Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris dalam kedudukan sebagai Pejabat Umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana dibuatnya akta. Akta otentik tersebut berfungsi sebagai alat bukti. Dalam suatu proses pembuktian di depan Pengadilan, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat mutlak. Hal demikian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian, baik Notaris maupun para penghadap masing-masing berturut-turut menyimpan minuta akta dan salinan akta sebagai alat bukti jika timbul masalah di depan Pengadilan. Namun karena keadaan tertentu diluar kesalahan para pihak (force majeure) balk minuta maupun salinan akta dapat sewaktuwaktu musnah. Dalam hal demikian, tindakan hukum apakah yang dapat diambil para pihak? Serta bagaimana kekuatan pembuktiannya jika para pihak menggunakan scan akta sebagai alat bukti di Pengadilan? Untuk itu, Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Dengan menggunakan analogi terhadap kasus fotokopi minuta akta sebagai alat bukti maka para pihak dapat menggunakan scan minuta akta sebagai alat bukti. Selanjutnya agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian, scan minuta akta harus mendapat kesaksian yang berasal dari Notaris bersangkutan dimuka Pengadilan.

---

In his/her position as a public official, a notary has right to make an authentic certificate, defined as the one made in a certain form that has been determined be the Law, made by or before the presence of the authorized public official, in the ascertained place to make a certificate. The authentic certificate functions as a proof instrument, and particularly in a proving process before the court, it has an absolute power on that matter. This has been in accordance with the one regulated in the positive law applied in this country. Therefore, in an agreement made, both the notary and the applicants always supposed to keep the minutes and the copy of the certificate, expecting its function before the court in case a problem happened. However, in some specific measures beyond the intervention of any party (defined as force rnajeur), it is possible that the minute and the copy of the certificate could be destroyed. In such a case, how should the aprties act legally? How is the legal force of a certificate's scan rusult utilized as a proof instrument before the court? In order to identify such matter, the writer intends to conduct a legal research utilizing the juridical-sociologic research method, while bcollecting the data needed through in-depth interviews. Using the analogy of a copy (photocopied) of a certificate's minute that can be used as a proof instrument, so in the case with the minute's copy resulted from a scan. Furthermore, in order to possess an even more proof force, the scanned minute minute of the certificate should have been testified by the concerned notary before the court."

"Sudah menjadi kewajiban bagi Notaris untuk menyimpan dan menjaga keberadaan dokumen-dokumen protokol Notaris, khususnya minuta akta. Akan tetapi dalam praktiknya sampai saat ini, penyimpanan minuta akta masih dilakukan dengan menggunakan media konvensional dalam bentuk fisik kertas secara manual, yang seringkali berdampak pada berkas yang rawan kerusakan ataupun musnah akibat peristiwa force majeure. Padahal, dengan hilang, rusak ataupun musnahnya minuta akta dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Penelitian ini membahas mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris pembuat ataupun Notaris pemegang protokol dalam hal pembuatan salinan akta baru karena musnahnya minuta akta akibat peristiwa force majeure. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, bersifat eksplanatoris analitis dengan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris apabila minuta aktanya musnah atau rusak adalah membuat Berita Acara dan laporan kepada Majelis Pengawas Notaris, dan jika dimungkinkan dapat meminta permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk dapat dibuatkan persetujuan dalam pembuatan salinan akta yang baru. Sehingga, Notaris tetap dapat membuat salinan akta yang baru setelah musnahnya minuta akta, mengacu pada data yang tersimpan dalam soft file, hal ini karena penyimpanan salinan akta dalam bentuk soft file diperbolehkan sebagai penyimpanan tambahan. Salinan akta yang dibuat baru karena minuta aktanya telah musnah tetap memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat karena masih dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Dalam era digitalisasi seperti saat ini, diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengarsipan protokol Notaris berbasis media elektronik, sebagai langkah untuk meminimalisir risiko kerusakan atau musnahnya dikemudian hari. Sehingga, dunia kenotariatan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaannya terutama dibidang pelayanan hukum dan pengarsipan.

---

It is an obligation for a Notary to keep and maintain the existence of Notary protocol documents, especially the original deed. However, until now, the filing of the original deed is still carried out using conventional media in the form of physical paper manually, which often has an impact on files that are prone to damage or destruction due to force majeure events. While in fact, the loss, damage or destruction of the original deed may cause loss or disadvantage to the parties concerned. This study discusses the legal remedies that can be taken by the Notary or the ‘protocol-holder’ Notary in terms of making a new copy of the deed due to the destruction of the original deed due to the force majeure event. This research is a normative juridical research, explanatory analytical with qualitative data analysis method. The results of this study indicate that, legal remedies that can be taken by a Notary if the original deed are destroyed or damaged is to make a report to the Notary Supervisory Board, and if it is possible, they may request an application to the Panel of Judges of the District Court for an approval in the making a new copy of the Deed. Thus, the Notary can still make a new copy of the deed after the destruction of the original deed, referring to the data stored in the soft file, this is because the storage of the copy of the deed in the form of a soft file is allowed as additional storage. A new copy of the deed made because the minutes of the deed have been destroyed still have legal force as strong evidence because it is still issued by a Notary as an authorized public official. In this current digitalization era, it is hoped that the government can make regulations that specifically regulate the filing of Notary protocols based on electronic media, as a step to minimize the risk of damage or destruction in the future. Thus, the notary world is expected to be able to utilize technology to facilitate its work, especially in the field of legal services and archiving."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang mengeluarkan nomor Salinan Akta yang berbeda dengan nomor yang ada pada Minuta Akta yang disimpan oleh Notaris, karena Notaris tersebut kurang memperhatikan administrasi kantornya sehingga terjadi penomoran yang berulang. Untuk mengatasi hal tersebut Notaris menambahkan huruf A pada salah satu Minuta Aktanya sehingga terjadi perbedaan dengan nomor Salinan Akta yang dikeluarkannya. Permasalahannya adalah bagaimana keotentitasan dan akibat hukum terhadap penomoran akta yang berbeda tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan hasil dari penelitian.Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa terhadap penomoran akta yang berbeda antara Minuta Aktanya dengan Salinan Aktanya akan tetap menjadi akta autentik sepanjang Minuta Aktanya ada dan telah memenuhi syarat-syarat keotentitasan suatu akta autentik, karena yang menjadi dasar dari Salinan Akta adalah Minuta Aktanya dan akibat hukumnya Notaris dapat dikenakan sanksi yaitu berupa teguran tertulis karena kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut tidak berulang. Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah dengan sesegera mungkin membuat Akta Berita Acara Pembetulannya yang dilakukan dihadapan para penghadap dan juga saksi yang kemudian Salinan Akta Berita Acara Pembetulannya disampaikan kepada para pihak. Kata kunci: Otentitas Akta Autentik, Akibat Hukum, Pertanggungjawaban Notaris, Perbedaan Penomoran Antara Minuta Akta Dengan Salinan Akta.

---

This thesis discuss about the act of a Notary that issuing a copy of deed that has a different number from the number that contained in the original of the Deed where kept by the Notary, because the Notary is not fully paying attention to the administration of the office so there is a repetition of the deed numbers. To overcome this, the Notary adds a letter A on one of the original of the deed so that there is a difference in numbering between the original of the deed and copies of Deed that have been issued. The problem are how the authenticity and the legal consequences to the different of the original and the copy of the deed numbers and how the accountability of the notary who made the deed. The research method used in this thesis is the normative juridical, where this research use the existing legislation and the legal norms which supported by interviewing the speakers to get the results of the research.The results that the author gets from the differentiation in numbering between the original of the deed with a copy of the deed is it will be remain as an authentic deed as long as the original of the deeds are exists and has fulfilled the authenticity requirements of an authentic deed, because the basis of an authentic copy of the Deed is the Original of the deeds and the notary may only get a written warning because this mistake is not repeated. The accountability that can be done by the Notary is to immediately make a correction of the deeds oficial record which done in front of the appearer and also the witnesses and then the copy of the corrected Deeds are submitted to the parties."

"Peranan Notaris sekarang telah berkembang pesat, setiap masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian hukum dalam bidang hukum khususnya hukum perdata. Semakin banyak Notaris yang diangkat membuat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Notaris dewasa ini juga semakin banyak. Perilaku dan penyalahgunaan wewenang Notaris juga semakin banyak.Tesis ini mengangkat masalah tentang Notaris yang tidak cermat dalam membuat akta, sehingga merugikan para pihak. Salinan akta yang tidak sesuai dengan aslinya serta penghadap yang tidak berwenang merupakan permasalahan dalam tesis ini.Penulis pada kesempatan ini mengangkat Kasus dari Notaris Surya Hasan berdasarkan Putusan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris yang menjadi bahan penelitian dalam Tesis ini dengan menggunakan metode analisa yuridis yaitu meneliti putusan tersebut dengan data-data hukum baik primer maupun sekunder.

---

The role of the Public Notary nowadays are growing rapidly, every Indonesian peoples requires legal certainty in law, especially civil law. The more Notaries were appointed its causing the more legal issues should be encountered by public notary nowadays.

This thesis exalt the issues about the notary who is not careful in making the deed, so its causing detriment to the parties. The copy of the notary deed which does not match to the originals as well as the person were not authorized is the main issues that needs assessment in this thesis.

On this occasion the author exalt the Case of Surya Hasan a Pubic Notary based on the award of the Central Notary Counsel/Oversight Tribunal which is the research material for this thesis with a method in analyze that case to primary and secondary legal materials."

"Tesis ini berjudul kekuatan pembuktian salinan akta dalam persidangan perdata studi putusan Mahkamah Agung No. 10 K/PDT/2015, terdapat tiga rumusan masalah yang dibahas yaitu keabsahan perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, kekuatan pembuktian Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta dan Grosse Akta Notaris menurut ilmu hukum atau doktrin, dan pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian Salinan Akta Pengakuan Utang dalam Putusan Mahkamah Agung. Tesis ini ditulis untuk mengkaji permasalahan mengenai kekuatan pembuktian akta autentik dalam persidangan, yang dilakukan dengan tujuan agar mengetahui pengaturan hukum terkait pembuktian akta autentik dan kekuatan pembuktiannya dalam persidangan. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Sistematika penulisan dibagi dalam lima bab. Hasil penelitian dari tesis ini yaitu bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum dan keberlakuan hukum yang mengikat bagi para pihak apabila dibuat dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian, perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris harus memenuhi peraturan agar dapat memenuhi syarat akta autentik agar dapat memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk minuta, salinan, kutipan, dan Grosse Akta memiliki kekuatan pembuktian akta autentik apabila terpenuhi syarat-syarat lahiriah, formil, dan materiil. Pada kasus ini, Akta Pengakuan Utang tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga tidak ada perikatan hukum yang terjadi, dan semua akibat hukum yang telah terjadi harus batal demi hukum.

---

This thesis is entitled power of proof from copy of the deed in the civil trial of the Supreme Court decision case number 10 K/PDT/2015, there are three problems discussed, the validity of the agreement made by a Notary, the strength of proof of the Minutes of Deed, Copy of Deed, Quotation of Deed and Grosse Deed according to legal science or doctrine, and judges' consideration of the strength of proof from Copy of Deed Debt Recognition in the Decision of the Supreme Court.

This thesis was written to examine the problem about power of proof of authentic deeds during the trial, which was carried out with the aim of knowing the legal regulation relating to the verification of authentic deeds and the strength of their evidence in the trial. The method used in research is juridical normative, with techniques literature study to collect secondary data, consists of primary and secondary law materials. The writing is divided into five chapters.

The results of the research in this thesis are that agreement has legal force and legal enforcement that is binding on the parties if the agreement is made by fulfilling law regulate about agreement, an agreement made with the Notary deed must meet the regulations in order to fulfill the authentic deed requirements in order to have perfect proof power. For minuta, copies, quotations, and Grosse Deed have the power of authentic deed proving if the physical, formal and material requirements are met. In this case, the Debt Recognition Act does not have power of proving, so there is no legal engagement that occurs, all legal consequences that have occurred must be null and void."

"Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan salah satunya dengan cara jual beli, syarat agar dapat melakukan pendaftaran peralihan hak melalui jual beli di kantor pertanahan adalah menggunakan bukti Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT yang berwenang. Namun masih banyak masyarakat yang tidak melakukan proses balik nama atau perubahan kepemilikan sertipikat hak atas nama dari pemilik hak yang lama (penjual) kepada penerima hak (pembeli). Adanya kewajiban untuk mendaftarkan setiap perubahan data fisik maupun data yuridis tanah tanpa adanya sanksi bagi yang melanggar membuat penyelenggaraan tertib administrasi terhambat dan tidak terpenuhinya asas publisitas. Kekuatan pembuktian pemilikan hak atas tanah yang telah dibuat akta jual beli namun belum didaftarkan di kantor pertanahan serta urgensi penegakan kewajiban balik nama demi terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan serta asas publisitas pun dipertanyakan. Penelitian menggunakan metode doctrinal dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kekuatan pembuktian pemilikan hak atas tanah yang akta jual belinya belum didaftarkan pada kantor pertanahan adalah akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik tetapi kehilangan asas publisitasnya. Selanjutnya penegakan kewajiban melakukan balik nama atas sertipikat tanah yang dibeli menggunakan akta jual beli demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dan asas publisitas sangat dibutuhkan supaya mengurangi resiko terjadinya sengketa di kemudian hari dan melindungi pihak ketiga yang memiliki itikad baik untuk membeli tanah yang peralihan haknya belum didaftarkan tersebut. Sanksi yang dapat diberlakukan dapat merupakan sanksi administratif seperti teguran ataupun denda dengan jumlah tertentu.

---

The transfer of rights to land can be done one way by buying and selling. The requirement to be able to register rights through buying and selling at the land office is to use proof of the Sale and Purchase Deed made before the authorized PPAT. However, there are still many people who do not carry out the process of changing names or changing ownership of title certificates in the name of the old rights owner (seller) to the rights recipient (buyer). The existence of an obligation to register every change in physical and juridical land data without any sanctions for those who violate it makes the implementation of administrative order hampered and publicity is not fulfilled. The strength of proof of ownership of land rights for which a sale and purchase deed has been made but has not been registered at the land office as well as the urgency of enforcing the obligation to transfer names for the sake of maintaining orderly government administration and the principle of publicity are also examined. The research uses doctrinal methods with qualitative analysis methods. The research results obtained are that the strength of proof of ownership of land rights for which the sale and purchase deed has not been registered at the land office is that the deed has perfect proof power as an authentic deed but loses its publicity. Furthermore, enforcing the obligation to transfer names to land certificates purchased using a sale and purchase deed in order to maintain orderly land administration and the principle of publicity is very necessary to reduce the risk of future incidents and protect third parties who have good faith in purchasing land whose rights protection has not been registered. . Sanctions that can be imposed can be in the form of administrative sanctions such as warnings or fines of a certain amount."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Salinan Akta yang dikeluarkan berdasarkan Minuta Akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya yang antara lain berwenang untuk membuat akta autentik, harus mematuhi apa yang diatur dalam undang-undang bahwa Notaris dalam membuat Minuta Akta wajib mengeluarkan Salinan Akta yang berisikan Salinan kata demi kata dari seluruh akta. Kelalaian Notaris dalam menjalankan kewenangannya tersebut akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap salinan akta perjanjian kredit yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Minuta Akta Notaris pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel; dan pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang lalai dalam menjalankan jabatannya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa akibat hukum dari Salinan Akta yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Minuta Akta ialah akta tesebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, karena kekuatan pembuktiannya ada pada Asli Akta yaitu Minuta Akta, namun jika terjadi suatu permasalahan di kemudian hari atas Salinan Akta tersebut Notaris dapat dimintakan pertanggung Jawaban Hukumnya. Sementara pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Notaris adalah pertanggungjawaban secara administratif, dan secara Hukum Perdata sebagai Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan adanya kerugian yang diderita oleh Pihak tertentu.

---

This research takes up issue regarding the responsibility of Public Notary to Copy of Deed which issued not based on Minute of Deed.  Public Notary has authorities to issuing authentic deed, which should regulate based on Indonesian Law that stated Notary’s. for making the minutes of deed, it is obligatory to issue a copy of the deed which contains a word-for-word copy. The notary's negligence in carrying out his authority will cause problems in the future. The problem raised in this study is the legal consequences of the copy of the credit agreement deed that was issued not in accordance with the Minuta of the Notary Deed in the South Jakarta District Court Decision Number 20/Pdt.G/2017/PN Jkt- Sel; and legal responsibility for Notaries who are negligent in carrying out their positions in the Decision of the South Jakarta District Court Number 20/Pdt.G/2017/PN Jkt- Sel. To answer this problem, normative juridical research methods are used. The data analysis was carried out qualitatively. The results of the study found that in the legal consequences of the Copies of Deeds issued that are not in accordance with the Minutes of the Deed are that the deed is degraded to Private Deed, because the strength of the proof is in the Original Deed, namely the Minutes of the Deed, but if there is a problem in the future regarding the Copy of the Deed, the Notary can be held accountable the law. Meanwhile, the liability that can be asked of the Notary is administrative responsibility, and in Civil Law as an unlawful act due to losses suffered by certain parties."

"Keberadaan lembaga notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik. Sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akta otentik yang diterbitkan notaris memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata dikatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Fungsi akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna di pengadilan. Konsekuensi yuridisnya adalah setiap akta otentik yang dibuat oleh notaris harus dianggap akta yang sah sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Pada praktiknya masih ditemukan adanya salinan akta yang dibuat notaris tanpa adanya minuta akta. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris wajib membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dalam pembuatan salinan akta tanpa adanya minuta akta dapat meminta pertanggungjawaban kepada notaris secara administratif, perdata maupun pidana. Permasalahan tersebut menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan pembuatan salinan akta pengikatan jual beli tanpa adanya minuta akta dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis dengan metode penelitian kepustakaan untuk kemudian menghasilkan data kualitatif.

---

The existence of notary institution is based on the needs of the community in making authentic deeds. As in Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendments of Law Number 30 Year 2004 concerning the Position of Notary Public, an authentic deed issued by a notary provides guarantee of legal certainty. In Article 1868 of the Civil Code, it is stated that an authentic deed is a deed which is in the form determined by law, made by or in front of public officials who are in power for it at the place where the deed was made. The function of an authentic deed is perfect evidence in court. The juridical consequence is that every authentic deed made by a notary must be considered a valid deed as long as no other party proves otherwise. In practice, there are founded notary made copies of deeds without a minute deed. Based on article 16 paragraph (1) of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendments of Law Number 30 Year 2004 concerning the Position of Notary Public, notaries are obliged to make a minute deed and keep it as a notary protocol. In this case, the party who is aggrieved in order to making copy of deed without minute deed by notary may ask the responsibility of notary either administrative, civil and criminal responsibility. These problems caused the authors interested in further research on the problem of making copy of sale and purchase binding deeds without any minute deeds using normative juridical research and analytical descriptive approaches with library research methods which produce qualitative data."

"Tesis ini membahas tentang Jabatan notaris selaku pelaksana fungsi publik dalam hukum perdata sebagai pembuat minuta akta. Minuta akta dikategorikan sebagai arsip Negara. Notaris diwajibkan untuk merahasiakannya, akan tetapi ketika terjadi sengketa ada kemungkinan untuk dilakukan penyitaan akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik. Untuk itu selaku notaris harus dapat mencermati bagaimana pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik dan upaya yang dapat dilakukan oleh notaris.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder sebagai acuan utama dengan bantuan tambahan wawancara dan bahan-bahan penunjang lainya sehingga mengahasilkan analisa dengan cara deduktif analisis yang menyimpulkan bahwa dalam melakukan penyitaan minuta akta notaris, penyidik harus dapat memperhatikan undang-undang jabatan notaris sebagai payung hukum notaris dan penyidik hendaknya juga menjadikan akta sebagai bukti bukan keterangan notaris, tapi apabila kedudukan notaris sebagai tersangka maka notaris dapat dimintakan keteranganya oleh penyidik maupun dipengadilan. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh notaris apabila merasa keberatan dengan tindakan penyidik yaitunya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas putusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, dan upaya menggunakan hak ingkar yang melekat pada Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses about Title notary who carry out public functions in the civil law as a maker deed minute. Deed minute categorized as State archives. Notaries are required to keep it a secret, but when the dispute is likely to do foreclosure deed and notary by calling an investigator. For it as a notary must be able to observe how the decision deed minute and calls notarial by the investigator and the efforts to be made by a notary.

The study was conducted with the normative method using secondary materials as the main reference with the help of additional interviews and other supporting materials that result in the analysis of the deductive method of analysis which concludes that in conducting foreclosure deed minute, the investigator should be able to pay attention to the law office of notary as notaries and legal protection investigator should also make the deed as evidence not notarized statement, but if the position the notary notarized as a suspect may be requested the investigator and his testimony in court. As for efforts to be made by a notary public if objected to investigators that his actions by filing a lawsuit to the Administrative Court against the decision of the Regional Supervisory Council approval, and efforts to use the dissenter rights attached to the Notary."