Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank sangat berkepentingan terhadap Iangkah-langkah pengamanan terhadap kredit yang disalurkan. Disadari bahwa kredit bermasalah membawa implikasi terhadap biaya yang akan muncul , di karenakan biaya yang berkaitan dengan pengawasan, penagihan, maupun penyelamatan kredit membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan keuntungan bank. Dalam hal debitur cidera janji, Surat Kuasa untuk menjual semestinya bisa digunakan kreditur untuk menjual hak atas agunan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan urnurn serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut untuk mengkover utang debitur. Pengaturan kuasa menjual diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan , UU No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undangundang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, . Meskipun telah dengan tegas diatur dalam berbagai peraturan namun dalam pelaksanaannya kreditor mengalami kendala untuk menjual atas dasar kuasa menjual, karena memungkinkan debitor tidak bersedia mengosongkan obyek hak tanggungan atau menolak untuk menyerah-kan obyek hak tanggungan. Hal ini menjadi lain jika penjualan obyek hak tanggungan tersebut didasarkan penetapan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan eksekusi sebagaimana dimaksud oleh pasal 224 HIR. Efektivitas suatu surat kuasa untuk mengalihkan hak atas agunan yang dijadikan obyek jaminan mempunyai kekuatan hukum, jika tidak ada bantahan, namun jika ada bantahan dari pihak lawan, maka surat pengaduan utang tersebut tidak mempunyai sifat sebagai akta notariil melainkan akta di bawah tangan biasa , sehingga tidak mempunyai kekuasan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan meskipun di dalamnya terdapat irah-hirah kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam pelaksanaan terdapat kesulitan melakukan parate eksekusi berdasarkan kuasa menjual obyek Hak Tanggungan. Kesulitan tersebut timbui karena secara yuridis tidak ada kepastian hukum atas isi perjanjian yang dilakukan maupun karena dalam fakta sosial sexing mendapat hambatan dari pihak debitur sebagai pemilik obyek jaminan . Dengan demikian tidak mendorong perputaran roda ekonomi yang membutuhkan gerakan yang cepat dan tepat.

---

Bank has very high interest with security stages in terms of distributed credit. It is recognized that stagnant credit will bring about implication against arising costs, in which costs/expenses having relations with control, collection and recovery of credit requiring so many costs and will influence health and profitable levels of bank. In the event that debtor fails to perform indeed, the attorney or the authorization to sale may be used by creditor through his authorization to sale surety right via public auction as well as to settle debt thereof for covering debt. The regulation on authorization to sale is provided with Commercial Code, Laws No.4 year on Surety Right, Laws No.10 year 1998 on Amendment of Law No.7 year 1992 regarding banking. Although in some regulation had been set out strictly, but, in its implementation the creditor has obstacles to sale based on his authorization to sale, because possibly, the debtor is not willing to vacant the object of his surety right or even to reject it. It will be different provided that sales of such surety right object based on judgment of District Court who has execution power as meant within Article 224 HIR. Effectiveness of attorney to transfer surety right as insured object which has legal power, provided that any claim had not been filed, but, if it is filed then, such bond have not characteristic as notary deed but under the hand solely, so that, it has not execution power as court's judgment although the words of "For sake of justice under God Almighty' had been stated therein. To implement it there is trouble in realizing execution by attorney or authorization to sale Surety Right object. It is caused by juridical no legal certainty stated within content of agreement because frequently, in social facts there is obstacles from debtor as owner of such surety object. Hence, it had not stimulated economic cycles to grow rapidly and precisely."

"Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan analisa kredit pada Bagian Credit Risk Management Bank X, yaitu suatu Bank Umum Milik Pemerintah. Dalam melaksanakan kegiatan perkreditan, Bank X sebagai pihak pemberi kredit memerlukan perlindungan untuk mengamankan uang yang dipinjamkannya kepada debitur karena pada kenyataannya uang tersebut adalah milik nasyarakat yang disimpan di Bank X berdasarkan kepercayaan dan adanya kredit yang bermasalah pada suatu bank, dalam jumlah besar akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan bank itu sendiri. Oleh sebab itu, proses pemberian kredit di Bank X selalu dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati﷓hatian (dengan penerapan the five C's principles) dan melalui suatu tahap yang disebut analisa kredit. Pada konsepnya, analisa kredit pada Bagian Credit Risk Management Bank X diharapkan dapat berjalan efektif sebagai usaha mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, dalam arti dapat memenuhi fungsi dan mencapai tujuan utama analisa kredit itu sendiri dengan baik. Akan tetapi dalam prakteknya, masalah pada kredit yang telah disalurkan oleh Bank X tetap terjadi. Tesis ini berusaha menggambarkan bagaimana pelaksanaan analisa kredit pada Bagian Credit Risk Management Bank X dan menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan analisa kredit tersebut tidak selalu berhasil, serta mengajukan beberapa saran agar analisa kredit tersebut dapat benar-benar efektif dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di Bank X."

"ABSTRAKDalam dunia modern saat ini, kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran penting sektor jasa keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Melalui perbankan dana atau potensi investasi yang ada pada masyarakat disalurkan kedalam kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi terwujud. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan kredit. Seiring dengan meningkatnya jurnlah pemberian kredit, kredit macet pun menjadi masalah bagi dunia perbankan. Bukan saja itu, terdapat juga masalah penyelesaian kredit macet itu sendiri. Khusus mengenai masalah penyelesaian kredit macet pada bank BUMN selama ini berbeda dengan bank swasta lainnya. Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan berupa modal pada bank BUMN, menjadikan penyelesaian kredit macet pada bank BUMN tersebut hams diselesailcan melalui PUPN (KP2LN). Penyelesaian kredit macet bank BUMN di PUPN terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi oleh PUPN. Sehingga perlu dipildrkan cars penyelesaian kredit rnacet BUMN yang lebih tepat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan kepastian hukum termasuk kepastian hokum dalam menyelesaikan kredit macet. Perkembangan pengertian terhadap kekayaan negara yang dipisahkan dalam penyertaan pada BUMN menjadikan perubahan penyelesaian kredit macet. Bertitik tolak pada peraturan mengenai penyelesaian kredit macet bank BUMN yang dilakukan sendiri oleh Bank BUMN dan penyelesaian kredit macet yang diteruskan kepada PUPN. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab persoalan pilihan kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kredit macet ini dengan melihat pada pengertian kekayaan negara yang ada pada bank BUMN. Dan bank BUMN sendiri (PT.Bank BRI (Persero) Cabang Yogyakarta) mempunyai langkah awal dalam penyelesaian berdasarkan peraturan sebagai sebuah bank. Sebagaimana bank BUMN berdasarkan UU No.49Prp. tahun 1960 tentang PUPN penyelesaiapun diteruskan ke PUPN seandainya penyelesaian oleh Bank BUMN tidak mendapatkan hasil. Tetapi penyelesaian pada PUPN juga menghadapi kendala-kendala walaupun penyelesaian sudah berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 33 Tabun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, maka menjadi jelaslah bagaimana penyelesaian kredit macet kepada masing-masing bank berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN. Dengan adanya kepastian hukum dalam penegakkan kredit macet pada BUMN dapat menjadikan penyelesaian kredit macet lebih cepat. Dan Bank-bank BUMN akan mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank swasta lainnya dalam menjalankan fungsi dan tujuannya sehingga stabilitas ekonomipun dapat tercapai.;"

"Dalam tesis ini Penulis mengangkat kasus permohonan fasilitas kredit PT.XYZ kepada Bank TUV yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan pemberian kredit kepada PT.XYZ serta mengevaluasi kelayakan proses pengolahan kredit di Bank TUV. Dengan menerapkan proses pengolahan kredit yang baik, risiko gagal bayardebitur kepada bank dapat diminimalisasi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa PT.XYZ layak diberikan kredit oleh Bank TUV dan menyimpulkan bahwa proses pengolahan kredit untuk PT.XYZ pada Bank TUV sudah berjalan sesuai dengankebijakan dan ketentuan kredit yang berlaku di Bank TUV.

---

In this thesis, Author raise the case of application for credit facilities from PT.XYZ to Bank TUV that is aimed to determine the creditworthiness of PT.XYZ and evaluate the loan processing worthiness at Bank TUV. By applying good credit management process, the debtor’s probability of default can be minimized. The analysis concludes that PT.XYZ can be granted loan and concludes that the

loan processing of PT.XYZ proposal at Bank TUV has been done in accordance to the policies and regulations of Bank TUV."

"Laporan karya akhir ini dibuat untuk menganalisis penerapan PSAK 71 dalam menghitung Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE). Objek penelitiannya adalah Piutang IJP KUR di PT Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan. Analisis dilakukan dengan menganalisis Prosedur CKKE perusahaan, dibandingkan dengan skema penjaminan berdasarkan peraturan pemerintah. Berdasarkan hasil pengkajian, PT Jamkrindo telah menerapkan Prosedur CKKE berdasarkan PSAK 71 terhadap Piutang IJP KUR atas KUR Gen 1 secara individual (Pemerintah) dan KUR Gen 2 secara kolektif (Mitra Penyalur KUR). Namun penentuan bobot Cash Shortfall KUR Gen 1 dan pemilihan metode CKKE KUR Gen 2 belum mencerminkan kondisi yang ada pada perusahaan.

---

This final report is made to analyze the implementation of PSAK 71 in calculating Expected Credit Loss (ECL). The research object is IJP KUR Receivables in PT Jamkrindo as a guarantee company. The analysis was conducted by analyzing the company's ECL Procedures, compared to the guarantee scheme based on government regulations. The conclusion is that PT Jamkrindo has applied ECL Procedures based on PSAK 71 against IJP KUR Receivables on KUR Gen 1 individually (Government) and KUR Gen 2 collectively (KUR Channeling Partners). However, the determination of the KUR Gen 1 Cash Shortfall and the selection of the CKKE KUR Gen 2 method do not reflect the existing conditions in the company."

"Masalah pemberian kredit selalu terjadi pada setiap bank, karena penggunaan kredit erat sekali hubungannya dengan kegiatan usaha dimasa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Bank sebagai pihak pemberi kredit yang memiliki posisi lebih kuat dari debitur hendaknya tetap melaksanakan sikap hati-hati dalam menyalurkan kredit dan selalu berupaya untuk meminimalisir masalah-masalah yang timbul serendah mungkin, yaitu berupaya meminimalisir masalah dengan menjaga mutu kredit yang dikelola. Sehubungan dengan itu, yang dapat memberikan gambaran terhadap kelayakan debitur untuk dapat mengembalikan atau melunaskan kredit adalah Proyeksi Arus Kas. Maka dapat dikatakan, bahwa peranan proyeksi arus kas dapat meminimalisir atau mengantispasi terjadinya tunggakan hutang pokok dan bunga pinjaman. Yang kemudian berdampak terhadap pada kredit bermasalah. Karena proyeksi arus kas adalah perhitungan yang memprediksi kondisi keuangan debitur di masa yang akan datang, maka tujuan penelitian adalah meneliti proyeksi arus kas. Karena proyeksi arus kas merupakan cerminan yang dapat memberi gambaran, tentang kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit yang telah digunakannya di masa yang akan datang.Penelitian dilakukan berdasarkan studi kasus deskriptif. Yang diteliti adalah fenomena yang menyebabkan terjadinya pergeseran kolektibiliti performing loans ke kolektibiliti non performing loans pada Kantor Wialayah PT. Bank BUMN yang berakibat terjadinya penurunan kualitas portepel perkreditan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan terjadinya penggeseran kolektibiliti dikarenakan proyeksi arus kas yang dibuat berdasarkan data-data keuangan historis. Fakta yang terjadi menunjukan bahwa proyeksi keuangan yang dibuat saat kredit belum disetujui dengan realisasi setelah kredit berjalan atau sudah digunakan dalam hal kegiatan usahanya dinilai sinkron. Fakta atau realisasi jauh berbeda dari proyeksi arus kas yang dibuat.Dalam menyusun proyeksi arus kas hendaknya tidaklah hanya melihat kondisi keuangan masa lalu yang dijadikan alat untuk digunakan sebagai asumsi, tetapi juga harus melihat peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian periode berikutnya atas kegiatan usaha yang akan dilakukan. Perlu dan penting bagi yang menyusun proyeksi arus kas memiliki wawasan, pengetahuan, pengalaman, bisa berkomunikasi untuk menggali dan memperoleh informasi, koordinasi dan intuisi terhadap kegiatan usaha yang proyeksi arus kas akan disusun / dibuat."

"ABSTRAKPemberian kesempatan menggunakan dana Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia (KLBI) oleh pemerintah kepada Bulog, pada dasarnya dianggap lebih baik daripada fasilitas kredit komersial. Bunga KLBI dari semula 6 persen, kemudian meningkat hingga dua dan bahkan pernah tiga kali lipat. Masalah besarnya stok, disinyalir sebagai penyebab defisit dan kesulitan membayar kembali bagi debitur. Bulog sebagai pengguna KLBI tetapi beroperasi secara break even. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kecenderungan atau arah perkembangan KLBI beras Bulog, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan defisit serta tingkat korelasinya. Penelitian ini tergolong policy research , dengan data utama adalah data sekunder time series dari tahun anggaran 1984/1985 sampai tahun 1994/95, yang dikumpulkan dengan metode eksplorasi dari instansi pemerintah terkait. Perkembangan KLBI beras cenderung makin besar, meskipun suatu ketika turun sesuai dengan kebutuhan operasional Bulog, khususnya beras. Jumlah KLBI pangan bila dibandingkan dengan seluruh KLBI mencapai rata- rata 17 persen setiap tahunnya. Pengeluaran dari KLBI beras ditambah persediaan merupakan pinjaman Bulog yang harus dibayar kembali. Pengembalian kredit selain jumlah pinjaman masih harus ditambah biaya dan bunga yang disebut total kredit. Secara sederhana deficit/surplus dapat dihitung dengan membandingkan jumlah kredit dengan jumlah angsuran per tahun. Hasil temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah, Bulog yang diperkirakan selalu defisit karena besarnya stok yang tersimpan dan tingginya suku bunga, secara kumulatif selama 11 tahun, ternyata masih mengalami surplus. Beberapa faktor yang bersifat internal dan eksternal mempengaruhi KLBI beras diteliti untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap besarnya pinjaman. Hasil penelitian yang diharapkan adalah berguna bagi teori perkreditan terutama KLBI dan dengan pengamanan beras nasional. Faktor-faktor yang disinyalir mempengaruhi pinjaman KLBI beras Bulog adalah harga pembelian beras Bulog ternyata tidak signifikan, karena ternyata yang berpengaruh adalah harga dasar dan permintaan beras. Bulog yang berstatus "Non Profit Company " ternyata mendapatkan keuntungan. Besarnya keuntungan/surplus diperoleh dari selisih harga jual beras persediaan yang dijual dengan harga baru, sebagai akibat sistim perhitungan harga pokok penjualan yang berlaku."