Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi digital dan internet selain membawa manfaat bagi pencipta bagaimana suatu ide diekspresikan dalam bentuk ciptaan digital juga menimbulkan adanya bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta baru terkait ciptaan digital. Hal ini semakin menegaskan perlunya penggunaan sarana teknologi sebagai alat perlindungan dan pencegahan pelanggaran hak cipta atas karya digital. Bentuk perlindungan dengan menggunakan cara atau sarana teknologi atas karya digital perlu mendapatkan legitimasi hukum, sehingga pada tahun 1996 diadakan WIPO Diplomatic Conference yang membahas bentuk perlindungan baru atas karya digital, sebagai tambahan dari apa yang sudah diatur dalam Bern Convention. Salah satu hal penting dalam WIPO Copyright Treaty (WCT) adalah diaturnya larangan atas tindakan pembobolan (circumvention) dalam pasal 11 atas teknologi proteksi atas ciptaan (technological protection measures), dan juga larangan tindakan pengubahan/peniadaan identitas digital dari suatu ciptaan (rights management information-RMI) dalam pasal 12, sebagai mekanisme proteksi ganda (double protection) atas ciptaan. Uni Eropa dan terutama Amerika Serikat merupakan penggagas utama kebutuhan perlindungan atas karya digital. Sebagai bentuk harmonisasi ketentuan hak cipta atas ditandatanganinya WCT oleh negara peserta, maka baik AS dan Indonesia menerjemahkan aturan tentang RMI pada ketentuan masing-masing negara. Studi ini mencoba menjelaskan dengan metode perbandingan hukum bagaimana aturan tentang RMI dalam WCT diterapkan dalam Digital Millenium Copyright Act 1998 di AS dan UU No.19 tahun 2002 di Indonesia, dimana ternyata ada perbedaan variasi dan corak pengaturan ketika diterjemahkan dalam legislasi nasional. Perbedaan tersebut tercermin dalam 5 (lima) hal : sistematika pengaturan, definisi pengaturan, tindakan yang dilarang, sanksi, serta pengecualian/pembatasan. Dalam Pasal 25 UUHC tercermin bahwa selain pengaturannya tidak sesuai dengan konsep dalam RMI dalam WCT juga terdapat perbedaan yang menonjol apabila dibandingkan dengan pengaturan di AS. Perbedaan-perbedaan tersebut diharapkan menjadi masukan yang berarti bagi arah perumusan ketentuan RMI pada ketentuan UU Hak Cipta di Indonesia pada masa yang akan datang.

---

Development of digital technology and the internet is not only bringing benefits to the creator of how an idea is expressed in the form of digital works, but also gave rise to new forms of copyright infringement related to new digital creation. This further confirms the need to use technology as a means of protection and prevention of copyright infringement on digital works. Form of protection by using a method or means of digital technology on the works seeks to get legal legitimacy, so that in 1996 WIPO Diplomatic Conference held to discuss new forms of protection for digital works, as an addition to what is already regulated in the Berne Convention. One of the important point in WIPO Copyright Treaty (WCT) is arrangement of banning on acts of circumvention as regulated in Article 11 on technological protection measures, and also bans the alteration action / removal of digital identity of a works (rights management information -RMI) in chapter 12, as a double mechanism protection of works. The European Union and especially the United States is the main initiator for enhance and develop the protection of digital works. As a form of harmonization of the provisions of the copyright as legal consequence for the signing of the WCT by participating countries, the U.S. and Indonesia both translate the rules of the RMI to the provisions of each country. This study attempts to explain how the rules of the RMI in the WCT were interpreted in the Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA) in the U.S. and Act 19 of 2002 in Indonesia, where there were differences in variety and style settings when it translated into national legislation. Differences are reflected in the 5 (five) things: a systematic arrangement, the definition of regulation, provision which prohibited acts, penalties, and exclusion / limitation. UUHC as reflected in Article 25 reveals that the arrangements do not fit with the concept of the RMI in the WCT also there is a difference that stands out when it compared to the U.S DMCA. These differences are expected to be a significant input for the formulation of the provisions of the RMI in developing better Indonesian Copyright Law in the future."

"ABSTRAKPerlindungan hukum terhadap database dan informasi berbasis databaseyang berasal dari data strategis bidang meteorologi di Badan MeteorologiKlimatologi dan Geofisika (BMKG) hingga kini masih belum jelas. Bagaimana dansejauh apa perlindungan hukumnya, khususnya dalam perspektif hak cipta sangatdiperlukan dalam internal BMKG, karena database yang berbasis data murni (puredata) bidang meteorologi tersebut berisi data - data strategis yang selain dapatdiolah menjadi informasi meteorologi, juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggidan memiliki nilai pertahanan dan keamanan nasional.Perlindungan data strategis dalam perspektif hak cipta terhadap databasesebagai sui generis protection belum diatur secara tegas dalam Undang – UndangNomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), tetapi hak cipta atas databasestrategis meteorologi dapat didasarkan pada pasal 33 ayat 2 dan 3 perubahan keempat UUD 1945 sehingga negara berhak menguasai dan memiliki hak cipta atasdata strategis meteorologi tersebut. Lebih lanjut diperlukan ketentuan tersendiriyang mengatur perlindungan database strategis tersebut dalam Undang – UndangNomor 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.Perlindungan hak ekonomi oleh negara terhadap pemanfaatan databasemeteorologi yang bukan informasi publik telah diatur dalam Undang – UndangNomor 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, tetapiperlu diatur perlindungan pemanfaatan database meteorologi tersebut bila terjadipenyalahgunaan.

---

ABSTRACTLegal protection of database and database-based information derived fromstrategic data in the field of meteorology of the Indonesian Agency forMeteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) is still unclear. How and towhat extent of legal protection, in particular in the perspective of copyright isneeded in BMKG because the database which based on that meteorological puredata is strategic data which can be processed into meteorological information,also has a high economic value and has value of national defense and security.Strategic data protection in copyright perspective on database as the suigeneris protection has not been strictly regulated in Law of the Republic ofIndonesia Number 19 Year 2002 regarding Copyright (UUHC), but the copyrightof the meteorological strategic database can be based on Article 33 paragraph 2and 3 of the fourth change of Indonesia Constitution Year 1945 (UUD 1945) thatthe State is entitled to control and own the copyright of the meteorologicalstrategic data. Further, required separate provisions governing the protection ofthe strategic database in Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 2009regarding Meteorology, Climatology and Geophysics.Protection of economic rights by the State to use the meteorologicaldatabase which is not public information has been regulated in Law of theRepublic of Indonesia Number 31 Year 2009 regarding Meteorology,Climatology and Geophysics, but it needs to be regulated the protection of themeteorological database utilization in case of abuse."

"Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat dengan mudah dapat mengakses segala macam bentuk karya cipta digital yang dapat ditemukan melalui media internet. Hal tersebut turut membawa dampak negatif, dimana beberapa tindakan pelanggaran atas hak cipta terhadap buku elektronik (e-book) di Indonesia semakin sulit untuk dihindari. Maka, penggunaan Teknologi Pengaman atau Digital Rights Management (“DRM”) diharapkan dapat menjadi salah satu upaya perlindungan atas hak cipta terhadap buku elektronik (e-book) di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis peraturan terkait penggunaan teknologi pengaman atau DRM di Indonesia serta membandingkannya dengan peraturan di Amerika Serikat. Serta, penelitian ini juga akan menjelaskan mengenai implementasi penggunaan teknologi pengaman atau DRM terhadap sebuah buku elektronik (e-book). Adapun, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah walaupun secara umum peraturan mengenai Teknologi Pengaman atau DRM telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), namun peraturan tersebut belum memberikan pengaturan secara mendetail terkait dengan penggunaan sebuah Teknologi Pengaman atau DRM. Sehingga, Indonesia dapat mengadopsi peraturan yang ada di Amerika Serikat terkait dengan Teknologi Pengaman atau DRM dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan peraturan tersebut dengan kondisi Indonesia.

---

Throughout the technological development, people can easily access all kinds of digital version of the work that can be found through internet. This also has a negative impact, where some acts of copyright infringement against e-book in Indonesia are increasingly difficult to avoid. Therefore, the use of Digital Rights Management (“DRM”) is expected to be one of the efforts to protect copyright of e-book in Indonesia. To that end, this research will analyze regulations related to the use of DRM in Indonesia and compare them with regulations in the United States. Additionally, this research will also explain the implementation of the use of DRM on an e-book. Meanwhile, this research was conducted using research sources and data obtained through literature studies. The conclusion that can be taken is that although the regulations regarding DRM have been contained in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), but the regulation has not provided detailed arrangements related to the use of DRM. Thus, Indonesia can adopt existing regulations in the United States related to DRM while paying attention to and adjusting the regulations to Indonesian conditions."