Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu masalah yang terdapat dalam hukum tata negara Indonesia ialah tentang masa peralihan (transisi).Berkaitan dengan hal ini berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terbaik dalam empat periode, ada beberapa pengertian yang dapat diberikan tentang hal masa peralihan tersebut. Penulis sebagai seorang pakar tata negara memberikan pengertian tentang masa peralihan tersebut dan kaitannya dengan kehidupan demokrasi dan politik negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar yang pernah dan sedang berlaku sampai saat ini"

"Salah satu masalah yang terdapat dalam hukum tata negara Indonesia ialah tentang masa peralihan (transisi). Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terbagi dalam empat periode, ada beberapa pengertian yang dapat diberikan tentang hal masa peralihan tersebut. Penulis sebagai seorang pakar tata negara, memberikan pengertian tentang masa peralihan tersebut dan kaitannya dengan kehidupan demokrasi dan politik negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar yang pernah dan sedang berlaku sampai saat ini."

"Ketentuan Peralihan adalah salah satu ketentuan dalam perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan “ketika diperlukan atau jika diperlukan”. Definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan peralihan (transtitional provision). Ketentuan peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Perubahan dari ketentuan, antara lain terkait dengan kondisi seperti pembagian wilayah, perluasan wilayah, peralihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain atau peralihan dari yurisdiksi pengadilan. Ketentuan peralihan sering dirancukan perumusannya. (formulated confused) dengan ketentuan penutup."