Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekuasaan negara yang berkaitan dengan sumber daya alam secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 yaitu bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. Sementara itu, wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya alam diatur pada ayat 2, dengan inti kewenangan meliputi mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kernbali sumber daya slam, termasuk sumber daya genetika; dan lain sebagainya.Dengan semakin tingginya tingkat kerusakan hutan di dunia khususnya di Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya cadangan sumber daya alam hayati termasuk di datamnya habitat flora dan fauna, atas hat ini Indonesia mendapat tekanan yang cukup besar dari dunia intemasional. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memitiki hutan tropis terbesar nomor 3 didunia setelah Brasil dan Zaire. Dleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang diberi hak danlatau ijin pemanfaatan dan pengelolaan oleh negara dalam hat ini Pemerintah, perlu dikaji apakah pelaksanaan terhadap kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup sudah sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Fakta di lapangan seringkali menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi demi pembangunan seringkali mengatahkan kepentingan konservasi sumber daya atam khususnya sumber days hutan yang merupakan penyedia bahan Baku industri terbesar bagi pembangunan.Berdasarkan penelitian secara teoretis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dilapangan atas konservasi sumberdaya hayati dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak sinkron, hat ini disebabkan hak masyarakat untuk mencapai kemakmuran dengan kearifan tradisionat dalam pengelolaan hutan pada saat ini mulai punah. Sedangkan hak negara dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu telah menyebabkan kerusakan hutan, maka dianggap perlu untuk direvisi kembali sesuai dengan era modemisasi."

"Kekuasaan negara yang berkaitan dengan sumber daya atam secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolan Lingkungan Hidup, yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 yaitu bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. Sementara itu, wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya alam diatur pada ayat 2, dengan inti kewenangan meliputi mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kernbali sumber daya slam, termasuk sumber daya genetika; dan lain sebagainya.Dengan semakin tingginya tingkat kerusakan hutan di dunia khususnya di Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya cadangan sumber daya alam hayati termasuk di datamnya habitat flora dan fauna, atas hat ini Indonesia mendapat tekanan yang cukup besar dari dunia intemasional. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memitiki hutan tropis terbesar nomor 3 didunia setelah Brasil dan Zaire. Dleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang diberi hak danlatau ijin pemanfaatan dan pengelolaan oleh negara dalam hat ini Pemerintah, perlu dikaji apakah pelaksanaan terhadap kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup sudah sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Fakta di lapangan seringkali menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi demi pembangunan seringkali mengatahkan kepentingan konservasi sumber daya atam khususnya sumber days hutan yang merupakan penyedia bahan Baku industri terbesar bagi pembangunan.Berdasarkan penelitian secara teoretis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dilapangan atas konservasi sumberdaya hayati dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak sinkron, hat ini disebabkan hak masyarakat untuk mencapai kemakmuran dengan kearifan tradisionat dalam pengelolaan hutan pada saat ini mulai punah. Sedangkan hak negara dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu telah menyebabkan kerusakan hutan, maka dianggap perlu untuk direvisi kembali sesuai dengan era modemisasi."

"Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi adalah pelaksanaan kebijakan publik yang terarah untuk menyikapi kondisi dinamis perekonomian daerah, termasuk untuk menyikapi kegiatan bisnis di Daerah. Dalam konteks yang demikian itu, pembiayaan pembangunan bidang ekonomi di Kota Depok dapat diartikan sebagai suatu fenomena kebijakan keuangan publik yang berkorelasi dengan kegiatan bisnis. Fenomena kebijakan publik di bidang pembiayaan itu tentu tidak berdiri sendiri. Artinya : terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi pembiayaan pembangunan bidang ekonomi di Kota Depok. Diantara sejumlah faktor yang mempengaruhi pembiayaan pembangunan bidang ekonomi, penulis berasumsi bahwa kebijakan alokasi anggaran dan kualitas sumber daya aparatur berpengaruh positif terhadap pembiayaan pembangunan bidang ekonomi di Kota Depok.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kebijakan Alokasi Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi baik secara parsial maupun seeara bersama-sama. Teori yang digunakan adalah teori Kebijakan dari Dunn dan teori anggaran dari Syamsi; teori kemampuan SDM dari Robbins dan Ravianto, serta teori pembangunan ekonomi dari Davey dan Lincolin. Pengambilan sampel menggunakan teknik Stratifikasi Random Sampling, penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 responden dari total popolasi 132 orang.Kedua variabel bebas dan variabel terikat tersebut dioperasionalisasikan dengan metode penelitian sebagai berikut : Scoring atas jawaban-jawaban responden menggunakan Teknik Skala Likert; Analisis Data menggunakan Deskriptif Kuantitatif dan Deskriptif Kualitatif, Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kebijakan Alokasi Anggaran terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan pengaruh KuaIitas Sumber Daya Aparatur terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi digunakan teknik statistik Regresi dan Korelasi Sederhana; serta untuk mengetahui besarnya pengaruh Kebijakan Alokasi Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Aparatur secara bersama-sama terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi digunakan teknik statistik Regresi dan Korelasi Berganda Linear.Dengan teknik tersebut diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, terbukti terdapat pengaruh positif Kebijakan Alokasi Anggaran terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Adanya pengaruh tersebut menjadi indikator bahwa apabila efektivitas perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Alokasi Anggaran yang meliputi dimensi penetapan arah kebijakan, dimensi pelaksanaan fungsi kebijakan, dan dimensi strategi kebijakan meningkat atau ditingkatkan, maka secara simultan terjadi juga peningkatan pada Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup dimensi pembiayaan sektor transportasi, dimensi pembiayaan sektor perindustrian dan perdagangan, serta dimensi pembiayaan sektor koperasi dan usaha kecil.Kedua, terbukti terdapat pengaruh positif Kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Adanya pengaruh tersebut juga menjadi indikator bahwa apabila dimensi arah pandang aparatur, dimensi kemampuan manajerial aparatur, dan dimensi kemampuan teknis aparatur dalam merumuskan dan melaksanakan Kebijakan Alokasi Anggaran meningkat atau ditingkatkan, maka secara simultan terjadi juga peningkatan pada Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang dimaksud dapat meningkatkan dan memperluas program pembangunan di sektor ekonomi, di sektor sarana dan prasarana umum, dan di sektor pendidikan.Ketiga, terbukti terdapat pengaruh positif Kebijakan Alokasi Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Aparatur secara bersama-sama terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Dari pengukuran regresi berganda ini diketahui bahwa ternyata variabel Kebijakan Alokasi Anggaran lebih besar pengaruhnya dari pengaruh variabel Kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Hal ini dapat dijadikan indikator bahwa peningkatan kemampuan pembiayaan Daerah Kota Depok lebih banyak bergantung pada faktor kebijakan keuangan publik yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Dengan perkataan lain, kinerja aparatur Kota Depok akan lebih baik apabila ditopang dengan Kebijakan Alokasi Anggaran yang tepat dan cermat menurut kebutuhan dan permasalahan pembiayaan daerah.Keempat, peningkatan yang demikian itu dapat terjadi karena secara empirik terdapat hubungan kausalitas diantara variabel yang dikorelasikan, yaitu Kebijakan Alokasi Anggaran yang diposisikan sebagai antecedent dan Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang diposisikan menjadi konsekuensi.Kelima, berdasarkan analisis data perindustrian dan perdagangan Kota Depok, adanya pengaruh positif Kebijakan Alokasi Anggaran terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi temyata tidak hanya telah mengefektifkan pelaksanaan fungsi alokasi anggaran, tetapi sekaligus juga telah mengefektifkan pelaksanaan fungsi distribusi anggaran sebagaimana yang dimaksud oleh Musgrave & Musgrave. Efektivitas kinerja Kebijakan Alokasi Anggaran dan Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi ini telah menjadi faktor pendukung pesatnya pertumbuhan bisnis di Kota Depok Pertumbuhan bisnis yang pesat ini telah menjadi sumber-sumber penerimaan PAD Kota Depok yang potensial."

"Perekonomian Indonesia dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama ( PJPT I) telah mengalami berbagai perubahan, baik perubahan di dalam sistem pengelolaan maupun perubahan dalam strategi dan kebijaksanaan. Berbagai kebijaksanaan ekonomi yang telah diterapkan, telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur perekonomian nasional yang diikuti oleh perubahan social.Sejak Pelita I ( Pembangunan Lima tahun), yang dimulai pada tahun 1969, melalui Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1969, terlihat beberapa kebijaksanaan ekonomi yang dirumuskan dan diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Berbagai kebijaksanaan yang telah diterapkan tersebut bila dilihat dari sudut kharakteristik pembangunan ekonomi dapat diajukan tiga tahap kebijaksanaan. Tahap pertama, merupakan tahap rehabilitasi. Strategi kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi pada masa pertama Orde Baru memberi prioritas kepada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi 1. Rehabilitasi ini ditandai dengan memulihkan?"

"Salah satu bagi hasil sumber daya alam yang sangat menarik adalah sumber daya alam minyak bumi. Dalam dua tahun terakhir, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dibagikan sekitar Rp. 11 triliun lebih. Minyak bumi memberikan kontribusi sekitar 50 persen dari seluruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yakni lebih dari Rp. 5 trilliun. Berdasarkan data tahun 2001 dari 31 propinsi yang ada di Indonesia, daerah yang dilimpahi sumber daya alam minyak bumi hanya 14 propinsi, dimana daerah Riau memberikan bagian hasil sumber daya alam yang besar sekali, yaitu sekitar 286 juta barrel minyak bumi.Besarnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Riau tersebut tentunya akan menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang terjadi di propinsi tersebut. Riau diperhitungkan tidak menghadapi kendala fiskal dalam hal keuangan daerahnya sehingga diharapkan merupakan salah satu propinsi yang sanggup membiayai otonomi daerah yang telah digulirkan ini.Tujuan penelitian ini adalah membuat model keuangan daerah Riau yang menekankan pada pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak Bumi bagi pertumbuhan daerah, menganalisis peranan factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan disparitas pendapatan regional Riau, dan memperkirakan implikasi kebijakan publik dengan melakukan simulasi kebijakan berdasarkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak Bumi daerah Riau yang dikombinasi dengan pemberian subsidi Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pertumbuhan dan disparitas pendapatan regional Riau.Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah menghubungkan blok keuangan daerah, dimana Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai peubah kebijakan akan dapat mempengaruhi pertumbuhan (PDRB) dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita), sebagai peubah target, yang berada pada blok makro ekonomi daerah yang diterangkan dalam 15 persamaan simultan (8 persamaan struktural dan 7 persamaan identitas). Beberapa simulasi kebijakan dicoba dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian ini. Disparitas pendapatan diukur dengan indeks Williamson (Vw) dan analisis Koefisien Variasi.Selama periode analisis sepanjang tahun 1993-1999 pada 7 Kabupaten/Kota se-Riau menunjukkan bahwa peningkatan dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi, yang diwakili dengan bagi hasil bukan pajak sebelum diundangkannya UU no. 25/1999, berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita) regional Riau. Sementara peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU), yang diwakili oleh Subsidi Daerah Otonom dan dana Inpres sebelum diundangkannya UU no. 25/1999, berfungsi sebagai penyeimbang penerimaan daerah, yakni selain ikut meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita, juga menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional Riau. Masih terdapat trade off antara pertumbuhan dan pemerataan (growth and equity).Di masa mendatang, dengan menambah data tahun pengamatan dan peubah-peubah penjelas yang lebih mampu menjelaskan kriteria-kriteria pendugaan model sehingga peubah endogen yang ada dapat diterangkan dengan lebih valid. Penggunaan data PDRB berdasarkan penggunaan secara relatif lebih nyata dan memenuhi keinginan karena berdasarkan pendapatan permintaan atau konsumsi, bukan produksi."

"Setelah terjadi penurunan harga minyak di pasaran dunia awal tahun 1980-an Indonesia mulai memperluas sektor-sektor ekonomi yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Pada batas tertentu, perubahan sikap terhadap mekanisme pasar itu telah membuat daya saing dan produktifitas sektor ekonomi nonmigas Indonesia meningkat mulai menjelang pertengahan tahun 1980-an. Namun, secara keseluruhan peningkatan daya saing tadi belum optimal karena pemerintah masih memiliki sikap mendua dalam menerima sistem ekonomi pasar. Sikap mendua tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan protektif yang diberikan terhadap subsektor atau komoditas tertentu, dan terhadap kelompok usaha tertentu.Kebijakan-kebijakan protektif tadi tidak terlepas dari kekosongan institusi-institusi yang diperlukan bagi pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang baik dan kekosongan institusi-institusi politik yang demokratis. Hingga berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998, baik institusi ekonomi pasar maupun institusi-institusi politik yang demokratis di Indonesia masih jauh dari memadai. Kecuali dengan kemajuan pada institusi pasar modal, institusi-institusi pada pasar uang maupun pasar barang dan jasa masih banyak kelemahan dan kekurangan. Institusi yang mencegah persaingan usaha tidak sehat hampir tidak ada. Bank Indoensia sebagai Bank Sentral, juga berada pada posisi subordinat dari pemerintah (eksekutif). Sementara, institusi-institusi yang mengatur eksternalitas dan memerangi praktek-praktek korupsi juga sangat tidak memadai.Goncangan harga minyak kedua yang terjadi pada tahun 1986, di satu sisi makin mendorong pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah sektor-sektor ekonomi yang diliberalisasi dan dideregulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut memang berhasil membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat tinggi melebihi rata-rata pertumbuhan tahunan sebelumnya. Namun memasuki fase ini, pemerintah Indonesia bukan saja tidak memperlihatkan upaya serius untuk membangun institusi-institusi ekonomi pasar, tetapi juga membiarkan perekonomian Indoensia tumbuh tinggi di atas kondisi bubble economy. Akibatnya, kondisi perekonomian Indonesia sejak akhir tahun 1980-an hingga sebelum krisis juga berhadapan dengan ancaman persoalan sosial yang berpotensi merusak pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi tadi.Ancaman persoalan sosial tadi memang tidak semuanya disumbangkan oleh persoalan ekonomi, melainkan juga konsekuensi dari sistem politik dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang dibuat pemerintah. Tetapi, kajian ini melihat, kesemuanya itu secara bersama-sama merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Besarnya angka kemerosotan ekonomi Indonesia setelah dilanda krisis tahun 1997 dan sulitnya memulihkan krisis tersebut jika dibanding dengan kemampuan negara-negara lain yang sama-sama dilanda krisis, menunjukkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditentukan oleh dukungan institusi politik, dan struktur serta perilaku sosial masyarakatnya. Dengan kata lain, bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan tergantung juga kepada sejauhmana negara mengeluarkan panduan kebijakan yang tepat, dan sejauhmana kesungguhan pemerintah bersama lembaga legislatif membuat kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan institusi-institusi yang diperlukan oleh sistem ekonomi pasar yang baik, lebih menyempurnakan lagi institusi-institusi politik, dan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan sosial guna mewujudkan iklim sosial yang nyaman sebagai salah satu syarat dari iklim investasi yang baik."

"RINGKASANDengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya perekonomian, meningkatnya pendapatan per kaplta dan taraf hldup masyarakat, maka semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dlpenuhi, sehingga semakin banyak pula keglatan pemerintah yang harus dilaksanakan. Hal ini menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin tlnggi,.. sedangkan dl pihak lain sumber-sumber penerimaan daerah terbatas. Untuk' mengurangi kesenjangan itu harus diusahakan menutupinya melalul penyusunan program yang efektif dan perencanaan anggaran yang efislen. Untuk itu perlu pengelolaan dan pengalokaslan sumber dana yang terbatas pada program atau proyek yang dapat memberikan benefit (manfaat) kepada masyarakat dalam pembangunan ekonomi.Bertolak dari pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang perencanaan kebijakan anggaran untuk pembangunan ekonomi di Propinsi Bengkulu, maka permasalahan yang perlu dlcarikan jawabannya dan dibahas dalam penelitlan ini adalah; mellhat struktur perekonomian dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah Propinsi Bengkulu, potensi sektor-sektor ekonomi, struktur dan pertumbuhan APBD, kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan ekonomi daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta proyeksi pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan APBD tahun 2001-2005 serta implikasinya terhadap perencanaan kebijakan anggaran untuk pembangunan ekonom! Propinsi Bengkulu. Dengan demikalan penelltaan dapat dilakukan langkah langkah dalam penelitlan ini yaitu; (1) Menganalisis struktur perekonomian dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah, (2) Menganalisis potensi sektor-sektor ekonomi daerah dan proyekslnya dalam lima tahun ke depan, (3) Menganalisis struktur dan pertumbuhan serta kemampuan APBD Propinsi Bengkulu dalam membiayai pembangunan ekonomi daerah, (4) Menganalisis pengalokasian anggaran daerah berdasarkan identifikasi sektor-sektor unggulan, (5) Memberikan rekomendasi untuk perencanaan anggaran belanja pembangunan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan di masa datangHasll kajian ekonomi daerah tersebut dEpadukan dengan manganalisis kebiajakan anggaran untuk perencanaan pembanguinan ekonomi dl Propinsi Bengkulu tersebut, digunakan beberapa alat analisls yaitu (1) Analisls Struktur dan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi dalam PDRB selama tahun 1993-2000, (2).Analisis Sektor Unggulan dengan cara mengldentiflkasi Sektor Basis dengan LQ (Location Quotient) dan mengldentiflkasi sektor unggulan dengan analisis shift share. (3) Analisls Struktur dan Pertumbuhan APBDselama delapan tahun (1993-2000) akan dlhltung dengan menggunakan persamaan trend exponential. (4) Analisis Kemampuan APBD dengan mellhat raslo penerimaan terhadap PDRB dan raslo penerimaan terhadfcp anggaran belanjain pembangunan. (5) Analisis Sektor-sektor Unggulan dan APBD Lima Tahun ke depandengan menggunakan alat anallsis trend linier.Dari hasil analisis tersebut dlketahui bahwa Struktur ekonomi Propinsl Bengkulu didominasl oleh sektor primer (pertanian) dan sektor tersier, yaitu sektor jasa-jasa, perdagangan, dan angkutan, dengan sektor tersier siap menggeser sektor pertanian dalam jangka panjang. Sektor lain diluar empat sektor yang dibicarakan di atas dikategorikan sebagai sektor bukan basis yang dlanggap kurang berpotensi untuk dlkembangkan lebih lanjut di Bengkulu (LQ<1). Berdasarkan analisis shift share periode tahun 1997-2000 menunjukkan bahwa dalam masa krisls ekonomi, pertekonomian Bengkulu dapat terselamatkan. Kenyatannya pertumbuhan ekonomi Bengkulu lebih cepat bila dibandingkan dengan nasional, karena dalam struktur perekonomian daerah berspesialisasi pada sektor primer, terutama sektor pertanian yang tumbuh cepat dibanding sektor yang sama di tlngkat nasional. Sehlngga masa krisis dapat menolong perekonomian secara umum. Hasil analisis shift share dapat dilihat dari nilai G>R serta Sp dan Sd-nya posltif, dengan demikian Propinsi Bengkulu termasuk wilayah dalam kategorl I (Sp posltif dan Sd positlf), yaitu wilayah yang tumbuh sangat cepat karena pada umumnya daya saing sektor-sektornya yang kuat (kompetitif)-Dalam struktur APBD, dari sisi penerimaan daerah menunjukkan struktur yang rapuh sebagian besar ditunjang oleh bagian subsfdl pusat. Sedangkan peranan PAD semakin kecil, dari kinerja APBD kelihatan kurang efektif, hal Itu tampak pada pengelolaan kuangan daerah seharusnya sumberdaya keuangannya setiap tahun anggaran dapat teralokasikan dalam program secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya sisa lebih anggaran tahun lalu yang cenderung menlngkat. Dari Rasio APBD terhadap PDRB tahun 2005 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan menjadi lebih baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Perencanaan aloksi anggaran belanja pembangunan sektor-sektor ekonomi tetap berpegang pada kebutuhan sektor yang perpotensi untuk dikembangkan berdasarkan hasil analisis perekonomian daerah. Dengan analisis kinerja perekonomian daerah, untuk perencanaan kedepan diketahui porsi yang ideal serta besarnya dana yang akan di realisasikan kepada setiap program pembangunan ekonomi, dalam hal ini disesuaikan dengan sektor-sektor dalam struktur PDRB 2005 terutama untuk keempat sektor-sektor yang dominan yang telah teridentifikasi sebagai sektor unggulan yang memberikan kontrlbusi yang besar terhadap perekonomian daerah."