Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak di wilayah DJP Jakarta Barat. Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dan melakukan analisis rasio untuk menetapkan efektifitas dan efisiensinya.Hasil penelitian pada lima model regresi linier berganda membuktikan bahwa ada dua faktor (independen variabel) yang selalu konstan mempengaruhi tunggakan pajak dari tahun 2005 s.d. 2007, yaitu Hasil Pemeriksaan dan Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang selalu memberikan hasil uji t0 yang signifikan (di bawah 5%). Secara keseluruhan dari tahun 2005 s.d. 2007 diketahui bahwa rata-rata pencapaian target adalah sebesar 81%. Hal ini berarti target tidak 100% tercapai sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dilaksanakan dengan efektifitas 81%. Efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dikatakan dari tahun 2005 hingga 2007 masih dibawah 1% sehingga dapat dikatakan masih efisien.Berdasarkan hasil penelitian, perbaikan kualitas audit pajak dan etika yang baik sebaiknya ditingkatkan dengan diklat/pendidikan secara berkala. Pada penagihan pajak, strategi pencairan tunggakan pajak harus lebih dicermati, misalnya dengan menekankan pada pencairan tunggakan pajak Wajib Pajak yang memiliki tunggakan besar dan relatif masih baru.

---

The objective of this research is to identify some significant factors influencing tax administration effectiveness and efficiency toward delinquent tax in west Jakarta DGT region. Double linier regression analysis model used to find out factors influencing tax administration effectiveness and efficiency toward tax delinquent and analysis ratio to set its effectiveness and efficiency.The results of five double linier regression models prove two factors (independent variable) that always constantly influence delinquent tax from year 2005 to 2007, such as audit result and decree for revision /decree for objection/appeal that always give significant result (below 5%) of t0 test. Overall from year 2005 to 2007 show that the average of target achievement is 81%. It means that the target can not be achieved 100% so the tax administration toward delinquent tax can be said the effectiveness is 81%. The efficiency of tax administration toward delinquent tax from year 2005 to 2007 still below 1%, so it can be said efficient.Based on the results of the research, the improvement of tax audit quality and ethic should be increase with course/education continually. In tax collection, the strategy of delinquent tax should be prepared carefully. For example, focus on the payment that has large amount delinquent tax and still relatively new."

"Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan.

---

The focus of this study is determine factors to reach the target of tax revenue at Pratama Tax Offices (study at Kanwil DJP Jakarta Pusat years of 2006-2008). This research is using pooling data multiple linear regression from econometrics with independent / explanatory variables : tax revenue (1 year ago), ratio of human resources (Account Representative, Tax Auditor, and Officer) with taxpayers, ratio office budget (realization percentage of DIPA) with human resources, and Administrative Tax Compliance of Tax Payers (person and board/corporation). Results of this research to suggest manager of Directorat General of Taxes as a public policy maker, put more attention for allocation and quality of human resources; to supervise budgeting process in order that be effective and efficient; and to ascend the tax compliance of tax payers, all of this in order to achieve the better quality of tax reform."

"Stochastic frontier model merupakan salah satu metode penilaian kinerja organisasi publik melalui pengukuran efisiensi teknis. Model ini diaplikasikan pada 15 KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat selama tahun 2005-2008, untuk mengukur efisiensi KPP Pratama tersebut melalui output yang dihasilkan berupa penerimaan pajak. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa perbedaan efisiensi teknis antara KPP Pratama tersebut dipengaruhi oleh variabel input dan variabel in-efisiensi.

---

Stochastic frontier model is one method of assessing the performance of public organizations that measuring technical efficiency. This model was applied for 15 tax offices in Central Jakarta Regional Office for period of 2005-2008, to measuring efficiency of tax offices in collecting tax revenue as their output. Result of estimation was indicating that the difference of technical efficiency between tax offices were influenced by input variable and inefficiency variable components."

"Di era reformasi, demokrasi, transparansi, dan globalisasi serta untuk mendukung amanat undang-undang perpajakan dengan sistem pemungutan pajak berdasarkan sistem self assessment. Organisasi Kantor Pelayanan Pajak dituntut efektif yang responsif terhadap lingkungan, akuntabel, dapat merefleksikan dan mentransformasikan amanat undang-undang, azas-azas perpajakan dan tuntutan reformasi_ demokrasi, transparansi dan globalisasi tersebut. Untuk memenuhi tuntutan ini, organisasi Kantor Petayanan Pajak pada posisi yang sangat sulit, dilematis, dan paradoks kompleks, di satu pihak hams melakukan intesitikasi di pihak Iain tidak boleh menggangu kegiatan usaha, investasi dan perekonomian, di satu pihak harus melakukan ekstensitikasi di lain pihak pegawai pajak harus menghindarkan kontak Iangsung dengan wajib pajak dikawatirkan penyalahgunaan wewenang, di satu pihak kantor pajak tidak boleh menekankan kepada pemerikasaan di pihak lain masih banyak wajib pajak yang melakukan penyelundupan pajak.Dari hasil analisis dan kajian, KPP Jakarta Cengkareng dalam melaksanakan tugasnya kurang efektif, hal ini teriihat masih banyak jumlah wajib pajak yang tidak melapor, terlambat dalam menyampaikan SPT, menunggak pembayaran, tidak mencapai target, wajib pajak kurang puas terhadap pelayanan sehingga mengajukan keberatan yang hasil keputusannya sebagain besar dikabulkan, wajib pajak kurang mendapatkan penyuluhan dan kesutitan dalam mendapatkan informasi perpajakan.Untuk menganalisis efektivitas organaisasi KPP Jakarta Cengkareng. Penelitian menggunakan kerangka kerja 7'S yang dirumuskan oleh McKinsey, yang mencakup structure, strategy, systems, stafli skilfs, style, dan shared values.Untuk meningkatkan efektivitas organaisasi KPP Jakarta Cengkareng, ada beberapa faktor yang harus segera dibenahi dan perlu ditingkatkan terutama adalah sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya, harus ada seorang administrator untuk membantu mengkoordinasikan dan menggerakan serta mengerahkan semua elemen-elemen, harus ada seorang profesional dalam pengelolaan dokumentasi, harus segera membuat sisdur dan urjab sebagai pedoman kena para pegawai, serta melaksanakan tertib administrasi dan dokumentasi, strategi penyuluhan perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, meningkatkan sistem pelayanan terpadu dengan membuat prosedur yang jelas, sederhana dan cepat sehingga wajib pajak puas. Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka akan menimbulkan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat banwa pajak bukan Iagi merupakan beban, tetapi merupakan kewajiban, sehingga penerimaan pajak akan meningkat tanpa membuat resah tetapi masyarakat puas."

"To prepare reliable human resource in face of change of social condition, Indonesia economics and politics have expanded very quickly, hence Regional Office Directorate General lease Java Part of West of 1 as one of the organizational unit of public have to precisely in taking policy related to development of human resource, for example in the case of training and education, compensation, and improvement of motivation.Education and training of human resource represent strategic activity to develop human resource so that can think, behaving, and acting by professional in order to giving service to society. Education and training of human resource burden the make-up of ability and also attitude repairing to people who put hand to a[n organization. Of organizational side is make-up of ability and repair of attitude which is through Education and training of human resource have to be addressed to increase performance so that organization can enjoy its benefit.Compensation interpreted as all appreciation form or reward given by company for replacement of officer performance which consist of compensation form of financial direct, like fundamental salary, incentive, bonus, and compensation form non indirect financial, like insurance guarantee and other subsidies. And compensation form non financial like interesting work of enthusiasm, work challenge, responsibility, adequate confession of reached achievement, and also the existence of opportunity of promotion to officer which have potency or other beneficial opportunity.Motivation represent one of the important factor in executing a[n work. Difference of motivation make each and everyone behavior of me, showing off, and reacting to differ at one particular work. Beside that, high lower him motivate someone also have an in with its labour capacity. The increasing of motivation will improve labour capacity, conversely lower motivation him will degrade labour capacity.Performance is level or achievement ability of reached job by officer in executing its duty relate at conditions which have been determined to cover : (1) stipulating of job standard, (2) assessment of performance of actual employees in relation with standard, ( 3) bait to return to employees with a purpose to motivate pertinent to eliminate decline of performance.This research aim to to know how far relation between training and education, compensation, and motivation with make-up of human resource performance. Population of this research is all officer of Regional Office Directorate General lease Java Part of West of I, while amount of sampel counted 42 officer. To obtain accurate data, source of its data is in the form of obtained primary data through research of field by giving quesioner. Beside that data obtained from source of data of secunder, covering literature, report and or result of relevant research. For the assessment of performance used by interest standard specified by Head Department Officer of State To know how far relation between training and education, compensation, and also motivate to performance, data analysis the used correlation analysis.From result of research indicate that there are relation which strong enough between training and education, compensation, and motivation with make-up of human resource performance. Pursuant to result of research, following some policy suggestion which possible can be taken to relate to development of human resource at Regional Office Directorate General lease Java Part of West of I, hence executor of training and education have to be planned better, adapted for by requirement of goodness requirement of organization and also requirement of officer of itself, giving of compensation require to get serious attention, and also motivate officer have to always improved officer to have the spirit and loyalitas in running its duty."

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh faktor-faktor ekonomi yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan metode pengujian hipotesis. Faktor-faktor tersebut adalah jenis usaha, metode penyusutan, debt equity ratio, profitabilitas dan tarif efektif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan indikator besaran angka koreksi penghasilan neto fiskal hasil pemeriksaan. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut penelitian ini adalah jenis usaha, profitabilitas dan tarif efektif.

---

This thesis aims to investigate the influence of economic factors contained in the taxpayer?s declaration (SPT) using the method of hypothesis testing. These factors are type of business, methods of depreciation, debt to equity ratio, profitability, and the effective rate.The results showed that the regression model used to escape from the classical assumption. This study succeeded in identifying the factors that influence corporate tax compliance with the indicator correction rate scale of net income tax assessment. Dominant factors that affect tax compliance according to this study is the type of business, profitability and effective tax rate."

"Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan masa depan reformasi administrasi perpajakan dalam rangka mewujudkan administrasi perpajakan yang diinginkan di masa depan, yaitu menuju Good Governance. Masa depan yang diproyeksikan, ditentukan oleh kegiatan yang ada dan orang atau institusi yang berperan dalam reformasi administrasi perpajakan, sehingga skenario administrasi perpajakan dapat tercapai. Proses deskriptif untuk menaksir masa depan ini disebut sebagai perencanaan ke depan (forward process). Hasil yang diinginkan dicapai dilakukan dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk mempengaruhi para pelaku untuk menghilangkan segala masalah ke arah masa depan ini. Proses normatif atau perspektif ini disebut perencanaan balik (backward process), Dalam rangka mencapai keefektifan yang lebih besar dalam perencanaan, kedua proses itu dapat dikombinasikan. Perencanaan ke depan-balik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, masa depan yang mungkin terjadi diproyeksikan melalui perencanaan ke depan (forward). Lalu suatu masa depan yang mungkin terjadi diproyeksikan melalui perencanaan ke depan. Kedua, masa depan yang mungkin terlaksana dan diinginkan, dihipotesiskan, dan kebijakan yang perlu untuk mencapainya ditetapkan melaiui perencanaan balik (backward).Proses perencanaan ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pendekatan AHP dilakukan secara analisis dengan menggunakan program komputer Expert Choice. Data isian kuesioner tersebut akan diolah lebih lanjut dengan menggunakan software Evaluation and Choice. Hasil dari software tersebut akan dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan pada awal penelitian ini. Pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) dapat membantu pemecahan yang kompleks dengan mempergunakan data primer yang melibatkan tenaga ahli. Di samping itu, pertimbangan utama pemakaian AHP dalam karya akhir ini adalah untuk menampung sebanyak-banyaknya aspirasi yang ada daiam era reformasi yang berpengaruh pada semua sektor dan kegiatan di Indonesia. Model AHP merupakan model perencanaan yang demokratis dan desentralisasi serta bersifat bottom up. Sifat demokratis ditunjukkan Iewat proses konsensus dalam penentuan persepsi dari kelompok responden, dan selain pemerintah, pihak Iain juga diikutsertakan sehingga ada demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan.Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pajak dan pelayanan publik, reformasi administrasi, reformasi administrasi perpajakan, reformasi administrasi perpajakan menuju good governance, dan reformasi administrasi perpajakan di beberapa negara. Konsep reformasi administrasi perpajakan menuju good governance merupakan kerangka acuan untuk memperbaiki kerusakan dasar institusional pengelolaan maupun distribusi berbagai sumber daya yang ada dalam masyarakat. Paradigma good governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar, dan masyarakat. Usaha perwujudan good governance dilakukan melalui sinergi antara Iain institusi negara/pemerintah, swasta, dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka mencapai masa depan yang mungkin terjadi yang diproyeksikan melalui perencanaan ke depan (forward) diketahui bahwa pihak yang paling berperan dalam reformasi administrasi perpajakan adalah pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan salah satu kegiatan utama yang tengah dilaksanakannya yang dapat mendorong terwujudnya administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi adalah Sistem Administrasi Perpajakan modern (SAPM). Berdasarkan hasil backward process dari para responden diketahui bahwa untuk mencapai administrasi perpajakan yang diinginkan di masa depan yaitu administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi tersebut diperlukan kebijakan restitusi pajak tanpa pemeriksaan dalam rangka mengatasi masalah yang cukup mendesak yang dapat menganggu tujuan yang diharapkan, yaitu permasalahan rumitnya prosedur perpajakan. Melalui penerapan forward-backward planning dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) diharapkan dapat mewujudkan reformasi administrasi perpajakan yang diinginkan bersama sehingga perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik, aman, dan selaras dengan kepentingan semua pihak."

"Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biayabiaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Biaya kepatuhan pajak timbul sebagai akibat kompleksitasnya peraturan dan prosedur pajak dan sistem pemungutan pajak.Salah satu tujuan dari reformasi perpajakan adalah meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mengurangi distorsi ekonomi yang disebabkan oleh pajak. Untuk menanggulangi berbagai kelemahan administrasi, Caiden menyatakan perlu reformasi administrasi yang meliputi structure, readiness, responsiveness dan quickness pada organisasi di pemerintah untuk mencapai hasil yang lebih baik atau In Persuit of Betterment. Berdasarkan teori ada tiga bidang utama dalam organisasi yang dapat mengalami perubahan, yaitu: perubahan teknologi, perubahan struktural, perubahan sumber daya manusia.Pendekatan dalam tesis ini adalah pendekatan secara kuantitatif. Alasan utama memilih pendekatan ini adalah untuk menguji pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Biaya Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat. Ditinjau dari ragam tujuan penjelasan, tesis ini bersifat eksplanatory dalam arti penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yaitu untuk mengetahui hubungan variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Biaya Kepatuhan Pajak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Biaya Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat. Dibenarkan bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat menurunkan Biaya Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat.Saran dari penelitian adalah atas setiap kekurangan dan kelemahan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat terus dilakukan perbaikan dan dukungan komitmen dari pihak-pihak yang terkait sehingga tercipta administrasi perpajakan yang dipercaya.

---

One of the factors that determine the high-low level of compliance required in order to tax the income tax liability is the amount of costs that must be issued by taxpayer. Ideally, the costs incurred by taxpayer in the framework of fulfillment of tax obligations are not burdensome and is not assessable prevent in the fulfillment of tax obligations. Compliance costs arising as a result of tax rules and complexcity tax system and tax collection.One of the objectives of tax reform is to improve the efficiency of tax administration and reduce the economic distortions caused by taxes. To address the various weaknesses of administration, Caiden states need to reform the administrative structure includes, readiness, responsiveness and quickness on the organization of the government to achieve better results or in Persuit of Betterment. Based on the theory there are three main areas in which organizations can change, namely: changes in technology, structural changes, changes in human resources.The approach in this thesis is a quantitative approach. The main reason for choosing this approach is to test the effect of Modern Tax Administration System to Compliance Costs in the Middle Tax Office West Jakarta. Reviewed multiformity goal of explanation, this thesis is eksplanatory in terms of research that aims to understand the relationship between two or more variables, namely to know the influence of variables Modern Tax Administration System to Compliance Cost.From the results of the research that has been made known that there is a significant implementation of Modern Tax Administration System to Compliance Costs in the Middle Tax Office West Jakarta. That justified the implementation of Modern Tax Administration System can reduce Compliance Costs in the Middle Tax Office West Jakarta.Feedback from the research is the lack of any weaknesses and the implementation of Modern Tax Administration System in the Middle Tax Office West Jakarta continues to be improvements and support the commitment of the parties concerned, so that the administration of taxation that are trusted."

"Penelitian ini dilakukan antara lain untuk mengetahui efisiensi relatif antara KPP-KPP WP Besar dan KPP-KPP Madya di bawah Kanwil DJP Jakarta Khusus (dan juga KPP Madya Jakarta Pusat sebagai pembanding) dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).Analisis dibagi ke dalam dua skenario besar, yaitu skenario 1 (objek penelitian terdiri dari 13 KPP) dan skenario 2 (objek penelitian terdiri dari hanya 12 KPP); masing-masing empat periode waktu untuk tiap-tiap skenario, yaitu: semester 1 tahun 2006, semester 2 tahun 2006, semester 1 tahun 2007 dan semester 2 tahun 2007.Hasil skor nilai efisiensi relatif dari masing-masing skenario dan periode waktu selanjutnya diuji dengan menggunakan uji Friedman, uji Wilcoxon dan uji Mann Whitney untuk melihat perbedaan antar waktu dan antar skenario. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 10% baik skenario 1 maupun skenario 2 tidak berbeda nyata antar waktu dan skenario, sehingga hasil pengukuran dengan menggunakan metode DEA berdasarkan kedua skenario tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan pada KPP-KPP di dalam lingkungan Kanwil DJP Jaya Khusus cukup berhasil. Dari hasil penelitian diketahui bahwa KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN yang merupakan KPP paling efisien relatif terhadap KPP lainnya, dapat menjadi acuan bagi KPP lainnya yang saat ini relatif belum efisien. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN memberikan referensi perbaikan sumber daya yang digunakan oleh tiap-tiap DMU karena penghitungan efisiensi dengan menggunakan DEA juga menghasilkan target input bagi DMU yang tidak efisien berdasarkan bobot atau nilai benchmarking dari DMU acuan.Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam hal manajemen input bagi KPP-KPP di Kanwil DJP Jaya Khusus secara khususnya dan juga KPP di Kanwil DJP WP Besar dalam pengalokasian, penggunaan dan pengawasan input sesuai dengan kebutuhan KPP yang sesungguhnya. Pengukuran efisiensi kineija di setiap KPP harus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak secara terus menerus pada berbagai level organisasi yang homogen untuk pengendalian dan pengawasan terhadap kineija Direktorat Jenderal Pajak sehingga tujuan reorganisasi yang saat ini sedang dijalankan dapat tercapai.

---

This study attemps to evaluate efficiency among Large Taxpayer Offices (LTO) and Medium Tax Offices (MTO) in Special Regional Office (and Central of Jakarta MTO as a comparison) using Data Envelopment Analysis (DEA).

The analysis is divided into two big scenario, scenario 1 and scenario 2; with four period of time for each, which are: semester 1 year 2006, semester 2 year 2006, semester 1 year 2007 and semester 2 year 2007.

Futhermore, the efficiency scores are examined by Friedman test, Wilcoxon test and Mann Whitney test to compare the efficiencies among period of time and scenarios. Using alpha=10%, this study results that either scenario 1 or scenario 2 can be used in evaluation of performance and decision making process because there’s no significant differences in efficiency scores beetween those scenarios.

This study concludes that tax administration reform in Directorate General of Taxes (DGT) which implemented in Special Regional Office are succesfully conducted. From this study, KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN which are the most efficient KPP relatively to the others, can be a reference for other KPPs which are relatively inefficient. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN give reference in allocating resources or inputs for each DMU, because the efficiency measurement using DEA as a tool also gives input target for inefficient DMUs based on weights from Benchmark as a result.

The result of this study can be used in decision making process related to input management in Tax Offices within Special Regional Office and Large Taxpayer Regional Office in allocating, utilitizing and supervising all of the inputs based on actual needs. Performance-efficiency measurement in every Tax Office should continously conducted in each homogenous organization level for controlling and supervising on DGT performance so that the goals of the reform can be achieved as mentioned before."