Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berupaya untuk memahami agenda partai politik nasionalis dan Islam dalam menyikapi boleh tidaknya bekas anggota PKI dan organisasi massanya dan yang terlibat langsung G30S/ PKI ikut serta dalam pemilu atau mendapatkan haknya untuk dipilih. Dinamika politik yang teljadi selama pembahasan inilah yang menarik untuk diteliti.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teori Fungsi Parpol dari Carl J. Friedrich, Teori Kekuasaan dari Weber, Teori Keterwakilan dari Miriam Budiardjo, Teori Kebijakan dan Agenda dari Dewey serta Teori Konflik dalam melihat pemilahan struktur masyarakat Indonesia dari Clifford Geertz. Dari teori-teori tersebut bisa dilihat bagaimana masing-masing partai politik yang terlibat dalam pembahasan RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ini memainkan peran, fungsi, maupun agenda politiknya guna memperoleh kekuasaan dan menambah jumlah keterwakilannya di parlemen. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lebih menekankan pada analisis penulis terhadap data dan referensi yang diperoleh melalui wawancara.Hasil penelitian ini menunjukkan adanya agenda politik yang dimainkan oleh semua partai politik baik yang berlatar belakang ideologi nasionalis maupun Islam. Agenda politik itu menyangkut potensi tambahan perolehan suara yang dapat diperoleh PDI Perjuangan jika usulannya untuk menghapus salah satu aturan RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ini disetujui. Butir aturan yang dimaksud adalah pasal yang mengatur persyaratan calon anggota legislatif yang berbunyi:Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "G30S/ PKI " atau organisasi terlarang Iainnya.Pencantuman syarat itulah yang kemudian ditentang oleh Fraksi PDI Perjuangan meski ditentang oleh fraksi-fraksi lain. Harus diakui, semua partai politik yang terlibat dalam penyusunan RUU tentang Pemilihan Umum DPR, memainkan agenda kepentingannya masing-masing. Latar belakang kesamaan ideologi, agama, kesamaan plat form, atau kedekatan besaran perolehan jumlah kursi masing-masing partai politik sangat kental mewarnai kesepakatan-kesepakatan substansi yang dibahas dalam RUU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.Terkait dengan implikasi teori dalam penelitian ini, maka semua teori yang digunakan sebagai alat analisis dikuatkan atau confirm dengan temuan di lapangan...

---

This research aims to understand the agenda of nationalist and Islamic political parties in facing the issue of ex-communist party member and other its mass organisation to involve in election or get back their right to be chosen. The dynamic of the issue is interesting to explore.

Theories applies in the research are theory of function of political party from Carl Friedrich, theory of power from Webber, theory of representation from Miriam Budiardjo, theory of policy and agenda from Dewey, and theory of conflict to identify the structure of Indonesian society from Clifford Geertz. From those theories it can be seen that each parties involved in the coditication of the law of election for DPR, DPD and DPRD play their own role, function, or also political agenda to get more power and increase their numbers in the parliament. This research applies qualitative research method and emphasizes on analysis of data and reference from interview.

The result shows that there is political agenda played by all nationalist or Islamic political parties. The political agenda relates to the raise of voters gained by PDI for Struggle if their proposal to avoid one of the article in the law. The article arranges the requirements of candidates of legislative member as, They are not ex-member of prohibited organisation that is Indonesian Communist Party, or not directly or indirectly involve with the tragedy of G30S/PKI or other prohibited organisations.

The insertion of that requirement is opposed by PDI for struggle; however its position is also opposed by other parties. In fact, all political parties involved in the codification of the law play their own political agenda. The background of ideology, religion, platform, or their representation in the parliament influences the substantial agreements in the codification. Relate to the implication of theories mentioned above, all of the theories applied in the research relevant with the fact found in the research...."

"Tesis ini membahas evaluasi strategi komunikasi PKP INDONESIA dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan. Kekuatan dan kendala dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan pada pemilu 2009. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Visi dan Misi serta infrastruktur menjadi strategi mendasar bagi PKP INDONESIA, Faktor Meutia Hatta menjadi kekuatan partai ini kemudian Faktor kendala kurang minatnya kaurn perempuan menjadi calon anggota legislatif. Penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan kebijakan yang lebih kongkrit, keterbukaan dalam proses penjaringan, dan pendidikan politik khususnya terhadap perempuan yang menjadi calon anggota legislatif agar strategi komunikasi partai politik dapat mencapai hasil yang maksimal.

---

This thesis discusses the strategy of evaluation in communication PKP INDONESIA member legislative candidates encompass women. Strengths and potential obstacles in the selectivity of women members in the legislative elections in 2009. The approach of this research is descriptive qualitative research. Results of this research concluded that the Vision and Mission and infrastructure to become a fundamental strategy for PKP INDONESIA, Mrs. Meutia Hatta factor into the strength of this party and then less interest factor constraints of women to become candidates for legislative members. Research suggests that this policy needed a more concrete, crawl in the process of scrutiny, and political education, especially against women who become candidate members of legislative communication strategy so that political parties can achieve maximum results."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi marketing politik studi tentang promosi dalam peningkatan suara anggota legislatif (DPR-RI) Partai Gerindra di Jawa Barat pada pemilu legislatif 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori marketing politik. Pada teori ini, penulis menekankan terhadap komponen promosi. Promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra dapat dilihat dalam 6 kelompok saluran komunikasi politik, yaitu saluran komunikasi politik lini atas, saluran komunikasi politik lini bawah, saluran komunikasi dengan special event, saluran komunikasi politik dengan media baru, saluran komunikasi politik dengan komunikasi antar pribadi, dan saluran komunikasi politik dengan media tradisional. Studi ini menemukan bahwa Partai Gerindra memaksimalkan berbagai media yang tersedia dan struktur jaringan partai yang ada dalam mempromosikan partai. Strategi promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra memberikan hasil perolehan suara sebesar 2.378.762 dan 10 kursi dalam pemilihan legislatif 2014 di Jawa Barat.

---

This undergraduate-thesis analyzes about political marketing strategy study about promotion in increasing the votes member of parliaments (House of Representative of Indonesia Republic) Gerindras Party in West Java in legislative election 2014. This case using the political marketing theory. On this theory, writer focus on component of promotion. Promotion carried out by the Gerindras Party can be seen from 6 groups of political communication channels, consisting of political communication channel above the line, political communication channel below the line, political communication channel with special events, political communication channel with new media, political communication channel with interpersonal communication, political communication channel with traditional media. The study finds that Gerindras Party maximize the various available media and the network structure of the parties that are in promoting the party. Promotion strategy carried out by Gerindras Party give the result of the vote amounting 2.378.762 and 10 seats in legislative election 2015 in West Java."

"Skripsi ini membahas mengenai peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) sebagai organisasi sayap Partai Golkar dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2019. Partai Golkar menggunakan tiga strategi untuk meningkatkan representasi perempuan yaitu diskriminasi positif, rhetorical strategy, dan affirmative action dengan mendirikan KPPG sebagai sumber utama rekrutmen kader perempuan. KPPG berperan dalam proses rekrutmen, kaderisasi hingga pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif pada pemilu, yang disebut dengan kebijakan One Gate Policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah Teori Gender dan Partai Politik, dan Model Interaksi Supply dan Demand dari Joni Lovenduski dan Pippa Norris. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa KPPG yang hadir sebagai strategi affirmative action Partai Golkar bertanggung jawab sebagai supply side yang melakukan penawaran atas kandidat caleg perempuan yang ingin dicalonkan sebagai anggota legislatif dalam menjawab keinginan dari demand side yang merupakan permintaan dari gatekeeper yaitu Partai Golitik sebagai aktor yang menyeleksi kelayakan kandidat yang ingin mencalonkan dirinya melalui partai politik. Namun, pada implementasinya peran dari KPPG belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam rangka meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan terhadap peran yang berusaha dijalankan oleh KPPG.

---

This thesis discusses the role of KPPG as a women wing organization of The Golkar Party in the nomination of women as members of the Indonesian Parlament in the 2019 legislative elections. The Golkar Party uses three strategies to increase women's representation, namely positive discrimination, rhetorical strategy, and affirmative action by establishing KPPG as the main source of recruitment of female candidates. KPPG plays a role in the process of recruitment, regeneration, qualification and the nomination of women as legislative members in elections, which is called the One Gate Policy. This research uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews. The theories used are Gender and Political Parties Theory, and Supply and Demand Interaction Models from Joni Lovenduski and Pippa Norris.The findings of this study indicate that the KPPG which is present as an affirmative action strategy of the Golkar Party is responsible as the supply side for bidding on female candidates who want to be nominated as members of the legislatives in response to the demands of the demand side which are requests from the gatekeeper namely The Golkar Party as an actor selecting the eligibility of candidates who want to nominate themselves through political parties. However, in its implementation the role of the KPPG has not been able to produce significant results in the context of increasing women's representation and participation. This is caused by obstacles to the role the KPPG is trying to carry out."

"ABSTRAKPenelitian ini didasarkan pada proses dan mekanisme pemberhentianantarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur dalam UU No. 27 Tahun2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik beserta UU perubahannya yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Penelitianini membahas dua permasalahan utama. Pertama, kewenangan yang dimiliki olehpartai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantianantarwaktu anggotanya yang duduk di DPR. Kedua, mekanisme idealpemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur oleh uu danperaturan terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwakewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu danpenggantian antarwaktu ini masih terus diperdebatkan oleh pihak-pihak tertentu.Kewenangan tersebut telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untukdilakukan pengujian. Hasil dari pengujian tersebut adalah hak recall yang dimilikipoleh partai politik ini tidak bertentangan dengan pelaksanaan demokrasiperwakilan, dan anggota legislatif yang telah keluar dari keanggotaanya dari partaipolitik tidak serta merta dinyatakan berhenti dari keanggotaan legislatif, tidakseperti pada keputusan MK sebelumnya. Disamping itu, dari data yang penulisdapatkan, ternyata masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan prosespemberhentian antarwaktu dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undangdan amanat kedaulatan rakyat yang ada dalam konstitusi negara Indonesia.

---

ABSTRACTThis research is based on the processes and the mechanism of theintertemporal dismissal and the replacement or usually named as recall which areregulated in Act No.27/ 2009 regarding MPR, DPR, DPD and DPRD and ActNo. 2/2008 regarding Political Parties Act and its amendments, Act No. 2/2011. Inthis paper, there are two main issues. First, the political parties’s authority toproposed the dismissal and replacement of their members in the parliament(DPR). The second is to describe about the ideal mechanism of the recall processbased in Indonesia for further. The method used in this study is a yuridis normatifby using the secondary data. The results showed that the political parties inIndonesia have the authority to propose the recall process for their members thatregistered in DPR. There are several people that disagree about this recallauthority which is own by the political parties. This recall by political parties’sproposed has been tested by the constitutional court (Mahkamah Konstitusi) andthe results showed that this authority to recall their members in the parliament isnot contradict with the implementation of the representative democracy. Not onlythose, in 2013 Constitutional Court made a decision that escape from politicalparty does not mean followed by resign from legislative member. In addition, inthe case studies that is included in this matters, it turns out that there is still anincompatibality between the implementation of the recall process according to themechanism that regulated by the law."

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara agen sosialisasi politik keagamaan terhadap identifikasi partai Islam, PKS, PPP, PKB, dan PAN, pada siswa anggota Rohani Islam di 13 SMA Negeri Kota Depok. Partai Islam mempunyai kemampuan untuk membentuk modal sosial melalui agen sosialisasi politik keagamaan dalam institusi agama, keluarga, dan media. Peneliti berusaha meneliti lebih lanjut dengan menggunakan teori identifikasi partai politik oleh Greene dan agen sosialisasi politik keagamaan dengan 3 dimensi, media, keluarga, dan institusi agama. Melalui uji statistik somers'D yang menempatkan agen sosialisasi politik keagamaan sebagai variabel bebas dan identifikasi partai Islam sebagai variabel dependen, didapati hasil 0,406 yang artinya kedua variabel mempunyai hubungan yang lemah. Peneliti juga menemukan bahwa identifikasi siswa Rohis terhadap PPP mempunyai hubungan dengan agen sosialisasi keluarga yang terjadi ketika orang tua responden mempunyai latar belakang aktif di Partai Islam. Kemudian identifikasi siswa terhadap PKS mempunyai hubungan dengan institusi agama atau Rohis melalui kegiatan mentoring.

---

This study examines the relationship between the socialization agents of religious politics with Islamic party identification (PKS, PPP, PKB, and PAN) among students who are also Rohani Islam (Rohis) members in 13 SMA Negeri in Kota Depok. Islamic parties have the ability to form social capital through their socialization agents (of religious politics) within religious institutions, families, and the media. I attempted to examine further through the political party identification theory by Greene and socialization agents of religious politics in 3 dimensions: the media, families, and religious institutions. Analysis using the Somers’D statistical test, which places the socialization agents of religious politics as the independent variable and Islamic party identification as the dependent variable, yields the result of 0,0406, meaning that both the variables have a weak correlation. I found that the identification of Rohis students with PPP has a relationship with families as the socialization agent which occurs if the respondents’ parents are active in Islamic Parties. This study has also shown that the students’ identification with PKS has a relationship with religious institutions or Rohis through mentoring groups/activities."

"Penelitian ini mengkaji fenomena politik media yang berkembang di Indonesia saat ini. Politik Media merupakan pendekatan baru bagi para politisi yang di dalam tindakannya selalu memikirkan pers agar mau meliput kegiatannya. Menurut prespektif politik media, jalinan ketiga aktor yaitu partai politik/politisi, media massa/pers dan publik terjalin erat dan mempunyai goal-oriented behavior masing-masing. Media membentuk realitasnya sendiri, media mempunyai sejumlah nilai dan aturan sendiri dalam meliput suatu peristiwa politik.Namun ditengah dinamika goal-oriented behavior ketiga aktor tersebut, terutama interaksi antara aktor politk dan jumalis, kita dapat mencermati bahwa berita-berita politik tentang Partai Golkar tetap eksis di media massa. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi politik media Partai Golkar dalam pengelolaan political news tersebut? Sedangkan tujuan penelitian, terkait dengan permasalahan tersebut adalah untuk mengkaji strategi politik media politik Partai Golkar di dalam sebuah setting agenda politik yaitu kegiatan Rapim pada tahun 2005 dan 2006.Paradigma yang digunakan dalam peneiitian ini adalah konstruktivis dengan pendekatan penelitian kualitatif deskritif analisis. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan unit observasi adalah Partai Goikar dan unit analisis adalah individu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode indepth interview kepada narasumber yang dipilih secara purposive.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik media Partai Golkar pada agenda politik Rapim tahun 2005 8¢ 2006 adalah konsisten, dalam arti kata Partai Golkar tetap mempergunakan issu-issu politik sebgai alat untuk menarik minat media massa meliput, ditunjang pula dengan kegiatan-kegiatan yang spektakuler sehingga tercapai suatu political news magement dalam strategi politik media yang apik. Tingkat kesadaran terhadap prespektif politik media di partai politik Golkar, khususnya didiri politisi partai telah cukup baik, artinya para politisi tersebut telah menyadari bahwa iidak ada gunanya mengadakan suatu agenda politik apabila tidak diliput oleh media massa. Bagi media massa, dalam melakukan proses penyampaian pesan politik kepada publik, hasil penelitian menunjukkan bahwa professional jugdment, source credibility, independensi menjadi faktor utama untuk dijadikan kelayakan berita. Agenda politik tidak bisa diarahkan secara langsung menjadi sebuah agenda media oleh para politisi partai. Agenda politik partai tidak selalu menjadi agenda media.

---

The research studies media political phenomena growing in Indonesia nowadays Media politics is a new approach for politicians, whose actions always think the press for it to be willing to cover their activities. According to the perspectives of media politics, interrelationships among three actors, namely, political parties/potiticians, mass media/press and public, are close and have their own goal-oriented behavior. Media shapes their own reality; media has a number of values and rules of their own in covering a political event.However, from goal-oriented behavior dynamics of those three actors, especially interaction between political actors and joumalists, it is evident that political news on Golkar Party still existed in Media. Therefore, the problem of the research is, how is the politics media strategy of Golkar Party in managing such political news? Whereas, the goal of the research, in connection with the above problem, is to study Golkar Party?s politics media strategy in a political agenda setting, namely, leaders meeting (Rapat Pimpinan/Rapim) of 2005 and 2006.The paradigm of the research is constructivist through a descriptive qualitative analysis approach. The research uses a case study method, with observational unit being Golkar Party and analysis unit individual. Data collection technique was undertaken through in-depth interviews with resource persons chosen purposively.The research findings indicate that Golkar Party's media political strategy in political agenda of Rapim for 2005 8. 2006 was consistent; in other words, Golkar Party still used political issues as a means of attracting mass media to cover them that supported also by spectacular activities so that political news management were attainable in an elegant media politics strategy. The level awareness of media political perspectives in Golkar Party, especially in their politicians themselves was relatively good; it means that those politicians realized that it was useless to make political agenda if the mass media did not cover them. For mass media, in bringing political messages into the public, these research results show that professional judgment, source credibility, and independence were the main actors for news feasibility. lt is uneasy for politicians of the Party to direct their political agenda in someway toward the media agenda. Political agenda of a party are not always media agenda."

"ABSTRAKTulisan ilmiah ini mengkaji tentang bagaimana sebuah partai sebesar Golkar dalam mengkemas salah satu agenda rutin mereka menjadi sebuah pemberitaan yang dapat menyamarkan pemberitaan negatif mengenai konflik dalam internal parpol tersebut. Political News Management merupakan sebuah pendekatan bagi para politisi di Indonesia yang di dalam tindakannya selalu memikirkan pers agar mau meliput kegiatannya. Media mempunyai sejumlah pertimbangan dan aturan sendiri dalam meliput suatu peristiwa politik. Golkar merupakan salah satu partai besar yang cukup banyak mengimplementasikan konsep Politik Media untuk mengolah pemberitaan oleh media massa ditengah dinamika perkembangan partai Golkar yang di dalam nya muncul krisis perselisihan yang memecahkan internal Golkar menjadi dua kubu. Pemberitaan konflik perseteruan tidak lantas menyebabkan Golkar keilangan eksistensi nya di hadapan publik. Hal tersebut dapat terjadi karena pihak Golkar dapat menyiasati dengan mengcounter pemberitaan melalui momentum perayaan Hari Ulang Tahun Golkar. Momentum tersebut dimanfaatkan Golkar dengan menyisipkan pemberitaan mengenai informasi pelurusan berupa ketetapan MA dalam memutuskan ketua umum Golkar yang sah. Sehingga secara tidak langsung isu mengenai konflik antara Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono dalam memperebutkan jabatan ketua umum partai Golkar dapat tersamarkan dan tidak terlalu terekspose oleh publik.

---

ABSTRACT

This scientific paper examines how Golkar in packing the agenda of their routine becomes a proclamation that can disguise the negative news about the internal conflict within the political parties. Political News Management is an approach for politicians in Indonesia were in action is always thinking of the press to want to cover their activities. Media has a number of considerations and its own rules in covering a political event. Golkar was one big enough to implement the concept of Political Media reporting process by the middle of the dynamic development of the mass media Golkar emerged in its internal crisis to solve disputes Golkar into two camps. Preaching enmity conflict does not necessarily lead to Golkar lost its existence in public. This can occur because Golkar can get around to counter the momentum of the news through the celebration of the anniversary of Golkar. Momentum is utilized Golkar to insert news about the alignment of information in the form of provision MA in deciding general chairman of Golkar legitimate. Thus indirectly the issue of conflict between Bakrie with Laksono in the post of chairman of the Golkar can be masked and not too exposed to the public."

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan ragam studi kasus yang mengidentifikasi praktik politik dalam arena sosial nagari Pasca Rezim Orde Baru. Penelitian ini menggambarkan dinamika sosial dan politik yang terjadi di tingkat lokal pasca diterapkannya kebijakan desentralisasi di Indonesia. Melalui analisa sosiologi politik dan kerangka berpikir Pierre Bourdieu mengenai habitus dan arena (field), penelitian ini melihat bagaimana pengaruh demokratisasi terhadap arena sosial nagari dan bagaimana para aktor di dalamnya merespon perubahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa demokratisasi telah mengubah aturan main (rules of the game) yang ada di arena sosial nagari, dari yang awalnya bersifat eksklusif menjadi aturan yang bersifat inklusif. Inklusifitas ditunjukan dari terbukanya ruang bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial, baik di internal nagari maupun ke arena lain di tingkat yang lebih tinggi.

---

This Thesis is the result of a qualitative research in the form of case study which indentifies the political practice of wali nagari in Post New Order Regime. This research describes the social and political dynamics in local field after the implementation of decentralization policy in Indonesia. Using political sociology analysis and framework of Pierre Bourdieu's habitus and field, this research sees the the influence of democratization towards nagari?s social field and the responds of the actors against the changes. The result of this research show that democratization has transformed the rules of the game of nagari?s social field; from exclusive to inclusive regulation. Inclusivity has shown in more open space for society to do social mobility; not only in the internal of nagari but also in the other higher field."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori kampanye politik modern. Pada kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra terlihat bahwa media memainkan peran sentral, terutama televisi dan media berbasis internet. Studi ini menemukan bahwa kampanye politik Partai Gerindra sangat profesional. Partai Gerindra mempekerjakan tenaga ahli diluar kader partai untuk merancang kampanye politiknya. Kampanye politik yang dilakukan Partai Gerindra fokus terhadap satu figur politik untuk menarik dan mempengaruhi pemilih.

---

This undergraduate-thesis analyzes about Gerindra’s political campaign in legislative election 2014 using the modern political campaign theory. Media played a central role in Gerindra’s political campaign, mainly used television and internet. The study finds that Gerindra’s political campaign was highly professional. The party employed a marketing expert outside of their party members to design Gerindra’s political campaign. The campaign is focused or personalized to one political figure to attract and influenced voters."