Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam era globalisasi di mana komunikasi antar individu atau perusahaan menjadi tidak mengenal batas, Teknologi Informasi menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Bila awalnya Teknologi Informasi hanya berperan sebagai bagian pendukung operasional dan bisnis perusahaan, sekarang telah berkembang menjadi suatu keharusan yang dapat memberikan competitive advantage bagi perusahaan yang memanfaatkannya. Demikian pula halnya yang terjadi di Indonesia di mana anggaran belanja terhadap TI baik perangkat keras, piranti lunak maupun jasa TI semakin besar dari tahun ke tahun, bahkan diperkirakan meningkat sebesar 8,30% per tahun hingga tahun 2009. Hal mi menunjukkan bahwa pasaTI di Indonesia sangat prospektif dan akan terus berkembang, seiring dengan berkembangnya Teknologi Informasi secara global. Namun demikian, hal tersebut tidak tercermin di dalam kinerja saham perusahaan Teknologi Informasi yang diperdagangkan di bursa. Dan 9 (sembilan) perusahaan TI yang gopublic, sebagian besar menunjukkan trend penurunan hingga akhir tahun 2005. Tentunya hal mi menimbulkan pertanyaan, mengapa di satu sisi industri TI terus berkembang, namun hal tersebut tidak terefleksikan pada harga saham di bursa. Karya akhir mi mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan analisa secara mendalam terhadap salah satu perusahaan TI tersebut, yaitu PT. Metrodata Electronics, Tbk dengan cara meninjau dan mengevaluasi faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang tercermin di dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, dilengkapi dengan berbagai alat analisis yang lain kemudian dilakukan perhitungan terhadap nilai intrinsik saham perusahaan Penelitian mi dimulai dengan melakukan analisis terhadap lingkungan ekonomi makro untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan tersebut dan memahami bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja industri Teknologi Informasi secara umum atau perusahaan secara khusus. - Dari analisis tersebut, diketahui bahwa faktor tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang cukup signifikan, di mana dengan adanya kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan BI Rate menjadi 8,00% pada akhir tahun 2007 temyata mendorong terjadinya transaksi perdagangan di Bursa sehingga semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan sumber pendanaan non-bank yaitu melalui penerbitan saham dan obligasi. Selain itu faktor nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing juga memberikan dampak yang cukup besar. Karena sebagian besar produk baik perangkat keras dan piranti lunak berasal dari produsen luar negeri, maka harga dari produk yang bersangkutan sangat berfluktuatif tergantung nilai kurs tersebut. Dengan menguatnya nilai mata uang rupiah dengan volatilitas yang menurun pada akhir tahun 2007, semakin banyak perusahaan yang melakukan belanja terhadap kebutuhan Teknologi Informasi. Analisis tersebut kemudian dilengkapi pula dengan analisis terhadap prospek perkembangan TI di Indonesia seth analisis terhadap lingkungan kompetisi industri. Berdasarkan analisis tersebut, diketahui bahwa kebutuhan terhadap produk TI masih didominasi oleh segmen perangkat keras. Namun persepsi pasar mulai berubah, yang ditunjukkan oleh pnioritas yang mulai bergeser ke arah piranti lunak dan jasa TI. Dengan demikian, segmen tersebutlah yang seharusnya diberikan perhatian yang lebih besar oleh perusahaan TI agar memperoleh peluang untuk memperoleh pendapatan. Namun di sisi lain, tingkat kompetisi yang dihadapi oleh perusahaan di dalani industri TI sangat ketat, yang ditandai oleh banyaknya pemain pasar dengan berbagai skala (atau ukuran), dan terdapat pandangan bahwa produk yang beredar di pasar cenderung homogen satu sama lain sehingga pasar menjadi sangat sensitif terhadap harga dan harus mengorbankan gross profit. Oleh Bagi investor, karya akhir mi dapat menjadi bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan investasi. Naniun, ada baiknya hal tersebut dilengkapi oleh berbagai analisis yang lain secara lebih detil, antara lain menganalisis struktur pasar TI di Indonesia beserta produk - dan pemainnya secara lebih dalam, analisis pendapatan perusahaan dalam mata uang transaksi serta berbagai faktor ekstemal lain (non-fundamental) yang dapat mempengaruhi perkembangan harga saham di bursa.

---

In globalization era, infonnation techonology is veiy vital and essential to enable communication among individuals and companies. Information technology, once treated only as a supporting unit, now has evolved into a necessity that can bring competitive advantages to company that utilize it. This phenomenon also happens in Indonesia which is reflected by increasing value of IT budget for hardware, software, IT services from year to year. It is even predicted that IT will grow with a rate of 8,30% each year until 2009. This prediction shows that IT market in Indonesia is very prospective and continuously growing in the same way as IT is growing globally. However, this potential picture is not reflected by the performance of IT stock in the stock exchange. Most of IT stocks were showing declining trend until the end of year 2005. This phenomenon raises a question: why on one side IT industiy shows high development but on a different side IT stock does not perform well in the stock exchange. This thesis is aimed to answer this question by conducting an in-depth analysis on one of IT companies, namely PT. Metrodata Electronics, Thk by exploring and evaluating external as well as internal factors that might influence stock performance as reflected on company's financial report. Using various analytic tools, stock valuation can be performed based on this report. This research is started by analyzing macroeconomic environment to identify its condition and also to understand its influence on information technology industry in general or company in particular. The result of this analysis shows that interest rate had a significant impact. Bank Indonesia's decision to lower BI rate to 8,00% at the end of year attracted many companies to use non-bank financing by issuing company stock or obligation. On the other hand, exchange rate of rupiah gave a same effect. Since most of IT products whether hardware or software were sourced from abroad, products' price is very fluctuative. As rupiah grew stronger with lower volatility at the end of 2007, more companies then decided to carry out their IT needs purchase. This analysis is also equipped with prospect of IT growth in Indonesia and also industry competition environment. From this analysis, it is then known that IT needs are still dominated by hardware products. However, market perception is slowly changing and IT priority is shifted into software and IT service. Therefore, these two segments should be given more attention by IT companies in order to capture revenue opportunities. On the other side, competition becomes tighter, marked by the entrances of several new market players, big and small. IT products tends to be treated as homogenous which causes market to be more price sensitive and IT companies have to sacrifice their gross profit by lowering their price. In order to survive, IT companies must differentiate itself by providing variative product mix as well as giving good quality service so that customer will see them as "preferred supplier". These were what PT. Metrodata Electronics, Tbk has tried to accomplish by its marketing strategies. In-depth analysis on company's financial performance shows a satisfying result. On one side revenues recorded by company keeps increasing from year to year with a very rapid growth in 2007. However, company's ability to gain net profit is still weak which is shown by a lower net profit margin compared to previous years. Morever, company's liquidity is also worsening. Operational activities outflow is bigger than its inflow. On the other side, company's strategy to use more of debts in its capital structures requires a sufficient cash flow to fulfill its short-term and long-term liability. If we compared company's fmancial performance with similar companies, only on activity ratio does company perform relatively better in generating sales revenue by utilizing its working capital and fixed assets. On the other hand, company's poor liquidity, high risk, and lower return rate (ROA, ROTC and ROE) will drive investors away because they consider the investment is less attractive than similar companies. Based on growth analysis, Common-size statement analysis and financial ratio analysis, a projection of company's cash flow using Free Cash Flow to the Firm (FCFF) can be made. By assuming several variables, the calculation of company's stock value results in Rp. 359,61 per stock or in the position of undervalue compared to its market price, Rp. 184 per stock at the end of December 2007. The same results are received from calculation of stock value using Price-Earnings Ratio (PER) method and Price-to-Book Value Ratio (PBV). According to PER method, value of stock should be Rp. 378,80 where as based on PBV method, the value is Rp. 352,36. Although these three methods came to the same conclusion, the calculation result of each method differs quite sgnificanfly to one another. This may be caused by the fact that only a few IT companies in Indonesia have already issued stocks at the public stock exchange and only a small number of them have the same characteristics with PT. Metrodata Electronics which influences calculation of relative valuation method. In addition, IT companies' profits tend to be volatile from year to year, but this tendency is not reflected by market stock value. Therefore, it can be conluded that investors look more on IT companies' future potentials and past performance which is shown by retained earnings. There are various actions can be perfortned by IT companies, or in this case PT. Metrodata Electronics, Thk to increase its stock value. Company should strengthen its market position by improving cooperation with customers in order to receive bigger future revenue opportunities, continuously differentiate itself from its competitors by providing more variative products to capture more of customer needs and improve customer service quality. Moreover, due to the importance of employees as company's asset, company should always"

"Kontribusi TIK pada sistem produksi secara keseluruhan dalam ekonomi dianggapsebagai salah satu faktor pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional.Tujuan penelititan ini adalah menyelidiki kontribusi sektor TIK terhadap perekonomianIndonesia melalui peran sektor TIK dalam mendorong pertumbuhan sektor lain dengananalisis keterkaitan, analisis nilai pengganda dan analisis matriks kausatif. Lebih lanjut,penelitian ini menyelidiki sumber pertumbuhan sektor TIK dengan mendekomposisisumber perubahan outputnya. Secara khusus, pendekatan input-output diadopsi untukmenggambarkan aktivitas produksi dan difusi sektor TIK pada perekonomian Indonesiaperiode 2000-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain memiliki penggandaoutput yang besar, sektor Manufaktur TIK juga mendorong ekspor. Hasil dekomposisidiketahui bahwa pengaruh koefisien teknologi sebelumnya memberikan kontribusi yangcukup signifikan terhadap output sektor TIK. Namun, nilai-nilai tersebut telah berkurangdalam beberapa periode terakhir sehingga peran sektor TIK Indonesia sebagai sektor GPTmenjadi kurang optimal

---

The contribution of ICTs to the overall production system in the economy is considered

as one of the factors for growth and development of the national economy. The purpose

of this research is to investigate the contribution of the ICT sector to the Indonesian

economy through the role of the ICT sector in encouraging the growth of other sectors

with linkage analysis, multiplier analysis and causative matrix analysis. Furthermore, this

study investigates the sources of growth in the ICT sector by decomposing the sources of

change in its output. In particular, the input-output approach is adopted to describe the

production activities and diffusion of the ICT sector in the Indonesian economy for the

period 2000-2014. The results show that apart from having large output multipliers, the

ICT Manufacturing sector also encourages exports. The results of the decomposition

show that the influence of the previous technology coefficient has a significant

contribution to the output of the ICT sector. However, these values have diminished in

recent periods so that the role of the Indonesian ICT sector as a GPT sector has become

less than optimal."

"Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT sebagai lembaga litbangyasa mempunyai lima fungsi yaitu: intermediasi, technology clearing house, pengkajian teknologi, audit teknologi dan solusi teknologi. Dalam menjalankan perannya tersebut BPPT mempunyai berbagai program yang dikelola melalui kerangka kerja kerekayasaan. Suatu program litbangyasa harus dikelola dengan baik agar sasaran yang dicapai terus berkembang sehingga dapat meningkatkan tingkat technology readiness level yang lebih baik. Akan tetapi pada kenyataannya hasil litbangyasa tidak terkelola dengan baik. Sehingga hal tersebut dapat menghambat proses inovasi karena dapat memicu reinventing the wheel. sehingga sasaran program tidak tercapai sesuai dengan road map. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun arsitektur SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan PTIPK dalam mengelola kegiatan litbangyasa. Dengan pendekatan strategi Business Process Reengineering BPR diharapkan sistem informasi tidak hanya mempermudah organisasi dalam pengelolaan kegiatan tapi juga dapat meningkatkan fungsi bisnis menjadi lebih efisien dalam menjalankan visi dan misinya. Proses BPR dilakukan dengan merujuk pada praktik terbaik dan memperhatikan kesesuaian dengan aturan internal yaitu sistem tata kerja kerekayasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan arsitektur yang sesuai kebutuhan proses litbangyasa dapat dilakukan desain ulang proses bisnis dengan strategi e-business.

---

The Agency for Assessment and Application of Technology as an R D institution has five functions intermediation, technology clearing house, technology review, technology audit and technology solution. In carrying out its role, BPPT has various programs managed through the engineering framework. An R D program should be well managed so that the goals achieved and grow to improve the technology readiness level better. But in reality the R D programs are not well managed. So it can hinder the innovation process because it can trigger reinventing the wheel. so that the goals are not achieved in accordance with the road map.

This study aims to develop the architecture of IS IT in accordance with the needs of BPPT to manage R D activities. With the Business Process Reengineering BPR strategy approach, information system is expected not only to facilitate the organization to manage the activities but also to improve the business function to be more efficient in carrying out its vision and mission. The BPR process is done by referring to best practices and paying attention to conformity with the internal rules of the engineering framework. This research concludes that to get the appropriate architecture needsof R D process can be done by business process re design with e business strategy."

"Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis revitalisasi pola pengasuhan taruna akademi kepolisian berbasis teknologi informasi pada lembaga pendidikan dan pelatihan Polri. Upaya pola pengasuhan taruna akademi kepolisian berbasis teknologi informasi menjadi penting dilakukan, mengingat berbagai tantangan global yang mengharuskan para siswa akpol adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil Penulisan ini menjelaskan bahwa pertama, kondisi faktual pengasuhan taruna Akpol sebelum tahun 2022, pola pengasuhan belum berjalan secara maksimal karena berbagai faktor, diantaranya kurangnya jumlah pengasuh, adanya pengasuh yang kurang kompeten, pengasuh belum seluruhnya mendapatkan pelatihan dasar, masih adanya tradisi kekerasan serta pola hidup hedonism para Taruna Akademi Kepolisian dan tidak adanya pedoman pola pengasuhan yang dimiliki oleh para pengasuh dalam melaksanakan pengasuhan kepada para Taruna Akpol. Kedua, Revitalisasi Pola Pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian Berbasis Teknologi Informasi dilakukan melalui berbagai tahapan. Pada revitalisasi proses pengajaran menggunakan platform aplikasi antara lain; email, e-calender, Drive, e-Classroom, Docs, SIA (sistem informasi akademik), Taruna Care, E-Learning, dan Blog Mahasiswa. Kemudian revitalisasi proses pelatihan salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh jarak tempuh lari taruna Akpol. Revitalisasi proses pengasuhan dilakukan dengan aplikasi zoom meeting, seperti diskusi penugasan, konsultasi daring taruna dengan pengasuh, dan adanya ruang pusat pengawasan melalui CCTV disetiap area di sekitar Akademi Kepolisian guna menghindari terjadinya tindakan pelanggaran. Para Pengasuh juga selalu memonitor kegiatan Taruna pada saat pesiar/cuti melalui Whatsapp Group dan pengecekan melalui Video Call. Dari penjelasan tersebut, upaya revitalisasi dilakukan didasarkan juga pada kemampuan pengasuh untuk memanfaatkan teknologi informasi.

---

This research aims to analyze the revitalization of information technology-based parenting patterns for police academy cadets at National Police education and training institutions. Efforts to provide information technology-based parenting patterns for police academy cadets are important, considering the various global challenges that require police academy students to be adaptive to developments in information technology. This research uses a qualitative method with a case study approach. The results of this research explain that first, the factual condition of caring for Police Academy cadets before 2022, the pattern of care has not been running optimally due to various factors, including the lack of caregivers, the presence of caregivers who are less competent, caregivers have not all received basic training, there is still a tradition of violence and the hedonistic lifestyle of Academy Cadets. The police and the absence of guidance on parenting patterns that caregivers have in carrying out care for Police Academy Cadets. Second, the revitalization of information technology-based parenting patterns for police academy cadets is carried out through various stages. In revitalizing the teaching process using application platforms, including; email, e-calendar, Drive, e- Classroom, Docs, SIA (academic information system), Taruna Care, E-Learning, and Student Blog. Then revitalize the training process, one of the applications used to measure how far the Police Academy cadets have run. The revitalization of the care process is carried out using the zoom meeting application, such as assignment discussions, online consultations between cadets and their caretakers, and the existence of central monitoring rooms via CCTV in every area around the Police Academy to avoid violations. The Caretakers also always monitor Cadet activities while on vacation/leave via Whatsapp Group and checking via Video Call. From this explanation, revitalization efforts are also based on the ability of caregivers to utilize information technology."

"Reformasi birokrasi pemerintah merupakan suatu hal yang pokok dan penting dalam mendorong perubahan pada tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi memerlukan teknologi informasi yang adaptif yang dapat menyesuaikan dengan perubahan kedepan. Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah sebagai lembaga di bidang teknologi informasi mempunyai peran penting dalam mendukung reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Teknologi informasi dan komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan digitaliasasi tata kelola pemerintahan yang merupakan sasaran strategis Diskominfo untuk mendukung reformasi birokrasi pemerintahan.

Karya akhir ini merancang infrastruktur teknologi informasi untuk layanan TI yang mendukung tata kelola pemerintahan di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metodologi Architecture Development Method (ADM) dari The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa TOGAF dapat membuat sebuah usulan arsitektur teknologi informasi yang sesuai dengan proses bisnis Diskominfo dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintahan

---

Government bureaucratic reform is a fundamental and important for driving changes in governance. Bureaucratic reform requires adaptive information technology that can adapt to future changes. Communication and Information Aggency of Central Java Province as an institution in information technology sector has an important role in supporting bureaucratic reform in the Central Java Province Government. Good information and communication technology can help to create governance digitalization which is a strategic goal of the Information and Communication Agency to support government bureaucratic reform.

This final project designs information technology infrastructure for IT services that supports governance in Central Java Province. This study uses the Architecture Development Method (ADM) methodology from The Open Group Architecture Framework (TOGAF). In this study the results show that TOGAF can make a proposal of information technology architecture in accordance with the Diskominfo business process in reforming the government bureaucracy.

 

"

"Studi ini menganalisis pengaruh dari korupsi dan utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi di 43 negara berkembang demokratis pada periode 2002- 2021. Estimasi Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG- ARDL) digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kointegrasi, yaitu hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel, serta dinamika penyesuaian jangka pendek setiap variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka panjang korupsi berdampak merugikan pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka pendeknya berdampak meningkatkan, 'sesaat'. Sebaliknya, utang publik berpengaruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, sehingga utang publik menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang penting bagi pembangunan negara-negara berkembang – yang seringkali mengalami defisit anggaran. Analisis kami juga membandingkan dampak korupsi maupun utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengelompokkan negara dengan frekuensi tahun pemilu yang tinggi dan rendah. Menunjukkan hasil, bahwa pada kelompok 18 negara dengan frekuensi tahun pemilu yang tinggi, dampak korupsi lebih merugikan dibandingkan pada kelompok 25 negara dengan frekuensi tahun pemilu rendah. Sedangkan dampak utang publik pada dua kelompok negara tidak dapat dibandingkan karena hasil yang tidak signifikan pada sub-sampel 18 negara

---

This study analyzes the influence of corruption and public debt on economic growth in 43 democratic developing countries in the period 2002-2021. Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG-ARDL) estimates are used in this research to look at cointegration, namely the long-term equilibrium relationship between variables, as well as the dynamics of adjustments in the short term for each variable. The results show that in the long term corruption has a detrimental impact on economic growth, but in the short term it has a 'momentary' growth impact. On the other hand, public debt has the effect of increasing economic growth in the long term, so public debt becomes an important alternative financing instrument for the development of developing countries - which often experience budget deficits. Our analysis also compares the impact of corruption and public debt on economic growth based on groupings of countries with high and low frequency of election years. The results show that in the group of 18 countries with a high frequency of election years, the impact of corruption is worse than in the group of 25 countries with a low frequency of election years. Meanwhile, the impact of public debt on the two groups of countries cannot be compared because the results are not significant in the sub-sample of 18 countries."

"Ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan ekonomi yang mendukung ketahanan nasional. Ketidakmampuan untuk mencapai ketahanan pangan disebut sebagai kerawanan pangan. Angka Rawan Pangan (ARP) tertinggi berada pada kawasan Maluku Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kerawanan pangan rumah tangga berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Food Insecurity Experience Scale (FIES) di kawasan Maluku Papua, menganalisis model risiko atas kerawanan pangan rumah tangga tersebut, dan menyusun strategi pengendalian risiko atas kerawanan pangan rumah tangga tersebut. Data yang digunakan merupakan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018 yang diselenggarakan oleh BPS. Tingkat kerawanan rumah tangga di kawasan Maluku Papua menurut AKG pada kategori sangat rawan pangan sebesar 26,2 persen dan pada kategori rawan pangan sebesar 28,2 persen, sedangkan menurut FIES pada kategori rawan pangan berat sebesar 2,1 persen dan pada kategori rawan pangan sedang sebesar 10,7 persen. Risiko kerawanan rumah tangga berdasarkan AKG secara signifikan meningkat pada usia KRT yang lebih muda, jenis kelamin KRT laki-laki, jenis pekerjaan KRT pada selain sektor formal, KRT berstatus tidak bekerja, pendidikan KRT yang lebih rendah, tingkat pengeluaran rumah tangga yang lebih rendah, jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak, rumah tangga yang tidak memperoleh bantuan pangan, rumah tangga miskin, tinggal pada daerah perkotaan, dan tinggal pada daerah rawan pangan. Risiko kerawanan rumah tangga berdasarkan FIES di kawasan Maluku Papua secara signifikan meningkat pada usia KRT yang lebih muda, jenis kelamin KRT perempuan, jenis pekerjaan KRT pada selain sektor formal, KRT tidak bekerja, pendidikan KRT yang lebih rendah, tingkat pengeluaran rumah tangga yang lebih tinggi, rumah tangga yang memperoleh bantuan pangan, tinggal di daerah perkotaan, dan tinggal pada daerah rawan pangan. Upaya pengendalian risiko kerawanan pangan rumah tangga di kawasan Maluku Papua dapat dioptimalkan dengan pemberdayaan rumah tangga.

---

Food security is a part of economic security which supports national security. Food security is the inability to achieve food security. The food insecurity rate in Maluku and Papua is the highest. The purposes of this study are to measure the level of household food insecurity based on Recommended Daily Allowance (RDA) and Food Insecurity Experience Scale (FIES) in Maluku and Papua, analyze the risk model of household food insecurity, and also develop a strategy for controlling risk of household food insecurity. This study uses Sosio-Economic National Survey (Susenas) Data by Statistics Indonesia on March 2018. According to RDA, the level of household most food insecurity is 26.2 percent and the level of household food insecurity is 28.2 percent. According to FIES, the level of household severe food insecurity is 2.1 percent and the level of household moderate food insecurity is 10.7 percent. The risk of household food insecurity based on RDA in Maluku and Papua significantly increases among the younger household head, male household head, household head who is not working in the formal sector, unemployment household head, lower level of household expenditure, bigger household size, household that do not receive food assistance, poor household, live in urban area, and live in food insecure areas. The risk of household food insecurity based on FIES in Maluku and Papua significantly increases among the younger household head, male household head, household head who is not working in the formal sector, unemployment household head, lower level of household expenditure, bigger household size, household that do not receive food assistance, poor household, live in urban area, and live in food insecure areas. The efforts to control the risk of household food insecurity in Maluku Papua can be optimized by household empowerment."

"Peningkatan pengguna internet di Indonesia yang sangat signifikan menuntut peran aktif pemerintah untuk terus mencukupi kebutuhan koneksi internet dan pembangunan infrastruktur TI. Adanya pandemik Covid 19 memberikan tantangan terhadap birokrasi dalam pelayanan publik pemerintahan. Upaya transformasi digital dimanfaatkan untuk meningkatkan proses layanan pemerintahan dengan membuat layanan digital yang baru. Menkominfo menyatakan bawah pemerintah memiliki aplikasi pelayanan sekitar 24.400 aplikasi, sehingga diperlukan integrasi antar substansi pemerintah untuk meningkatkan data informasi sistem. Dengan kondisi tersebut pemerintah perlu meningkatkan tata kelola TI pelayanan publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Korlantas Polri merupakan satuan kerja Polri yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas terutama dalam pengelolaan data kendaraan nasional yang disebut dengan sistem ERI. Sistem ERI telah terintegrasi dengan berbagai sistem internal dan eksternal Korlantas. Selain itu, adanya database data kendaraan yang dikelola oleh BAPENDA yang mengakibatkan duplikasi data kendaraan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui berapa tingkat kematangan tata kelola TI sistem ERI sehingga data kendaraan Korlantas memiliki kualitas data yang baik dan valid sesuai standar. Penelitian ini menggunakan pendekatan SPBE dengan pemanfaatan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penilaian dokumen terhadap pemangku kepentingan sistem ERI. Pertanyaan wawancara mengacu pada indikator - indikator SPBE yang berjumlah 47 indikator dan dilakukan perhitungan nilai indeks SPBE. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh nilai indeks SPBE sebesar 1,48 dengan predikat kurang. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dengan pemangku kepentingan sistem ERI bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi saat ini dan rekomendasi yang akan diberikan. Berdasarkan hasil tersebut, perlunya penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan sistem ERI, perencanaan inovasi bisnis dan manajemen risiko yang lengkap, peningkatan kemampuan personel dalam pemahaman implementasi SPBE serta melibatkan satuan kerja TIK untuk mendukung dalam perencanaan, uji fungsi dan evaluasi sistem

---

The significant increase in internet users in Indonesia demands an active role from the government to continuously meet the needs of internet connectivity and IT infrastructure development. The Covid-19 pandemic has posed challenges to the bureaucracy in public governance. Digital transformation efforts are utilized to enhance government service processes by creating new digital services. The Ministry of Communication and Information Technology (Menkominfo) stated that the government has around 24,400 service applications, necessitating integration among government entities to improve data and information systems. Given this situation, the government needs to enhance the governance of public service IT to optimize services to the public. Korlantas Polri is a unit of the Indonesian National Police responsible for traffic management, particularly in the management of the national vehicle data known as the ERI system. The ERI system has been integrated with various internal and external Korlantas systems. Additionally, there is a vehicle database managed by BAPENDA, which leads to data duplication. Therefore, the aim of this research is to determine the maturity level of the IT governance of the ERI system to ensure that Korlantas vehicle data has good quality and is validated according to standards. This research adopts the SPBE approach utilizing qualitative methods. Data collection is conducted through interviews and document assessments with stakeholders of the ERI system. Interview questions refer to the 47 indicators of the SPBE and the calculation of the SPBE index value is performed. Based on the data collected, the SPBE index value obtained is 1.48, indicating a "poor" rating. These results have been confirmed and validated by ERI system stakeholders, indicating that the data obtained aligns with the current conditions and recommendations that will be provided. Based on these findings, it is necessary to establish policies and regulations for managing the ERI system, comprehensive business innovation and risk management planning, personnel capacity enhancement in understanding SPBE implementation, and involvement of the IT unit to support planning, functional testing, and evaluation of the ERI system"

"Perkembangan teknologi informasi yang sangat massif telah membawa perubahan sosial dalam bentuk komunikasi antar individu maupun kelompok manusia melalui penggunaan media sosial. Perubahan tersebut telah menciptakan cara atau metode baru untuk memudahkan pengguna agar dapat menerima pesan dari pengirim. Istilah buzzer pada awalnya tercipta untuk membantu melakukan pemasaran suatu barang, produk, atau jasa. Namun dalam perkembangannya, buzzer telah menjadi sebuah fenomena yang dijadikan sebagai alat politik untuk melakukan manipulasi publik melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan strategi buzzer politik dalam operasi media sosial serta potensi ancaman yang ditimbulkan. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemahaman keberadaan dan aktivitas buzzer politik terhadap stabilitas politk dan keamanan nasional.Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan informan, serta melakukan analisis framing dan propaganda terhadap konten-konten yang disebarkan oleh buzzer politik. Berdasarkan penelitian ini telah teridentifikasi pola, strategi, dan metode buzzer politik untuk menarik perhatian khalayak dengan menggunakan metode propaganda yang berpotensi menganggu stabilitas politik dan keamanan nasional

---

The development of information technology that is very massive has brought social changes in the form of communication between individuals and groups of people through the use of social media. The changes have created new ways or methods to make it easier for users to receive messages from senders. The term buzzer was originally coined to help do marketing of a good, product, or service. But in its development, the buzzer has become a phenomenon that has been used as a political tool to carry out public manipulation through social media. This study aims to analyze patterns and strategies of political buzzers in social media operations as well as the potential threats posed. Then, this research is expected to provide an overview of the understanding of the existence and activity of political buzzers towards political stability and national security.

This research was conducted using qualitative methods through literature studies, in-depth interviews with informants, as well as conducting framing and propaganda analysis of content spread by political buzzers. Based on this research, patterns, strategies, and methods of political buzzers have been identified to attract the attention of the public by using propaganda methods that have the potential to disrupt political stability and national security."

"Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan baik pada internal Kementerian Dalam Negeri maupun pada Pemerintah Daerah. Selama 5 tahun terakhir, jumlah temuan kerugian negara dari pemeriksa eksternal tidak menurun secara konsisten, indeks reformasi birokrasi tidak tercapai, hasil survey dari lembaga eksternal menunjukkan nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Dalam Negeri rendah, serta masih ditemukan permasalahan hukum atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal maka dibutuhkan strategi yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah: Bagaimana strategi peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui analisis faktor internal dan eksternal organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, dan menggunakan konsep SWOT untuk mendapatkan skor IFAS dan EFAS serta AHP untuk menentukan prioritas strategi yang dihasilkan dari SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa aktor yang paling realistis dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah APIP, dan yang harus diprioritaskan adalah agar APIP yang telah memiliki sertifikasi pengawasan menguasai perkembangan tekhnologi informasi dengan memanfaatkan dukungan dan kerjasama dari lembaga dan sistem dari Kementerian/Lembaga lain.

---

The Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs plays an important role in both internal Ministry of Home Affairs oversight and local government oversight. APIP's role as an assurance and consulting partner is in high demand among stakeholders, as there are no findings of state losses from external examiners, the Bureaucratic Reform index is achieved, the public satisfaction index for the performance of the Ministry of Home Affairs rises, and no legal problems are discovered in the implementation of local government. The high stakeholder demand for improved internal supervisor performance necessitates the implementation of the appropriate strategy. Thus, the research question can be formulated as follows: How is the strategy for improving the performance of the Inspectorate General of the Ministry of Internal Affairs through an analysis of internal and external organizational factors? This study employs a post-positivism approach, utilizing the concept of SWOT to obtain IFAS, EFAS, and AHP scores in order to determine the priorities of strategies resulting from SWOT. The analysis results show that APIP is the most realistic actor in improving the performance of the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs, and what must be prioritized is that APIP that has been certified for supervision masters the development of information technology by leveraging support and cooperation from institutions and systems from other Ministries/Institutions."