Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seorang manusia dalam hidupnya mengalami tiga peristiwa penting,yaitu waktu dilahirkan, perkawinan dan pada waktu ia meninggal dunia.Ketika manusia meninggal dunia, maka beralihlah segala yang ditinggalkan si wafat kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Dalam KUHPerdata dikenal dua Cara untuk menjadi ahli waris, yaitu menurut Undang-undang dan penunjukan dalam surat wasiat atau testament. Dalam hal mewaris dengan ketentuan testamen, pewaris dapat menentukan siapa-siapa yang dapat menggantikan atas harta kekayaan yang ditinggalkannya.Pewasiat juga dapat mengangkat seseorang sebagai pelaksana wasiat yang bertugas mengawasi bahwa wasiat itu dilaksanakan sesuai dalam surat wasiat itu.Seorang pelaksana wasiat berkewajiban untuk menyelenggarakan sebaik-baiknya kepentingan ahli waris yang dipercayakan kepadanya oleh si pewaris. Pelaksanaan atas suatu wasiat bagi ahli warisnya dalam suatu kasus, mungkin terdapat masalah Apakah tindakan pelaksana wasiat dalam kasus telah sesuai dengan isi wasiat. Mengapa Pengadilan dapat menetapkan pelaksana wasiat berhak untuk menjual obyek wasiat si penerima wasiat.Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang aria. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatit.Hasil penelitian akan bersifat evaluatif analitis. Apapun alasannya, siapapun yang menjadi pelaksana wasiat adalah salah jika pelaksana wasiat melanggar isi dari wasiat dan bertindak atas kemauannya sendiri sehingga merugikan kepentingan si penerima wasiat dan menerima hasil penjualan warisan tersebut untuk kepentingan pribadinya.Dalam hal memberikan penetapan, Hakim tidak berdasarkan pada kepentingan si pewaris dalam wasiatnya, hak ahli waris atas wasiat si pewaris dan aturan-aturan yang membatasi hak dan kewajiban seorang pelaksanan wasiat_Masih sedikit pakar ilmu hukum yang secara benar-benar mengetahui tentang hukum waris dalam prakteknya bagi masyarakat yang awam tentang masalah hukum waris terkadang tidak mengurus harta warisan apabila si pewaris telah meninggal dunia dikarenakan kurangnya pemahaman. Kewajiban kita semua sebagai praktisi hukum untuk mendalami hukum waris sehingga dapat memberikan penerangan dan penjelasan-penjelasan yang baik tentang hukum waris kepada masyarakat kita."

"Seorang manusia dalam hidupnya mengalami tiga peristiwa penting,yaitu waktu dilahirkan, perkawinan dan pada waktu ia meninggal dunia.Ketika manusia meninggal dunia, maka beralihlah segala yang ditinggalkan si wafat kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Dalam KUHPerdata dikenal dua Cara untuk menjadi ahli waris, yaitu menurut Undang-undang dan penunjukan dalam surat wasiat atau testament. Dalam hal mewaris dengan ketentuan testamen, pewaris dapat menentukan siapa-siapa yang dapat menggantikan atas harta kekayaan yang ditinggalkannya.Pewasiat juga dapat mengangkat seseorang sebagai pelaksana wasiat yang bertugas mengawasi bahwa wasiat itu dilaksanakan sesuai dalam surat wasiat itu.Seorang pelaksana wasiat berkewajiban untuk menyelenggarakan sebaik-baiknya kepentingan ahli waris yang dipercayakan kepadanya oleh si pewaris. Pelaksanaan atas suatu wasiat bagi ahli warisnya dalam suatu kasus, mungkin terdapat masalah Apakah tindakan pelaksana wasiat dalam kasus telah sesuai dengan isi wasiat. Mengapa Pengadilan dapat menetapkan pelaksana wasiat berhak untuk menjual obyek wasiat si penerima wasiat.Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang aria. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatit.Hasil penelitian akan bersifat evaluatif analitis. Apapun alasannya, siapapun yang menjadi pelaksana wasiat adalah salah jika pelaksana wasiat melanggar isi dari wasiat dan bertindak atas kemauannya sendiri sehingga merugikan kepentingan si penerima wasiat dan menerima hasil penjualan warisan tersebut untuk kepentingan pribadinya.Dalam hal memberikan penetapan, Hakim tidak berdasarkan pada kepentingan si pewaris dalam wasiatnya, hak ahli waris atas wasiat si pewaris dan aturan-aturan yang membatasi hak dan kewajiban seorang pelaksanan wasiat_Masih sedikit pakar ilmu hukum yang secara benar-benar mengetahui tentang hukum waris dalam prakteknya bagi masyarakat yang awam tentang masalah hukum waris terkadang tidak mengurus harta warisan apabila si pewaris telah meninggal dunia dikarenakan kurangnya pemahaman.Kewajiban kita semua sebagai praktisi hukum untuk mendalami hukum waris sehingga dapat memberikan penerangan dan penjelasan-penjelasan yang baik tentang hukum waris kepada masyarakat kita.

---

People pass through at least three most important phases, that are, when he/she was born, getting married and pass away. By the time the latest happens, the whole assets he possessed during his lifetime will be transferred to the family members he left.The Book of Civil Law mentions about two ways to appoint a heir, the one according to the law, or the one referring to the testament/probate. In case the one happens is the latest mentioned, the inheritor has right to select whom is to receive the assets he left. The inheritor also has right to appoint an executeur testamentair who is obliged to supervise and ensure that the testament was carried out appropriately. An executeur testamentair has duty to execute the testament as best as he/she can to ensure that the heir's right is filled as intended by the inheritor. However, there is possibility that the implementation could be problematic, particularly concerning whether the conducts of the executeur testamentair has already been in accordance with the testament entrusted. Including in case where the court decided to give right to the executeur testamentair to sell the testamented object to the heir. This research is a juridical normative literature study, conducted by scrutinizing the existing secondary data (literatures)."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembatalan wasiat yang merugikan ahli waris dan akibat hukumnya dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 52/PDT.G/2020/PN.Bogor. Pewarisan dapat diberikan melalui 2 (dua) cara, yaitu secara ab instetato dan testamentair. Pewarisan secara testamentair yaitu warisan yang diberikan berdasarkan wasiat, khususnya kepada pihak ketiga. Wasiat merupakan suatu pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Subjek hukum yang berhak mendapatkan wasiat yaitu orang perorangan dan badan hukum. Namun, berdasarkan Pasal 899 KUHPerdata untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal, dengan meneliti unsur dan asas-asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Tipologi penelitian ini yaitu eksplanatoris. Metode perolehan data dalam penelitian ini didapatkan dengan jenis data sekunder. Pengumpulan data digunakan melalui studi dokumen. Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa dalam Putusan Pengadilan No. 52/PDT.G/2020/PN.Bogor Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya terkait dengan pelaksanaan tugasnya dalam pembuatan akta secara administratif dalam hal ini Notaris membuat suatu produk hukum yaitu akat wasiat merugikan pihak lain. Notaris juga dapat dikenakan sanksi secara perdata apabila perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian karena tindakan kesalahannya membuat orang lain rugi maka kepadanya dituntut untuk mengganti kerugian tersebut. Simpulan yang kedua akibat hukum terhadap akta wasiat yang melanggar ketentuan mengenai (Legitime Portie) yang diatur dalam KUHPerdata.

---

This study discusses the responsibility of a notary regarding the annulment of a will that disadvantages the heirs and its legal consequences in the case of the Bogor District Court Decision No. 52/PDT.G/2020/PN. Bogor. Inheritance can be given in 2 (two) ways, namely ab instetato and testamentary. Testamentary inheritance refers to a bequest given based on a will, particularly to a third party. A will is a statement made by an individual about their wishes after their death and can be revoked by them. The legal subjects entitled to receive a will are individuals and legal entities. However, based on Article 899 of the Civil Code, in order to be able to take the benefits of something based on a will, a person must already exist at the time of the testator’s death. The method used in this study was doctrinal legal research, by examining the elements and principles existing in legislation and regulations. The typology of this research is explanatory. The data collection method used in this study was obtained by secondary data types. The data collection was conducted through a document study. The results of the research conclude that in Court Decision No.52/PDT.G/2020/PN. Bogor, the notary can be held accountable for their duties in the administrative preparation of the deed, in this case, creating a legal document, namely a will that disadvantages another party. The notary can also be subject to civil sanctions if their unlawful actions cause harm to another party due to their action, leading to a claim for compensation. The second conclusion relates to the legal consequences of a will that violates the provisions regarding the rightful portion (Legitime Portie) as regulated in the Civil Code."

"Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris semestinya menguraikan aktiva dan pasiva dari harta pewaris sehingga status harta warisan dan pembagian hak waris untuk para ahli waris menjadi terang karena adanya Akta Keterangan Hak Waris tersebut. Namun dalam kenyataannya notaris tidak menguraikan dengan jelas pasiva dari harta pewaris sehingga memunculkan gugatan dari ahli waris mengenai pembagian hak waris. Oleh karena itu fokus dari kajian ini adalah tentang pembagian hak waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris yang merugikan ahli waris sebagaimana ditemukan dalam kasus di Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 512/PDT.G/2019/PN JKT.UTR.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pembagian hak waris berkenaan dengan adanya Akta Keterangan Hak Waris yang salah dalam penerapan pembagiannya dan peran notaris dalam pembagian hak mewaris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris.Untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini dilakukan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dari hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum yang diteliti, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pembagian hak waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris tersebut tidak menguraikan secara jelas pasiva dari harta pewaris jika sudah dikemukakan secara jelas pasiva dari harta pewaris tersebut selanjutnya dapat dilakukannya pembagian harta warisan masing-masing ahli waris mendapatkan 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta warisan. Peran notaris dalam pembagian hak mewaris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris semestinya sebelum dilakukan pembuatan Akta Keterangan Hak Waris, notaris memeriksa dokumen yang diserahkan kepadanya, kemudian dibacakan akta tersebut agar menghindari ketidaktelitian notaris.

---

A deed of inheritance rights made by a notary should describe the assets and liabilities of the heir's property so that the status of the inheritance and the distribution of inheritance rights for the heirs become clear because of the deed of inheritance rights. However, in reality the notary did not clearly describe the liability of the heir's assets, causing a lawsuit from the heirs regarding the distribution of inheritance rights. Therefore, the focus of this study is on the distribution of inheritance rights based on a deed of inheritance rights which is detrimental to the heirs as found in the North Jakarta District Court Decision Number 512/PDT.G/2019/PN JKT.UTR. The issues raised in this study are regarding the implementation of the distribution of inheritance rights concerning the existence of an incorrect deed of inheritance rights in the application of the distribution and the role of a notary in the distribution of inheritance rights based on a deed of inheritance rights. To answer the main problems in this study, doctrinal law research was carried out using legal materials collected through library research. From the results of an analysis of the legal materials studied, it can be stated that the implementation of the distribution of inheritance rights based on the deed of inheritance rights does not clearly describe the liabilities of the heir's assets, each heir gets 1/3 (one-third) of the inheritance. The role of the notary in the distribution of inheritance rights based on the deed of inheritance rights should be before making a deed of inheritance rights, the notary examines the documents submitted to him, then reads them out to avoid notary inaccuracies."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia, dan bagaimana wasiat wajibah, sebagai produk ijtihadiah pare ahli hukum kewarisan Islam, menjadi aspek pembaharu dalam hukum kewarisan Islam Indonesia. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif dengan berusaha memberikan gambaran mengenai arti pembaharuan, yang dalarn term Islam, setidaknya dikenal dengan tiga istilah, yakni tajdid (pemumian), taghyir (perubahan) dan ishlah (perbaikan). Pembaharuan dalam pengertian tajdid misalnya diungkapkan sebagai pemumian dengan kembali kepada ajaran asli Islam seperti termaktub dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Pembaharuan dalam arti taghyir digambarkan sebagai usaha pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum kehidupan dan hukum Allah dalam diri pribadi, masyarakat dan negara. Sedangkan perubahan dalam arti ishlah merupakan usaha perbaikan yang dilakukan terhadap sektor-sektor yang sudah rusak dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara, khususnya dalam bidang hukum. Dalam menakar sejauh mana perubahan yang terjadi di sekitar hukum kewarisan Islam Indonesia, digunakan ciri-ciri pembaharuan hukum Islam yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dan corak pembaharuan yang diintroduksi oleh Noul J. Coulson. Matra lain yang menjadi fokus pembahasan dan penulisan ini adalah wasiat wajibah. Sebagai aspek pembaharuan yang fenomenal, wasiat wajibah memperkaya khazanah pemikiran di bidang hukum kewarisan. Konsep ini muncul sebagai kelanjutan diskursus dan perdebatan pars ahli hukum kewarisan Islam sekitar ayat menyangkut wasiat dan ayat mengenai mirats. Dalam hukum kewarisan Islam Indonesia, wasiat wajibah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung merupakan 'tanda' dari pembaharuan hukum kewarisan Islam yang memasuki tahap ketiga setelah plaatsvervulling (ahli warts pengganti) yang diintroduksi oleh Hazairin, guru besar hukum Adat yang ahli di bidang hukum Islam dari Universitas Indonesia. Kemudian wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam. Putusan Mahkakah Agung Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, yang memberikan hak wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim yang diangkat dalam penulisan ini, menempatkan Mahkamah Agung tidak saja sebagai judge made law, melainkan juga memposisikan Hakim Agung yang memutuskan kedua perkara tersebut sebagai 'pembaharu' terhadap hukum kewarisan Islam Indonesia. Selain para. praktisi hukum kewarisan Islam di Peradilan Agama berpandangan bahwa hal demikian tidak lazim, di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim pun seperti Mesir, Tunisia, Maroko, Pakistan wasiat wajibah tidak diterapkan pada kasus ahli waris non muslim. Dalam penulisan ini dianalisis pula putusan Pengadilan Agama Jakarta dan putusan Pengadilan Yogyakarta yang memutuskan tidak memberi hak wasiat wajibah bagi ahli waris non mlislim. Jika putusan Pengadilan Agama Jakarta mendasarkan pertimbangan hukumnya pads Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Agama Yogyakarta thefidasarkan pertimbangannya selain pada Pasal 171 huruf c juga pada Hadits Nabi SAW yang tertulis dalam kitab Kifayat al Akhyar Juz II halaman 18."

"Dalam hukum waris di Indonesia, dikenal kewarisan secara undang-undang dan secara surat wasiat. Surat Wasiat merupakan instrument bagi Pewaris apabila ingin memberikan harta yang dimilikinya kepada seseorang yang ia kehendaki. Namun, pada praktiknya surat wasiat digunakan untuk alat bagi seseorang untuk menguasai keseluruhan harta benda yang dimiliki oleh pewaris atau bahkan pewarisnya sendiri yang ingin memberikan kepada seseorang sesuai dengan keinginannya. Penelitian ini memaparkan aspek hukum waris di Indonesia dengan fokus utama pada penggunaan dan peran surat wasiat. Analisis ini mencakup deskripsi dan pengaturan dari surat wasiat, serta proses transfer harta warisan dan penanganannya dalam kasus sengketa. Meskipun surat wasiat digunakan sebagai alat hukum yang sah untuk mendistribusikan harta, hukum waris Indonesia telah menetapkan sejumlah batasan untuk melindungi hak-hak ahli waris, termasuk anak-anak dan pasangan pewaris. Konsep "legitime portie" atau bagian minimum dari harta yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu, dijelaskan dalam penelitian ini sebagai cara untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta. Ahli waris yang merasa bahwa hak legitime portie mereka belum terpenuhi dapat memanfaatkan hak "inkorting", yaitu proses hukum yang memungkinkan mereka untuk menuntut penyesuaian atau pengurangan bagian harta yang diberikan melalui surat wasiat. Penelitian ini juga membahas alasan pembatalan surat wasiat. Bahwa pelanggaran terhadap legitime portie tidak menjadi dasar pembatalan surat wasiat, melainkan penyelewengan terhadap syarat formil yang memungkinkan untuk membatalkan surat wasiat. Secara keseluruhan, hukum waris di Indonesia menciptakan keseimbangan antara hak pewaris untuk membuat wasiat dan perlindungan hak-hak ahli waris, terutama dalam konteks hak "legitime". Penelitian ini menunjukkan bagaimana hukum waris berfungsi untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan ahli waris dalam pembagian harta warisan.

---

In Indonesian inheritance law, there are known types of inheritance through statutory provisions and through testaments. A testament serves as an instrument for the testator if they wish to bequeath their property to a person of their choosing. However, in practice, testaments are used as a tool for someone to control all the property owned by the testator or even for the testator themselves to grant it to a person according to their wishes. This study presents aspects of inheritance law in Indonesia with a primary focus on the use and role of testaments. This analysis includes a description and arrangement of testaments, as well as the process of transferring inherited property and its handling in case of disputes. While a testament is used as a valid legal tool to distribute property, Indonesian inheritance law has established a number of limitations to protect the rights of heirs, including children and spouses of the testator. The concept of "legitime portie", or the minimum portion of the property that must be given to certain heirs, is explained in this study as a means to ensure balance and fairness in the division of property. Heirs who feel that their legitime portie rights have not been fulfilled can utilize the right of "inkorting", a legal process that allows them to demand adjustment or reduction of the portion of the property given through the testament. This study also discusses the reasons for the revocation of a testament, indicating that violation of the legitime portie does not constitute grounds for the revocation of a testament, but rather deviations from formal requirements that allow for the annulment of the testament. Overall, Indonesian inheritance law creates a balance between the rights of the testator to make a testament and the protection of the rights of heirs, especially in the context of "legitime" rights. This study shows how inheritance law works to maintain justice and the welfare of the heirs in the distribution of inheritance property."

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta wasiat oleh notaris seharusnya memperhatikan ketentuan asas legitime portie yang berlaku sebagai dasar dalam pembuatan akta wasiat tersebut. Hal ini karena setiap ahli waris harus menerima bagian mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa ada yang merasa dirugikan sehingga dapat memberikan kepastian bagi para ahli waris dan menghindarkan dampak tuntutan hukum yang dapat timbul dikemudian hari. Permasalahan dalam tesis ini adalah implikasi hukum terhadap bagian mutlak ahli waris legitimaris dari adanya suatu akta wasiat yang dibuat berdasarkan akta kesepakatan bersama dimana isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) dan notaris yang membuat akta wasiat tersebut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitime portie) ahli waris legitimaris tidak serta merta langsung batal atau batal demi hukum, melainkan dapat diajukan gugatan dari ahli waris untuk menuntut bagian mutlaknya sehingga akta wasiat tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan dan bagian mutlak ahli waris legitimaris yang terlanggar akan dikembalikan sesuai dengan besarnya bagian mutlak yang dimiliki oleh ahli waris legitimaris yang menuntut tersebut sedangkan sisanya akan diberikan kepada ahli waris yang sesuai dengan akta wasiat tersebut. Selain itu, dalam pembuatan akta wasiat tersebut, Notaris tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pembuatan akta wasiat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sahnya suatu akta sehingga notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban mengenai gugatan tersebut.

---

This thesis discusses the making of a will by a notary who should pay attention to the provisions of the legitime portie principle that apply as the basis for making the will. This is because each heir must receive their share in accordance with statutory provisions without anyone feeling disadvantaged so as to provide certainty for the heirs and avoid the impact of lawsuits that may arise in the future. The problem in this thesis is the legal implications for the absolute part of the legitimacy of the heirs from the existence of a will made based on a deed of mutual agreement where the contents violate the absolute part (legitieme portie) and the notary who made the will is declared to have committed an unlawful act. The research method used is doctrinal by using secondary data in the form of literature studies and qualitative approaches. The results of this study reveal that wills whose contents violate the absolute part (legitime portie) of legitimacy heirs are not immediately null and void, but a lawsuit can be filed from the heirs to demand their absolute part so that the will becomes unenforceable and part absolute legitimacy heirs who are violated will be returned in accordance with the size of the absolute share owned by the legitimacy heirs who claim it while the rest will be given to the heirs in accordance with the deed of will. In addition, in making the will, the Notary was not proven to have committed an unlawful act because the making of the will had fulfilled the formal and material requirements for the validity of a deed so that the notary could not be held responsible for the lawsuit."

"Pemberian hibah wasiat yang dilakukan oleh pewaris seharusnya dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris. Namun dalam kenyataannya hak ahli waris tetap saja terlanggar, sebagaimana yang ditemukan dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sdw. Oleh karena itu permasalahan pokok dari penelitian yang dituliskan ke dalam tesis ini adalah mengenai pemberian hibah wasiat yang mengakibatkan adanya hak yang terlanggar terhadap ahli waris golongan satu yaitu istri dan anak luar kawin. Rumusan masalah yang disusun untuk menjawab permasalahan pokok tersebut adalah tentang akibat hukum dari pemberian hibah wasiat kepada ahli waris golongan dua terhadap ahli waris golongan satu (istri dan anak luar kawin) dalam kewarisan dan kedudukan anak luar kawin yang secara hukum tidak mendapat pengakuan namun dalam kenyataannya merupakan anak dari anak dari pewaris. Metode penelitian hukum doktrinal dipergunakan untuk meneliti kedua objek hukum yang distudi yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Melalui studi dokumen, bahan- bahan hukum relevan yang diinventarisasi selanjutnya dianalisis. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa akibat hukum dari pemberian hibah wasiat kepada ahli waris golongan dua terhadap istri dan anak luar kawin adalah adanya bagian waris yang terlanggar sebagai ahli waris golongan satu. Selain itu, ditemukan bahwa tidak ada pembahasan dan pertimbangan hakim mengenai kejelasan hukum anak luar kawin yang secara hukum tidak mendapatkan pengakuan namun pada kenyataannya merupakan anak dari pewaris yang pada dasarnya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

---

The granting of a will carried out by the heir should be carried out with due observance of the provisions regarding the legitimacy portion (legitieme portie) of the legitimacy of the heirs. However, in reality the rights of heirs are still being violated, as found in the case in the Decision of the Kutai Barat District Court Number (PN Kutai Barat) 47/Pdt.G/2020/PN Sdw. Therefore, the main problem of the research written in this thesis is regarding the granting of a will which results in the violation of the rights of class one heirs, namely wives and children out of wedlock. The formulation of the problem compiled to answer the main problem is about the legal consequences of granting a will to class two heirs to class one heirs (wife and children out of wedlock) in inheritance and the position of children out of wedlock who legally do not receive recognition but in reality is the child of the heir. The doctrinal legal research method is used to examine the two legal objects studied, namely statutory regulations and court decisions. Through a document study, the relevant legal materials that were inventoried were then analyzed. The results of this study reveal that the legal consequence of granting a will to class two heirs to wives and children out of wedlock is that there is a portion of the inheritance that is violated as class one heirs. In addition, it was found that there was no discussion and consideration of judges regarding the legal clarity of illegitimate children who legally do not receive recognition but in fact are children of heirs which basically can be proven by science and technology in accordance with what is stipulated Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 /PUU-VIII/2010. "