Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis yang berjudul Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan PDI Perjuangan Tahun 1999 dan 2004 merupakan sebuah kajian ilmu politik berperspektif kualitatif yang mencoba mencari jawaban bagaimana perbandingan pola rekrutmen politik calon anggota legislatif perempun PDI Perjuangan pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 mengingat pasal 65 ayat 1, UU no. 12, tahun 2003 yang memuat aturan tentang kuota 30 % perempuan dalam pencalonan .anggota legislatif telah diberlakukan pada pemilu legislatif tahun 2004. Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan karena isu perempuan selalu menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, termasuk kuota 30 % ini. Oleh karena itu sangat menarik untuk meneliti dinamika masyarakat Indonesia sehubungan dengan adanya kebijakan kuota 30 % ini. Kedua, penelitian ini menjadi menarik .karena mencoba meneliti fenomena dan keputusan politik pada salati satu partai politik besar yang dipimpin perempuan. Pemahaman terhadap penelitian ini dilakukan dengan melihat bagaimana pola rekrutmen yang digunakan di PDI Perjuangan, apakah mereka menggunakan pola ascriptive ataukah achievement. Pola rekrutmen politik dapat berorientasi ascriptive atau achievement. Masing-masing orientasi ini secara teoritis dapat berdiri sendiri tetapi dalam praktek dapat ditemui interaksi yang rumit diantara keduanya. Orientasi rekrutmen ascriptive terjadi bila individu-individu dipilih untuk peranan-peranan khusus karena status sosial dan keturunan mereka (ascribed status). Sedangkan kriteria dalam menentukan individu untuk memegang jabatan/peranan tertentu yang memiliki keahlian dan kemampuan tertentu, adalah rekrutmen achievement. Selain itu, tesis ini juga akan mencoba memahami kendala dan hambatan perempuan menjadi calon anggota legislatif dengan keberadaan mereka sebagai perempuan. Oleh karena itu, tesis ini menggunakan konsep dan teori tentang partai politik yang dikemukakan oleh Carl J. Friedrich, Roger H. Soltau Roger H. Soltau, Sigmund Neuman, J. A Corry dan Henry J. Abraham untuk pemahaman awal PDI Perjuangan sebagai partai politik; teori rekrutmen politik Gabriel Almond; beberapa konsep tentang keterwakilan perempuan, gender dan politik kewarganegaraan. Namun teori utamanya adalah teori dari Anne Phillips, The Politics of Presence atau politik kehadiran. Melalui wawancara mendalam terhadap anggota legislatif terpilih pada tahun 1999 dan tahun 2004 serta dua orang pengurus PDI Perjuangan di tingkat pusat (DPP), tesis ini menemukan bahwa, pola ascriptive lebih sering digunakan di PDI Perjuangan baik ketika pada pemilu 1999 maupun pemilu 2004 dan dengan menggunakan pola tertutup. Jadi implikasi teori pola rekrutmen ascriptive dapat diterapkan di sini. Pola rekrutmen tersebut berdasarkan hubungan pertemanan, persaudaraan ataupun hubungan-hubungan emosional lain yang mengakibatkan juklak (petunjuk pelaksanaan) atau aturan-aturan tentang rekrutmen dalam partai menjadi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Temuan penting dalam tesis ini adalah kepemimpinan Megawati sebagai pemimpin partai berjenis kelamin perempuan ternyata memang mempengaruhi pola rekrutmen. Pada pemilu 1999, sebelum masalah kuota 30% mencuat, atas gagasan ketua umum Megawati, maka rekrutmen calon legislatif perempuan di PDI Perjuangan diupayakan mencapai 15%. Megawati juga berkomitmen untuk memberikan "jatah" kepengurusan partai PDI Perjuangan kepada perempuan. Dari temuan ini nampak implikasi teori politik kehadiran juga terlihat dari sikap Megawati yang menganggap penting kehadiran kelompok-kelompok yang termarginalisasi untuk dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, dalam hal ini adalah kelompok perempuan partai PDI Perjuangan. Meski demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik termasuk PDI Perjuangan belum sepenuhnya sensitif gender untuk mengedepankan kesetaraan perempuan dalam politik sehingga pola rekrutmen masih belum dilepaskan dari pola ascriptive. Perempuan yang kurang memiliki kedekatan emosional dengan pengambil kebijakan di dalam partai menjadi kesulitan untuk bersaing secara fair. Budaya patriarkhi yang masih mengakar kuat memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya.

---

This study, entitled "Patterns of Recruitment of Female Legislative Candidates for the Democratic Party of Struggle (PD1 Perjuangan)" is a qualitative study which compares the levels of recruitment of women in 1999 and 2004 general elections, given that in 2004 new legislation had been enacted encouraging party nominations included a 30% quota for the representation of women. This study is of interest as women's issues in Indonesia are always hotly contested within the community, including the introduction of the 30% quota. It is therefore of great interest to study the dynamics within Indonesian society regarding the community reaction to the new Iegislation. ln addition, the study is of value as it attempts to look at the political decisions of one of the largest political parties in Indonesia, which is led by a woman, Megawati Soekarno Putri, This study attempted to shed light on how PDI Perjuangan carried out the recruitment of women, using the dichotomy of ascriptive recruitment or recruitment based on achievement. A pattern of political recruitment can be either of an ascriptive or achievement based orientation. Theoretically, each orientation can stand alone, however in practice, they are entwined in a complex set of inter-relationships. Ascriptive recruitment occurs when individuals are chosen for a particular role, especially in the case of their social status or background (ascribed status). In comparison, when the criteria used to determine an individuals role is based on their abilities and expertise this is achievement orientated recruitment. 1n addition, this thesis will try to explore the obstacles and constraints faced by women who chose to become legislators. Therefore, this thesis uses concepts and theories of political parties put forward by Carl J. Friedrich, Roger H. Soltau Roger H. Soltau, Sigmund Neuman, J. A Corry and Henry J. Abraham in order to gain an understanding of PDI Perjuangan as a political party; the political recrutment theory of Gabriel J. Almond; and some concepts of women' representations, gender and politics of citizenship. The main theory is from Anne Phillips, The Politics of Presence."

"ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh kondisi masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pasca Reormasi 1998. PKB merupakan partai politik yang sudah tiga kali mengikuti Pemilu pasca reformasi. Partai ini didirikan oleh PBNU dan memiliki basis massa warga Nahdliyin yang dianggap masih memiliki perspektif patriarki dalam menempatkan perempuan dalam agenda politik. Akibatnya peran dan posisi perempuan masih kurang terwakili baik di struktur partai maupun dalam lembaga legislatif. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana PKB mengimplementasikan kebijakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan baik di struktur kepengurusan partai maupun pada Pemilu 2009 dan bagaimana pola rekrutmen caleg dilakukan serta peran elit PKB dalam menentukan nomor urut dan dapil bagi caleg.Penelitian ini menggunakan teori demokrasi Henry B. Mayo dan Iris Marion Young yang menitikberatkan pada keadilan, persamaan dan kesetaraan politik yang merupakan nilai-nilai demokrasi. Selain itu juga digunakan teori rekrutmen politik dan keterwakilan politik perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer berdasarkan wawancara dengan tujuh narasumber dan sekunder.Berdasarkan hasil penelitian diperlihatkan bahwa PKB megimplementasikan kebijakan afirmasi dalam dua hal: pertama, tindakan afirmasi pada Internal partai dimana PKB menempatkan lebih 38% perempuan dalam struktur kepengurusan partai (DPP PKB). Kedua,tindakan afirmasi pada Pemilu 2009. PKB telah memenuhi ketetuan UU Pemilu dengan megikutsertakan 33,7% perempuan dalam daftar caleg tetap (DCT) Pemilu 2009 dan menerapkan sistem semi zipper yang menempakan satu perempuan diatara tiga caleg. Dalam proses seleksi caleg pada Pemilu 2009 di PKB dlakukan oleh Tim Mantap, Lembaga Pemenangan Pemilu, Pengurus DPP PKB dan juga perwakilan dari PBNU. Pihak-pihak tersebut yang menyeleksi dan menentukan nomor urut bagi caleg. Akan tetapi, karena waktu yang tidak memungkinkan, PKB tidak mengadakan uji kompetensi/tes wawancara kepada caleg sehingga penilaian hanya didasarkan pada seleksi berkas, rekam jejak caleg, pengalaman organisasi caleg, dan rekomendasi dari PBNU serta pertimbangan/lobi-lobi politik.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa PKB telah melakukan demokratisasi interal di partai dengan menempatkan 38% perempuan dalam struktur partai dan juga mengikutsertakan perempuan sebanyak 33,7% dalam DCT Pemilu 2009 dan beberapa caleg perempuan potensial mendapat nomor urut kecil. Melalui penerapan kuota tersebut maka PKB telah berupaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan politik yang merupakan nilai-nilai demokrasi.

---

ABSTRACTThe Thesis is directed by the women under representation in parliament after political reform in 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) is one of the political party which has followed three times of the election after reform. This party was initiated by PBNU and has a lot of masses from Nahdliyyin societies, which they have a patriarchy perspective to place women in the political agenda. As the result from patriarchy perspective, position of women in politic still under representated in party structure and also in the parliament body. This research was also done to answer how PKB adopted affirmative action to increase women political representation in politic and how recruitment process of the candidate in 2009 election to be done. Beside that, in this research also want to know how the position of PKB‟s elites determining the consecutive number and electoral area.This research uses democracy theory by Henry B. Mayo and Iris Marion Young, especially the democratic value such as justice and political equality. Beside that, it uses political recruitment theory and women political representation. The method that is being used in this research is the qualitative method with a primary and secondary data usage and 7 respondent interview.As the result from the research showed that PKB has implementated affirmative action in 2 matters: first, affirmative action at the party internal, which PKB has accommodated 38% of women representation in party structure. Second, affirmative action at the 2009 election. PKB has accommodated 33,7% women representation in candidate list (DCT) at the 2009 election and implemented semi-zipper system, which placed one women among three candidates list. At the process of candidate selection in 2009 election was done by Tim Mantap, Lembaga Pemenangan Pemilu, members of DPP PKB and representation from PBNU. They select the candidate and give the consecutive number and electoral area. Because of the limited time, PKB didn‟t do interview for candidate, so scoring given from administrative verification, candidate‟s track records, organization experiences and recommendation from PBNU and also political lobbying.Implication of the theory showed that PKB has done the democratization in party internal with placed 38% women in party structure and accommodated 34% women in candidate list (DCT) at the 2009 election. And among the potencial women get beautifull number. With implemented quota system, PKB has tried to create justice and political equality which is the democratic values."

"Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan masih sangat rendah baik pada demokrasi yang sudah mapan maupun bagi yang baru tumbuh. Jumlah perempuan menurut data statistik lebih dari 50 persen populasi, namun keterwakilan perempuan tidak proporsional pada semua tingkat pengaruh, pengambil keputusan dan pembuat kebijakan. Ketimpangan keterwakilan demokrasi yang sangat besar sebenarnya bergantung pada political will di tingkat para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan yang pertama-tama harus dimulai di dalam sebuah partai politik sebagai stake holder. Sebenarnya konsep kesetaraan gender sama sekali bukan hal mewah dan sudah tidak dapat ditangguhkan lagi bagi negara untuk memberlakukannya.Dalam dunia politik Perbedaan gender yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan gender atau gender inequalities dan budaya patriarkhi yang dimaksud merupakan suatu sistem dari struktur dan praktek-praktek sosial dalam mana kaum laki-laki menguasai dan menghisap, kata kuncinya adalah kekuasaan laki-laki atas perempuan.Ketidakadilan gender ini dapat dilihat dari hasil Pemilu 1999 jumlah perempuan yang mendapatkan kursi di tingkat nasional DPR RI hanya mencapai 9 persen dan hasil Pemilu 2004 ada sedikit peningkatan yakni menjadi 11,08 persen. Dan sebagai studi kasus dalam tesis ini diambil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan pertimbangan sebagai salah satu partai terbesar dan partai nasionalis.Dari hasil penelitian data perempuan di struktur harian PDI Perjuangan terutama pada Jabatan Ketua dan Sekretaris hampir dibawah 1 persen mengakibatkan posisi tawar untuk caleg jadi juga rendah karena ada peraturan yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yakni di dalam SK 304 dan SK 267,tahun 2004 tentang tata cara penjaringan dan penyaringan yang mengatur jabatan Ketua dan Sekretaris berhak mendapat prioritas utama untuk mendapat nomor unit jadi. Adanya standar ganda yang dipergunakan dan masih sangat bias gender karena tidak adanya political will dari para elit-elit partai. Tim penjaring dan penyaring untuk caleg PDI Perjuangan 99, 9 persen terdiri dari laki-laki yang sekaligus para elitis pengurus partai.Para elit di struktur harian partai di PDI Perjuangan-beranggapan dengan memberikan quota 30 persen bagi perempuan adalah sangat tidak demokratis karena mengacu pada hak istimewa bagi perempuan sehingga mengabaikan laki-laki.Sehingga di dalam perjalanan perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki di dunia politik dirasakan perlu di definisikan kembali tentang peran gender dan mengkoreksi stereotip-strereotip dan ketidakseimbangan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya.Jumlah halaman : 141 : pustaka : 56 buku : 8 dokumen : 12 artikel Surat Kabar/majalah :30 narasumber wawancara : 12 Tabel : 6 lampiran)

---

Daily Structural Position Influence in the Indonesia Democratic Party the Struggle Against Legislative Recruitment Pattern in the 2004 ElectionWomen involvement in decision and policy making is still underprivileged both in well established and the under developing democracy. Statistical data stated that women were more than 50 percent of population; nevertheless, women's representation is less likely proportional in every influencing level, within the decision and policy makers. This overwhelmingly unbalanced of democratic representation is actually depends on political will amongst those decision and policy makers, which initially started within a political party as the stake holder. Literally, the gender equality concept is not something considered as an inapplicable luxury, and it should not be postponed for the state to apply.

In the political world, gender differential, in which ends up by creating gender inequalities and patriarchy culture, meaning as a system of structure and social practices, where men rules and absorbs, the keyword is men rules over women.

This gender inequality can be seen from the result of the 1999 Election, where the number of women earned positions in the DPR RI at national level were only 9 percent, and from the result of the 2004 Election, there was only a minor increase to 11,08 percent. In consideration as one of the largest political and nationalist party, the case study for this thesis was taken from the Indonesia Democratic Party the Struggle (PDI Perjuangan).

Taken from the study on women's data in the daily structure of the Indonesia Democratic Party the Struggle, focused on its chairman and secretary, which nearly less than 1 percent causing ineffective position to inaugurated legislatives recruits, also low for the policy pronounced by the Central Administration Board of the Indonesia Democratic Party the Struggle, in its SK 304 and SK 267, year 2004, regarding procedures and conducts of recruitment and screening, which placing the Chairman and Secretary position in primary priority to have inaugurate serial number. The use of existing double standard and refractivity in gender caused by lack ness of political will from the Party's elites. The legislative recruitment and screening team of the Indonesia Democratic Party the Struggle were 99.9 percent are men; who also elite of the Party's administrative.

Elites in daily structure of the Indonesia Democratic Party the Struggle considers that, by giving 30 percent of quota to women is so not democratic, because it points to the women's special rights, thus ignoring men.

So that in women's journey toward equality of rights against men in political world is necessary to redefine the gender role and correcting stereotypes and inequalities, in regard to ensure that each citizen is having equal access to resources.

Pages : 141 : Literatures : 56 books : 8 documents : 12 newspaperlmagazine articles : 30 informant interviews : 12 tables : 6 appendixes)"

"Penelitian ini menarik karena kontradiksi atas kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu 1999, terjadi manakala Megawati tidak terpilih sebagai Presiden RI. Pada tahun 2001, PDI Perjuangan menghantar Megawati sebagai Presiden Rl periode 2001-2004. Hal itu terjadi setelah meIalui serangkaian proses di lingkungan Iegislatif Pada tahun 2004, PDI Perjuangan menjadikan Megawati sebagai calon Presiden mclalui Pemilihan Presiden Iangsung, Semua itu tidak Iepas dari Strategi dan taktik memenangkan Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan yang di jalankan.Penelitian ini difokuskan pada histori politik PDI Perjuangan, kemudian pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Permasalahan yang diajukan mengenai Strategi dan taktik PDI Perjuangan dalam menghantar dan mendukung Megawati sebagai Presiden RI. Untuk menjawab permasalahan tersebut. digunakan teori system pemilu dengan tujuan membandingkan system PemiIu 1999 dan 2004. Kemudian diikuti dengan teori partai politik guna melihat tipologi partai PDI perjuangan. Dan terakhir adalah konsep strategi dan taktik. Maurince Duverger mengatakan, rencana perjuangan ini merupakan strategi; unsur-unsur yang berbeda di dalamnya -tindakan melawan musuh dan jawaban terhadap reaksinya merupakan taklik. Aplikasi teori digunakan adalah analisis SWOT.Dengan menggunakan pendekatan kuaIitatif dengan kasus. melalui studi dokumentasi dan pustaka, sekaIigus juga wawancara dengan beberapa informan. Dari analisis ditemukan bahwa: tipe system Pemilu 1999 adalah pemilihan presiden tidak Iangsung sedangkan Pemilu 2004, menggunakan pemilihan presiden langsung. Faktor kegagalan strategi dan taktik PDI perjuangan dalam memenangkan pemilihan presiden adalah (1) Arogansi PDI Perjuangan ketika menjadi partai penguasa. (2) Akumulasi konflik kepentingan elit PDI Perjuangan. (3) Kurang terbukanya sistem partai terhadap sesuatu yang baru. (4) Strategi yang digunakan masih berkisar pada tingkat kepercayaan pada pemilih tradisional dan meninggalkan strategi pemenangan yang lebih modern. (5) Tidak adanya fungsi Public Relations."

"Banyaknya calon legislatif (caleg) perempuan gagal masuk ke lembaga legislatif (DPR RI) merupakan kenyataan yang memrihatinkan tentang perempuan di tampuk kekuasaan dan pengambilan keputusan.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjuangan caleg perempuan Indonesia menghadapi hambatan dalam partai dan sistem politik yang berlaku di negeri ini untuk menjadi anggota lembaga legislatif. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap implikasi negatif dari UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu terhadap perjuangan caleg perempuan, serta memaparkan sikap para caleg perempuan gagal dalam memaknai hambatan dan kegagalan yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melaiui wawancara mendalam (in-depth interview).Temuan penelitian ini adalah: (1) parpol yang seharusnya menjadi wadah pendukung ternyata tidak berperan efektif dan cenderung menghambat para caleg perempuan dalam perjalanan dan perjuangan menuju ke lembaga legislatif; (2) UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu telah berimplikasi negatif terhadap caleg perempuan dalam upaya mereka meraih posisi di lembaga legislatif; (3) kegagalan menjadi anggota lembaga legislatif akibat hambatan dalam parpol dan sistem politik yang diberlakukan, ternyata masih bisa dimaknai secara positif oleh para caleg perempuan subjek penelitian ini. Kegagalan pada pemilu 2004 lalu tidak menyurutkan semangat mereka untuk berjuang lagi meraih posisi kekuasaan di dalam struktur kepengurusan parpol dan di lembaga legislatif pada pemilu mendatang.

---

There were many Indonesian woman candidates failed to legislative (parliament) was a fact that showed unlucky condition about woman in the hierarchy of power or the public policy.

This research aimed to examine the struggle or the fight of Indonesian woman for legislative candidates who faced many obstacles in the politic party and the political system which was obtained in this country to become a member of parliament. This research aimed not only uncover negative implication of constitution No.31/2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election concerning the fight of woman candidates, but also to explain about the attitude of the failed woman candidates to explain their barriers and failures. This research was based on qualitative approach with woman's perspective and applied data collecting technique by means of in-depth interview.

Finding of the research were: (1) the politic party which had to become a supporting institution exactly had not an effective role and was dispose restricting the efforts of woman candidates to gain their goal to parliament; (2) constitution No.31 /2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election had a negative implication to woman candidates; (3) the failure to become a member of parliament caused by politic party and political system apparently still could be positive meaning by woman informants of this research. The failure at the general election in 2004 had not sent down the spirit of the woman candidates to fight again and to obtain the leader position at the structure of politic party and the parliament in the next general election."

"Dalam penelitian ini dicari jawaban atas pertanyaan penelitian mengapa terjadi penurunan suara PDI-P di DKI Jakarta pada Pemilu Legislatif 2004 ? Lokasi penelitian di DKI Jakarta. dan waktu penelitian berlangsung mulai April-Desember 2004. Tujuan penelitian memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya perolehan suara PDI-P pada Pemilu Legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini penurunan perolehan suara di definisikan sebagai perbandingan antara perolehan suara Pemilu 1999 dengan Pemilu 2004 PDI-P di Provinsi DKI Jakarta.Dengan menggunakan teori sistem pemilihan umum, teori kampanye partai politik, teori komunikasi politik, teori partai dan elite politik, serta teori konflik, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penggabungan dari berbagai cara (triangulasi) dan melalui wawancara. Sebagai sumber data diambil dari wawancara mendalam dengan alit PDI-P yang menjabat sebagai pengurus DPP, DPD, DPC, PAC, dan Ranting sejumlah 18 orang. Asumsi penulis adalah kinerja elit PDI-P dan orientasi pemilih masyarakat DKI Jakarta mejadi penyebab utama turunnya perolehan suara.Dan pertanyaan penelitian di atas ditemukan beberapa penyebab penurunan perolehan suara PDI-P yaitu faktor internal dan faktor ekstemal. Faktor Internal meliputi sumberdaya manusia partai rendah, pengelolaan partai kurang baik, kebijakan DPP yang tidak tepat, konsolidasi partai tidak maksimal, perilaku anggota dewan PDI-P kurang baik, tema kampanye yang tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan rakyat, dan konflik internal yang melanda partai. Faktor Eksternal meliputi kebijakan pemerintahan Megawati yang tidak popular, buruknya kebijakan Gubernur Sutiyoso di mata simpatisan PDI-P, media massa yang tidak berpihak pada Megawati dan PDI-P Partai lain menawarkan tema kampanye yang lebih menarik dan menjanjikan perubahan; orientasi pemilih yang semakin baik; dan Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (P48) yang kurang sempurna.Penemuan lapangan adalah bahwa faktor internal inilah yang menjadi faktor utama penurunan perolehan suara PDI-P di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan faktor eksternal menjadi faktor pendukung penyebab turunnya perolehan suara PDI-P di Provinsi DKI Jakarta.

---

Analysis of Vote Decline of PDI-P on The 2004's Legislatives Election in The Province of DKI JakartaThis research is trying to find out the answer of why the decline of PDIP's vote from DKI Jakarta districts happened during 2004 Legislative Election. The DKI Jakarta province served as the research field from April-December 2004. The cum of this research to describe factors influencing the decline of PDI-P's votes during the 2004's election at the DKI Jakarta province.Using the theories of the election system, political parties campaign, political communication, political parties and elites, and political conflicts. The writer took analyzes with qualitative method and analysis. Data collection was done by combining triangulation technique, and interviews. Data were taken from interviews on the PDI-P's elites from various sources; national level (DPP), regional level (DPD), local level (DPC), PAC and branches of 18 persons. The writer proposed a hypothesis is that PDI-P's work ethic and the orientation of voters in DKI Jakarta's was the main caused of the vote decline.From the above questions we find several causes of the PDI-P's vote decline were found based on internal and external factors. The first internal factors comprises of low human resources in the party, bad internal management, inefficient DPP policies, lack of party's consolidation, bad attitude of the PDI-P's members of council, campaign topics which are not representing the society's aspiration and internal conflicts. The external factors deals with unpopular Megawati's policies, Sutiyoso's bad policies for PDI-P's, unfavorable press reviews on Megawati and PDI-P, more interesting campaign topics from other parties, better voters orientation, and Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (Continuing Census and Voters Registration Program, P4B) imperfect implementation.This internal factors were proven to be the main factors of the PDI-P's voters in DKI Jakarta province while the external factors were supporting factors of the decline."

"Kebijakan afirmatif dan nomor urut merupakan bentuk upaya kesetaraan gender bagi kaum perempuan untuk bisa menjadi anggota legislatif di Indonesia. Rendahnya keterwakilan perempuan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pemilih perempuan Indonesia yang mencapai 50 persen dari pemilih laki-laki pada tahun 2014. Pada pemilu tahun 2014 jumlah calon anggota DPR RI perempuan yang mendaftar untuk menjadi anggota DPR RI meningkat, namun anggota DPR RI perempuan yang terpilih di tahun 2014 justru menurun dari 18 persen di tahun 2009 menjadi 17,32 persen di tahun 2014. Penurunan keterwakilan perempuan di DPR RI disebabkan oleh berbagai faktor baik dari pelaksana kebijakan afirmatif dan nomor urut maupun dari budaya yang melekat di masyarakat. Kebijakan afirmatif dan nomor urut telah diterapkan secara optimal oleh partai politik peserta pemilu legislatif 2014. Namun kebijakan afirmatif dan nomor urut belum efektif dapat meningkatkan keterwakilan perempuan, hal ini karena kebijakan afirmatif dan nomor urut hanya salah satu upaya dalam meningkatkan keterpilihan perempuan di DPR RI. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di DPR RI diperlukan sinergi yang lebih optimal dari partai politik dengan bentuk perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi.

---

Affirmative and serial number policy is a form of gender equality for women to become legislative members in Indonesia. The low representation of women in Indonesia is not comparable with the number of female Indonesian voters who reach 50 percent of male voters in 2014. In the 2014 election the number of candidates for DPR RI women who register to become members of the House of Representatives increased, but members of the House of Representatives of women Elected in 2014 actually decreased from 18 percent in 2009 to 17.32 percent in 2014. Decreased representation of women in the House of Representatives is caused by various factors both from executing affirmative policies and serial numbers as well as from culture inherent in the community. Affirmative and sequential number policies have been applied optimally by political parties participating in the 2014 legislative elections. However, affirmative and sequential numbers have not been effective in increasing women 39 s representation, as affirmative and serial numbering is only one of efforts to improve women 39 s election in DPR RI. Therefore, in achieving the objectives of equality between men and women in the House of Representatives is required a more optimal synergy of political parties with a form of improvement of recruitment and regeneration system."

"Keberadaan perempuan sebagai mayoritas dalam masyarakat Indonesia nyatanya berbanding terbalik dengan jumlah perwakilan perempuan di dalam parlemen. Dicanangkannya Affirmative action yang merupakan kebijakan khusus untuk mendukung jumlah keterwakilan perempuan nyatanya tidak serta-merta menghasilkan tingginya angka keterpilihan perempuan, terutama pada politik tingkat lokal di Indonesia. Terkait permasalahan tersebut, peran partai politik sebagai gerbang utama kader perempuan untuk menjadi perwakilan politik dinilai memiliki andil besar. Di lain sisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan hadir sebagai partai dengan jumlah perwakilan perempuan terbanyak pada Pemilu DPRD DKI Jakarta Tahun 2014, dengan perolehan 10 dari total 20 orang anggota legislatif perempuan. Pencapaian tersebut merupakan peningkatan signifikan dibanding Pemilu 2009, dimana PDI Perjuangan hanya memperoleh 3 kursi. Terkait dengan hal tersebut, seleksi kandidat birokratik yang dilakukan PDI Perjuangan menjadi penentu utama dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Melalui tinjauan teori candidate selection, tugas akhir ini membahas bagaimana pelaksanaan proses birokratik pada seleksi calon anggota perempuan PDI Perjuangan untuk Pemilu DPRD DKI Jakarta Tahun 2014.

---

The existence of women as a numerically superior group in Indonesian society is in contrast with the number of women rsquo s representative on the parliament. The implementation of affirmative action as a special policy to support the increase the number of women rsquo s representation in parliament is in fact does not contribute towards the high number of Women Member of Parliaments, especially in local politics level. Regarding this problem, the importance of political party as the main entrance for woman cadres towards their being elected as Member of Parliaments MP has become more significant. As an example, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan was a political party with the largest number of women representations rsquo number being elected in Legislative Election for DKI Jakarta in 2014, with 10 from 20 of its women MP candidates elected. This achievement was a significant increase from the previous election in 2009, in which PDI Perjuangan only got 3 of its women MP candidates elected. On these matters, bureaucratic candidate selection process done by PDI Perjuangan had become the main determinant in placing women rsquo s names in the list of candidate for DPRD DKI Jakarta rsquo s MP. By using candidate selection theory, this thesis discussed about the implementation of bureaucratic process on PDI Perjuangan rsquo s women candidate selection for DKI Jakarta Legislative Election in 2014."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera di pemilu DPR RI Tahun 2014 dengan kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan di Partai Keadilan Rakyat di Pemilihan Raya Umum Tahun 2013 di Malaysia. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana ideologi partai, sistem organisasi, pola kaderisasi dan partisipasi politik perempuan di struktur pusat kedua partai politik tersebut untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Metode kualitatif menempatkan pandangan peneliti terhadap suatu yang diteliti secara subjektif, dalam hal ini bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan untuk pemilu DPR RI 2014 di Indonesia dan kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan PKR untuk Pemilihan Raya 2013 di Malaysia sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur.Untuk memahami bagaimana kebijakan internal partai dapat menggunakan pendekatan legal/institutional dari Miriam Budiardjo yang menjelaskan bahwa pendekatan legal/institutional terdiri dari unsur legal maupun unsur institutional dan metode seleksi kandidat menurut Norris menggunakan analisis level makro struktur institusional rekrutmen-sistem politik seperti sistem politik dan proses rekrutmen juga digunakan. Selain itu dimensi utama dari organisasi partai dalam rekrutmen politik dari Susan Scarrow yang merupakan demokrasi internal partai yang meliputi inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi dan institusionalisasi partai.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan rekrutmen caleg perempuan di PKS sangat dipengaruhi oleh ideologi islam terutama dalam peran domestik perempuan dan harus adanya izin dari suami untuk menjadi caleg dari PKS. Sedangkan kebijakan internal PKR dalam rekrutmen caleg perempuan sangat dipengaruhi oleh peran organisasi sayap Wanita Keadilan dalam menentukan nama-nama calon perempuan. Hal inilah yang tidak ditemukan dalam Bidang Perempuan PKS yang tidak memiliki pengaruh besar dalam rekrutmen caleg perempuan PKS.

---

This research explains how Party Policy in Women?s Legastive Recrutment in Prosperous Justice Party (PKS) in General Elections of 2014 and in The People?s Justice Party (PKR) in General Elections 2013 in Malaysia. And also explain how party ideology, organizational systems, patterns of regeneration and political participation of women at the center structure to serve as a comparison.

The method of this research is a qualitative approach. Qualitative methods put our view of a studied subjectively, in this case how the PKS's policies in the recruitment of women?s candidates for the House of Representatives election in 2014 in Indonesia and the party's policies in the recruitment of women's candidates of PKR for General Elections 2013 in Malaysia as a research subject. The techniques of data collection are using primary data and secondary data. Because this study used a qualitative approach, the primary data used were interviews and secondary data using documents or literature studies.

To understanding how the internal policy of the party can use the approach to a legal or institutional from Miriam Budiardjo who explained that the approach to a legal or institutional comprise elements of legal and elements of institutional and using the methods of selection candidates according to Norris's analysis of macro level institutional structures as political systems and processes recruitment. Besides the main dimensions of the political party organizations in the recruitment of Susan Scarrow who is the party's internal democracy that includes inclusiveness, decentralization or centralization and institutionalization of the party.

The results of research showed that the policy of recruiting women's candidates in the PKS is strongly influenced by the ideology of Islam, especially in the domestic role of women and the need of permission from their husbands to be candidates from PKS. Meanwhile, PKR's internal policy in the recruitment of women?s candidates is strongly influenced by the role-wing organization Women of "Wanita Keadilan" in determining the names of womens candidates. This is the unique from PKR that were not found in Sector PKS Women?s of organization as ?Bidang Perempuan? who do not have a great influence in the recruitment of Women's candidates of PKS"

"ABSTRAKDisertasi ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bagaimana pola rekrutmen politik, yang dilakukan oleh partai politik pada pemilihan umum tahun 1999. Pada dasarnya rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik mencakup beberapa bentuk, seperti pengisian struktur partai, baik di tingkat nasional maupun lokal, pengisian lembaga eksekutif, dan legislatif. Studi ini hanya memfokuskan kajian pada rekrutmen yang dilakukan oleh tiga partai politik (Golkar, PDIP, dan PPP) untuk mengisi jabatan legislatif di DPRD Riau.Studi ini dilakukan atas kenyataan, dimana meskipun pergantian rezim politik telah terjadi di Indonesia pada tahun 1998, tetapi secara prosedural dan substantif relatif tidak membawa perubahan yang mendasar terhadap sistem kepartaian di Indonesia. terutama berkaitan dengan cara-cara partai melakukan rekrutmen terhadap kandidat untuk menduduki kursi legislatif sebagaimana ditemukan dalam kasus Golkar, PDIP dan PPP di Riau pada pemilihan umum tahun 1999. Keputusan untuk merekrut atau tidak merekrut seorang kader merupakan suatu pilihan strategis yang berhubungan dengan berbagai faktor seperti kemampuan finansial (uang), faktor politik berupa kedekatan dengan elit tertentu di partai, serta ikatan-ikatan primordial berupa pertalian suku, agama, dan daerah asal.Analisis terhadap rekrutmen dilakukan dengan menggunakan teori rekrutmen yang berisi kajian terhadap sistem perundang-undangan, sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum, Studi ini juga memakai analisis kekuasaan yang berlangsung dalam lingkungan para penjaga pintu (gate keepers), serta sistern dan struktur kepartaian. Proses penelitian dilakukan melalui berbagai tahapan. Penulis memulainya dengan deskripsi konsep partai politik dan pola-pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, seperti wawancara mendalam 'dengan para informan kunci dan melakukan review terhadap dokumen baik yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen partai (AD/ART). Strategi penelitian bersifat studi kasus. Analisis dilakukan dengan multi level analisis, yakni: Panama dengan menganalisa aktor-aktor baik yang terpilih menjadi anggota legislatif (DPRD Riau) maupun yang tidak terpilih. Kemudian terhadap lembaga yang terlibat dalam proses rekrutmen baik pada tingkat lokal maupun di pusat.Berdasarkan studi yang dilakukan, ditemukan bahwa rekrutmen untuk menduduki jabatan legislatif di tingkat provinsi secara formal memang dimulai dari struktur bawah partai (DPC), tetapi dalam kenyataannya, pemegang otoritas tertinggi berada di dalam struktur atas partai terutama para pengurus DPDIW (Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah) di provinsi, serta panitia seleksi yang dibentuk menjelang dilangsungkannya pemilihan umum. Panitia seleksi berwewenang dalam menentukan jumlah dan nomor unit kandidat. Sementara DPP (Dewan Pimpinan Pusat Partai) memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan dan/atau campur tangan terhadap kebijakan yang diambil oleh partai di tingkat bawah (lokal).Secara teoritis, studi ini dapat memperlihatkan bahwa teori-teori rekrutmen yang dikembangkan dalam tradisi masyarakat demokratis yang melibatkan aspek-aspek legal formal, sistern kepartaian, sistem pemilihan umum, dukungan kandidat dan tuntutan penjaga pintu (gate keepers) relevan dalam memahami pola rekrutmen yang dilakukan di negara-negara yang berada dalam transisi demokrasi seperti Indonesia. Akan tetapi, selain dari itu studi ini juga menunjukkan bahwa analisis pola rekrutmen oleh partai politik menghendaki pemahaman budaya kepartaian secara lebih mendalain. Di samping itu, pada tataran kebijakan, rekrutmen kandidat legislatif yang berlangsung dengan pola ascritive style telah melahirkan implikasi berupa rendahnya perhatian partai terhadap persoalan masyarakat di tingkat lokal, kesetiaan seorang kandidat yang direkrut lebih condong kepada elit partai, PERDA yang lebih menguntungkan pihak legislatif, kemiskinan, dan munculnya radikalisme yang bersifat vertikal dan horizontal.Sehubungan dengan hal tersebut, studi ini merekomendasikan pentingnya untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh partai politik untuk melakukan rekrutmen guna menduduki struktur partai yang dibentuk, baik pada tingkat nasional maupun lokal, kemudian jabatan di pemerintahan seperti gubernur, bupati/wali kota, serta implikasi rekrutmen terhadap karier seseorang dalam jabatan politik. Selain itu, adalah juga penting untuk mengetahui dampak rekrutmen terhadap perluasan partisipasi politik masyarakat sebagai bagian yang penting dalam membangun pemerintah dan masyarakat yang demokratis."