Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelundupan di Indonesia bukan hal baru. Tidak hanya beras dan gula tetapi juga barang elektronik diselundupkan. Dalam satu bulan terakhir ini, penyelundupan gula sedang menjadi sorotan, karena penyelundupan si manis berwarna putih bersih ini (gula impor) dapat mematikan produksi gula nasional. Penyelundupan gula sebenarnya sudah berlangsung lama, namun mulai terkuak setelah penangkapan dalam skala besar sejak awal tahun 2004 lalu. Lemahnya pengawasan dari petugas bea cukai dan aparat kepolisian memuluskan jalan gula impor ke Indonesia.Namun hal yang lebih menarik dari kasus di atas adalah diperiksanya beberapa pejabat Bea dan Cukai yang diduga terlibat dalam kegiatan penyelundupan gula putih impor. Akibatnya, timbul situasi krisis dalam institusi pemerintah ini, dimana berkembang rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DKI Jakarta).Pemulihan citra positif menjadi solusi terbaik dalam menciptakan DJBC (Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DKI Jakarta) sebagai institusi yang beiperan besar dalam menjalankan pembangunan nasional, melalui pemberian penerimaan dari hasil pabean dan cukai dalam pendapatan negara. Atas dasar inilah maka humas di Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DKI Jakarta dituntut untuk mampu menjalankan perannya sebaik mungkin, khususnya dalam mengatasi terjadinya krisis yang dapat mempengaruhi keberadaan institusi ini di mata khalayak.Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Atas data yang berhasil dikumpulkan, maka penulis akan menganalisisnya dengan cara sajian data.Hasil penelitian yang diberikan dalam penulisan tesis ini adalah :1.Dalam mengatasi situasi krisis yang terjadi terkait dengan terlibatnya beberapa pejabat Bea dan Cukai dalam kasus penyelundupan gula impor ilegal, maka langkah yang dilakukan sub bagian (kehumasan) ini adalah melaksanakan hubungan dengan media massa, hubungan antar lembaga dokumentasi dan pelaporan.2.Umumnya pelaksanaan kegiatan kehumasan yang dilakukan oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DKI Jakarta dalam mengatasi situasi krisis sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan positifnya hubungan kepada media massa, berjalannya koordinasi antar lembaga serta kegiatan dokumentasi dan pelaporan yang baik.3.Terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaan tugas humas, yaitu kedudukan fungsi humas yang tidak berdiri sendiri, kurangnya kuantitas sunber daya manusia, dan tidak adanya sarana dan prasarana yang lengkap dalam melaksanakan hubungan dengan media massa."

"Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diserahi dua tugas penting. Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk menghimpun penerimaan negara melalui pengumpulan pajak di bidang perdagangan internasional (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya (PDRI) dan cukai. Kedxa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan keluar daerah pabean Indonesia terutarna untuk pemasukan barang-barang impor berbahaya seperti narkoba dan pornografi yang dapat membahayakan masa depan generasi muda serta pemasukan barang-barang impor secara ilegal dengan cara penyelundupan dan pelanggaran yang dilakukan importir baik sengaja maupun tidak seperti mernberitahukan harga, jumlah dan jenis barang, dan tarif yang tidak sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya penerimaan Negara yang seharusnya diterima.Audit kepabeanan adalah satu dari tiga pilar utama pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Audit kepabeanan adalah kegiatan penegakan hukum, agar peraturan yang diberlakukan di bidang kepabeanan dilaksanakan dengan baik oleh penggunajasa di bidang kepabeanan dalarn hal ini khususnya importir.Audit kepabeanan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan importir terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengikatnya sebagai pelaku dalam dunia perdagangan internasional. Audit kepabeanan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberitahuan impor Barang (PiB) yang dihiwng. diisi. dibayar dan diberitahukan sendiri oieh importir (self assessment system). dibandingkan dengan pembukuan, catatan, laporan dan data lainnya yang dianggap penting importir.Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan audit kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta, dan apakah audit kepabeanan sudah efektif menjalankan tugas pengawasan di bidang kepabeanan, serta bagaimanakah audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan Negara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik studi kasus dan pendekalan kualitatif karena penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesa tetapi hanya untuk mcngetahui keadaan atau gambaran yang jelas mengenai audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan pada Kanwil IV DJBC Jakarta dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta.Dart penelitian ini, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta sebanyak 11531 perusahaan. Sementara jumlah Tim Audit pada Kanwil IV DJBC Jakarta adalah sebanyak 42 tim dengan jumlah auditor keseluruhan sebanyak 135 orang. Dengan sumber daya manusia yang ada tersebut, dalam tiga tahun (2002-2004) jumlah perusahaan yang diaudit sebanyak 1.447 perusahaan atau rata-rata pertahun sebanyak 482 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan auditnya sebanyak 1.087 surat tugas atau rata-rata 363 surat tugas.Dari audit kepabeanan yang dapat diselesaikan tersebut, diperoleh temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga, dengan total sebesar Rp. 511.901.093.129,-. Ternuan hasil audit menunjukan penurunan dari tahun ke tahun.Dari Laporan Tahunan Kanwil IV DJBC Jakarta dan DJBC secara nasional dart tahun kc tahun terlihat peningkalan realisasi penerimaan khususnya bea masuk yaitu sebesar 6,68% dari tahun 2002 ke tahun 2004.Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan sudah berjalan dengan baik karena dapat disimpulkan bahwa sernakin kecil temuan hasil audit maka semakin patuh importir dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan yang ditandai Pula dengan meningkatnya realisasi penerimaan bea masuk Kanwil IV DJBC Jakarta.Adanya temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan dapat menyelamatkan potensi penerimaan Negara yang bisa saja hilang jika tidak dilakukan audit kepabeanan.Beberapa saran yang dapat diberikan anlara lain, menambah jumlah auditor, peningkatan kualilas dan kelrampilan auditor, melakukan pembinaan langsung kepada para importir pada saat dilaksanakan audit kepabeanan dan untuk menindaklanjuti temuan hasil audit dengan sesegera mungkin melakukan penagihan kepada perusahaan bersangkutan."

""

"Sistem self assessment untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) memberi kepercayaan importir dalam menghitung, melaporkan dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang.Oleh karena itu, data pemberitahuan impor barang dianggap sebagai data yang sebenarnya. Petugas Bea dan Cukai hanya wajib untuk mengawasi, mengoreksi apabila ada kekeliruan atau kecurigaan adanya pemalsuan data sebagai upaya penyelundupan pajak baik secara legal maupun illegal.Bentuk pengawasan petugas dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekuarangan Pernbayaran Bea Masuk, cukai, denda administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM). Jumlah SPKPBM yang terbit 8.46% dari PIB yang dilayani. Terbitnya SPKPBM pada jalur merah karena penetapan nilai pabean sering menjadi keluhan importir. Jumlah keberatan atas SPKPBM sedikit namun menghasilkan penerimaan negara potensial sebesar Rp.23.061.522.138,00. Alasan menggugurkan nilai transaksi dalam PIB serta alasan keberatan atas penetapan nilai pabean menjadi pokok bahasan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menganalisa data dan melaporkannya. Data yang digunakan dalah data sekunder. Data lapangan diperoleh dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok I, dan Kantor Pusat Bea dan Cukai. Data sekunder diperoleh dari sumber hukum primer yaitu peraturan perundangan dan sumber hukum sekunder dari SPKPBM, keberatan atas SPKPBM, keputusan atas keberatan SPKPBM."

"Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I adalah salah satu kantor pabean yang telah menerapkan e-government pada proses pelayanan impor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh e-government terhadap upaya pelaksanaan good governance pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori disampaikan oleh Magno dan Serafica (2001) bahwa teknologi komunikasi dan informasi dapat meningkatkan good governance dalam tiga hal, yaitu pertama, peningkatan transparansi, informasi, dan akuntabilitas. Kedua, memfasilitasi partisipasi publik dalam pembuatan keputusan. Ketiga, meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah variabel bebas penerapan e-government dengan indikator : teknologi komunikasi dan informasi, perubahan organisasi, dan aplikasi dalam pelayanan publik. Variabel terikat dalam peneilitian ini adalah good governance dengan indikator : partisipasi publik, akuntabilitas publik dan transparansi. Hipotesis yang dijukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif e-government terhadap upaya pelaksanaan good governance pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey deskriptif analitik. Sementara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Likert. Analisis hubungan antar variabel dilakukan dengan menggunakan analisa korelasi Spearman rho.Populasi penelitian ini adalah importir/perusahaan yang melakukan importasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I,II dan III, sejumlah 1.850 perusahaan. Sedangkan sampel sejumlah 185 responden diambil dengan metode simple random sampling.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan e-government dengan upaya pelaksanaan good governance. Hubungan positif tersebut ditunjukkan dengan hasil analisis statistik dengan koefisien korelasi (r) = 0,562. Walaupun terdapat hubungan antara penerapan e-government dengan good governance, namun penerapan e-government bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor yang dimungkinkan berpengaruh antara lain sumber daya manusia namun tidak dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor tersebut.

---

Regional Office VII of Directorate General of Customs and Excise Jakarta I is the customs office that implemented e-government on import service procedure. The objective of this research is to examine the impact of the e- government toward Good Governance Implementation on Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I .This research based on Magno and Serafica theory (2001) : IT promotes good governance in three basic ways: First, by increasing transparency, information, and accountability. Second, by facilitating accurate decision-making and public participation; and third by enhancing the efficient delivery of public goods and service. Variables of research are : dependent variable is implementation of e-government with indicators : information and communication technology, reorganization process, and application on public services. Independent variable is good governance, with indicators : public participation, accountability, and transparency. The hypothesa of this research is : There is a positive impact of the e-government toward good governance Implementation on Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I.The population of this research is importir/company of Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I meanwhile is sample 185 respondents that is taken by simple random sampling. The methods used in this research are survey method and correlational by Spearman Rho.The study result that : there is a positive impact of the e-government toward good governance Implementation on Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I r.y = 0,562. The result of this study is hopelly useful inprove the good governance implemantation by increasing e government quality."

"Penelitian ini tentang pengaruh pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk, serta pajak dalam rangka impor tidak dipungut terhadap nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh pemberian fasilitas KITE yaitu bea masuk yang dipungut, bagi peningkatan nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta). Selain itu, untuk mengetahui pengaruh nilai tikar riil Yen terhadap rupiah serta produk domestik bruto (Gross Domestic Product) Jepang, sebagai negara tujuan utama ekspor Indonesia, terhadap nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta.

---

This research outlines the influence of the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax toward the export value within the KITE facility scheme. The objective of this research is to understand and to analyze the impact of awarding KITE facility which is the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax to increase of the export value."