Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus ini mengenai harga lelang yang terlalu jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran. Debitur meminjam uang kepada Kreditur dengan menjaminkan tanahnya. Namun pada saat jatuh tempo, Debitur tidak dapat membayar utangnya. Kreditur melakukan eksekusi terhadap tanah tersebut dengan melakukan penjualan melalui lelang. Pernasalahannya adalah apakah penjualan obyek lelang yang jauh dibawah harga pasar membuat lelang menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pembeli lelang yang beritikad baik dengan adanya pembatalan lelang? Apakah lelang memudahkan para pihak dalam menyelesaikan kredit macet bank pemerintah? Debitur mengajukan gugatan pembatalan lelang melalui Pengadilan. Menurut Kantor Lelang, lelang yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan. Pengadilan memutuskan membatalkan lelang dan semua surat akibat lelang. Pembeli yang beritikad baik seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Pembeli dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Kantor Lelang. Dengan permasalahan yang timbul setelah lelang, namun lelang tetap lebih memudahkan para pihak untuk menyelesaikan kredit macet dibandingkan dengan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk melakukan eksekusi jaminan yang membutuhkan proses yang panjang dan lama. Lelang mempunyai kelebihan yaitu adil, aman, cepat dan efisien, mewujudkan harga yang wajar dan memberikan kepastian hukum.

---

This case is about the price of an auction that is far below the market price. Debtor lends some money from the creditor by using his land as collateral. But when the time is due, the debtor cannot pay his debt. Creditor executes the land by doing some selling through auction. The problem is whether the selling of an auction object that is far below the market price would make the auction illegal and can be canceled? How is the legal protection for the buyer of the auction that is well-intentioned as the result of the cancellation of the auction? Is auction helping the parties in solving stagnant credit of government banks? Debtor forwarded legal suit of cancellation of the auction through the court. According the Auction House, the auction had been done in accordance with the regulations. The court decides to cancel the auction and all the consequences of the auction. The well-intentioned buyer supposedly being protected by the law. The buyer can forward a compensation claim to the Auction House. With the arising problems after the auction, it is still helping the parties to solve stagnant credit. Auction takes less time to be carried out rather than filling legal suit to the Court to execute the collateral. The court will need a longer and more complicated process. Auction has positive sides, which are just, safe, fast and efficient, can give a reasonable price and legal certainty."

"Pada masa sekarang ini, industri perbankan nasional mulai melakukan recovery setelah beberapa dekade sebelumnya mengalami krisis sejak pertengahan tahun 1997, diawali dengan terjadinya krisis moneter, akibat dari jatuhnya nilai rupiah terhadap valuta asing sehingga neraca pembayaran menjadi negatif, lalu diikuti krisis perbankan, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis kepercayaan dan akhirnya krisis politik.Selanjutnya di bidang perbankan Pemerintah melakukan suatu kebijakan untuk mengatasi krisis perbankan tersebut, antara lain : melikuidasi 16 bank, membentuk BPPN untuk menyehatkan bank-bank, tindakan membekukan bank-bank bermasalah, take over bagi bank yang masih bisa diselamatkan, merger dsb. Diantara kebijakan pemerintah tersebut yang dianggap menarik bagi penulis adalah Pengumuman Pemerintah pada tanggal 21 Agustus 1998 mengenai mergernya empat bank pemerintah menjadi Bank Mandiri, Kredit bermasalah empat bank tersebut diserahkan ke AMU-BPPN, sementara Bank BRI khusus menangani KUK dan bisnis ritel banking untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa pangsa pasar ritel banking saat ini merupakan pasar bagi semua perbankan, mengingat ketangguhannya pada saat krisis moneter, sehingga menjadi pasar yang menarik minat bagi seluruh perbankan nasional, bahkan bank yang berstatus "corporate banking" pun masuk juga ke pasar ritel.Berdasarkan kondisi tersebut diatas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dituntut untuk bersaing, mengembangkan bisnisnya dan tetap eksis dalam percaturan bisnis ritel banking terutama dalam meningkatkan kredit ritelnya. Untuk melakukan strategi pemasaran kredit ritel tersebut, maka di sini Bank BRI perlu melakukan suatu analisis. Analisis SWOT akan memberi informasi mengenai : kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, setelah dilakukan tabulasi dengan menggunakan bobot dan skala, maka akan didapatkan posisi dalam matrik SWOT untuk menentukan grand strategy apa yang harus dilakukaa Dengan melakukan analisis kinerja industri perbankan nasional, seperti : CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR dan rasio-rasio lainnya, maka akan didapatkan posisi Bank BRI dalam peta persaingan perbankan nasional. Selanjutnya dengan melakukan analisis STP (Segmentation, Targeting, Positioning), akan didapatkan suatu gambaran mengenai segmen, target serta posisi apa dan bagaimana produk kredit ritel Bank BRI di benak calon nasabah maupun nasabahnya, sehingga pemasaran kredit ritel tersebut - sebagai implementasi strategi fungsional, dapat mencapai tepat pada sasarannya

---

In this time, national banking industry starts to recover after hit by crisis since the middle of the year 1997 a few decades before, in which started by monetary crises caused by the fall of rupiah value to the foreign currency until the balance of payment become negative. The crises then followed by banking crisis, economy crisis, social crisis, believe crisis, and then politic crisis.

Then in the banking field, the government make a regulation to overcome the banking crises, which are: liquidate 16 banks, create BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional - Indonesian Banking Restructuring Agency) to recover the banks, liquidate banks with problems, take over for the banks that can still be saved, merger, and so on. Between those regulations, one that interesting to the writer is that the government announcement on 21 August 1998 about the merger of four public banks to become Bank Mandiri. Credit problem of those four banks was given to AMU (Asset Management Unit) BPPN, while Bank BRI handle KUK (Kredir Usaha Kecil - small business credit) and banking retail business to carry the developing of small business and cooperation. As we know together that nowadays, the segment of retail banking market is a market for all banking, considering that its strength during monetary crisis, hence become an interesting market for all national banking, in fact banks with status as "corporate banking" also get in to this retail market.

Based on above condition PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is demanded to compete, developing its business and still exist in the field of banking retail business, especially in increasing its retail credit To implement the strategy of the retail credit marketing, Bank BRI need to make an analysis. SWOT analysis will give information about strength, weakness, opportunity, and threat. After doing tabulation using weight and scale, will be drawn a position in SWOT matrix to decide what grand strategy to be done. By doing national work industry banking analysis, such as: CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR, and others ratio, so would be got Bank BRI position in national banking competitiveness map. Then, by doing STP (Segmentation, Targeting, Positioning) analysis, will be resulted a picture about segment, target, and what position, and how Bank BRI retail credit product seen by applicant customer or its customer, until the retail credit marketing, as functional strategy implementation, can reach its real target."

"Skripsi ini membahas tentang kreditur yang akan melakukan eksekusi melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun. Akan tetapi pihak Semeru Hari Prastowo cs selaku debitur melakukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Ponorogo dan diputus oleh Hakim Ketua Pengadilan Ponorogo menolak gugatan pelawan. Dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang proses perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ponorogo, dan hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisa mengenai pelaksanaan eksekusi melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun menurut ketentuan peraturan perundangundangan. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya PT. BRI Cabang Ponorogo dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat lebih selektif dalam melakukan analisis seperti memperhatikan karakter nasabah, jenis usaha nasabah dan lain sebagainya guna menghindari adanya kredit macet.

---

This thesis discusses the creditors who will perform the execution by public auction by the State Property Office intermediaries and Auction Madiun. However, the Semeru Hari Prastowo cs resistance as the debtor sued in the District Court decided by Ponorogo and Ponorogo Court Chief Judge rejects lawsuit fighting. From this, the authors wanted to examine more deeply about the process of credit agreement with the Mortgage guarantee. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Ponorogo, and any obstacles that arise in the execution of Mortgage. The study was a descriptive analytical study that describes and analyzes the execution through a public tender with intermediaries State Property Office and Auction Madiun under the terms of legislation. The results of the research suggest that the should PT. BRI Branch Ponorogo in giving credit or loans to the public more selective in their analysis as to the character of customers, types of businesses and other customers in order to avoid bad credit."

"ABSTRAKPeran perbankan memegang peranan yang utama dalam pembangunan di bidang ekonomi. Sejalan dengan itu Pemerintah Melalui Bank Rakyat Indonesia memberikan Kredit kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Dalam kenyataannya, pemerintah yang telah meletakkan dasar bagi pengembangan disektor keuangan tersebut masih terdapat kesenjangan khususnya di bidang perkreditan. Penerimaan kredit usaha kecil masih dirasakan sulit bagi pengusaha kecil karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi serta di lain pihak masih banyak rentenir yang mau mempengaruhi pengusaha kecil untuk mendapatkan kredit dengan proses yang cepat meskipun dengan bunga yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pokok permasalahan yang dapat diajukan adalah faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yakni penulis menganalisis data menurut hukum yang berlaku yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pemberian kredit usaha kecil pada Bank Rakyat Indonesia. Penelitian menggunakan tipe penelitian evaluatif yaitu mengevaluasi suatu kegiatan pemberian kredit usaha kecil pada Bank Rakyat Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen melalui peraturan perundang-undangan, buku, data tertulis hasil perjanjian kredit dan informasi diperoleh dengan wawancara dengan Account Officer Bank Rakyat Indonesia Cabang Cut Mutiah Jakarta. Dalam pelaksanaan kredit usaha kecil yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia masih banyak pengusaha kecil yang tidak mendapatkan kredit karena agunan merupakan salah satu syarat dalam mendapatkan kredit sedangkan kebanyakan pengusaha kecil tidak mempunyai agunan. Untuk mengadapi kredit macet maka pihak Bank Raktat Indonesia melakukan dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring) dan apabila upaya tersebut tidak membawa hasil maka dilakukan dengan cara penyelesaian secara yudisial dengan menyerahkan kepada PUPN/BUPLN."

"This thesis discusses the NPL Resolution Preview at PT. Bank X. Where the provision of loans from Bank X, the debtor can not fulfill its obligation to repay their debts, because it resolved in a way which the author discussed the Voluntary Submission Assurance (AYDA). Repossessed assets are Fore closed Assets. Debt or must submit assurances to be made as a deed of settlement guarantees areas follows: 1.Akta Delivery Guarantee Agreement For Debt Settlement, 2.Akta Sale and Purchase Agreement, the Agreement Discharging 3.Akta Land and Building, Selling Power 4.Akta Power of Sale. This study uses a form of normative research is research that emphasizes the use of legal norms in writing, and supported by deed Bank X lending. From the results of the case study it can be concluded that the bank must apply the principle 5C: Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions of Economic, For the bank confidence in the ability and willingness to pay of debtor is very important to note."

"Corona Virus Disease 19 (Covid-19) kian meningkat di Indonesia. Tidak hanya mengancam kesehatan manusia, penyebaran Covid-19 juga berdampak terhadap perekonomian nasional, sehingga terjadi penurunan tingkat konsumsi di masyarakat dantingginya tingkat pengangguran akibat rendahnya daya serap tenaga kerja. Sebagai upayauntuk menjaga perekonomian nasional, pemerintah bekerjasama dengan bankmenyelenggarakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui skemapenempatan dana pemerintah di bank. Skema tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian nasional pelaku UMKM terdampak Covid-19 dan menjaga eksistensi bank di Indonesia. Bank BRI adalah salah satu bank yang mendapatkan penempatan dana daripemerintah dalam jumlah besar. Jika Bank BRI tidak dapat mengelola dana tersebut dengan baik, maka Bank BRI berpotensi mengalami risiko. Di dalam penelitian ini, peneliti menganalisis peran pemerintah dan Bank BRI dalam pelaksanaan program PEN, serta perlindungan hukum bagi Bank BRI sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, serta norma-norma yang berlaku dan mengikat di masyarakat. Fokuspemerintah dan Bank BRI dalam program PEN tersebut adalah penyaluran kredit pada sektor UMKM. Agar program PEN berjalan dengan optimal, pemerintah dapat mengimplementasikan konsep good governance dan Bank BRI perlu untuk memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, melalui prinsip 5C, 7P, GCG serta melaksanakan manajemen risiko guna menjaga kualitas kredit yang disalurkan.Selanjutnya, peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, serta menaikkan nilai penjaminan yang sesuai dengan besaran nilai jaminan yang dijamin oleh LPS.

---

Coronavirus Disease 19 (Covid-19) keeps increasing in Indonesia. Not only it

threatens health, Covid-19 also impacts the national economy, causing a decrease in the

public consumption and increase in unemployment due to low rate of labor absorption.

In order to maintain the national economy, the government works alongside with banks

to run the National Economic Recovery Program (PEN) through government fund

allocation scheme in banks. This scheme is expected to drive the economy of UMKM

who are impacted by Covid-19 and to maintain the existence of banks in Indonesia. BRI

is one of a few banks which received fund allocation from the government in large

amount. If BRI fails to manage the fund well, BRI may suffer some risks. In this research,

the researcher analyzed the role of the government and BRI in the implementation of PEN

program and the legal protection for BRI in accordance to the applicable law. The writing

of this research used normative juridical method, which is a research that refers to legal

norms in the regulation as well as applicable and binding norms in the society. The focus

of the government and BRI in PEN program is the distribution of loans to UMKM sector.

In order for this PEN program to run optimally, the government could implement the

concept of good governance and BRI shall pay attention to the precautionary principles

through 5C, 7P, and GCG principles, and also to perform risk management to maintain

the quality of the distributed loan. Furthermore, the role of Deposit Insurance Company

is also required to maintain public trust towards the banking sector and to raise the

insurance value that is in accordance with the amount guaranteed by the Deposit

Insurance Company."

"Hak tanggungan sebagai jaminan dalam pemberian kredit merupakan suatu hal yang sangat diminati oleh kreditor, sebagai sarana untuk melindungi dana kreditur jika debitur wanprestasi dimana terdapat beberapa. cara dalam penyelesaian terhadap kredit macet. Hak tanggungan itu memberikan kemungkinan kepada kreditur untuk memiliki obyek hak tanggungan dengan syarat-syarat tertentu. Metodologi dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normative yang bersumber dari wawancara dan bahan pustaka sehinggadapat diketahui penyelesaian kredit dengan jaminan hak tanggungan tersebut telah memberikan kepastian bahwa dananya tersebut dapat kembali. Terhadap pembelian obyek hak tanggungan oleh kreditur yang waktu kepemilikan hal tersebut dibatasi oleh undang-undang memberikan kedudukan yang tidak seimbang kepada kreditur tersebut disbanding dengan pembeli lainnya terhadap obyek hak tanggungan tersebut"