Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Harapan terhadap administrasi perpajakan yang baik dan benar semakin besar akhir-akhir ini. Sejalan dengan semangat reformasi, masyarakat menuntut penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan yang lebih baik atau yang lebih dikenal dengan good governance sebagai implikasi atas pungutan pajak yang telah dilakukan terhadap masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang terus berkembang masih mempunyai kekurangan-kekurangan, dilihat dari iklim dunia yang jauh lebih kompetitif dan dinamis, dan dihubungkan dengan orientasi pelayanan sebagai wujud komitmen Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak, kekurangan tersebut meliputi : DJP belum competitive dan corporative, Manajemen Sumber Daya Manusia dan optimalisasi SDM yang masih lemah, Pemanfaatan Informasi dan Teknologi ( IT ) kurang optimal, lemahnya pelayanan terhadap Wajib Pajak.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi organisasi administrasi perpajakan modern dan untuk menjelaskan kaitan restrukturisasi organisasi administrasi perpajakan modern dengan kualitas pelayanan pajak dan kinerja organisasi di KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Untuk menanggulangi bebagai kelemahan administrasi, Caiden menyatakan perlu reformasi administrasi yang salah satu kajiannya adalah structure atau struktur organisasi, selain structure. Caiden juga menyebutkan readiness, responsiveness dan quickness pada organisasi di pemerintah untuk mencapai hasil yang lebih baik atau In Persuit of Betterment. Berdasarkan teori ada tiga bidang utama dalam organisasi yang dapat mengalami perubahan, yaitu: perubahan teknologi, perubahan struktural, perubahan sumber daya manusia. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif.Karakteristik dari penelitian kualitatif adalah konsepnya tidak matang karena kurangnya teori dan penelitian terdahulu, pandangan bahwa teori yang sudah ada mungkin tidak tepat, tidak memadai, tidak benar, atau rancu, kebutuhan untuk mendalami dan menjelaskan fenomena dan untuk mengembangkan teori, atau hakekat fenomenanya mungkin tidak cocok dengan ukuran -ukuran kuantitatif. Pendekatan dalam tesis ini adalah pendekatan secara kualitatif. Alasan utama memilih pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap restrukturisasi organisasi sistem administrasi perpajakan modern studi kasus di KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan pelaksanaan wawancara (in-depth interview) dengan informan, penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penerapan restrukturisasi organisasi di KPP Pratama Jakarta Cengkareng yang telah disusun dalam bentuk pedoman wawancara untuk menuntun proses wawancara agar lebih fokus tetapi tidak bersifat mengikat.Metode penelitian tesis ini digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng, melalui deskriptif analisis dapat dijelaskan mengenai situasi atau kejadian guna memperoleh informasi aktual yang terperinci, mendetail, dan mendalam, maka data-data tersebut setelah dikumpulkan, kemudian dipelajari, dianalisis, dan dibandingkan apakah kenyataan telah sesuai dengan teori yang ada.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa restrukturisasi organisasi di KPP Pratama Jakarta Cengkareng merupakan upaya untuk menanggulangi berbagai kelemahan administrasi dan untuk itu harus dilakukan reformasi administrasi perpajakan yang salah satu kajiannya adalah reformasi structure atau struktur organisasi. Dengan penerapan desain struktur organisasi yang tepat akan membawa dampak positif dalam pencapaian tujuan organisasi. Reformasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi administrasi yang dilakukan dengan penataan ulang organisasi di KPP Pratama Jakarta Cengkareng sebagai bagian dari kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan dengan pembenahan administrasi perpajakan yaitu melakukan restrukturisasi organisasi atau penataan ulang organisasi dengan melakukan penataan ulang pada teknologi yang diterapkan, penataan ulang struktur organisasi yang digunakan, serta penataan ulang sumber daya manusia. Apabila hal tersebut telah diterapkan maka restrukturisasi akan mengarah kepada pencapaian tujuan untuk Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan pada administrasi pajak, meningkatkan produktivitas pegawai, meningkatkan kinerja pelayanan, meningkatkan kinerja pengawasan.Saran dari penelitian adalah atas setiap kekurangan dan kelemahan restrukturisasi organisasi administrasi perpajakan modern di KPP Pratama Jakarta Cengkareng terus dilakukan perbaikan dan dukungan komitmen dari pihak-pihak yang terkait, mengefektifkan sistem informasi dan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan dan menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan kepada wajib pajak. KPP Pratama Jakarta Cengkareng diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan standar pengawasan dan pelayanan yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga tercipta administrasi perpajakan yang dipercaya.

---

Expectation of better and right tax administration always increase. Implementation spirit of reform, public want that government can run or provide better service that known as good governance as implication of tax collection to public. Directorate General of Taxes as institution always development it's organization and now still have weakness that compare from bussiness condition that competitive and dynamic and relation with service oriented is reflection of commitment Directorate General of Taxes to taxpayer. The weakness is Directorate General of Taxes is not competitive and corporative, weakness of human resources management and optimalization of human resources, use of information and technology not optimal, and weakness of service to taxpayer.Objective of research are to know implementation of organization restructuring of modern taxation administration and to explain relation of organization restructuring of modern taxation administration with service quality and organization performance at Pratama Jakarta Cengkareng Tax Service Office. To solve the various of administration's weakness, Caiden state in his theory that organization need to reform the administration that one of the theory is explain about stucture or organization structure. Beside that Caiden also explain about readiness, responsiveness and quickness in government organization to achieve in Persuit of Betterment.Based on theory there is three fields in organization can change is : change of technology, change of structure, and change of human resources. Research approach in this thesis is qualitative approach. Characteristic of qualitative research problem are the concept is immature due to a conspicuous lack of theory and previous research, a notion that available theory may be inaccurate, inappropriate, incorrect, or biased, a need exist to explore and describe the phenomena and to develope theory or the nature of the phenomenon may not be suited to quantitative measures.In this thesis writing is used qualitative approaches. Major reason to choose this approach is to achieve deep understanding to organization restructuring of Modern Taxation Administration System case study in Pratama Cengkareng Tax Service Office. Data collection by in-depth interview with informan, writer give the questions that relevant with implementation organization restructure in Pratama Cengkareng Tax Service Office that has been arrange in interview gude for guiding interview process focus and independent.Research metodology that used is to compare data collecting from research in Pratama Cengkareng Tax Office., through descriptive analysis method can explain about situation or conditon to collect detail actual information, detail, and depth, so that data after collectting, then learn, analyze, and compare that reality suit with available theory.The research result is explain that organization restructuring is effort for solve various weakness of administration and have to reform tax administration that one of study is structure reformation. Implementation of right organization structure can bring postive impact to achieve organization's objective. Tax administration reform is part of administration reform that implement by reorganization in KPP Pratama Jakarta Cengkareng as a part of birocracy reformation policy in Directorate General of Taxes society. Tax administration rehabilitation implement through organization restructuring or reorganization with restructuring technology has applied, restructuring organization structure, and restructuring human resources, so restructure will toward to achieve the objective for increasing of compliance of tax payer, the conviction level against high taxation administration, increasing high productivity of taxation agency, increasing service performance, increasing controll performance.The recomendation of this thesis is to solve various weakness of organization restructuring of modern taxation administration always improvement and repair continuously and commitment support from relation party, make service system and procedure effectively to influence the service quality to taxpayer. Pratama Jakarta Cengkareng is wished to optimize implementation of service and controll standard that applied by Directorate General of Taxes to create the trust of tax administration."

"Salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut meliputi aspek sumber daya manusia, teknologi informasi , dan struktur organisasi.Implementasinya adalah dengan membentuk kantor pajak modern yang salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dari beberapa wajib pajak tentang modernisasi administrasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan formal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu.Penelitian ini menggunakan survei dengan melibatkan 98 wajib pajak yang diambil secara acak sederhana. Data modernisasi administrasi pajak melalui kuesioner, sedangkan data kepatuhan formal wajib pajak dikumpulkan dengan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik terdiri dari korelasi, koefisien determinasi, uji t dan regresi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak secara umum berpendapat baik tentang pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan yang meliputi aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, dan struktur organisasi. Sementara terkait dengan indikator kepatuhan formal, secara umum wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak, yaitu pelaporan SPT Masa PPh 21, SPT Masa PPh 25, SPT Tahunan PPh 25/29 dan SPT Tahunan PPh 21. Sementara untuk pelaporan SPT Masa PPN wajib pajak cenderung tidak patuh. Dalam hal pembayaran pajak, wajib pajak patuh dalam membayar PPh 21 masa, PPh 21 tahunan, dan PPh 25/29 tahunan, sedangkan untuk pembayaran PPh 25 masa dan PPN masa wajib pajak cenderung tidak patuh.Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Temuan ini memberikan makna bahwa semakin baik implementasi modernisasi administrasi perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan formal wajib pajak. Indikator sumber daya manusia merupakan indikator yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan formal wajib pajak, diikuti teknologi informasi dan struktur organisasi. Modernisasi perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya dengan mengintensifkan dan menyempurnakan secara menyeluruh aspek modernisasi administrasi perpajakan. Aspek yang perlu dibenahi adalah sistem pendaftaran wajib pajak dengan e-register. Sedangkan untuk indikator kepatuhan, perlu diberi pengawasan lebih terhadap pelaporan SPT masa PPN, pembayaran masa PPN, dan pembayaran masa PPh 25.

---

One of the goals of the tax administration modernization is to improve taxpayers? compliance. The modernization performed by the Directorate General of Tax includes human resources, information technology, and organizational structure aspects. It is implemented by establishing modern tax offices, which among others are Jakarta Menteng One Small Tax Office. In regard with the matter, this research is aimed to identify the perception of several taxpayers regarding the modernization of the tax administration and its impact on formal compliance at the Small Tax Office of Jakarta Menteng One.This research utilizes survey by involving 98 taxpayers, which were selected in a simple random basis. Data regarding tax administration modernization were obtained through questionnaire, whereas data regarding taxpayers? formal compliance are collected through documentary study. The data were analyzed using descriptive analysis and statistical analysis, which consists of correlation, determination coefficient, t-test and regression analysis.The research result demonstrates that in general, taxpayer have positive perception regarding the implementation of the tax administration odernization, which consists of the human resources, information technology, and organizational structure aspects. Meanwhile, in relation with formal compliance indicators, taxpayers, in general are compliant in performing their tax reporting obligation, namely the submittal of the Periodic Tax Return of Income Tax Article 21 (SPT Masa PPh 21), Periodic Tax Return of Income Tax Article 25 (SPT Masa PPh 25), Annual Tax Return of Income Tax Article 25/29 (SPT Tahunan PPh 25/29) and Annual Tax Return of Income Tax Article 21 (SPT Tahunan PPh 21). Unfortunately, taxpayer showed noncompliance in terms of the submittal of Periodic Tax Return of Value Added Tax. In terms of tax payment, taxpayers are compliant in paying their Periodic Income Tax Article 21 (PPh 21 Masa), Annual Income Tax Article 21 (PPh 21 tahunan), and Annual Income Tax Article 25/29 (PPh 25/29 tahunan), but they tends to be non-compliant in terms of the payment of Periodic Income Tax Article 25 (PPh 25 masa) and Periodic Value Added Tax (PPN masa).Based on the hypothetical test, it is identified that the tax administration modernization has given positive and significant impact on taxpayers? formal compliance at the Small Tax Office of Jakarta Menteng One. This finding confirms that the better the implementation of the tax administration modernization is, the higher the taxpayers? formal compliance. Human resources is the indicator that has dominant impact on taxpayers? formal compliance, followed by the information technology and the organizational structure The modernization need to be resumed, and the performance shall be improved through overall intensification and improvement of the entire aspects of the tax administration modernization. Aspect to improve are taxpayer register system using e-register. Meanwhile, in regards of formal compliance indicators, closer supervision need to be given on the reporting of the Periodic Tax Return of the Value Added Tax (SPT Masa PPN), the payment of the Periodic Value Added Tax (PPN Masa), and the payment of Periodic Income Tax Article 25 (PPh 25 Masa)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pelaporan SPT Tahunan melalui fasilitas e-filing di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dan dalam proses kebijakan e-filing tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan implementasi kebijakan penerimaan SPT Tahunan melalui fasilitas serta kendala yang terjadi dalam proses penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan tersebut. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi pustaka studi lapangan berupa wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan di KPP Kramat Jati melalui e-filing menggunakan Standar Operational Procedure (SOP) dalam kebijakan e-filing itu sendiri. Alasan utama Wajib Pajak Badan belum memakai e-filing adalah yang masih belum terbiasa dengan kemajuan teknologi e-filing ini dan dengan alasan keamanan Wajib Pajak belum memakai e-filing tersebut. Wajib pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunann hanya berjumlah dua Wajib Pajak. Wajib pajak masih menggunakan kurir untuk menyampaikan SPT Tahunan. Bahkan masih ada wajib pajak yang menyampaikan SPT dengan datang langsung ke KPP wajib pajak terdaftar.

---

The purpose of this research is to describe the implementation and the problems during of the policy through the annual tax return processing facility of e-filing at KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. This research used a descriptive research is to describe implementation of the policy through the annual tax return processing facility dropbox and any problems that occur in the process of receiving and processing the annual tax return . The research was conducted with a field study to study literature in the form of interviews and observations . The approach of this research is a qualitative approach . The results of research is this facility appropiate with the Standard Operational Procedure (SOP) in the e-filing policy itself. However , in practice there are still many obstacles, example company still unfamiliar with this electronic application. Company still uses courier or come to KPP for sent this annual tax return."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik pekerjaan dan motivasi berprestasi dengan kinerja aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Karakteristik pekerjaan merupakan dimensi inti pekerjaan yang berisi sifat-sifat tugas yang bersifat khusus yang ada di dalam suatu pekerjaan yang meliputi aspek: variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik. Motivasi berprestasi adalah dorongan, keinginan dan tingkat kesediaan seseorang untuk mengeluarkan upaya dalam rangka mencapai prestasi terbaik ditinjau dari rasa tanggung jawabnya, pertimbangan terhadap resiko, umpan balik, inovatif, waktu penyelesaian tugas dan keinginan menjadi yang terbaik. Sementara kinerja adalah penilaian diri terhadap prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan untuk mencapai tujuan, ditinjau dari aspek-aspek: kecepatan, kualitas, layanan, nilai, keterampilan interpersonal, mental untuk sukses, terbuka untuk berubah, kreativitas, keterampilan berkomunikasi, inisiatif, perencanaan dan organisasi.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian survei. Jumlah sampel penelitian sebanyak 90 orang yang pengambilannya dilakukan dengan teknik sensus. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan korelasi Spearman Rank dan t-test yang dihitung dengan program SPSS versi 13.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Hasil ini bermakna bahwa semakin baik atau sesuai karakteristik pekerjaan perpajakan maka semakin tinggi kinerja aparatur; sebaliknya semakin buruk atau tidak sesuai karakteristik pekerjaan perpajakan maka semakin rendah kinerja aparatur. Motivasi berprestasi juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Hasil ini memberikan arti bahwa semakin tinggi motivasi berprestasi maka semakin tinggi kinerja aparatur; sebaliknya semakin rendah motivasi berprestasi, maka semakin rendah kinerja aparatur.Dengan merujuk pada hasil penelitian tersebut, maka karakteristik pekerjaan perlu dipelihara atau bahkan ditingkatkan dengan cara memberikan otoritas penuh kepada aparatur untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan sepanjang tidak merugikan aparatur bersangkutan, organisasi dan pihak lain. Pemberian otoritas dapat memberikan stimulus kepada aparatur untuk mengembangkan kreativitasnya, dan aparatur juga harus lebih bersikap fleksibel dan pandai mengatur emosi dalam menyikapi kondisi kerja. Motivasi berprestasi aparatur perlu ditingkatkan dengan cara menyediakan lingkungan dan kondisi kerja serta budaya organisasi yang memungkinkan aparatur dapat mengartikulasikan rasa tanggung jawab, pertimbangan terhadap resiko, umpan balik, inovatif, waktu penyelesaian tugas dan keinginannya menjadi yang terbaik.

---

This research is aimed at identifying the correlation between the characteristics of the work and achievement motivation of the staff at the Kelapa Gading Tax Office. The characteristics of the work is a core dimension of the work comprising of specific duties covering such aspects as skill variation, duty identity, duty significance, autonomy and feedback. Achievement motivation means a courage, eagerness and willingness of an individual to exert his best efforts in order to get the best achievement based on his sense of accountability; risk assessment, feedback, innovation, duty completion timeframe and enthusiasm to be the best. Meanwhile, the performance means assessment on the working achievement as achieved by an individual in performing his duties or work in order to achieve the objective, viewed from such aspects as speed, quality, service, value, interpersonal skills, mentality for success, openness to the change, creativity, communication skills, initiatives, planning and organization.

This research applies the quantitative approach and survey model. The number of the samples are 90 persons selected by a census technique. The data are collected by using questionnaires whose validity and reliability have been tested. The collected data are further analyzed by using the Spearman Rank correlation and t-test calculated by using SPSS version 13.0 program.

The results of the research indicate that the characteristics of the tax work has a positive and significant correlation to the performance of the staff at the Kelapa Gading Tax Office. It means that the better or more relevant the characteristics of the tax work is, the better performance of the staff will be achieved; on the contrary, the more worse or irrelevant the characteristics of the tax work is, the more worse the performance of the staff. The achievement motivation has also a positive and significant correlation to the performance of the staff at the Kelapa Gading Tax Office. This means that the higher the achievement motivation is, the better performance of the staff will be achieved; on the contrary, the lower the achievement motivation is, the more worse the performance of the staff will be.

With reference to the above stated results of the research, the characteristics of the work shall be well maintained or improved by way of granting a full authority to the staff in performing their duties or works to the extent that such authority shall not harm the concerned staff, his organization and other parties. The granting of such authority can stimulate the staff to develop his creativity and act more flexibly as well as to be able to manage their emotion in responding to the working conditions. The achievement motivation of the staff shall be improved by way of providing working climate and conditions as well as organizational culture which enable them to articulate their sense of accountability, risk assessment, feedback, innovation, duty completion timeframe and enthusiasm to be the best."

"Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai sumber PAD adalah Pajak Hotel dan Restoran. Secara faktual upaya pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di DKI Jakarta masih menghadapi masalah, terutama menyangkut administrasi perpajakan daerah serta kepatuhan wajib pajak. Munculnya masalah tersebut diduga merupakan dampak dari kurangnya kemampuan pemda DKI Jakarta khususnya Dipenda dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran melalui administrasi perpajakan yang efektif. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat dalam pelaksanaa administrasi perpajakan Pajak Hotel dan Restoran, menganalisis kemampua sumber daya manusia Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat dalam pengadministrasian Pajak Hotel dan Restoran, serta menganalisis peran administrasi Pajak Hotel dan Restoran dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap pengelola administrasi pajak dan wajib pajak, masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) orang. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan beberapa hal. Pertama, pajak hotel dan restoran merupakan salah satu penyumbang utama bagi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. Perkembangan penerimaan pajak hotel dan restoran sejalan dengan sejalan dengan perkembangan jumlah hotel dan restoran di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kedua, suku dinas pendapatan daerah melakukan pemungutan pajak hotel dan restoran pada masing-masing wilayah dengan menggunakan sistem se assessment. Ketiga, kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat dalam mengadministrasikan Pajak Hotel dan Restoran masih belum begitu optimal. Masih terdapat masalah-masalah kurang jelasnya pembagian tugas dibidang penyuluhan pajak, kurang jelasnya deskripsi tugas dan pekerjaan, kurangnya koordinasi antar unit di dalam organisasi, kurangnya koordinasi antar berbagai uni terkait, serta tidak adanya pengaturan yang jelas terhadap PDK. Keempat Kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat masih belum optimal baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kelima, kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat dalam mengadministrasikan Pajak Hotel dan Restoran mash belum optimal. Serta keenam, administrasi perpajakan Pajak Hotel dan Restoran yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat meskipun belum optimal namun ternyata mampu meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Atas dasar temuan tersebut direkomendasikan, pertama, dalam upaya menggali sumber-sumber pendapatan dari pajak hotel dan restoran secara lebih optimal maka Dispenda perlu memiliki data base yang lengkap dan up to date mengenai baik objek maupun subjek pajak hotel dan restoran, mana yang sudah dapat menerapkan self assessment dan mana yang masih harus oficiall assessment. Pemda juga perlu melakukan upaya untuk membuat wajib pajak melakukan pembukuan usahanya dengan baik dan benar agar penerapan self assessment terhadap wajib pajak dapat dilakukan. Kedua, dihadapkan pada keterbatasan jumlah aparat yang bertugas untuk mengadministrasikan pajak daerah yang menjadi kewenangan Suku Dinas, maka diperlukan adanya penambahan jumlah pegawai dengan berbagai cara, seperti partama, penerimaan pegawai baru dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. kedua, melalui mutasi pegawai yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dari berbagai unit lain, dan ketiga, melakukan pengadaan pegawai melalui sistem kontrak untuk mengatasi kekurangan pegawai dalam, jangka pendek sambil secara sedikit demi sedikit melakukan penambahan pegawai tetap. Ketiga, dihadapkan pada masalah kualitas pegawai maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu mendorong pegawai untuk mengikuti berbagai diklat maupun pendidikan lanjutan di bidang administrasi perpajakan. Diktat yang direkomendasikan adalah latihan keuangan daerah (LKD) untuk pimpinan, kursus keuangan daerah (KKD) untuk valor pimpinan, serta berbagai diklat ketrampilan administrasi pendapatan daerah mulai dari tipe A, tipe B, tipe C, maupun tipe D. Keempat, dihadapkan" pada kurang optimalnya kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Timur dalam mengadministrasikan Pajak Hotel dan Restoran masih belum begitu optimal maka dipertukan kebijakan-kebijakan yang dapat mampu mengatur pembagian tugas dibidang penyuluhan pajak, menjelaskan deskripsi tugas dan pekerjaan, meningkatkan koordinasi antar unit di dalam organisasi maupun dengan berbagai unit terkait, serta mampu mengatur fungsi PDK secara lebih optimal. Untuk meningkatkan optimalisasi kemampuan organisasi Suku Dinas diperlukan pula peningkatan kemampuan organisasi untuk menjabarkan tugas-tugas dan fungsinya menjadi visi, misi maupun strategi yang kemudian dilaksanakan menjadi aktivitas-aktivitas pengadministrasian pajak hotel dan restoran."

"Penelitian tentang Administrasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang), bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan pajak daerah, yang dilihat dari aspek kewenangan pemungutan oleh Instansi yang bertanggungjawab, aspek sumber daya manusia serta kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak.Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang belum berjalan sebagaimana diharapkan, dapat dilihat dari hasil analisis penelitian sebagai berikut :1. Masih terdapat fungsi-fungsi kewenangan yang belum berjalan dengan baik seperti fungsi penyuluhan serta perencanaan dan pengendalian operasional.2. Distribusi sumber daya manusia atau personil yang ada belum dilakukan secara proporsional sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan unit.3. Kualitas personil relatif masih rendah terutama yang berbasis pendidikan formal bidang perpajakan dan akuntansi.Dari hasil penelitian disarankan agar Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang :1.Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di setiap Kecamatan yang ada di delapan Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Palembang perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang memuat Struktur Organisasi dan Tata kerja, Kewenangan serta memiliki eselonering yang jelas.2.Guna peningkatan kualitas Aparat, perlu dilaksanakan berbagai pelatihan teknis melalui kerjasama dengan unit pengelola pendidikan dan pelatihan yang ada baik di tingkat Kotamadya, tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional/Pusat. Untuk kaderisasi personil agar diprogramkan pengiriman Aparat untuk mengikuti pendidikan formal bidang perpajakan dan akuntansi berbagai tingkatan, baik Diploma III, Strata 1 maupun Pascasarjana.

---

Taxation Administration on Regional Taxation Management (Case Study at "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang)Research about Taxation Administration on Local Taxation Management (Case Study at "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang) aims to know how the taxation administration conducted concerning regional taxation, viewed from the retribution authority aspect by in-charge department, human resources aspect and the taxation collecting aspect.The research concludes that the implementation of taxation administration at "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang has not yet done properly. Based on the analyze, it can be view as it is:1. There are still authoritative function that are not yet done properly, such as tutorial function, planning and operational controls2.The allocation of human resource or personnel has not done yet proportionally3.The quality of personnel is relatively low, almost all of them are lack on formal education basis on taxation and accountingIt is suggested that the "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang should undertake two steps:1.To organize through Regional Regulation concerning Organizational Structure, Job Description, Authority and clear position of "Unit Pelaksana Teknis Dinas" (UPTD) in all of the District throughout Palembang.2.To increase the quality of personnel it is necessary to conduct training and education in cooperation with training and education management unit at the National level. For having qualified cadre "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang should send employee to attend some formal education in the field of taxation and accounting, such as Undergraduate program (Diploma III or Sarjana 1) and Postgraduate program."

"Sistem Self Assessment dalam perpajakan Indonesia memberikan Wajib Pajak kewenangan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Ini membuka peluang penyalahgunaan, penyimpangan, dan penyelundupan pajak, mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak rendah di DJP. Evaluasi efektivitas menggunakan Teori Efektivitas Campbell (1989). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kegiatan penyuluhan dan peran petugas fungsional penyuluh pajak terhadap perubahan perilaku kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Penelitian ini studi kasus dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif, melibatkan informan dari KPP Pratama Jakarta Matraman. Hasilnya menunjukkan peran Penyuluh Pajak sangat efektif dalam kriteria keberhasilan program, meskipun tingkat keberhasilan sasaran kurang efektif. Penilaian rata-rata cukup efektif, dengan tantangan terkait kesesuaian target yang memerlukan perbaikan agar penyuluhan dapat efektif meningkatkan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Rekomendasi mencakup implementasi penyuluhan kolaboratif dan peningkatan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas peran Penyuluh Pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman). 

---

The Indonesian tax system employs a Self Assessment mechanism, granting taxpayers autonomy to compute, pay, and disclose their tax obligations. However, this approach fosters opportunities for misuse, deviations, and tax smuggling, resulting in suboptimal taxpayer compliance at the DJP. Evaluating effectiveness relies on Campbell's Effectiveness Theory (1989). The aim of this research is to analyze how much influence counceling activities and the role of Functional Extension Officers have on changes in compliance behavior in reporting Individual Taxpayers’ Anuual Tax Return (SPT) at KPP Pratama Jakarta Matraman. This case study, utilizing qualitative methods and descriptive analysis, focuses on KPP Pratama Jakarta Matraman. Findings indicate the Tax Instructor's functional role is highly effective based on program success criteria, while target success rates are less effective. Overall, Reliable Instructor, Work Load, Organizational Support, and Internal Control contribute to a moderately effective rating. Addressing target alignment issues is crucial to enhance counseling's efficacy in bolstering taxpayer reporting compliance. Recommending collaborative counseling implementation, along with improved facilities, aims to elevate the functional role of tax instructors at KPP Pratama Jakarta Matraman."