Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengarusutamaan gender adalah sebuah strategi yang telah disahkan secara internasional guna mencapai kesetaraan gender yang bertujuan untuk membawa perubahan yang fundamental pada budaya organisasi dengan cara menanamkan praktek-praktek dan norma-norma kepekaan gender dalam tatanan kebijakan publik. Secara resmi Indonesia telah mengesahkan pendekatan pengarusutamaan gender pada tahun 2000, dengan dikeluarkannya lnstruksi Presiden no 9/2000. Inpres tersebut mengharuskan semua tingkat pemerintahan untuk mengarusutamakan isu gender ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat. Namun demikian, perwujudan suatu kebijakan formal ke dalam tindakan nyata sering kali bukan merupakan proses yang langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak yang diterima oleh pelaku, baik individual maiwun institusional, dalam pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender di Indonesia, dan sampai pada tingkat apa upaya-upaya tersebut di atas telah mendorong terjadinya pergeseran yang berkelanjutan pada budaya dan kapasitas organisasi menuju ke pembentukan kerangka kerja yang lebih responsif terhadap isu gender. Penelitian ini menggunakan dua alur teori politik untuk mendukung analisisnya. Yang pertama adalah teori kebijakan public, khususnya studi mengenai penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Wiemar dan Vining, yang digunakan untuk meneliti kontribusi yang diberikan oleh berbagai pihak dalam suatu rangkaian kebijakan. Yang kedua adalah, studi yang menggunakan teori feminis mengenai pengarusutamaan gender, termasuk penelitian Squires, Daly dan Walby, guna memberikan pertimbangan apakah aplikasi praktis dari upaya pengarusutamaan gender di Indonesia dapat mencerminkan tujuan-tujuan teoritisnya. Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk mengunpulkan data, yang kemudian diperiksa dengan menggunakan analisa deskriptif. Data dikumpulkan dari dokumen administratif maupun kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang menjadi target dan juga berasal dari serangkaian wawancara mendalam dengan perwakilan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan lima Departemen lain yang memiliki program-program pengarusutamaan gender. Secara umum, birokrasi di Indonesia masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya partriakal yang memberikan prioritas utama kepada laki-laki daripada perempuan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pelaku individual, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, adalah pihak-pihak utama yang memiliki peranan penting dalam mendorong pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender dan memerangi budaya patriarkal tersebut di atas. Ketergantungan kepada individu dan bukan kepada mekanisme lembaga ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa lembaga pemerintah yang relevan dalam hal ini tidak memiliki cukup kekuasaan, kepemimpinan dan kapasitas teknis untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Dengan demikian lembaga-lembaga pemerintah ini sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh individu utama dalam menggerakkan program-program pengarusutamaan gender di masing-masing departemen. Namun demikian, jika prakarsa dari individu-individu tersebut tidak diwujudkan dalam pengetahuan dan praktek lembaga, maka program-program yang dibuat tidak akan berkelanjutan karena tidak ada pengembangan kapasitas Iembaga secara substansial. Hasil penelitian juga menegaskan posisi Daly yang menyatakan bahwa ada disparitas pada pelaksanaan praktek pengarusutamaan gender dengan tujuan teoritis dan tujuannya, khususnya dalam hal janji akan adanya perubahan struktural. Hal ini bisa disebabkan oleh tiga alasan utama. Yang pertama adalah tanggungjawab upaya pengarusutamaan gender di Indonesia biasanya 'berada di tangan"divisi perempuan' yang telah ada, yang dengan demikian dapat berarti bahwa mereka masih tetap terpinggirkan posisinya di dalam Departemen itu sendiri. Isu gender belum menjadi isu yang lintas sektoral. Yang kedua, dengan mengadopsi model penerapan birokrasi yang maju, upaya pengarusutamaan gender cenderung untuk dimasukkan ke dalam budaya administratif yang telah ada, yang berarti bahwa isu gender belum terintegrasi ke dalam kebijakan utama. Isu gender hanya ditambahkan sebagai permasalahan tambahan. Dan akahirnya, penelitian ini menemukan bahwa ada kecenderungan untuk memisahkan upaya pengarusutamaan gender dari wacana gender dan kesetaraan, yang dengan demikian hal tersebut akan menjauhkPengarusutamaan gender adalah sebuah strategi yang telah disahkan secara internasional guna mencapai kesetaraan gender yang bertujuan untuk membawa perubahan yang fundamental pada budaya organisasi dengan cara menanamkan praktek-praktek dan norma-norma kepekaan gender dalam tatanan kebijakan publik. Secara resmi Indonesia telah mengesahkan pendekatan pengarusutamaan gender pada tahun 2000, dengan dikeluarkannya lnstruksi Presiden no 9/2000. Inpres tersebut mengharuskan semua tingkat pemerintahan untuk mengarusutamakan isu gender ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat. Namun demikian, perwujudan suatu kebijakan formal ke dalam tindakan nyata sering kali bukan merupakan proses yang langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak yang diterima oleh pelaku, baik individual maiwun institusional, dalam pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender di Indonesia, dan sampai pada tingkat apa upaya-upaya tersebut di atas telah mendorong terjadinya pergeseran yang berkelanjutan pada budaya dan kapasitas organisasi menuju ke pembentukan kerangka kerja yang lebih responsif terhadap isu gender. Penelitian ini menggunakan dua alur teori politik untuk mendukung analisisnya. Yang pertama adalah teori kebijakan public, khususnya studi mengenai penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Wiemar dan Vining, yang digunakan untuk meneliti kontribusi yang diberikan oleh berbagai pihak dalam suatu rangkaian kebijakan. Yang kedua adalah, studi yang menggunakan teori feminis mengenai pengarusutamaan gender, termasuk penelitian Squires, Daly dan Walby, guna memberikan pertimbangan apakah aplikasi praktis dari upaya pengarusutamaan gender di Indonesia dapat mencerminkan tujuan-tujuan teoritisnya. Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk mengunpulkan data, yang kemudian diperiksa dengan menggunakan analisa deskriptif. Data dikumpulkan dari dokumen administratif maupun kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang menjadi target dan juga berasal dari serangkaian wawancara mendalam dengan perwakilan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan lima Departemen lain yang memiliki program-program pengarusutamaan gender. Secara umum, birokrasi di Indonesia masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya partriakal yang memberikan prioritas utama kepada laki-laki daripada perempuan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pelaku individual, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, adalah pihak-pihak utama yang memiliki peranan penting dalam mendorong pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender dan memerangi budaya patriarkal tersebut di atas. Ketergantungan kepada individu dan bukan kepada mekanisme lembaga ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa lembaga pemerintah yang relevan dalam hal ini tidak memiliki cukup kekuasaan, kepemimpinan dan kapasitas teknis untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Dengan demikian lembaga-lembaga pemerintah ini sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh individu utama dalam menggerakkan program-program pengarusutamaan gender di masing-masing departemen. Namun demikian, jika prakarsa dari individu-individu tersebut tidak diwujudkan dalam pengetahuan dan praktek lembaga, maka program-program yang dibuat tidak akan berkelanjutan karena tidak ada pengembangan kapasitas Iembaga secara substansial. Hasil penelitian juga menegaskan posisi Daly yang menyatakan bahwa ada disparitas pada pelaksanaan praktek pengarusutamaan gender dengan tujuan teoritis dan tujuannya, khususnya dalam hal janji akan adanya perubahan struktural. Hal ini bisa disebabkan oleh tiga alasan utama. Yang pertama adalah tanggungjawab upaya pengarusutamaan gender di Indonesia biasanya 'berada di tangan"divisi perempuan' yang telah ada, yang dengan demikian dapat berarti bahwa mereka masih tetap terpinggirkan posisinya di dalam Departemen itu sendiri. Isu gender belum menjadi isu yang lintas sektoral. Yang kedua, dengan mengadopsi model penerapan birokrasi yang maju, upaya pengarusutamaan gender cenderung untuk dimasukkan ke dalam budaya administratif yang telah ada, yang berarti bahwa isu gender belum terintegrasi ke dalam kebijakan utama. Isu gender hanya ditambahkan sebagai permasalahan tambahan. Dan akahirnya, penelitian ini menemukan bahwa ada kecenderungan untuk memisahkan upaya pengarusutamaan gender dari wacana gender dan kesetaraan, yang dengan demikian hal tersebut akan menjauhkan upaya pengarusutamaan gender dari ketidaksetaraan gender yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Di dalam sistem birokrasi lndonesia, ada sistem kontradiksi gender yang terjadi. Biasanya para staff, baik laki-laki maupun perempuan, menyatakan bahwa lembaga cukup terbuka untuk inisiatif-inisiatif kebijakan yang responsif terhadap isu gender, namun pada saat yang sama para staff ini menolak bahwa telah terjadi ketidaksetaraan gender atau bahwa mereka memerlukan tindakan khusus untuk memperbaiki ketidaksetaraan ini. Pernyataan para staff ini mengingkari tujuan utama dari upaya pengarusutamaan gender guna mencapai perubahan kelembagaan yang fundamental.an upaya pengarusutamaan gender dari ketidaksetaraan gender yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Di dalam sistem birokrasi lndonesia, ada sistem kontradiksi gender yang terjadi. Biasanya para staff, baik laki-laki maupun perempuan, menyatakan bahwa lembaga cukup terbuka untuk inisiatif-inisiatif kebijakan yang responsif terhadap isu gender, namun pada saat yang sama para staff ini menolak bahwa telah terjadi ketidaksetaraan gender atau bahwa mereka memerlukan tindakan khusus untuk memperbaiki ketidaksetaraan ini. Pernyataan para staff ini mengingkari tujuan utama dari upaya pengarusutamaan gender guna mencapai perubahan kelembagaan yang fundamental."

"Pembangunan adalah sarana meningkatkan kualitas hidup laki-laki maupun perempuan. Pendekatan pembangunan yang belum secara khusus mempertimbangkan manfaat adil bagi laki-laki dan perempuan, berkontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan gender, seperti ditunjukkan oleh Indeks (Index/GD). Pembangunan Gender (Gender related Development) dari usia harapan hidup, pendidikan, akses terhadap bagian dari penghasilan yang diperoleh; dan Indeks Pemberdayaan (Measure/GEM), yang dilihat Gender (Gender Empowermen) dari partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, akses atas kesempatan profesional, dan keberdayaan di posisi memprihatinkan. Dalam laporan yang dilansir 18 Desember 2008, United Na- tions Development Programme/UNDP menunjukkan bahwa Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia adalah 0,726, yaitu urutan ke-109 dari 179. Gender dalam ketidaksetaraan yang lebih memprihatinkan, pencapaian HDI atau GDI bernilai 0,719, di mana sama dengan terdapat 99 persen dari HDI. Dari 157 negara-negara, 84 negara dengan rasio lebih baik daripada Indonesia. Dalam hal GEM, dengan nilai 0.441, Indonesia berada di urutan 87 dari 108."

"Pengarusutamaan gender (PUG) saat ini telah menjadi konsep yang banyak diterapkan di berbagai sektor. Pentingnya kesetaraan gender bahkan sudah pada level kebijakan pemerintah dimana dengan dikeluarkannya Inpres no 9 tahun 2000, penerapan PUG menjadi keharusan, salah satunya di Departemen Hukum dan HAM. Sejak tahun 2002 telah diadakan serangkaian kegiatan sosialisasi program PUG ini di lingkungan Departemen Hukum dan HAM untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar gender kepada pegawai Departemen Hukum dan HAM. Tesis ini membahas mengenai efektifitas program sosialisasi PUG di lingkungan Departemen Hukum dan HAM, disamping itu juga berusaha untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas sosialisasi program PUG di lingkungan Departemen Hukum dan HAM.Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan lengkap mengenai objek penelitian dengan mengesampingkan generalisasi. Dalam melakukan pengambilan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi literatur/kepustakaan mengenai pelaksanaan sosialisasi program PUG di Departemen Hukum dan HAM dan literatur pendukung lainnya. Analisis terhadap data lapangan disajikan dalam bentuk analisis data wawancara dan observasi terhadap kegiatan sosialisasi serta peserta sosialisasi setelah mengikuti sosialisasi khsusunya mengenai isu gender.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi program PUG masih menemui berbagai hambatan. Meskipun dengan adanya sosialisasi telah mampu membangun pemahaman yang baik mengenai konsep dasar gender di kalangan peserta namun belum efektif dalam mengubah perilaku peserta dalam isu-isu gender. Menurut peneliti, hal ini disebabkan tidak adanya opinion leaders yang mampu menjadi pemimpin sekaligus suri tauladan yang baik dalam pelaksanaan konsep PUG di kehidupan sehari-hari. Saran yang diberikan oleh peneliti antara lain perlu adanya evaluasi menyeluruh atas kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, disamping itu perlu dikembangkannya forum informal agar muncul opinion leaders yang mumpuni.

---

Gender mainstreaming today is a very well known concept and has been adopted in many sector, including in public sedor. In Indonesia, the gender mainstreaming, since the Inpres no. 9 / 2000 being adopted in many govemmental organization, including the Department of Law and Human Rights. Therefore, since 2002, the Department planned and conduct some socialization program in order to giving some broader knowledge about basic gender concept to their administration. This graduate thesis discusses the effectiveness of the socialization of gender mainstreaming program in the Department of Law and Human Rights. The purpose of this research, is not only to know the effectiveness, but also to identify the fadors that affecting the effectiveness of the socialization.

In conduding research, the researcher applies gualitative approach with descriptive type of research. The method incorporated is case study, which is aimed at obtaining deeper and more complete picture of the object under research putting aside broader generalization. This research used field observation and in-depth inlerview as a data colledion techniques. Data analysis is performed through the field data and the concept of effective Information dissemination by Duggan and Banwell.

The result brings out some conclusions and insights about the program’s socialization process, which is still had problems occurred during the socialization. Although the socialization program took some success in giving a great understanding about the basic concept of gender, but it's still ineffective in terms of changing the gender behavior. According to the researcher 's, its because of the lack of opinion leaders among the employees. Opinion leaders whom can lead and give some great self-example about how the gender concept applied in the daily basis. The researcher's recommendation for the socialization program is try to evaluate the program in order to find gaps and the second recommendation is to create informal forum, so later, from the forum can emerge good opinion leaders about gender concept."

"Latar belakang penelitian ini adalah adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam bidang Kesehatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dikemas dalam Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK) berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK.00.SJ.SK.1.1712 tahun 2002 tentang Tim PUG-BK di Departemen Kesehatan. Untuk mengakselerasi pembangunan gender di Indonesia surat edaran ini diperkuat dengan diterbitkannya SK Menkes nomor 423/Menkes/SK/V/2008 tentang Pusat Pelatihan Gender Bidang Kesehatan (PPG- BK) di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Cilandak. Untuk itu PPG-BK perlu konsep dan perencanaan strategis untak melakukan pelayanan dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang responsif gender. Untuk dapat menyusun rencana strategik dilakukan penelitian operasional dengan analisa kualitatif. Informasi yang diperoleh pada penelitian ini berdasarkan analisis Iingkungan eksternal dan internal yang berkaitan dengan PPG-BK yang didapat dari pihak-pihak yang terkait dan berwenang melalui tehnik wawancara mendalam, kelompok diskusi terarah (FGD), dan telaahan dokumen. Penyusunan perencanaan strategis PPG-BK dilakuan dalam tiga tahap yaitu tahap 1 : Input Stage, tahap 2 : Marching Stage, dan tahap 3 : Decision Stage yang menghasilkan altematif-alternatif strategi yang bisa digunakan untuk pengembangan PPG-BK. Berdasarkan tiga tahap analisis tersebut, maka prioritas strategi yang tepat dan cocok untuk PPG-BK adalah strategi intensif dan strategi integratif dengan tiga strategi utamanya adalah mengembangkan kelembagaan PPG-BK dalam struktur Departemen Kesehatan, mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM PPG-BK dan mengembangkan jejaring kelembagaan PPG-BK pada tingkat nasional dan internasional. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya upaya-upaya untuk mewujudkan penguatan kelembagaan PPG-BK dalam struktur Departemen Kesehatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan gender yaitu penguatan kelembagaan PUG di berbagai bidang pembangunan termasuk sektor kesehatan.

---

The background of this research is the President Instruction No. 9 year 2000 about the gender mainstreaming in the national development. At the health sector, gender mainstreaming created by the gender mainstreaming based on Health Minister circular letter No. HK.00.SJ.SK.1.1712 year 2002 about Health Gender Mainstreaming Team at the Health Department.

For accelerating gender development in Indonesia this circular supported by decision letter of Health Minister no. 423/Menkes/SK/V/2008 about Gender Health Training Center at Cilandak Health Training Center. Therefore Gender Health Training Center need a concept and strategic planning for servicing in education and training that responsive gender.

In order to be able to arrange the strategic planning done operational research by qualitative analysis. The information gotten in this research based on the external and internal circle analysis related with Gender Health Training Center gotten from the related and competence parties by deeply interview technique, focus group discussion, and document research.

The arranging of strategic planning Gender Health Training Center done by three stages, 1st stage is input Stage, 2nd stage is Matching Stage, and 3rd stage is Decision Stage that produce altematives strategy can be used for developing Gender Health Training Center. Base on these three stages analysis, so that priority tix strategy for Gender Health Training Center are intensive strategy and integrative strategy with three main strategic are to develop PPG-BK into structure of Health Department organization, to develop the capacity and competency of man resource in PPG-BK, and to develop networking of PPG-BK in national and international circumstances.

The conclusion of this research is that PPG-BK needs effort to make this organitation as part of structure of Health Department organization related with the direction of gender national development."

"Legal empowerment for women in Indonesia"