Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Good Corporate Governance telah menjadi isu sentral di sejumlah negara, termasuk Indonesia sejak bcberapa tahun terakhir, dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis keuangan di sejumlah negai-a Asia, skandal kcuangan, teen industri pasar modal, korporasi. pasar audit, serta tuntutan akan transparansi dan independensi.Corporate governance diyakini telah memainkan peranan penting scbagai perimbangan keputusan berinveslasi bagi para investor terulama investor institusi karena semakin tinggi tingkat corporate governance maka tinggi pula financial returns ratio. valuasi. nilai saham yang tinggi untuk jangka menengah dan semakin besar pula value creator.Hakekat sesungguhnya dari corporate governance adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh internal perusahaan yang bertujuan agar pihak-pihak luar dan dalam dari oranisasi perusahaan yang terkait. dapat memperoleh keuntungan yang lebih bak dari sebelum dilakukannya upaya-upaya tersebul. Oleh karcna ilu, corporate goverrurorce dipandang perlu ditcrapkan tcrulania terhadap sektor usaha. Hal ini berhubungan dengan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Direksi, serta dukungan sistem pengawasan yang mencukupi, akuntabilitas serta pecan dan fungsi auditor.Secara konseptual, Corporate governance diperlukan karena banyaknya kepentingan di dalam suatu perusahaan. Di dalam suatu perusahaan terdapat pemisahan fungsi antara pemilik modal, dalam hal ini pemegang saham atau investor, dengan pengelola perusahaan atau manajemen. Pengelola pcrusahaan akan menjalankan perusahaan dengan memperolch gaji dan karena manajemen mempunyai kepentingan sendiri, manajemen diasumsikan akan berusaha untuk memperoleh bayaran yang sebanyak-banyaknya. Sementara pemilik modal menginginkan manajemen melaksanakan pengelolaan perusahaan sebaik-baiknya untuk kepentingan pemilik modal."

"Lembaga perbankan merupakan inti keuangan di suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menumpan dana yang dimilikinya. Salah satu kegiatan bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip mengenal nasabah. Dalam pemberian kredit, bank rentan akan tindak-tindak pidana di bidang perbankan baik yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan maupun peraturan lainnya di luar Undang-Undang Perbankan. Tulisan ini membahas mengenai tanggung jawab Head Corporate Legal Officer dalam pemberian kredit dengan mengambil contoh kasus pemberian kredit oleh PT Bank Century Tbk. Pokok permasalahan tersebut dipecahkan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu meliputi studi kepustakaan dan wawancara yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam kasus ini terjadi ketidaksesuaian antara praktik dengan peraturan pemberian kredit di PT Bank Century Tbk, serta tidak adanya tanggung jawab Head Corporate Legal Officer dalam kasus pemberian kredit tersebut sehingga Head Corporate Legal Officer PT Bank Century Tbk tidak dapat dijerat dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.

---

Banking institutions is one of the primary financial establishments of a State. Bank as a financial institution manages the funds of many prime entities including individuals, businesses, and even governmental agencies. One of the fundamental activities of banking institutions are channeling funds to the public in the form of credit. In giving credit, banks abide by the principles of responsible lending which includes the Precautionary Principle and the Know Your Customer Principle. In lending, banks are vulnerable to crimes in both the regulated banking sector governed by the Banking Act and other legislation outside of the Banking Act. This paper discusses the responsibilities of Head Corporate Legal Officer in the provision of credit by taking an example case of lending as done by PT Bank Century Tbk. This paper assesses the issue using normative juridical research methods that include literature review and interviews that lead to the conclusion that in this case there is a discrepancy between the regulatory practices of credit at PT Bank Century Tbk, and an absence of obligation by the Head of Corporate Legal Officer in the case of credit lending resulting in the conclusion that the Head of Corporate Legal Officer of PT Bank Century Tbk should not have been found guilty by Article 49 paragraph (2) letter b of the Banking Act."

"Sejak perekonomian Indonesia dihantam badai krisis moneter di tahun 1997, orang sadar, betapa selama ini mereka telah terbuai dengan semunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbagai pengkajian membuktikan, salah satu penyebab ambruknya perekonomian Indonesia adalah buruknya struktur ekonomi yang dibangun. Selain itu, buruknya kinerja sektor perbankan, ditenggarai juga menjadi pemicu lainnya. Good Corporate Governance (GCG) pun mulai marak didiskusikan. Dalam seminar seminar soal perekonomian, prinsip-prinsip ini tak pernah luput dibicarakan. Para pakar percaya, buruknya penerapan GCG di industri perbankan Indonesia menjadi faktor utama, jika kita mencari penyebab begitu sulitnya kita bangkit dari keterpurukan ekonomi. Tapi, bagaimanakah seharusnya GCG diterapkan pada industri perbankan? Ini juga masih terus hangat diperbincangkan. Termasuk soal peran pemerintah dalam mensosialisasikannya di kalangan perbankan."

"Penelitian ini menguji pengaruh struktur Good Corporate Governance dan kinerja terhadap risiko kredit pada Bank Umum Konvensional di Indonesia (2007-2011) dengan 190 observasi. Good Corporate Governance diproksikan oleh konsentrasi struktur kepemilikan, efektifitas dewan komisaris dan efektifitas komite audit, kinerja diukur menggunakan CAMELS (CAR, KAP, NIM, LDR), dan risiko kredit diukur menggunakan LLP. Untuk menguji pengaruh antar variabel digunakan metode Pooled Least Squared (PLS). Berdasarkan hasil pengujian, konsentrasi struktur kepemilikan, efektifitas komite audit, CAR berpengaruh negatif, sedangkan efektifitas dewan komisaris, KAP, NIM, LDR berpengaruh positif terhadap risiko kredit. Pada pengujian kinerja, konsentrasi struktur kepemilikan berpengaruh positif kecuali terhadap kinerja NIM berpengaruh negatif, efektifitas dewan komisaris berpengaruh positif kecuali terhadap kinerja LDR berpengaruh negatif sedangkan efektifitas komite audit berpengaruh negatif kecuali terhadap kinerja NIM berpengaruh positif.

---

The aim of this research is to examine the influence of the structure of Good Corporate Governance and performance to the Credit Risk of Conventional Banks in Indonesia (2007-2011) with 190 observations. Good Corporate Governance is measured by the concentration of ownership structure, the effectiveness of board of commissioners, and the effectiveness of audit committee, performance is measured using the CAMELS (CAR, KAP, NIM, LDR), and the credit risk measured by LLP. Pooled Least Square (PLS) method was used to test the relationship between those variables. The result show that the concentration of ownership structure, the effectiveness of audit committee, CAR are negatively related, however, the effectiveness of board of commissioners, KAP, ROA, LDR are postively related with credit risk. On the performance testing, the concentration of ownership structure is positively related except on NIM have negatively related, the effectiveness of the board is positively related except on LDR have negative relationship, however, the effectiveness of the audit committee is negatively related except on NIM have positive relationship."

"Investor dalam melakukan suatu investasi sangat memperhatikan return yang akan diperoleh oleh mereka, untuk investasi pada portofolio saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta memiliki pergerakan yang fluktuasi dimana memungkinkan bagi investor untuk memperoleh suatu return yang tinggi sesuai dengan ekspektasi atas return yang mereka harapkan dan memiliki suatu risiko investasi yang tinggi.Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh faktor dan makro ekonomi suatu negara dimana dapat dilihat dari fakta ketika Indonesia mengalami krisis di lahun 1998 ikut mempengaruhi jatuhnya Indeks Harga Saham di Bursa Efek Jakarta. INdek Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah hingga mencapai level 276.15 pada tanggal 30 September 1998.Salah satu industri yang sangat rentan dengan masalah makro ekonomi adalah industri perbankan. Industri Perbankan memiliki peran penting dan memerlukan perhatian yang khusus karena mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan merupakan bagian dari system permbayaran. Menjadi bagian dari system pembayaran membuat perrnasalahan yang timbul pada industri perbankan akan memberikan efek negative terhadap perekonomian. Bukti dari imbas faktor makro ekonomi terhadap industri perbankan dimana telah di tutupnya beberapa bank oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.Melihat hubungan yang erat antara variable makro ekonomi terhadap pergerakan saham dan indutri perbankan dapat dijadikan permasalahan yang dilakukan penelitian pada penulisan karya akhir ini, adapun permasalahannya adalah :1. Bagaimana pengaruh perbankan faktor-faktor makro ekonomi terhadap kincrja saham perbankan?Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi balk secara bersama atau secara berganda dengan menggunakan software Eviews versi 3.0. Sebelum proses regresi dilakukan maka periu dilakukan pengujian atas model tersebut dengan melakukan uji stasioner, uji multikolinearitas, uji autokorelasi.Dalam penelitian ini saham-saham yang digunakan sebagai bahan untuk pene[itian ini adalah saham industri perbankan, adapun saham industri perbankan yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham Bank Arta Niaga Kencanan, Bank Buana Indonesia, Bank Central Asia, Bank CIC Internasional, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Lippo Bank, Bank Mayapada, Bank Mega, Bank Negara Indonesia, Bank Niaga, Bank NISP, Bank Pan Indonesia, Bank Victoria Indonesia. Data dbank pada sample ini adalah saham industri perbankan yang telah listed pada tahun 2000 dan masih listed di BEJ sampai dengan Oktober 2006Proses regresi dalam penilitian ini dilakukan dengan menggunakan 4 metode yang diamati yaitu:1. Pengaruh return pasar terhadap return saham perbankan2. Pengaruh variable makro ekonomi trhadap return saham perbankan3. Pengaruh karakteristik industri terhadap return saham perbankan4. Pengaruh variable makro ekonomi dan karakteristik industri terhadap return saham perbankan. Berdasarkan hasil pengeolahan data alas ke empat model yang digunakan di dapatkan hasil yang cukup beragam, dimana ada beberapa saham dari industri perbankkan yang memiliki pengaruh yang signi likan lerhadap keempat model yang diamati dan ada yang tidak berpengaruh signifkan. Ada pula saham yang mempunyai hubungan yang positif dan negative terhadap ke empat model yang diamati.

---

Investors are really concern regarding return of their investment, having investment portfolio at Jakarta Stock Exchange with fluctuating market movement which there's possibility for investors to gain high return according to their expected return by having high risk investment.Stock price movement will be affected by macro economic factors on certain country, for Indonesia case when monetary crisis hit in 1998 then following by the crushing of Stocks Composite Index at Jakarta Stock Exchange_ Jakarta Composite Index was down to the lowest IeveI at 276.15 points at September 20th 1998.Banking industry is one of the sectors having volatility with macro economy changing. Banking industry has important role and need special treatment since influencing by external factor easily and as part of integrated monetary payment system. As part of it, if banking industry suffers problem then giving negative effect to the whole economy system directly. Liquidation of several banks by Bank of Indonesia as regulator is the evidence of influence macro economic factors related to the banking system.Considering relationship between macro economic factors to the stock market movement and banking industry, it becomes interesting topic for further research on this paper. The points will be discussed is1. How much effect of macro economic factors changing related to the banking stocks performance ?Process of data transformation will be conducted using regression technique on simple or multiple by software Eviews version 3.0. Before conducting regression process, will be done statistical test to the model using Stationer Test, Multi-Correlation Test, Auto-Correlation Test.In this research using banking industry stocks as the samples, which are Bank Arta Niaga Kencana, Bank Buana Indonesia, Bank Central Asia, Bank CIC Internasional, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Lippo Bank, Bank Mayapada, Bank Mega, Bank Negara Indonesia, Bank Niaga, Bank NISP, Bank Pan Indonesia, Bank Victoria Indonesia. All sample stocks should have been listed since year 2000 and remains as listed stocks on October 2006 at Jakarta Stock Exchange.Regressions process on this research will be conducted through 4 observed method, which are:1. Effect of market return related to the banking industry stocks2. Effect of macro economic factors related to the banking industry stocks3. Effect of intrinsic characteristic industry factor related to the banking industry stocks4. Effect of macro economic factors combining with intrinsic characteristic industry factor related to the banking industry stocksBased on the data examination through above models which resulting various result, showing some banking industry stocks have significant influence and some of them on the contrary. Some stocks also have positive and negative correlation to the observed model."

"Kredit yang disalurkan oleh sektor perbankan pasca krisis 1997 mengalami penurunan yang sangat tajam sehingga angka Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai titik terendah pada bulan Maret 2000. Sementara itu meskipun LDR tahun 2003 sudah menunjukkan peningkatan sehingga menjadi sebesar 48,53% pada bulan Desember 2003 namun angkanya masih jauh di bawah angka LDR sebelum krisis. Kredit yang disalurkan belum cukup memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kembali pada level sebelum krisis, yang berarti fungsi intermediasi perbankan masih belum pulih atau terjadi disintermediasi perbankan.Belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan antara lain disebabkan oleh belum mampunya sektor riil menyerap kredit dan masih berlangsungnya konsolidasi internal perbankan. Studi Iiteratur menunjukkan bahwa sebab-sebab menurunnya penyaluran kredit perbankan kepada sektor swasta di Asia pasca krisis 1997 masih menimbuikan perdebatan. Sebagian ekonom menganggap menurunnya penyaluran kredit perbankan disebabkan oleh "credit crunch" yang menimbulkan fenomena credit rationing sehingga terjadi penurunan penawaran kredit. Ekonom lain berpendapat menurunnya penyaluran kredit perbankan lebih disebabkan oleh menurunnya permintaan terhadap kredit sebagai konsekuensi logis terjadinya kontraksi permintaan agregat.Mengetahui penyebab menurunnya penyaluran kredit perbankan apakah Iebih dipengaruhi dari faktor permintaan kredit atau faktor penawaran kredit mempunyai irnpiikasi penting terhadap kebijakan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut di atas, studi ini mengkaji faktor-faktor (variabel ekonomi) yang menyebabkan menurunnya penyaluran kredit perbankan di Indonesia pasca krisis 1997 apakah lebih dipengaruhi oleh faktor penawaran kredit atau oleh permintaan kredit melalui analisis empiris. Berbeda dengan pendekatan ekonometrik tradisional Walrasian yang mengasumsikan pasar dalam kondisi equilibrium, dalam penelitian ini digunakan pendekatan new-Keynesian yang mengemukakan bahwa pada dasarnya pasar keuangan, seperti pasar kredit, seringkali tidak berfungsi secara sempurna sehingga pasar dalam kondisi disequilibrium.Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas persoalannya adalah bagaimana mengidentifikasi bahwa kredit yang disalurkan perbankan lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor penawaran atau oleh permintaan kredit tersebut. Identifikasi ini dilakukan dengan metode "switching regression" untuk memperoleh informasi apakah kredit yang disalurkan dapat dihubungkan dengan fungsi penawaran kredit atau permintaan kredit. Sebagai konsekuensinya model mengasumsikan pasar kredit dalam kondisi disequilibrium. Dengan asumsi bahwa dalam kondisi tidak adanya informasi berkaitan dengan proses penyesuaian suku bunga dan asumsi bahwa residu merupakan variabel acak yang terdistribusi normal, penggunaan metode estimasi Maximum Likelihood (ML) dengan sendirinya dapat mendeterminasi "probabilitas" setiap observasi kredit aktual apakah Iebih ditentukan oleh persamaan penawaran kredit atau oleh permintaan kredit.Data yang digunakan dalam mengestimasi model tersebut adalah data time series variabel makro dan mikro ekonomi. Data tersebut merupakan data bulanan dari Januari 1993 s.d. Desember 2003. Data dimulai dengan rentang waktu 5 tahun sebelum dan 5 tahun setelah krisis ekonomi tahun 1997/98 dengan pertimbangan untuk meiihat perbedaan perilaku penyaluran kredit antara periode sebelum krisis dan setelah krisis. Sumber data berasal dari Bank Indonesia, Bursa Efek Surabaya, dan Badan Pusat Statistik.Hasil estimasi Maximum Likelihood terhadap persamaan permintaan kredit dan penawaran kredit Bank Umum pada periode sampel Januari 1993 s.d. Desember 2003 (sebanyak 132 observasi) menunjukkan bahwa nilai fungsi maximum likelihood adalah Sebesar 181,5O. Nilai maksimum fungsi likelihood tersebut tercapai setelah dilakukan evaluasi terhadap 236 fungsi dan tercapai konvergen setelah dilakukan 66 iterasi."

"ABSTRAKSektor jasa keuangan memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, salah satu sub sektor jasa keuangan yang memiliki pengaruh penting adalah sektor perbankan yang memegang 74% total aset dari sektor jasa keuangan. Sehingga profitabilitas dari sektor perbankan penting untuk diperhatikan sebab profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat kinerja dari sektor perbankan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari 25 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007-2016. Ordinary Least Squares (OLS) dengan fixed effect digunakan sebagai alatdalam menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal yang terdiri dari tingkat efisiensi bank, risiko kredit bank, pangsa pasar, dan diversifikasi perusahaan memiliki hubungan yang negatif dan kapitalisasi serta tingkat permintaan memiliki hubungan yang positif terhadap profitabilitas sektor perbankan. Sedangkan faktor eksternal yang terdiri dari pertumbuhan produk domestik bruto memiliki hubungan yang positif dan tingkat inflasi serta tingkat pajak efektif memiliki hubungan yang negatif terhadap profitabilitas sektorperbankan.

---

ABSTRACT

The financial services sector plays an important role in the economy of a country. In Indonesia, one of the important financial services sub-sectors is the banking sector which holds 74% total assets of the financial services sector. With the result that the profitability of the bank becomes a benchmark whether the bank performs its function properly. This study uses secondary data from financial statements of 25 banks listed on the Indonesia Stock Exchange since 2007-2016. Ordinary Least Squares (OLS) with fixed effect is used as a tool in analyzing data. The results of this study indicate that internal factors consisting of bank efficiency, credit risk, market share, and diversification of companies have a negative relationship and capitalization and demand levels have a positive relationship to the profitability of the banking sector. While external factors consisting of gross domestic product growth have positive relationship and inflation rate and effective tax rate have negative relation to profitability of banking sector."

"Masalah Tindak pidana pencucian uang dewasa ini sudah merupakan isu global di seluruh dunia yang memerlukan kerjasama di antara seluruh negara untuk menanggulanginya. Tindakan Pencucian uang pada umumnya memanfaatkan jasa perbankan untuk menyimpan dan menyembunyikan aset (uang) hasil kejahatan sehingga seolah-olah aset (uang) tersebut berasal dari kegiatan yang legal. Hal tersebut dikarenakan jasa-jasa dan instrumen-instrumen kegiatan transaksi keuangan yang disediakan oleh bank memungkinkan untuk digunakan sebagai sarana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Kegiatan Pencucian uang memberikan dampak yang buruk terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan seperti merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang,dan lain-lain.Menyadari dampak buruk dari kejahatan pencucian uang,Pemerintah telah mengeluarkan berbagai ketentuan termasuk Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentanq Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang 25 Tahun 2003 (UU TPPU). Sejalan dengan undang-undang tersebut, dalam rangka mencegah disalahgunakannya jasa perbankan (a.l. rekening bank, surat berharga perbankan, dll.) sebagai sarana penyimpanan uang hasil kejahatan maka satu tahun sebelum ditetapkannnya UU TPPU, pada tanggal 10 Juni 2001 dan 13 Desember 2001, Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PBI Know Your Customer Principle/KYC) yaitu prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Dengan ditetapkannnya PBI tersebut maka peranan perbankan dalam pencegahan pencucian uang menjadi sangat penting sekali."