Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang penulisan tesis ini adalah dijadikannya tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah slap bangum yang diperuntukan untuk keperiuan masyarakat lingkungan perumahan Harapan Indah kota Bekasi Jawa Barat menjadi lokasi proyek pembangunan komplek pertokoan atau rumah toko oleh pihak perusahaan pembangunan perumahan, dan yang menjadi pokok permasalahannya adalah 1. Apakah pembangunan komplek pertokoan diatas tanah fasilitas sosial data fasilitas umum yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan 2. Apakah dengan pembangunan komplek pertokoan tersebut maka hak masyarakat atas fasilitas sosial dan fasilitas umum telah terpenuhi?.Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan mengunakaa alat pengumpulan data berupa studi dokumen dengan tujuan uatuk mengumpulkan data sekunder dalam bidang hukum yang terbagi dalam berbagai jenis seperti sumber primer berupa Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, seperti UU Nomor: 5 Tahun 1960, UU Nomor. 4 tahun 1992, PMDN Nomor. 1 tahun 1987, PMDN Nomor. 3 tahun 1987, Perda Kota Bekasi Nomor .77 Tahun 1999. Sumber sekunder berupa Buku, makalah, laporan penelitian dan Tesis, sedangkan sumber tarsier adalah petunjuk geograpis dll.Data yang ada diolah menggunakan pendekatan kualitatif maka kesimpulan yang didapat bahwa pembangunan komplek pertokoan yang terjadi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bangunan komplek pertokoan tersebut bukan merupakan hak dari penghuni perumahan atas fasilitas sosial.

---

The background of writing this thesis is the conversion of land for social and public utilities for Harapan Indah Residential Community in Bekasi City into location of 'shopping project or Semi Residential Complex by the Land Developer. And the core problems in this case are: (1) whether the construction of shopping complex on such social & public utility land complies with the prevailing laws; (2) whether with the construction of such shopping complex, the residential community's rights upon the social & public utility land have been fulfilled.The method used in writing this thesis includes library research, that is collecting documentary studies as secondary data in legal aspects, which consist of primary resources such as the Constitution and other laws relevant to the problems, including Law No. 5 of 1960, Law No. 4 of 1992, Decree of Minister for Domestic Affairs No. 1 of 1987, Decree of Minister for Domestic Affairs No. 3 of 1987, and Regional Regulation of Bekasi City No. 77 of 1999. Secondary resources include books, articles, research reports and thesis, while tertiary resources include geographic mapping, etc.The data collected with qualitative approach shall conclude that the construction of shopping complex in social and public utility land has breached the prevailing laws and that the shopping complex constructed do not belong to the residential community who deserve to get the social & public utilities."

"Produksi ruang kehidupan masyarakat Kampung Bali muncul akibat adanya interaksi sosial yang terjadi di dalam lingkungan tempat tinggal masyarakat Kampung Bali. Interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan Kampung Bali dapat dilihat pada berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat setempat, termasuk pada saat proses pemanfaatan ruang dalam bentuk pembuatan mural, taman, kolam ikan, dan ornamen-ornamen khas Bali hingga proses tersebut selesai dilakukan. Pada proses pemanfaatan ruang yang dilakukan secara bersama-sama, menyebabkan masyarakat Kampung Bali melakukan suatu interaksi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa interaksi sosial dalam pemanfaatan ruang lingkungan tempat tinggal masyarakat Kampung Bali mendorong terjadinya produksi ruang-ruang di dalam Kampung Bali. Hal ini kemudian menyebabkan kehidupan masyarakat Kampung Bali memiliki ruang-ruang tertentu untuk melakukan aktivitasnya sehingga mendorong terjadinya interaksi sosial pada ruang-ruang tersebut. Ruang yang diproduksi dalam kehidupan masyarakat Kampung Bali bergantung pada tujuan dan interaksi sosial yang terjadi di Kampung Bali, seperti ruang berfoto, ruang berkumpul, ruang bermain anak, ruang menari, dan ruang bermusik.

---

The production of living space for the people of Kampung Bali arises as a result of social interactions that occur in the environment where the people of Kampung Bali live. The social interactions that occur in the Kampung Bali environment can be seen in various activities carried out by the local community, including during the process of utilizing space in the form of making murals, gardens, fish ponds, and Balinese ornaments until the process is completed. In the process of using space together, it causes the people of Kampung Bali to carry out social interaction. The research method used is qualitative with an analytical descriptive approach and data collection is carried out by in-depth interviews and field observations. The results of this study concluded that social interaction in the use of environmental space where the people of Kampung Bali live encourages the production of spaces in Kampung Bali. This then causes the life of the people of Kampung Bali to have certain spaces to carry out their activities to encourage social interaction in these spaces. The space produced in the lives of the people of Kampung Bali depends on the goals and social interactions that occur in Kampung Bali, such as photo rooms, gathering rooms, children's playrooms, dancing rooms, and music rooms."

"Tesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

This thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets."

"Kasus kontaminasi air tanah di daerah pemakaman merupakan kasus yang belum banyak tersentuh namun memiliki potensi menjadi kasus yang mengkhawatirkan terutama dengan lokasinya yang berdekatan pemukiman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kontaminasi, persebaran kontaminasi, kesesuaian kontaminasi dengan baku mutu air yang ditetapkan pemerintah, dan kaitan secara geologi dengan kontaminasi di TPU Padurenan. Metode yang dilakukan adalah analisis terhadap sampel air tanah dari lokasi penelitian berdasarkan parameter yang ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kontaminasi dari 9 titik sampel untuk parameter pH dari 5.54 - 7.19, parameter suhu (oC) dari 28.4 - 29.6, parameter EC (mS/cm) dari 57 – 355, paameter TDS (ppm) dari 29 – 177, parameter warna menunjukkan indikator bening dan sedikit keruh, parameter rasa menunjukkan indikator berasa dan tidak berasa, parameter bau menunjukkan indikator tidak berbau, sedikit berbau, dan berbau, parameter Copper (mg/L) nilai <0.01, parameter Potassium (mg/L) dari 0.8 - 4.2, parameter Lead (mg/L) memiliki nilai <0.02, parameter Iron (mg/L) dari 0.04 - 3.7, parameter Zinc (mg/L) dari <0.01 - 0.06, parameter Nitrate (mg/L) dari 0.02 - 27.7, parameter BOD (mg/L) dari <2 - 8.1, parameter COD (mg/L) dari <6 - 19.2, dan parameter Total Coliform (koloni/100mL) dari 65 – 800. Parameter yang melewati batas kesesuaian dengan baku mutu air tanah yang ditentukan oleh pemerintah adalah parameter pH, EC, Iron, Zinc, BOD, COD, dan Nitrate. Persebaran kontaminasi didukung oleh stratigrafi kipas aluvium dengan pola dinamika air tanah berarah Utara-Barat Laut. Litologi tuf secara alamiah memberikan nilai konsentrasi pada parameter Potassium dan Iron. Parameter Nitrate, Potassium, dan Total Coliform menjadi pendukung kontaminasi yang berasal dari dekomposisi tubuh manusia.

---

The case of groundwater contamination in the burial area is a case that has not been touched upon but has the potential to become a worrying case, especially given its location close to housing. The purpose of this study was to determine the level of contamination, the distribution of contamination, the suitability of contamination with water quality standards set by the government, and the geological relationship with contamination at Padurenan Cemetery. The method used is the analysis of groundwater samples from the research location based on the specified parameters. The results showed the contamination level of 9 sample points for pH parameters from 5.54 - 7.19, temperature parameters (oC) from 28.4 - 29.6, EC parameters (mS/cm) from 57 - 355, TDS parameters (ppm) from 29 - 177, parameters color indicates clear and slightly cloudy indicators, the taste parameter shows taste and tasteless indicators, the odor parameter indicates an odorless, slightly odorous, and odorless indicator, Copper parameters (mg/L) has value <0.01, Potassium parameters (mg/L) is from 0.8 - 4.2, Lead parameters (mg/L) has a value <0.02, Iron parameters (mg/L) from 0.04 - 3.7, Zinc parameters (mg/L) from <0.01 - 0.06, Nitrate parameters (mg/L) from 0.02 - 27.7, BOD parameters (mg/L) from <2 - 8.1, COD parameters (mg/L) from <6 - 19.2, and Total Coliform parameters (colony/100mL) from 65 – 800. Parameters that exceed the conformity limits with groundwater quality standards determined by the government are pH, EC, Iron, Zinc, BOD, COD, and Nitrate parameters. The distribution of contamination is supported by the aluvium fan stratigraphy with the pattern of groundwater dynamics trending North-Northwest. The tuff lithology naturally gives concentration values ​​for Potassium and Iron parameters. Nitrate, Potassium and Total Coliform parameters support contamination originating from the decomposition of the human body."

"Pengadaan tanah bagi pembangunan di Indonesia semakin meningkat, baik sebagai tempat tinggal, tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, bahkan tempat yang digunakan untuk kepentingan umum. Namun, tidak jarang pengadaan tanah ini masih menciderai keadilaan di masyarakat, karena seharusnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta rasa keadilan di masyarakat. Dalam perkembangannya peraturan mengenai pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam upaya pemerintah untuk pengadaan tanah tidak jarang terjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat atau dengan pihak swasta. Terhadap banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat, maka sangatlah perlu dicari cara penyelesaian yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut Penulis akan mengungkap sengketa lahan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka, dimana terjadi konflik antara Pemerintah dengan masyarakat. Maka dari itu, muncul penyelesaian terhadap hambatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat tersebut.

---

Land procurement for construction in Indonesia is increasing, whether as a place of residence, a place to carry out business activities, or even a place used for public interest. However, it is still common for land procurement to harm justice in the society, because land procurement in the public interest should pay attention to existing regulations and a sense of justice in the society. On its development, regulations regarding land procurement are regulated in the Presidential Regulation Number 148 in 2015 about the Fourth Amendment of Presidential Regulation Number 71 in 2012 regarding the Implementation of Land Procurement for Construction in the Public Interest. In the government's efforts to procure land, it is still common for a dispute over the government and the society or with the private sector to happen. Regarding the number of land cases that occur in the society, it is very necessary to find a solution that is very beneficial for both parties. According to this view, the author will reveal the land dispute over the construction of the West Java International Airport or known as Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) in Majalengka Regency, where there is a conflict between the Government and the society. Therefore, a solution arises regarding the barriers to land procurement in the public interest in the construction project of the West Java International Airport."

"Tesis ini membahas tentang kualitas pelayanan sertifikasi tanah menurut 10 Dimensi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan MenPan No. 63 Tahun 2003 dan kaitannya terhadap ketahanan lembaga. Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi dimana masyarakat dan aparatur Kantor Pertanahan sebagai informannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai kualitas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Bekasi sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang masih dinilai belum baik sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat menimbulkan kepercayaan yang tinggi, yang tentunya berpengaruh terhadap ketahanan Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

---

This thesis discusses quality of soil certification services by 10 Dimensions of Public Service based on the Decision of the Minister of Utilization of State Apparatus No.63 Year 2003 and its relation to the resilience of the institution. The study was conducted in Land Office of Bekasi with people and officials of the Land Office as the informants.This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed that people rate the service quality of Land Office of Bekasi as good enough. But there are somethings considered to be not good so that those need to be improved in order to increase people's satisfaction. The people?s satisfaction leads tohigh trust, which of course affects the durability of the Land Office of Bekasi."

"ABSTRAKIsi dari tesis ini membahas mengenai perubahan peruntukan dari lahan untuk fasilitas sosial(fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang berada di Pluit,Jakarta Utara menjadi peruntukankawasan bisnis terpadu yang terdiri dari gedung apartemen,gedung perkantoran,town house,rumah kantor,pusat perbelanjaaan dan hotel berikut segala fasilitasnya.Sebelumnya diatas lahanini berdiri fasilitas olah raga yang terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan tennis,lapangan bolabasket,lapangan bulu tangkis dan sebuah gedung pertemuan.Tujuan penulis membahas masalahini untuk membuka wawasan masyarakat awam bahwa melakukan perubahan peruntukan tanahbukan merupakan sesuatu yang tabu atau dilarang oleh pemerintah,hal ini juga diatur didalamUndang Undang dan Peraturan Pemerintah yang membuka kesempatan untuk mengadakanperubahan suatu peruntukan tanah.Didalam tesis ini,penulis menggunakan metode penelitianYuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang analisanya berbasis dan mengacu padanorma hukum yang ada,baik yang terdapat pada peraturan perundang undangan,peraturanpemerintah,peraturan pemerintah daerah,maupun peraturan peraturan lain yang sejenis. Dalampembahasan tesis ini penulis menggunakan teori positivisme dari Hart danJohn Austin yangmengatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa kepada rakyatnya yang harus dilaksanakandan apabila dilanggarmaka akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa denda maupunancaman pidana.Kesimpulan dari tesis ini jelas terlihat bahwa pemerintah daerah dan pemerintahpusat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengadakan perubahan peruntukansuatu lahan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku

---

ABSTRACTThe thesis discusses about the change on land usage from social facility and public facility inPluit, Jakarta Utara for the purpose of integrated business complex consisting of apartments,offices, town houses, home office, shopping center, hotels and their supporting facilities,Previously, there was a sport facility in this area consisting of soccer field, tennis court, basketball field, badminton court, and a meeting hall.The purpose of discussing this problem is that toput an insight to the general society that changing the land usage is not a taboo or is prohibitedby the government, as regulated in the Law and Government Regulation, which providesopportunity to change a land usage.In the thesis, the writer uses normative juridical approach,which is categorized into a legal research, of which the analysis is based and referred to theapplicable legal norms, either the law, government regulation, regional regulation, or otherregulations. In the discussion, the writer uses positivism theory of Hart and John Austin whichsaid that law is the order from the ruler to the society resulted in the obedience and execution, ofwhich if it is being violated then a legal sanction will be forced, either in form of penalty orcriminal sentence.The conclusion of the thesis is clear that the regional and central governmentprovides opportunity to the society to change the land usage according to the applicable law andregulations"

"

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan di Kota Bekasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi. Dengan menganalisis pelaksanaan pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan akan terlihat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Bekasi. Teori yang digunakan antara lain ialah teori pengawasan. Simpulan dari hasil penelitian bahwa pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan belum dilakukan secara optimal, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pusat perbelanjaan yang tidak memiliki Sertifikat Laik fungsi dan dalam pelaksanaan pengawasan sendiri memiliki hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya sanksi dalam peraturan mengenai SLF dan adanya aktifitas penyuapan kepada pengawas lapangan. Dengan tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan ini akan berdampak pada hasil laporan pengawasan.

---

The aim of this study is about the implementation of monitoring shopping center construction at the Bekasi City by public Works Office and Spatial Planning of Bekasi City. By Analyze implementation of monitoring of that, there will be obstacles faced by the Office of Public Works and Spatial Planning of the Bekasi City. The theories used include the theory of Monitoring. The conclusion from the results of study that monitoring of the shopping center construction has not been done optimally, this is because there are still many shopping centers that don’t have a Certificate of Appropriateness and in the implementation of monitoring themselves have barriers faced by the Public Works and Spatial Planning Services such as limited Man Power, there is no punishment in the regulations regarding the SLF and bribery activities to the field supervisor. Not optimal implementation of this supervision will have an impact on the results of the supervision report.

"

"ABSTRAKPembangunan nasional yang dilaksanakan Indonesia selama PJPT I telah banyak membawa kemajuan dan perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga ditunjukkan dengan mening katnya pendapatan perkapita penduduk. Dalam 15-20 tahun yang lalu, pendapatan perkapita penduduk Indonesia baru mencapai US$ 210, namun pada tahun 1994 telah meningkat menjadi US 720. Pembangunan yang selama ini dilaksanakan, telah pula mengubah struktur ekonomi Indonesia yang menggeser peran sektor pertanian dalam produksi nasional. Dalam tahun 1989 peran sektor pertanian dalam produksi nasional sebesar 23,2 % telah turun menjadi 21,8 % pada tahun 1994. Sementara pada periode yang sama, peran sektor Industri meningkat dari 14,4 % menjadi 16,9 %.Sejalan dengan terjadinya perubahan dalam struktur ekonomi, telah terjadi pula perubahan dalam struktur ketenagakerjaan, yang ditandai dengan terjadinya perubahan dalam distribusi jenis pekerjaan. Perubahan distribusi pekerjaan yang cukup tajam terutama terhadap tenaga kerja kepemimpinan dan ketatalaksanaan yang mencapai 177 %. Perubahan tersebut memberikan isyarat adanya peningkatan skill (ketrampilan) masyarakat, yang juga menunjukkan nilai-nilai kerja dengan mengutamakan profesionalisme cenderung semakin dihargai. Perubahan bentuk distribusi jenis pekerjaan yang berlangsung dalam arus perubahan dari masyarakat tradisional pertanian menuju masyarakat industri modern sebagai salah satu akibat keberhasilan pembangunan ekonomi yang selama ini dilaksanakan, telah melahirkan lapisan sosial ekonomibaru yang sering disebut sebagai kelas menengah.Fenomena munculnya lapisan kelas menengah telah mengundang perhatian banyak kalangan ahli. Salah satu fenomena yang menarik adalah bahwa perilaku sosial ekonomi kelas menengah menampilkan refleksi yang berbeda dibandingkan dengan kelas sosial ekonomi lainnya.Adanya suatu kecenderungan bahwa kelas menengah mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial yang muncul. Terhadap isu-isu lingkungan, kelas menengah memberikan kepedulian yang tinggi terutama dalam hal perlindungan lingkungan. Misalkan kebutuhan terhadap air dan udara bersih menurut kelas menengah adalah merupakan kebutuhan umum (publik) dan merupakan kebutuhan sosial. Dalam kaitan ini, penelitian ini mencoba untuk menelaah perilaku konsumsi rumah tangga terhadap kebutuhan lingkungan yang bersih dan sehat, dengan mengambil kasus kelas menengah.Penelitian mengenai Perilaku Konsumsi Rumah Tangga Dalam Memenuhi Kebutuhan Lingkungan yang bersih dan sehat (kasus kelas menengah), merupakan studi kasus yang lokasinya di Kompleks Perumahan Pondok Timur Indah I, Desa Mustika Jaya, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi.Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.123 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling, dengan teknik penentuan Jumlah sampel menggunakan Teknik Estimasi Proporsi. Dari 1.123 populasi yang termasuk dalam kelompok kelas menengah adalah sebanyak 141 orang. Sedang yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala rumah tangga kelas menengah.Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran terhadap kebutuhan lingkungan yang bersih dan sehat. Kedua, mencari bentuk fungsi permintaan (melalui pendekatan pengeluaran) terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Ketiga, mengukur besarnya elastisitas pengeluaran terhadap kebutuhan lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam penelitian ini lingkungan yang bersih dan sehat menyangkut dua aspek, pertama; kebutuhan akan kesehatan, kedua; kebutuhan akan rekreasi.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara beberapa variabel independen yaitu pendapatan, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jenis pekerjaan, umur responder dan Crowding Index, dengan besarnya pengeluaran untuk kesehatan. Hal ini dibuktikan oleh angka koefisien korelasi (r) sebesar 0.84. Di samping itu koefisien determinasi memperlihatkan angka sebesar (r2) sebesar 0.85. mni berarti bahwa variasi besar kecilnya pengeluaran kesehatan 85 % disebabkan oleh beberapa variabel independen tersebut, sedangkan 15 % disebabkan oleh faktor lain.Namun di antara beberapa variabel indpenden, ternyata variabel pendapatan, jumlah anggota rumah tangga dan umur responden mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan pengeluaran kesehatan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan koefisien korelasi Pearson yang menghasilkan masing-masing r = 0,92, 0,75 dan 0,43.Terhadap pengeluaran untuk rekreasi, terdapat hubungan yang cukup kuat antara beberapa variabel independen yaitu pendapatan, pendidikan, jumlah anggota keluarga dan jenis pekerjaan dan umur responden dengan besarnya pengeluaran untuk rekreasi. Hal ini diperlihatkan oleh koefisien korelasi (r) sebesar 0.91. Sedang koefisien determinasi (r2) menunjukkan angka sebesar 0.92. ini berarti bahwa variasi besar kecilnya pengeluaran untuk rekreasi, 92 % disebabkan oleh variabel independen tersebut, sedangkan 8 % dipengaruhi oleh faktor lain.Di antara variabel tersebut, variabel pendapatan, jumlah anggota rumah tangga dan umur responden mentpunyai hubungan yang sangat kuat dengan pengeluaran untuk rekreasi, yaitu dengan koefisien korelasi Pearson masing-masing sebesar 0,96, 0,71 dan 0,45.Di samping itu, hasil perhitungan elastisitas pengeluaran kesehatan mendapatkan angka sebesar 1.64 (elastis). Angka ini berarti bahwa jika pengeluaran berubah sebesar 10 persen, maka menyebabkan terjadinya perubahan pengeluaran kesehatan sebesar 16.4 persen. Hal yang sama terlihat pula, angka elastisitas pengeluaran rekreasi sebesar 1.60. Hal ini berarti apabila pendapatan berubah 10 persen, maka terjadi perubahan pengeluaran rekreasi sebesar 16 persen.Aspek lain yang ditemui dalam penelitian ini, terlihat rumah tangga kelas menengah mempunyai keinginan mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan ketika pendapatan sudah mecapai Rp 335.000,-. Sedang keinginan mengalokasikan pengeluaran untuk rekreasi, pada saat pendapatan mencapai Rp 275.000,-. Dapat disimpulkan bahwa rumah tangga kelas menengah cenderung lebih memperhatikan kegiatan rekreasi dibandingkan dengan upaya-upaya memperhatikan kesehatan.

---

ABSTRACT

The national development conducted by Indonesia as long as the first stage of development long term (PJPT T) has took change and progress society, i.e. increasing of a society welfare. For fifteen or twenty years ago, the income per capita of Indonesia has reached around US$ 210, but in 1994 has increased around US$ 720.

The development has also changed the contribution of agriculture and industries sector in GDP. The contribution of agriculture sector decline from around 23,3 % in 1989 to around 21,8 % in 1994. In the meantime the contribution of industries sector has increased from around 14,1 % to around 16,9 0.

In the line with changing in economic structure has took change in labor structure. It has been indicated by increasing distribution of type of job, i.e. leadership and management around 177 %. The chaning in distribution of type of job has resulted in a new social structure, i.e. the middle class.'

The middle class has pay more attention to environmental protection. In this context, the research tries to study on Household Consumption Behaviour Toward The Need for Healthy and Clean Environment. Case study of this research search is the middle class.

The research on Household Consumption Behavior In Fulfilling the need Toward a Clean and Healthy Environment (case study the middle class) was conducted at Pondok Timur Indah I Housing, Mustika Jaya Village, Bantar Gebang Sub-District, Bekasi District, West Java.

141 samples used in this research were taken out from 1123 population, using Simple Random Sample i.e Proportional Estimation Technique. Out of 1.123 population, 141 were of middle class. The respondent in this re-search were heads of middle class families.

The purposes of this research are: firstly to recognize the factors affecting the expenses to meet a clean and healthy environment. Secondly, to seek the form of request function (through expense approach) toward a clean and healthy environment. Thirdly, to measure the expense elasticity toward the need of a clean and healthy environment, in this research, the clean and healthy environment were connected to two aspect, i.e the need of health and recreation. Result of this re-search show a strong relationship between some independent variables i.e income, education, number of family members, type of job, age of respondent and crowding index, compared to health expense. This was proven by coefficient correlation figure of 0.84. Beside that the determination coefficient (r2} shows a rate of 0.85. This means the variation of big/small health expense was 85 percent resulted from said independent variables, while the remaining 15 percent was resulted from other factors.

In fact, among some independent variables, the income, number of family members and age of respondent variables have very strong relationship. This was shown by the result of Pearson Correlation Coefficient Calculation of those variables respectively are r= 0.92, 0.76 and 0.43.

On recreation expense, there was a relatively strong relationship between some independent variables, i.e income, education, number of family members, type of job and age of respondent with recreation expense. This was shown by correlation coefficient of 0.91. The determination coefficient (r2} showed an index of 0.92. This means that the variation of big/small recreation expense was 92 % resulted from said independent variables, while remaining 8 % was resulted from other factors.

Between the above mentioned variables, the income, number of family members and age of respondent variables have a very strong relationship with recreation expense, namely with Pearson correlation coefficient respectively are r 0.96, 0.71 and 0.45

Beside that, the result of health expense elasticity was 1.64 (elastic). This means that if expense change by 10 % the health expense will change by 16.4 %. The same case was also seen on recreation expense which have an elasticity rate of 1.60. This means that if the income change by 10 %, the recreation expense will respectively change by 16 %.

Another aspect found in this research was the middle class families willing to allocate health expense when their income reach Rp 335.000,- while willingness to allocate recreation arise at the time their income reach Rp 275.000,-. It can be concluded that the middle class families tend to pay more attention to recreation activities compared to efforts for health aspect."

"Seorang apoteker yang melaksanakan praktik kefarmasian di apotek memiliki tanggung jawab yaitu pelayanan farmasi klinik dan melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai. Salah satu pelaksanaan pengelolaan adalah pengadaan, dimana setiap apotek memiliki kapasitas yang berbeda dalam mengadakan produk karena sangat bergantung kepada ketersediaan dana dan nilai investasi yang dimiliki. Laporan ini dilakukan dengan tujuan menganalisis suplemen makanan di Apotek Kimia Farma THI dengan menggunakan metode Pareto ABC untuk mengetahui pengelompokkan produk supaya dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengadaan dan peningkatan efisiensi siklus pengelolaan produk di apotek. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik dengan pengumpulan data daftar obat Apotek Kimia Farma Taman Harapan Indah yang akan dianalisis. Data tersebut meliputi nama produk, frekuensi penjualan, dan harga jual satuan. Pengelompokkan data didasarkan pada metode pareto ABC Kimia Farma yang berada di SOP yang merupakan data jumlah item obat dan persentase dana investasi, dimana kelompok A merupakan akumulasi 0 hingga 80%, kelompok B merupakan obat dengan akumulasi 80,01 hingga 95%, dan obat yang termasuk dalam kelompok C adalah obat dengan akumulasi 95,01 hingga 100%. Dari 148 item suplemen makanan, sebanyak 69 item termasuk dalam kelompok Pareto A atau 46,62% dari total item dengan nilai jual Rp16.241.938 atau 69,78% dari total nilai jual. Kelompok Pareto B terdiri dari 42 item atau 28,378% dari total item dengan nilai jual sebesar Rp4.698.650 atau 20,19% dari total nilai jual dan kelompok Pareto C terdiri dari 37 item atau 25% dari total item dengan nilai jual atau revenue sebesar Rp2.335.506 atau 5,12 % dari total nilai jual.

---

A pharmacist who practices pharmacy in a pharmacy has the responsibility of providing clinical pharmacy services and managing pharmaceutical preparations, medical devices and medical consumables. One of the implementation of management is procurement, where each pharmacy has a different capacity in procuring products because it is very dependent on the availability of funds and the investment value they have. This report was conducted with the aim of analyzing food supplements at Kimia Farma THI Pharmacy using the Pareto ABC method to determine product grouping so that it can be used as a reference in conducting procurement and increasing the efficiency of the product management cycle in pharmacies. The method used is descriptive analytic research by collecting drug list data from Kimia Farma Pharmacy Taman Harapan Indah which will be analyzed. The data includes product name, sales frequency, and unit selling price. Data grouping is based on Kimia Farma's ABC pareto method which is in the SOP which is data on the number of drug items and the percentage of investment funds, where group A is an accumulation of 0 to 80%, group B is drugs with an accumulation of 80.01 to 95%, and drugs that included in group C are drugs with an accumulation of 95.01 to 100%. Of the 148 food supplement items, 69 items were included in the Pareto A group or 46.62% of the total items with a selling price of IDR 16,241,938 or 69.78% of the total selling value. Pareto group B consists of 42 items or 28.378% of the total items with a selling price of IDR 4,698,650 or 20.19% of the total sales value and Pareto group C consists of 37 items or 25% of the total items with a sales value or revenue of IDR 2 .335,506 or 5.12% of the total selling price."