Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era reformasi dituntut adanya perubahan baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Untuk memenuhi tuntutan perubahan tersebut, maka potensi pemuda sebaiknya dihimpun dalam satu wadah.Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai Organisasi Kepemudaan lintas etnis, agama, golongan maupun partai politik harus menunjukkan eksistensinya secara menyeluruh, terpadu dan terencana, namun hingga saat ini eksistensi tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian tentang :1. Sejauh mana hubungan KNPI dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ?2. Sejauh mana potensi KNPI mampu menjadi perekat integrasi bangsa khususnya di Wilayah propinsi DKI Jakarta ?3. Bagaimana peran KNPI dalam meningkatkan Ketahanan Wilayah Propinsi DKI Jakarta?Penelitian akan difokuskan kepada persepsi atau tanggapan pimpinan organisasi kepemudaan, tokoh pemuda dan pejabat pemerintah daerah DKI Jakarta terhadap peran KNPI dan upaya membangun integrasi bangsa.Untuk mengetahui peran KNPI dan upaya membangun integrasi bangsa dilakukan dengan menggunakan Metode Likert.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif dan melibatkan sample sebanyak 30 responden yang diambil dari seluruh wilayah propinsi DKI Jakarta yang melibatkan pimpinan organisasi kepemudaan, tokoh pemuda dan pejabat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap peran KNPI dan upaya membangun integrasi bangsa yang dilakukan oleh KNPI telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan., maka berdasarkan hasil penelitian. peran KNPI telah tercapai.bagi generasi muda dan mahasiswa pada masa akan datang.

---

In the reformation era is considered necessary the changes in many aspects such as social politic including economy, in order to accomplish those necessities the youth potential should be together in one entity.Indonesian National Youth Council (KNPI) as an organization of trans - ethnics, religion, group and political party must be totally promote its existence, integrated and well plan, anyhow, the existence of youth organization not yet reached in optimal result.Based on the reasons, the research conducts a research about:1. How far the relationship between KNPI and the government of DKI Jakarta Province?2. How far the potency of KNPI able to be tied of integration of the nation, particularly in DKI Jakarta Province?3. How is the role of KNPI in enhanced local depended of DKI Jakarta Province ?The research will from focus on the perception or opinion of youth organization leaders, youth prominence figure and official of the government of DKI Jakarta Province related to the role of KNPI in the effort of Nation integration building.To find out of the relationship between the role of KNPI and the effort of Nation integration building, in conducting of research used method of Likert.The method of the research uses qualitative and quantitative methods, which takes sample of 30 respondence which include youth organization leaders, youth prominence figure and official government of DKI Jakarta province.Based on the research it can be concluded that perception of the role of KNPI and the effort in nation integration building which conducted by KNPI gives significantly contribution achievement.The researcher findings can be considered as in input to the academic, youth generation and student in the next era."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan peran pemuda yang dalam hal ini KNPI Aceh dapat mewujudkan gerakan kewirausahaan sosial. Penulis berargumentasi bahwa peran KNPI Aceh sangat signifikan dalam membangun gerakan kewirausahaan sosial melalui peran aktor dan inovasi yang dilakukan melalui pemberikan pelatihan, akses modal, dan pemberdayaan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui sejauh mana peran yang dilakukan oleh KNPI Aceh. Proses pengumpulan data penulis gunakan dengan menggunakan beberapa teknik penelitian seperti diskusi grup terfokus, pembagian kuesioner dan wawancara mendalam serta dokumentasi dari hasil penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk Buku, jurnal dan karya ilmiah. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran KNPI sangat besar bagi terwujudnya gerakan kewirausahaan sosial yang berkorelasi secara positif terhadap ketahanan nasional di Aceh. Ada dua faktor yang mengoptimalkan peran KNPI Aceh dalam mempengaruhi tumbuhnya gerakan kewirausahaan sosial yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu pengetahuan terhadap kewirausahaan sosial, kultur masyarakat dan peraturan dan paradigma politik. Sedangkan faktor eksternal yaitu akses terhadap perbankan, identifikasi masalah dan terakhir isu personal. Kedua faktor tersebut berujung pada penciptaan sebuah nilai baru melalui proses inovasi yang terus-menerus dilakukan oleh KNPI Aceh periode 2013-2016.

---

This research is conducted to find out what factors cause the role of youth which in this case KNPI Aceh can realize social entrepreneurship movement. The authors argue that KNPI Aceh's role is significant in building a social entrepreneurship movement through the role of actors and innovation through training, access to capital, and empowerment. The author uses a qualitative approach to determine the extent of the role undertaken by KNPI Aceh. The data collection process used the author using several research techniques such as focus group discussions, questionnaires and in-depth interviews and documentation of the results of previous studies in the form of books, journals and scientific papers.

This study shows that the role of KNPI is great for the realization of a social entrepreneurship movement that is positively correlated to national resilience in Aceh. There are two factors that optimize the role of KNPI Aceh in influencing the growth of social entrepreneurship movement that is internal factors and external factors. Internal factors are knowledge of social entrepreneurship, community culture and regulation and political paradigm. While external factors are access to banking, problem identification and final personal issues. Both of these factors lead to the creation of a new value through continuous innovation process carried out by KNPI Aceh period 2013-2016."

"Organisasi perlu berubah. Efektivitas perubahan hanya dapat dicapai dengan adanya komitmen perubahan. Hal ini disebabkan karena komitmen perubahan merupakan faktor penting bagi kesuksesan perubahan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian terhadap faktor yang mempengaruhi komitmen perubahan, yaitu dalam hal ini keadilan organisasi dan kepercayaan organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh keadilan organisasi dan kepercayaan organisasi terhadap komitmen perubahan. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur Commitment to Change Inventory (CCI), Organizational Justice Scale (OJS), dan Organizational Trust Inventory (OTI). Tiga alat ukur tersebut memiliki reliabilitas yang baik dan validitas item yang cukup baik. Responden penelitian berjumlah 278 karyawan tetap yang bekerja di perusahan yang sedang berubah, dengan karakteristik berusia 20 - 56 tahun, memiliki tingkat pendidikan minimal SMA, memiliki jabatan minimal sebagai staf, dan telah bekerja minimal dua tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan organisasi dan kepercayaan organisasi memiliki pengaruh positif dan berkontribusi terhadap komitmen perubahan (R2 = 0,249, p < 0,05) dan dimensi dari komitmen perubahan, yaitu afektif (R2 = 0,269, p < 0.05), kontinuans (R2 = 0,071, p < 0,05), dan normatif (R2 = 0,187, p < 0.05). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan organisasi memiliki kontribusi yang lebih besar daripada keadilan organisasi, baik terhadap komitmen perubahan secara keseluruhan maupun terhadap dimensi dari komitmen pada perubahan, yaitu afektif, kontinuans, dan normatif.

---

Organizations need to change. Effectiveness of the change can only be achieved with commitment to change. Commitment to change is an important factor for the success of change. Based on this, researcher conducted a study of factors influencing commitment to change, which in this case organizational justice and trust in organization.

The objective of this study study was to find the influence of organizational justice and trust in organization on commiment to change. Measurements used in this study are using Commitment to Change Inventory (CCI), Organization Justice Scale (OJS), and Organizational Trust Inventory (OTI). That three measurements have good reliability and quite good in item validity.

The participants of this study are 278 permanent employees that is working in changing company, with the age range within 20 - 56 years old, have the basic education at least from high school level, have structural position at least as staff, and had been working in that company for at least two years.

Results showed that both organizational justice and trust in organization are positively related and have contributed to commitment to change (R2 = 0,249, p < 0,05) and also their three dimensions, such as affective (R2 = 0,269, p < 0.05), continuance (R2 = 0,071, p < 0,05), and normative (R2 = 0,187, p < 0.05) commitment to change.

The results also show that the influence of trust in organization is stronger than organizational justice to commiment to change and also their three dimensions, affective, continuance, and normative commitment to change."

"Gerakan Reformasi 1998 mengawali terjadinya transisi demokrasi di Indonesia. Gerakan ini berhasil mengakhiri kekuasaan rejim otoriter Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Sebagai sebuah gerakan moral sekaligus gerakan politik yang melibatkan banyak aktor, Gerakan Reformasi 1998 berbasis pada kekuatan mahasiswa, kaum intelektual, aktivis NGO, aktivis civil society organizations (CSOS), dan para elit yang berada di luar pernerintahan.Majelis Amanat Rakyat (MARA) merupakan salah satu aliansi yang berbasis para aktor Gerakan Reformasi yang beragam ini. MARA mcncerminkan sebuah aliansi civil society organizations (CSOS) yang muncul ke permukaan sebagai suatu reaksi terhadap situasi menjelang jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Keberhasilan MARA bersama elemen-elemen kaum reformis lainnya dalam melengserkan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 telah menandai berlangsungnya transisi dan rejim otoriter menuju era demokrasi di Indonesia.Meskipun peranan para individu tokoh reformasi sangat menonjol dalam MARA, namun sebagai sebuah aliansi demokratik peranan MARA juga mencerminkan peranan organisasi-organisasi civil society di Indonesia. Ini merupakan sesuatu yang khas Indonesia, dimana kekuatan civil society yang telah dilemahkan oleh rejim Orde Baru, muncul ke permukaan dan bermanifestasi dalam peranan individual para tokoh reformasi yang merupakan kalangan elit.Kehadiran MARA memiliki arti penting dalam rangka mengkaji proses demokratisasi di Indonesia. Pada dasarnya, proses demokratisasi di berbagai negara memiliki keunikan masing-masing karena terkait dengan situasi obyektif di negara tersebut. Di Indonesia, proses demokratisasi yang dimainkan oleh kaum reformis, seringkali memunculkan dimensi elitis. Hal ini untuk sebagian disebabkan karena linkage antara elit dan massa tidak memiliki sarana yang memadai. Political Society di era Orde Baru pada dasarnya tidak mencerminkan political society yang sesungguhnya, sehingga partai-partai politik gagal mengagregasikan kepentingan massa dengan balk karena terkooptasi oleh state. Pada waktu bersamaan, kekuatan civil society yang dilemahkan, telah mewariskan jaringan yang lemah, ketiadaan platform bersama, dan diliputi suasana saling curiga. Situasi semacam ini telah mengakibatkan Gerakan Reformasi 1998 sebagian besar bergantung kepada komitmen individual para tokoh reformis, selain desakan dari gerakan moral yang diusung mahasiswa.Transformasi MARA menjadi partai politik merupakan salah satu proses memperkuat infrastruktur demokrasi di Indonesia pasca Soeharto. Proses transformasi ini merupakan fenomena yang unik karena sebagai aliansi demokratik yang bersifat elitis, MARA justeru berusaha mencari kaitan yang kuat dengan massa, dengan jalan bemietamorfosis menjadi partai politik. Proses ini merupakan terobosan besar karena MARA bertumpu pada platform pluralisme pada semua aspeknya.Bagi studi tentang demokratisasi dalam kaitannya dengan Gerakan Reformasi 1998, transformasi dari MARA menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) juga memberi perjelasan tentang peranan aktor (agency) dan tatanan (structure) dalam proses demokratisasi di Indonesia. Gerakan reformasi 1998, bagaimanapun, lebih banyak digerakkan oleh kekuatan agency, melalui sepak terjang para tokoh reformasi. Pada sisi lain, state yang menjadi tujuan utama untuk direformasi, menunjukkan resistensi yang kuat. Kekuatan status quo mampu mengkonsolidasikan diri dengan mengandalkan struktur kekuatan state, meskipun harus mengikuti mekanisme demokrasi berdasarkan agenda reformasi yang dirancang kaum reformis.Salah satu titik terpenting dari transformasi MARA menjadi PAN adalah bahwa kekuatan reformasi telah berhasil ?memaksa? state untuk melakukan proses demokratisasi secara internal. Hal ini rnengakibatkan terjadinya demokratisasi ganda, karena demokmtisasi teijadi balk pada level society maupun state. Transformasi MARA ke PAN juga memberi kesempatan kembali kepada kelas menengah Indonesia untuk mengambil peranan lebih besar dalam proses memapankan demokrasi.Tahap konsolidasi demokrasi yang telah dilalui dengau dua kali pemilu juga memberi pelajaran bahwa kekuatan reformasi turul menentultan jalannya konsolidasi demokrasi. Meski partai-partai politik yang dibentuk kaum reformis belum berhasil merebut suara mayotitas, namun kehadiran partai-partai itu turut menetukan arah sekaligus menyumbangkan peranan signiikan terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meski demikian, penelitian ini tetap merekomendasikan perlunya mengkaji secara mendalam mengapa kekuatan demokrasi di Indonesia cenderung gagal dalam mengendalikan proses konsolidasi demokrasi."

"Tesis ini berupaya menggali diskursus nasionalisme Indonesia pasca Reformasi. Di saat rezim otoriter berkuasa, diskursus nasionalisme merupakan alat untuk menyatukan bangsa dan melanggengkan kekuasaan atas nama pembangunan. Setelah reformasi terjadi, transisi demokrasi pun menjadi pintu masuk untuk mengembangkan wacana nasionalisme yang bermula dari kesadaran masyarakat. Persoalannya adalah bagaimana wacana nasionalisme yang berkembang setelah itu.Penelitian ini menggunakan dua pintu teoritik: teori tentang nasionalisme dan teori tentang transisi demokrasi. Teori tentang nasionalisme dikembangkan dari Castells (1997) yang menyatakan bahwa proyek nasionalisme tidak selalu berbasis pada tujuan pendirian negara bangsa. Teori itu menggiring penelitian ini pada teori Calhoun (2007) tentang ?nasionalisme sebagai sebuah diskursus.? Teori ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana nasib bangsa setelah rezim negara-bangsa yang kuat telah runtuh. asumsinya, nasionalisme lebih merupakan sebuah formasi diskursif daripada suatu proyek identitas. Sementara teori tentang transisi demokrasi mengandaikan bahwa setelah runtuhnya rezim otoriter, sebuah negara memasuki fase transisi demokrasi. Dalam fase ini aktor yang paling banyak berperan adalah civil society. Persoalannya adalah bagaimana diskursus nasionalisme Indonesia diproduksi oleh OKP sebagai bagian dari civil society.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, studi dokumen, dan studi pustaka. Fokus studi adalah pada empat OKP berbasiskan dari gerakan mahasiswa ekstra kampus. OKP yang dipilih berdasarkan kategorisasi gerakan nasionalis (GMNI), mahasiswa minoritas (KMHDI), Islam moderat (KAMMI), dan Islam fundamentalis (GP). Diskursus nasionalisme mengalami perubahan signifikan. Pada Orde Lama, doktrin nasionalisme diterapkan melalui doktrin anti asing dan kolonialisme. Sedangkan Orde Baru diterapkan melalui doktrinasi tafsir tunggal Pancasila. Sementara itu, nasionalisme pasca reformasi bersifat konstruktifis atau kesadaran. Nasionalisme dikendalikan faktorfaktor yang lebih luas; baik internal maupun eksternal. Secara internal ia ditandai oleh negara yang lemah, desentralisasi, demokratisasi, dan bangkitnya kekuatan kesukubangsaan tertentu. Sementara secara eksternal, ia dipengaruhi oleh globalisasi, neoliberalisme, dan gagasan-gagasan baru tentang keterbukaan. Pendefinisian Nasionalisme Indonesia dan indentitas kebangsaan oleh pemerintah RI maupun OKP memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan tersebut antara lain: Indonesia adalah negara yang plural, dibentuk dari beragam budaya, suku, dan agama. Nasionalisme merupakan alat, strategi, dan taktik untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah, KAMMI, KMHDI, dan GMNI memandang bahwa indentitas nasional dibingkai dalam UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Adapun perbedaannya yaitu: OKP Gema Pembebasan memandang bahwa indentitas nasional Indonesia adalah Islam karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas Islam.

---

This thesis attempts discourses of nationalism post-reform in Indonesia. When the authoritarian regime in power, discourses nationalism is a tool to unify the nation and preserve power in the name of development. After the reform occurs, the democracy transition is the entrance to the discourse of nationalism that began from the public awareness. The problem is how the discourse of nationalism developed after that.This research uses a two-door theoretic: the theory of nationalism and the theory of democratic transition. Theory of nationalism developed from Castells (1997) which states that the project of nationalism was not always based on the goals of the nation state. Theory that lead this research in the theory of Calhoun (2007) about "nationalism as a discourses." Theory is the question of how the fate of the nation-state regime after a strong nation has come a cropper. The assumption is, nationalism is a more discursive formation of a project identity. While the theory about the transition of democracy presuppose that the authoritarian regime after the fall, the country enters the phase transition of democracy. In this phase most of the actors who play a role is civil society. The problem is how nationalism discourses produced by OKP in Indonesia as part of civil society.The research employs qualitative approach with in-depth interviews, documentary study, and literature study. The subjects taken by this study are the four OKP selected on the extra-campus movement students. The categorization of nationalist movement (GMNI), minority students (KMHDI), Islam moderates (KAMMI), and Islamic fundamentalists (GP) selected the OKP. Discourses of nationalism experienced significant changes. In the Old Order, the doctrine of nationalism applied through the doctrine of anti-colonialism and foreign. Meanwhile, the New Order is applied through a single doctrines Pancasila. Meanwhile, nationalism after reformation era, developed by constructivism awareness. Nationalism influenced widely factors, both internal and external. Internally marked by the weak of country, decentralization, democratization, and the rise of tribes. While externally, it is influenced by globalization, neo liberalism, and new ideas about openness. Nationalism definitions and nationality identity by Indonesian government and OKP has similarities and differences. Similarities are: Indonesia is a plural country, formed from a variety of cultural, ethnic, and religion; Nationalism is a tool, strategy, and tactics to achieve the goals of the organization; The Government, KAMMI, KMHDI, and GMNI looked the national identity are framed by the 1945 Constitution, Pancasila, NKRI, and Bhineka Tunggal Ika. And The differences are: Gema Pembebasan Exemption the national identities is Islam, because Indonesia is an Islamic majority country."

"Tulisan ini membahas tentang penataan organisasi politik dan partai politik di Indonesia. Organisasi politik memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan partai politik. Dalam konteks ini, partai politik adalah salah satu saja dari organisasi politik yang dapat berbentuk organisasi yang didirikan dengan tujuan politik tetapi tidak dinamakan partai politik. Organisasi politik dapat mencakup pengertian pelbagai bentuk dan jenis organisasi, termasuk organisasi kemasyaratan. Sekarang, Perpu No. 2 Tahun 2017 sudah disahkan menjadi UU dengan kesepakatan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Momentum kesepakatan untuk memperbaiki UU yang berasal dari perpu yang sangat kontroversial ini, sebaiknya juga digunakan untuk sekaligus memperbaiki keseluruhan aturan mengenai organisasi kemasyarakatan, dan organisasi partai politik melalui suatu omnibus law yang sekaligus mengubah dan memperbaiki semua ketentuan undang undang yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian, sistem hukum kita yang berkenaan dengan partai politik, dan organisasi kemasyarakatan yang bernuansa politik, seperti organisasi underbouw partai politik, dan organisasi politik dan politis lainnya, serta organisasi kemasyarakatan yang bersifat murni kemasyarakatan, dapat ditata secara terpadu dan menyeluruh. Selanjutnya, sebagai organisasi perantara antara supra struktur pemerintahan dengan infrastruktur masyarakat, pembinaan partai politik harus lah dibina secara khusus oleh negara dengan kebijakan penguatan yang lebih efektif, termasuk dengan memberikan dukungan pendanaan, baik dari APBN, APBD, maupun dari mobilisasi CSR, dan CPR dari korporasi. Mekanisme pembinaan lainnya harus pula dibedakan antara ormas biasa dengan orpol yang diartikan sebagai partai politik dalam arti luas, yaitu terkait mekanisme pendaftarannya badan hukum, dan juga pembatalan statusnya sebagai badan hukum yang harus dilakukan melalui mekanisme peradilan konstitusi yang berfungsi sebagai pengawal dan pelindung kebebasan berserikat (freedom of association) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945."

"Sebagai organisasi nirlaba yang memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan dunia usaha dan pemerintah Kamar Dagang dan Industri Indonesia dibentuk sebagai 'payung' dunia usaha. Melihat skala dari organisasi ini, maka komunikasi merupakan hal yang mutlak agar dapat mengkampanyekan keberadaan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat menjawab pertanyaan yang muncul dari perumusan masalah seperti untuk melakukan pengembangan terhadap teori Reputation Quotient agar dapat mengetahui status reputasi organisasi nirlaba, faktor-faktor yang terlibat dalam pembentukan reputasi organisasi nirlaba , dan menggambarkan alternatif strategi komunikasi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran yang sesuai."

"ABSTRAKPerpecahan pengurus organisasi dan ketergantungan terhadap pemimpin yang dominan adalah salah satu permasalahan kasus suksesi pada organisasi sukarela di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, suksesi kepemimpinan dapat dimungkinkan pada organisasi sukarela sebagai pencegahan terhadap masalah-masalah internal organisasi yang dapat terjadi. Pada penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa suksesi pada organisasi sukarela dapat dilakukan jika didalamnya terdapat strategi suksesi, retensi staf, budaya organisasional, tingkat kejelasan perencanaan suksesi, dukungan manajerial dan tingkat usaha, serta adanya rencana strategis dan operasional suksesi. Namun pada penelitian-penelitian tersebut tidak membahas mengenai faktor eksternal dengan hanya terbatas fokus membahas faktor internal dan tingkat mikro. Penulis melihat bahwa adanya faktor lingkungan organisasi sebagai aspek eksternal dan berada pada tingkat meso organisasi yang juga dapat membuat dinamika pada organisasi sukarela dalam mengalami perubahan pelaksanaan suksesi kepemimpinan. Berdasarkan hal tersebut, penulis beragumen bahwa terdapat aspek lingkungan organisasi yang membentuk dinamika proses suksesi dan budaya organisasi yang menjadi aspek fundamental yang menopang strategi proses suksesi pada organisasi sukarela. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui data primer dan data sekunder.

---

ABSTRACTThe administrators conflict of organization and dependence on a dominant leader is one of the problems of succession case for voluntary organizations in Indonesia. Based on these problems, the leadership succession could be possible on a voluntary organization as a precaution for internal organizational problems. In the previous study explains that succession on voluntary organizations can possible if there have succession strategy, staff retention, organizational culture, level of clarity succession planning, support managerial and business levels, and their strategic and operational plans of succession. But in these studies did not discuss the external factors. They only focusing limited on discussing on the internal factors and the micro level. The author notes that the environmental factors and the external aspects of the organization as being on the meso level organizations that can make the dynamics of voluntary organizations in the implementation of the succession of leadership changes. Based on this, the authors argue that there are aspects of the organizational environment that shape the dynamics of leadership succession process in voluntary organizations. Through qualitative methods in the form of case studies, the data were collected by interview, observation and secondary data related. "

"Perkembangan harga minyak dunia yang terus meningkat seiring dengan semakin berkurangnya cadangan minyak dunia, pemanasan global sebagai dampak dalam penggunaan bahan bakar yang dapat mencemari lingkungan, dan kebutuhan energi yang semakin meningkat dengan perbandingan energi tersedia tidak sebanding sehingga diperlukan energi alternatif dari yang ada dengan energi baru terbarukan menjadi permasalahan dunia termasuk Indonesia. PPPTMGB "LEMIGAS" adalah lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah yang beroperasi dalam bidang hulu dan hilir minyak dan gas bumi (migas) memiliki peran besar dalam perkembangan industri migas melalui penelitian, perekayasaan dan pengembangan bidang migas di Indonesia. PPPTMGB ?LEMIGAS? melaksanakan penelitian - penelitian terapan untuk mengembangkan teknologi dibidang minyak, gas dan panas bumi. Organisasi pembelajaran merupakan organisasi yang memiliki kesungguhan dalam belajar secara terus-menerus dan secara bersama-sama dan berusaha untuk mentransformasikan pengetahuannya lebih baik lagi bagi keberhasilan organisasi. Transformasi pengetahuan berfungsi mengintegrasikan, mengkombinasikan dan menyelaraskan pengetahuan hasil belajar individual menjadi human capital organisasi sebagai hasil belajar organisasional. Jalur transformasi pengetahuan dibangun oleh lima disiplin belajar yang dikembangkan oleh Senge (1990) yaitu Disiplin Keahlian Pribadi, Disiplin Berbagi Visi, Disiplin Model Mental, Disiplin Bepikir Sistem dan Disiplin Tim Pembelajar.Berdasarkan pada uraian di atas penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keterampilan belajar dan kualitas jalur transformasi pengetahuan pada PPPTMGB ?LEMIGAS? sebagai upaya dalam membangun organisasi pembelajar. Metode penelitian ini adalah eksplanatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modeling). Populasi dan sampel penelitian ini adalah para pegawai PPPTMGB ?LEMIGAS?. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada masing-masing responden.Penelitian ini menemukan model struktural dalam membentuk pola kualitas jalur transformasi pengetahuan yang good fit didapatkan adalah bahwa keterampilan belajar mempengaruhi pembelajaran organisasi melalui disiplin keahlian pribadi, selanjutnya keahlian pribadi mempengaruhi disiplin berpikir sistemik, berikutnya berpikir sistemik mempengaruhi disiplin berbagi visi, pada bagian selanjutnya, berbagi visi mempengaruhi disiplin model mental, dan terakhir disiplin model mental mempengaruhi disiplin pembelajaran tim. Dengan hasil penelitian tersebut upaya membangun organisasi pembelajar pada PPPTMGB ?LEMIGAS? dengan menguatkan jalur dari keterampilan belajar untuk pembelajaran organisasi melalui disiplin keahlian pribadi, selanjutnya keahlian pribadi menuju disiplin berpikir sistemik, disiplin berbagi visi, disiplin model mental, dan terakhir disiplin pembelajaran tim.

---

The world fuel price continuously increments despite issues of world oil reserves reduction, global warming and environment pollution caused by fuel utilizations. As the available energy resources are not able to meet the increasing fuel demand, the invention of alternative and renewable energy becomes a main concern for the world and for Indonesia as well.PPPTMGB "LEMIGAS" is a government-owned research and development institution operating in oil and gas upstream and downstream unit. It plays a major role in oil and gas industry development through research, engineering and development of oil and gas in Indonesia. PPPTMGB "LEMIGAS" conducts research and application to deploy technology in oil, gas and earth heat. These activities represent the institution?s role and responsibility, that is, to provide new ideas and guidelines to government for policy decision-making purpose and to solve problems related to oil and gas industry. A learning organization is recognized by its perseverance to undergo a continous and cooperative learning and to transform the gained knowledge to execute organization?s winning strategies. Knowledge transformation serves as a way to integrate, to combine and to balance individual learning result to be an organization?s human capital and further as an organizational learning result. Knowledge-transformation path is developed based on five learning disciplines by Senge (1990): Individual Skill Discipline, Sharing Vision Discipline, Mental Model Discipline, Systemic Thinking Discipline and Learning Team Discipline.This research is carried out to analysis learning skill and quality of knowledge-transformation path at PPPTMGB ?LEMIGAS? as an endeavour of developing a learning organization. The Research use the explanatif metode with collected data is analyzed using SEM (Structural Equation Modeling). Population and samples of this research are employees of PPPTMGB LEMIGAS?. Data collection method of this research is questionnaire distribution to all respondents.The research results in findings of structure model in developing good fit pattern of knowledge-transformation path : learning skill affects organization learning through individual skill discipline; further, individual skill affects systemic thinking discipline; later, systemic thinking influences sharing vision discipline; and then sharing vision discipline influences mental model discipline and finally, mental model discipline affects learning team. Findings in this research is further used to develop a learning organization at PPPTMGB ?LEMIGAS? by strengthening learning skill path of organization learning through individual skill discipline, further individual skill to systemic thinking discipline, sharing vision discipline, mental model discipline, and finally, learning team discipline."