Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut data yang ada pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II untuk jangka waktu bulan Januari tahun 2005 terjadi importasi sesuai dengan Pemberitahuan Impor barang (PIB) sebanyak 16041 dokumen PIB dan 2655 dokumen PIB di antaranya terkena SPKPBM / Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (16%) yang menyebabkan lmportir harus melunasi kekurangan pembayarannya. Utang PDRI tersebut terjadi karena dalam Pemberitahuan Impor Barang yang disampaikan importir terdapat kesalahan.Kesalahan tersebut diantaranya adalah kesalahan dalam memberitahukan jumlah, jenis barang, penentuan pos tarif (klasifikasi barang), penentuan tarif bea masuk atau pajak. ataupun pemberitahuan nilai pabean atau harga barang. Adanya kesalahan dalam pemberitahuan impor barang tersebut merupakan indikasi adanya pelanggaran atas ketentuan atau aturan kepabeanan, pelanggaran atas ketentuan berakibat tidak terpenuhinya kewajiban pabean berkaitan dengan pembayaran bea masuk dan PDRI.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey, di mana peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengumpulkan data dari responden (importir) melalui kuisioner. Responden penelitian berjumlah 125 orang yang diambil secara purposif. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM/PDRI dan untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang setelah dikontrol oleh biaya transaksi.Sedangkan teknik penelitian yang digunakan ada dua hal yaitu analisa deskriptif dan analisa inferensial dengan menggunakan statistic regresi sederhana dan regresi berganda. Hasilnya adalah hipotesis yang menyatakan terdapal pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM / PDRI diterima. Begitu pula hipotesis penelitian yang menyatakan tingkat kepatuhan importir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya utang BM / PDRI setelah dikontrol biaya transaksi diterima.

---

According to the customs office data in Tanjung Priok II, importation document was in accordance with notification of imported article (PIB) in Januari 2005 was 16041. 2646 of them was imposed notification letter of shortage of import duty payment In amount of 16%. It caused importers had to pay their payment shortage.

The obligation emerged was becaused by mistake in notifying amount, price, rate and sort of imported articles. All of them were evidences of violation over custom regulation.

This research is quantitative research and was carried out at customs office of Tanjung Priok Priok ll, North Jakarta with respondent were 30 whom l pointed purposively. Data were collected by questionnaire and documentation review. Then, the collected data were analized by descriptive statistic with using frequency distribution and percentage account and by inferential statistic with using simple regression and doubled regression with backward method.

Main goal of this research is first, to know significant influence from importers obedience degree to the emergence of import duty obligation & PDRI. Second, to know how the influence of importers obedience degree to the emergence of import duty after was controlled by transaction fee.

This research found out that the importers obedience degree had significant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI. But, it had not have sjgnilicant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI after was controlled by transaction fee."

"ABSTRAKSelama berlakunya Agreement on Implementation of Article VII GATT 1994 yang kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Importir Film-Film Hollywood yang tergabung dalam Grup 21 selama ini tidak memasukkan nilai royalti dalam perhitungan nilai pabean untuk menghitung bea masuk. Hal ini diketahui dari hasil audit pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan atas dasar laporan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional yang dimotori oleh aktor film Deddy Mizwar. Barang tidak berwujud dalam bentuk film impor berisi hak cipta akan menimbulkan nilai jual/harga barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan film impor kosong. Terhadap penyerahan barang tidak berwujud (hak cipta) dari distributor film hollywood (MPAA) kepada importir di Indonesia dan atas pemanfaatan dan penggunaan film untuk kegiatan bisnis yang dilakukan di daerah pabean oleh pengusaha bioskop harus dikenakan pajak pertambahan nilai. Harga barang tidak berwujud pada saat importasi yang dibayarkan kepada pemegang hak (MPAA) dalam bentuk royalti menyebabkan bertambahnya harga yang sebenarnya dibayar atas importasi barang impor tersebut. Dari hasil penyerahan dan penggunaan film impor ke dalam daerah pabean pabean akan mengenakan bea masuk atas royalti karena hak tersebut sebagai bagian atau komponen yang tidak terpisahkan dari paket film impor tersebut.Hasil penelitian menyarankan Perubahan Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.11/2011 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, menyempurnakan Undang-Undang Perpajakan dan Kepabeanan untuk mencapai keadilan pemungutan pajak, dan menyusun regulasi yang menguntungkan para pelaku industri film dan membiayai sekolah-sekolah film.

---

ABSTRACTDuring the enactment of Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994 and later adopted into Law No. 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 of 1995 on Customs, Hollywood film importers joined in Group 21 for it did not include the value of royalty in the calculation of customs value for calculating customs duties. It is known from the results of the audit Customs Directorate General of Customs and Excise on the basis of reports of the National Film Advisory Board led by actor Deddy Mizwar. Intangible goods in the form of imported films contain copyright will lead to the sale value/price of goods higher than foreign movies empty. Against delivery of intangible goods (copyright) from hollywood movie distributor (MPAA) to importers in Indonesia, and the use and the use of film for business activities carried on in the cinema should be customs by employers subject to value added tax. Price intangible goods at importation is paid to the right holder (MPAA) in the form of royalties actually lead to increased prices paid on the importation of goods imported. From the results of the delivery and use of imported films into the customs area would impose customs duty on royalties for those rights as part or integral component of a package of imported films.The results suggest change rates in the Minister of Finance No. 90/PMK.11/2011 Eighth Amendments to the Regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 on Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods and Regulation of the Minister of Finance No. 102 / PMK.011/2011 About Other Value As Top Tax Base Utilization Intangible taxable goods from the Customs Foreign Customs Area Form Inside Story Film Film Import and Delivery Story Import, And Basic Income Tax Withholding Article 22 of the last amended by Regulation of the Minister Finance No.213/PMK.011/2011 the Determination System Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods, perfecting taxation laws and customs tax collection to achieve justice and to develop regulations that benefit the movie industry and finance schools film."

"Hak atas Kesehatan right to health merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar dari setiap individu dan tidak dapat dihilangkan. Setelah diamandemen, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa; “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Kemudian, pasal 98 Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Meski begitu, hingga saat ini pemerintah masih mengenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terhadap alat kesehatan impor, padahal 91,7 persen kebutuhan alat kesehatan dalam negeri dipasok oleh barang impor. Tentu saja, pengenaan bea masuk dan PDRI alat kesehatan tersebut akan berimbas pada bertambahnya biaya pengadaan alat kesehatan. Penelitian ini ingin menganalisis korelasi antara pengenaan tarif bea masuk dan PDRI alat kesehatan tersebut dengan prinsip pemenuhan hak dasar kesehatan yang diamanatkan peraturan perundang–undangan, sehingga penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian dilakukan dengan batasan penggunaan data sekunder dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan studi yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pengenaan bea masuk dan pajak impor terhadap alat kesehatan tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, bahwa sediaan alat kesehatan harus bermutu dan terjangkau. Oleh karena itu, penelitian ini menyarakan agar pemerintah berkenan meninjau ulang pengaturan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terhadap alat kesehatan demi pemenuhan akses kesehatan untuk setiap orang.The right to health is one of the human rights listed in the Universal Declaration of Human Rights as a basic right of every individual and is non-derogable. Post-amendment, Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution mandates; "The state is responsible for the provision of adequate health care facilities and public services." Additionally, article 98 of the Health Act confirms that the Government is responsible for the supply of pharmaceutical and medical devices that are safe, beneficial, qualified, and affordable. However, to this day the government still imposes import duties and taxes (PDRI) for imported medical devices, even though 91.7 percent of domestic medical device demands are supplied by imported goods. Naturally, the imposition of import duties and PDRI for medical devices will impact in increasing the costs of procurement of medical devices. This study aims to analyze the correlation between the imposition of import duty tariffs as well as the PDRI of medical devices and the principle of fulfilling the basic health rights mandated by laws and regulations. Therefore, this research was conducted in a juridical-normative approach. This study was conducted within the limitation of secondary data. Tools of data collection were in the form of document studies and interviews. Based on the conducted study, the researcher concluded that the imposition of import duties and taxes on medical devices is not in line with the principles mandated by law, specifically in the aspect of qualified and affordable medical device supply. Therefore, this study suggests that the government should consider reassessing the regulation of import duty and tax rates of imports (PDRI) for medical devices in order to fulfill access to health for everyone."

"Tesis ini membahas penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif melalui model regresi berganda dan menggunakan dummy variabel. Hasil penelitian mendapatkan pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok tidak signiffikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk. Namun demikian terdapat tiga variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk yakni Jumlah dokumen impor, Tarif Bea Masuk rata-rata dan Produk Domestik Bruto. Untuk itu agarKantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok meningkatkan pelayanan kepabeanan khususnya dokumen impor. Selain itu diperlukan extra effort oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang lebih baik sehingga dapat dieliminir upaya penghindaran atau pemberitahuan tarif Bea Masuk yang lebih kecil dibanding yang seharusnya.

---

This thesis discusses the revenue import duties before and after establishment of a modern office in the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok. This research is quantitative research through multiple regression model and using dummy variables. The results obtain in the formation of modern office The Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok not signiffikan affect reception import duties. However, there are three independent variables that significantly affect the acceptance of the amount of import duty import documents, the average Import duty Tariff and the Gross Domestic Product. For it to the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok improve customs services specially import documents. In addition to the extra effort required by the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok for example by examination and verification documents more better so that can be eliminated or notification attempt evasion of import duty tariff are lower than they should be."

"ABSTRACTLayanan impor empty returnable package merupakan fasilitas yang diberikan oleh otoritas pabean atas pengemas yang dipakai berulang-ulang. Sistem prosedur layanan ini mempengaruhi waktu tunggu dan biaya logistik yang ditanggung importir serta dapat mempengaruhi pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur layanan tersebut, risiko dan kendala yang ada, serta perbaikan yang dapat dilakukan. Obyek penelitian adalah prosedur layanan impor empty returnable package di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat risiko yang dapat mengganggu jalannya layanan, yaitu risiko gangguan sms notifikasi, risiko kesalahan pencatatan kuota, risiko gangguan sistem aplikasi, risiko gangguan kesehatan petugas, dan risiko bottleneck pemeriksaan fisik barang. Mitigasi risiko telah dilakukan oleh pemilik risiko. Terdapat kendala yang dialami oleh importir pada saat menyiapkan berkas persyaratan dan saat pengeluaran barang. Sosialisasi layanan kepada importir dan pemanfaatan teknologi informasi dapat mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan tinjauan atas prosedur yang berjalan, perbaikan prosedur dapat dilakukan dengan penelitian profil importir di awal layanan dan penggabungan layanan di satu seksi.

---

ABSTRACTEmpty returnable package import clearance is a facility given by customs authority for reuseable package. This service system procedure affects dwelling time and logistic cost which is borne by importer and also affects goverment revenue. The purpose of this study is to analyze those procedures implementation, the risks and obstacles, and impovements that can be done. Object of the study is empty returnable package import clearance procedures at Prime Customs Office Tanjung Priok. Research carried out in the form of a qualitative approach. The result showed there are some risk that could disturb service process. Those risk are related to sms notification failure, quota record error, application system error, officer health problems, and bottleneck when inspection of goods. The risks have been mitigated by the risk owner. There are obstacles while the importer prepare the required documents and while the importer bring out the goods. Explanation about the service for importers and information technology utilization can overcome those obstacle. Based on the review of procedure implementation, procedure improvement can be done by checked importer profile immediately after the service start. Procedure improvement also can be done by service integratioan at one section."

"Sub Direktorat Intelijen dalam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (“DJBC”) lebih banyak memproses data dan informasi intelijen dari sumber internal, sehingga kurang maksimal dalam mengelola dan memanfaatkan “Big Data” kepabeanan; Informasi Sumber Terbuka (“OSIF”) untuk Intelijen Sumber Terbuka (“OSINT”) kepabeanan; dan lebih jauh lagi sebagai intelijen ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis OSIF yang dapat diproses menjadi OSINT kepabeanan, sekaligus mengukur dampaknya terhadap penerimaan negara serta implementasinya dalam sistem Big Data kepabeanan Indonesia. Menggunakan metode Ordinary Least Square (“OLS”), dengan variabel numerik yang diformat dengan logaritma natural (ln) maka OSINT profil eksportir negara partner (OSINT-A); serta Tarif Bea Masuk dan Nilai Impor didapati berkorelasi positif dan signifikan (P>|t| = 0,000) terhadap penerimaan negara.

---

Intelligence Sub Directorate of The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) of Indonesia processed intelligence data and information mostly from internal sources so that it has limitted utilization and managememt of customs Big Data; Open Source Information (“OSIF”) to become Open Source Inteligent (“OSINT”); and further as the Economic Intelligence. The aim of this research is to identify types of OSIF that could be processed to become customs OSINT, as well as to measure its impact towards national revenue and to promote its implementation within Indonesian Customs Big Data system. Using Ordinary Least Square (“OLS”) method, all the numeric variables are formatted with natural logarithm (ln) so as to yield Exporter Profiles OSINT (OSINT-A); Import Tariff and import value positively correlated with national revenue."

"Sistem self assessment untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) memberi kepercayaan importir dalam menghitung, melaporkan dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang.Oleh karena itu, data pemberitahuan impor barang dianggap sebagai data yang sebenarnya. Petugas Bea dan Cukai hanya wajib untuk mengawasi, mengoreksi apabila ada kekeliruan atau kecurigaan adanya pemalsuan data sebagai upaya penyelundupan pajak baik secara legal maupun illegal.Bentuk pengawasan petugas dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekuarangan Pernbayaran Bea Masuk, cukai, denda administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM). Jumlah SPKPBM yang terbit 8.46% dari PIB yang dilayani. Terbitnya SPKPBM pada jalur merah karena penetapan nilai pabean sering menjadi keluhan importir. Jumlah keberatan atas SPKPBM sedikit namun menghasilkan penerimaan negara potensial sebesar Rp.23.061.522.138,00. Alasan menggugurkan nilai transaksi dalam PIB serta alasan keberatan atas penetapan nilai pabean menjadi pokok bahasan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menganalisa data dan melaporkannya. Data yang digunakan dalah data sekunder. Data lapangan diperoleh dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok I, dan Kantor Pusat Bea dan Cukai. Data sekunder diperoleh dari sumber hukum primer yaitu peraturan perundangan dan sumber hukum sekunder dari SPKPBM, keberatan atas SPKPBM, keputusan atas keberatan SPKPBM."

"Kebutuhan dana yang besar untuk pembangunan dan tuntutan perbaikan pelayanan kepabeanan menjadi alasan penting perlunya penerapan dan evaluasi Sistem Electronic Data Interchange (EDI)kepabeanan dalam lalu lintas arus barang impor. Sistem dengan media elektronik ini telah dimungkinkan pula penggunaannya dalam Undang-Undang Kepabeanan. Pokok permasalahan penelitian ini berupa pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan Sistem EDI Kepabeanan ? pengaruh/hasilnya terhadap pelayanan arus barang impor ? dan upaya meningkatkan pelayanan dengan sistem itu sendiri ? Dengan penelitian ini diharapkan dapat dicapai pelayanan arus barang impor yang terbaik melalui Sistem EDI Kepabeanan. EDI diartikan sebagai pertukaran data bisnis secara elektronik antar organisasi dalam bentuk yang terstruktur. Unsur-unsur utama sistem ini dan sekaligus sebagai indikator independen variabel adalah perangkat/komponen, prosedur kepabeanan, dan sumber daya manusia. Pelayanan arus barang impor merupakan bagian dari pelayanan umum dan harus juga memenuhi sendi-sendi pelayanan umum yang sekaligus sebagai indikator dependen variabel. Penelitian berlokasi pada KPBC Tipe A Tanjung Priok III Jakarta dengan populasi Pegawai dan Masyarakat Usaha Kepabeanan. Sampel diambil secara random dengan berpedoman pada Tabel Krejcie. Melalui telaah dokumen, kuesioner, dan wawancara sebagai instrumen penelitian, data hasil penelitian yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem EDI , kuat lemah pengaruhnya melalui perhitungan Contingency Coefficient, dan selanjutnya diinterpretasi serta dikaji secara mendalam untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dari uji pengaruh diperoleh hasil positif dan signifikan (nyata-nyata berpengaruh), walaupun tingkat pengaruhnya 'rendah'. Hal ini sekaligus pembenaran terhadap hipotesis penelitian bahwa semakin baik Sistem EDI dilaksanakan semakin tinggi kualitas pelayanan arus barang impor. Perbaikan-perbaikan sebagai saran berupa (1) Mewujudkan persamaan perspektif dari instansi yang terkait dalam pelayanan arus barang impor untuk ikut berperan dalam sistem ini, (2). Pembenahan SDM dari segi kualitas dan integritas, dan (3). Evaluasi ini dapat digunakan sebagai studi kelayakan sistem di bidang lain."