilai cara kerja dan kualitas aparat Ditjen Pajak tidak profesional dan cenderung mengandalkan kekuasaan. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membandingkan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Jepang, menganalisa permasalahan yang timbul sehubungan dengan implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia, menguraikan prinsip- prinsip kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan dan menguraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam mengurangi ketidaksetaraan antara wajib pajak dan pegawai pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analistis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui participant observation dan wawancara dengan pihak pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh hal terdapat kesamaan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan Jepang walaupun ada juga kelebihan dari kebijakan pajak di negara lain tersebut. Prinsip- prinsip yang dijadikan dasar dalam kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan antara lain prinsip kepercayaan publik (public trust), keadilan (fair play), penegakan etika, perlindungan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, penerapan good governance, pengawasan (controlling), dan kebijakan whistle blowing. Kritikan terhadap implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia timbul karena tidak diterapkannya kebijakan pajak secara utuh oleh pemeriksa pajak dan lemahnya pemberian sanksi kepada petugas pajak apabila melanggar peraturan . Ketidaksetaraan juga timbul kareana adanya kebijakan pemeriksaan yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang- undangan. Upaya - upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak telah banyak dilakukan seperti pemberlakuan administrasi perpajakan modern dan ketentuan pemeriksaan pajak yang baru seperti pembentukan Tim Pembahas dan Kuesioner Pemeriksaan Pajak. Upaya- upaya tersebut akan mengalami kelemahan kalau kurang didukung sosialisasi ketentuan- ketentuan pajak baru kepada wajib pajak. Pengawasan kepada petugas pajak juga bisa ditingkatkan dengan mempercepat pembentukan komite pengawasan di bidang perpajakan.

---

Tax revenue is improving from year to year. This improvement can be seen in percentage trend of tax acceptance donation for APBN. Tax Examining is one of tax administration part, related to increase tax payer obedience, thing that always be criticized because of the closest relation with society, in this case, as an examined taxpayer. Society evaluates the work and quality of officers at Tax General Directorate as non-professional and tends to count on power.

The objective of this thesis writing is to compare examining tax in Indonesia with United States of America and Japan, analyzing problems relating to tax examining policy implementation in Indonesia, describing equality principles between tax payer and fescues in examining and describing the efforts which have been done by Tax General Directorate in handling inequality between tax payer and tax officer. Research approach is qualitative approach through analysis descriptive research. Data collecting technique through bibliography study and filed study by participants? observation and interview with related parties.

From study, result obtains equality policy of tax examinig in Indonesia compared with USA and Japan, although there is also some advantageous of tax policy in those nations. Basis principles in equality between tax payer and fescues in the examinig such as public trust, fair play, etiquette, right, and duty protection of tax payer, good governance, supervising and policy of whistle blowing. Critics of tax examinig policy implementation in Indonesia appear because of tax policy is not implemented wholly by tax observer and weaknesses of sanction-given to tax officers who broke the rule. Inequality also appears because the existence of examining policy is not ruled specifically in the rule and regulation. Tax General Directorate has done many efforts such as implementation of modern tax administration and the newest tax examinig rules such as forming Observers Team and Tax Examinig Questioners. The efforts will face some weaknesses if it is not supported by socialization of the newest tax regulation to tax payer. Supervising to Tax officer can be improved by speedingup the form of supervising committee in taxation."

"Income Tax Section 21 is lease to the employment income accepted by foreign employees and laboring local employees in the foreign delegation or its branch.

Employment Income in wide divided to become two type of income, that is (1) obtained income as employees in relation work with employer which in referred International Taxation Literature also as "labor income"; in Ordinance Pay As You Earn 1935, this income is referred as fee, and (2) income from free work or self-employed income or professional income.

The research method conducted is base on the qualitative research method with the type of research of analytical descriptive and the collecting method is through interview with the interlocked parties; they are tax officer, tax consultant, and tax payers. This research was also conducted on the on the interlocked documents, they are law of income tax, thesis, tax article, books, and data of tax auditing.

Withholding of Income Tax Section 21 represent program of payment during year applying to employment income. Income which withheld by Income Tax ection 21 represent imposed income or lease representing lease object pursuant to rule law material.

Rule arranging withholding to the production from work is The Law of Income Tax Section 21. As for imposed income tax section 21 is production from referring to work, accepted activity or service or obtained by personal Taxpayer. Income Tax Section 21 arrange only production of personal Taxpayer home affair, while hitting personal Taxpayer abroad arranged by Income Tax Section 26.

At withholding by other party, withholder pays salary or fee to taxpayer and obliged to arrest the amount of tax which debt from amount of paid to the order income of taxpayer and pay for the amount of income tax of the taxpayer to Exchequer.

According to data in Permanent Establishment and Foreigner Tax Office the amount of Tax Wit holder which enough fluctuative from year to year, in meaning amount Taxpayer mobility which high enough. With high mobility level and rely on self assessment system representing one of the factor needed for high compliance from the Taxpayer, also to be able to accept tax with rule of legislation.

Pursuant to result research of writer concerning, level compliance of Taxpayer with reference to existence of obligation of forwarding of Annual Tax Return Income Tax Section 21, there are big percentage enough to the uncompliance of Taxpayer in remit and report Income Tax Section 2las according to real situation and amount which because of intention and also negligence from Taxpayer. To the things hence causing delaying of tax money which step into Exchequer, so that affect also to acceptance of tax.

The level compliance of Taxpayer in submitting Annual Tax Return Income Tax Section 21 from year 2000 up to year 2003 continuing to experience of degradation because Taxpayer incapable of reporting Annual Tax Return Income Tax Section 21 punctually because of unfinished of his financial statement, its time at the same time with forwarding of Annual Tax Return of Income Tax Section 25 and other reason like difficulty of cash-flow, and Taxpayer have nothing like because have do not operate again.

From result of this research, Writer try to analyze causes the happening of uncompliance and try to look for resolving so that Taxpayer progressively growing obedient in done duty taxation. The writer also suggests Tax Office better urge to submit Annual Tax Return before tax year ended so Taxpayer can prepare all calculation of his income tax section 21 with time enough and is not hurried. Annual tax Return which is less payee require to be conducted by a accurate research why happened lacking of payee as payment of Income Tax Section 21 ought to have been done at a period of income accepted by employees."