Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSeperti yang telah diketahui, ekor horizontal pesawat memiliki fungsi untuk menghasilkan gaya untuk memberikan kestabilan pada mantra longitudinal pada pesawat. Penentuan kontribusi dari ekor horizontal terhadap kestabilan longitudinal pada pesawat dapat ditentukan dengan metode sederhana seperti menggunaka perangkat lunak Digital DATCOM. Simulasi yang diprediksikan oleh metode ini dapat menghemat waktu maupun biaya. Meskipun begitu, penentuan rasio volume ekor horizontal masih dapat diperhitungkan agar ekor horizontal pesawat bekerja optimal. Dengan menggunakan perhitungan analitik dari persaman gerak pesawat, nilai dari rasio volume ekor horizontal pada pesawat dapat ditentukan sesuai dengan kestabilan pada kondisi tertentu sehingga mengetahui seberapa jauh pergeseran pusat gravitasi pada rasio volume referensi. Nilai rasio volume ekor horizontal ini dapat dijadikan referensi untuk memodifikasi luas dari ekor horizontal pesawat. Hasil perhitungan menunjukan bahwa luas dari ekor horizontal pesawat dapat diperkecil menjadi 13.16 m2 dan dimensi untuk bentuk ekor horizontal yang baru dapat ditentukan dengan mengonsiderasi nilai aspect ratio dan taper ratio dari desain referensi.

---

ABSTRACTAs is well known, the horizontal tail of the plane has a function to produce a force to provide stability in the longitudinal spell of the plane. The determination of the contribution of the horizontal tail to longitudinal stability on the plane can be determined by simple methods such as using Digital DATCOM software. The simulations predicted by this method can save both time and cost. Nevertheless, the determination of the horizontal tail volume ratio can still be taken into further calculation so that the horizontal tail of the aircraft to work optimally. Using the analytic calculation of the aircraft equation of motion, the value of the horizontal tail volume ratio on the plane can be determined in accordance with the stability under certain conditions so as to know how far the center of gravity shifts at the reference volume ratio. The value of this horizontal tail volume ratio can be used as a reference to modify the area of the horizontal tail of the aircraft. The calculation results show that the area of the horizontal tail of the aircraft can be reduced to 13.16 m2 and the dimensions for the new horizontal tail shape can be determined by considering the aspect ratio and taper ratio of the reference design."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan ketentuan intersepsi dan pemaksaan mendarat dalam Pasal 3 bis Konvensi Chicago oleh Indonesia, Belarusia, dan Inggris, baik dalam ketentuan hukum nasional masing-masing negara maupun dalam penanganan kasus intersepsi oleh ketiga negara tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan penerapan ketentuan intersepsi pada ketiga negara tersebut, khususnya dari segi alasan intersepsi dan penanganan pesawat setelah pemaksaan mendarat.Pasal 3 bis Konvensi Chicago memperbolehkan setiap negara untuk mengintersepsi dan memaksa mendarat pesawat udara sipil yang melintas wilayahnya tanpa membahayakan keselamatan penerbangan ataupun menggunakan senjata. Selain itu, kedua tindakan tersebut hanya boleh dilakukan atas dua alasan: pelanggaran kedaulatan wilayah udara dan penyalahgunaan penerbangan sipil. Walaupun ICAO melengkapi ketentuan tersebut dengan standar dan rekomendasi tata cara teknis intersepsi dalam Annex 2 dan Manual Intersepsi ICAO, ketentuan hukum internasional belum mengatur penanganan pesawat udara sipil pasca pemaksaan mendarat secara merinci. Selain itu, ketentuan hukum internasional juga belum mendefinisikan maksud penyalahgunaan penerbangan sipil sebagai alasan intersepsi dan pemaksaan mendarat.Indonesia, Belarusia, dan Inggris memiliki ketentuan hukum nasional tersendiri untuk mengatur tindakan intersepsi dan pemaksaan mendarat, mulai dari alasan dan tata cara intersepsi hingga penanganan pesawat udara yang dipaksa mendarat. Mengingat ketentuan hukum internasional belum mendefinisikan maksud penyalahgunaan penerbangan sipil serta belum mengatur penanganan pesawat udara pasca pemaksaan mendarat, setiap negara menetapkan kedua hal tersebut dengan ketentuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, perbedaan lainnya juga terlihat dari seberapa merinci peraturan tersebut dan seberapa selaras ketentuan tersebut dengan ketentuan Konvensi Chicago.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia, Belarusia, dan Inggris melaksanakan intersepsi dan pemaksaan mendarat menurut ketentuan hukum nasionalnya masing-masing. Pada akhirnya pula, keselarasan negara dalam menangani tindakan intersepsi dengan ketentuan Pasal 3 bis Konvensi Chicago dipengaruhi keselarasan ketentuan hukum nasional mengenai intersepsi dengan ketentuan Pasal 3 bis itu sendiri.

---

The following research was established to further investigate on how Indonesia, Belarus, and the United Kingdom apply Article 3 bis of the Chicago Convention regarding civil aircraft interception and forced landing on their national laws and on how each state handle interception cases in their respective countries. The following research was also aimed to compare the application of civil aircraft interception provisions on the following three countries, especially regarding the reason of interception and handling of aircraft post-forced landing.

Article 3 bis of the Chicago Convention allows every state to intercept a civil aircraft flying through the concerned state’s territory and force its landing without endangering aviation safety and by refraining from using weapons. Both of those actions are only permitted under two reasons: violation of airspace sovereignty and misuse of civil aviation. Although ICAO supplement the following provision with their standards and recommendation regarding the technical procedures of aircraft interception on Annex 2 and ICAO’s Interception Manual, international law provisions have yet to regulate the handling of forced landed aircraft in detail. Furthermore, international law provisions have also yet to further define misuse of civil aviation as grounds for aircraft interception and forced landing.

Indonesia, Belarus, and the United Kingdom each have their own perspective national regulations regarding civil aircraft interception and its forced landing, ranging from grounds of interception and its procedures to handling of forced landed aircraft. Considering international law provisions have yet to further define misuse of civil aviation and regulate the handling of forced landed aircraft, each state has different regulations regarding both matters. Other differences of each national regulations are from how detailed its regulations are and how consistent its national regulations with the Chicago Convention.

To conclude, Indonesia, Belarus, and the United Kingdom handles civil aircraft interception and its forced landing in accordance with their respective national regulations. This further shows that how consistent a state’s handling of interception cases with Article 3 bis of the Chicago Convention are influenced by how consistent its national regulations on interception with the provisions of Article 3 bis itself."

"Buku yang berjudul "The plane & pilot international aircraft directory" ini merupakan sebuah buku yang membahas tentang pesawat."

"Indonesia dengan berlatar negara kepulauan akan sangat mempunyai masalah dalam hal keamanan dalam wilayah terluarnya. Dalam pelayaran di Indonesia pun sangat banyak terjadinya kecelakaan yang banyak disebabkan dengan kondisi yang tidak bersahabat serta pada kondisi-kondisi tertentu sangat banyak kedalaman laut di Indonesia yang hanya kurang dari 5 meter yang menyebabkan kapal karam. Selain itu, kondisi di pulau terluar RI juga rentan akan pencurian dan kecelakaan yang tidak dapat terdeteksi. Hal ini membuat perlu adanya kapal robot yang mengawasi pulau terluar RI dan juga mendeteksi kecelakaan sebagai bantuan bagi kapal penyelamat. Kapal ini tentunya harus memiliki stabilitas yang baik. Self-righting menjadi salah satu metode yang dapat digunakan pada keadaan seperti ini. Metode ini pula yang digunakan pada kapal-kapal penyelamat/rescue boat.

---

Indonesia as an archipelago country will always have many problems within security in outer area. Many accidents occurred when the ship sails caused by unfriendly extremely weather and in the other condition there are many shallow water which less than 5 meters so it can make the ship shipwrecked. On the other hand, condition of the Indonesia's outer area often happens robbing and accident which can not be detected. In this case make Indonesia must have a robotic ship to clamp down the outer area and also to detect accidents to help rescue boat. This ship/vessel also must have a good stability. Self-righting is one of the method which can be used in this case. This method also used in rescue boat."

"Pesawat dua-seater LAPAN Surveillance Aircraft (LSA) merupakan pesawat milik Pusat Teknologi Penerbangan BRIN yang termasuk kategori pesawat terbang ringan untuk misi surveillance berkaitan dengan pemetaan daerah, mitigasi bencana, monitoring, foto udara, dan sejenisnya. Dengan kemampuan ini, pesawat LSA akan banyak dibutuhkan pada misi pemantauan di pulau-pulau terpencil Indonesia. Pesawat LSA dilengkapi roda pendaratan yang dapat dilipat rapih ke dalam fuselage (retractable landing gear). Penelitian ini membahas mengenai evaluasi performa sistem mekanikal roda pendaratan utama, yang diawali dengan pemodelan 3D, kemudian dianalisis mekanisme gerak retraksi dan ekstensi roda pendaratan utama melalui pendekatan kinematika dan kinetika. Hasilnya menunjukkan bahwa kebutuhan aktuator hidrolik adalah 1.5 kN dan harus dilengkapi tekanan hidrolik cadangan berupa akumulator hidrolik. Hasil ini sesuai dengan hardware yang terpasang pada referensi pembanding. Validasi juga dilakukan pada Autodesk CFD dan Ansys Workbench, hasilnya menunjukkan bahwa hitungan analitik sudah mendekati hasil simulasi dengan persentase perbedaan 9.37%. Rancangan ukuran suspensi pesawat LSA dianalisis saat pembebanan statis sebesar 7122.06 N. Simulasi respon suspensi menunjukkan bahwa osilasi akibat pendaratan hanya sampai pada detik ketiga baik di landasan beraspal maupun tidak beraspal. Analisis flotasi menunjukkan bahwa pesawat LSA dapat dioperasikan pada landasan tak beraspal.

---

The two-seater LAPAN Surveillance Aircraft (LSA) is an aircraft belonging to the Pusat Teknologi Penerbangan BRIN on category of light aircraft for surveillance missions. LSA aircraft are equipped with landing gear that can be folded neatly into the fuselage (retractable landing gear). This study discusses the evaluation of the main landing gear mechanical system performance, which begins with 3D modeling, then analyzes the mechanism of retraction and extension of the main landing gear through kinematics and kinetics approaches. The results show that the hydraulic actuator needs 1.5 kN and must be equipped with backup hydraulic pressure in the form of a hydraulic accumulator. These results are match with the hardware installed on the comparison reference. Validation was also carried out on Autodesk CFD and Ansys Workbench, the results showed that the analytical calculation was close to the simulation results with a percentage difference of 9.37%. The design of the suspension size of the LSA aircraft was analyzed when static loading was 7122.06 N. The suspension response simulation showed that the oscillation due to landing only reached the third second on both paved and unpaved runways. Flotation analysis shows that the LSA aircraft can be operated on unpaved runways"