Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi tentang omop dan gerakan sosiai dalam dinamika relasi masyarakat, negara dan pasar di era neoliberalisme ini panting dilakukan dengan alasan yaitu : a) dapat memperkaya studi tentang ornop dan gerakan sosial, b) memberikan sumbangan bagi pengembangan teori gerakan sosial di Indonesia, dan c) mengembangkan perspektif tentang gerakan sosial, khususnya gerakan petani dalam dinamika hubungan antara negara dan pasar atau dalam era neo-liberaiisme.Penelitian peran jaringan ornop (Jarnop) dalam gerakan petani di Jawa ini memusatkan perhatian tiga permasalahan pokok sebagai berikut : 1) Bagaimana sejarah dan proses-proses sosial yang terjadi pada masa awal terbentuknya Jarnop? apa faktor-faktor utarna yang mendorong terbentuknya Jarnop?, 2) Bagaimanakah dinamika internal Jarnop dilihat dari kaitan antara perubahan struktur organisasi, visi dan misi, pertumbuhan anggota dan kepemimpinan dengan efektilitas Jarnop dalam memperkuat organisasi petanl dl Jawa ?, dan 3) Bagaimana Jarnop merespon dinamika Iingkungan strategis seperti kebijakan pemerintah, berkembangnya Iiberalisasi di sektor pertanian dan pergerakan sosiai yang dilakukan oleh ornop auau jaringan ornop yang Iain ?.Kajian dinamika internal Jarnop dilakukan dengan mengkaji teori dari Mayer N. Zald (1977) tentang efektifitas organisasi gerakan sosial dan Charles Tilly (1975) tentang perkembangan organisasi gerakan sosial. Sedang kajian tentang Jarnop dalam era neo-Iiberalisme dilakukan dengan mengkaji teori dari Ailain Touraine (1988) tentang detemwinasi kebudayaan urnum atas gerakan sosiai dan James Petras (1997) tentang NGO dalam perangkap neo-Iiberalisme. Gerakan sosial pada dasarnya mencakup prinsip-brinsip sebagai berikut : a) Memiliki serangkaian tata aturan dan mekanisme yang mengatur tentang kewenangan, hak dan kewajiban seita pola komunikasi antar aktor yang terlibat dan dalam gerakan yang dirumuskan daiam bentuk organisasi gerakan, b) Memiliki cita-cita, tujuan serta strategi untuk mewujudkan tujuan , c) Memiliki program kerja, aktifitas dan taktik-taktik untuk memobilisasi sumberdaya, termasuk mendorong aksi kolektif clan melembagakan identitas dari para aktornya, d) Aksi gerakan sosial ditujukan untuk merespon struktur-struktur sosial yang membatasi dan tidak adil, dan e) Bekerjasama, berkoalisi dan bersaing dengan organisasi gerakan lainnya atau badan-badan pemerintah untuk mewujudkan tujuannya.Organisasi Non Pemerintah (Omop) memenuhi ciri-ciri sebagai gerakan sosial dalam bentukkekuatan sosial yang,tumbuh»sebagai respon darisituasi Iingkungan yang represif, tidak demokratis dan tidak adll. Ornop merupakan sebuan bentuk gerakan terorganisasi yang merupakan kelanjutan dari bentuk-bentuk aksi kolektif terdahulu yang terus menerus mengontrol sumberdaya. Sebagai gerakan sosial, omop dihadapkan pada lingkungan hldup di mana paham dan praktek neo-Iiberalisme meluas dan menyerobot pada seluruh aspek kehidupan manusia. Gerakan sosial muncul dalam bentuknya sebagai gerakan anti-neoliberalisme yang didorong oleh kelompok-kelornpok bebas dimasyarakat yang disebut sebagai gerakan soSia\ baru. Jaringan Ornop Pendamping Petani Se-Jawa (Jarnop) merupakan sebuah jaringan kerja yang memiliki visi dan misi serta kegiatan yang ditujukan untuk mendorong terbangunnya gerakan petani di Jawa. Mandat utama Jamop adalah memperkuat organisasi petani di jawa supaya para petani dapat memperjuangkan permasalahan yang dihadapi secara mandiri.Penelitian ini dllakukan dengan metode kualitatif menghasilkan anaiisis : a) adanya dialektika dalam perkembangan internal organisasi jarnop, strategi yang dikembangkan dalam memperkuat organisasi petani serta gerakan menentang Iiberaiisasi di sektor pertanian, dan dinamika internal organisasi petani itu sendiri.Dialektika ini dimungkinkan karena melembaganya pola pikir dan pola kegiatan dengan model 'aksi - refieksi - alsi Ianjut? dalam organisasi jarnop maupun organisasi petani, b) ada kesesuaian antara dinamika internal organisasi jarnop, strategi gerakan yang dikembangkan dan dinamika intemal organisasi petani dengan dinamika perkembangan Iiberalisasi di sektor petanian, dan c) ada interaksi dinamis antara jarnop dan organisasi petani yang merepresentasikan diri sebagai socieiy dengan negara yang dibeiakangnya terdapat kepentingan pasar yang ditunjukkan dengan dinamika kegiatan Jarnop.Kritik hasil penelitian ini atas teori Mayer N. Zald adalah pada strategi-strategi rasional yang dirurnuskan organisasi gerakan daiarn mencapai tujuannya. Strategi yang dikembangkan organisasi gerakan tidak selalu 'rasional-manajerialj penelitian ini menemukan bahwa rasionalitas strategi gerakan seialu bersifat 'kontekstual' dalam arti dipengaruhi oleh dinamika internal organisasi gerakan dan dinamika konstituennya.Beberapa temuan pendukung dari kritik atas teori Zald tersebut antara Iain : a) tentang pola kepemimpinan yang efektif pada jaringan ornop bukanlah kepemipinan manajerial yang rasional, namun justru kepemimpinan jawa yang patron-client, b) Pola hubungan antara Jarnop dan FKIP seharusnya jelas dan rasional, namun walaupun kebutuhan mernperjelas hubungan sudah muncul namun pengurus FKIP tidak dapat menyatakan secara gamblang, narnun mereka mengambil jalan Zig-Zag agar Iangkahnya tidak menyinggung 'patron' nya, clan c) aksi-aksi yang dikembangkan Jarnop masih prototipe budaya jawa dengan taktik menghidari konflik langsung.Aksi-aksi politik dalam bentuk rnobilisasi massa atau pengikut dalam jumiah besar tidak menjadi orientasi tunggal dalam gerakan jarnop, namun kebutuhan dan masalah yang dihadapi konstituen (petani) menjadi orientasi dasar bagi perumusan strategi gerakan. Strategi Jarnop memilih upaya-upaya yang lebih mengandalkan proses dialog, beltemu clan musyawarah. Aksi massa merupakan Iangkah akhir atau di tengah apabila upaya-upaya dialog terhambat untuk dilakukan. Keberhasilan Jarnop dalam mempengaruhi kbijakan tentang coorporate farming melalui serangkaian dialog, pertemuan dan kampanye merupakan peneguhan tentang masih pentingnya peran ornop dalam mengimbangi kekuatan negara dan pasar."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses terbentuknya aktivisme perempuan tani dalam gerakan perlawanan petani lokal terhadap pembangunan pabrik semen dan eksploitasi karst di Pegunungan Karst Kendeng Utara, Jawa Tengah. Tulisan ini berargumen bahwa pengalaman lokal berbasis gender dalam bentuk pengetahuan untuk bertahan hidup dan pengelolaan sumber daya ekonomi dalam rumah tangga membentuk kepentingan berbasis gender yang berpengaruh pada terbentuknya kesadaran kritis mengenai krisis sosial-ekologi yang terjadi di Pegunungan Kendeng Utara. Kesadaran kritis tersebut berperan untuk mendorong perempuan terlibat dan mengartikulasikan kepentingannya melalui gerakan perlawanan. Untuk melihat permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep Politik Ekologi Feminis untuk meninjau dimensi gender dalam gerakan perlawanan petani, dan bagaimana pengalaman lokal berbasis gender membentuk perspektif pengelolaan sumber daya alam yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Identitas organik tersebut dimobilisasi melalui simbol Ibu Bumi yang digunakan untuk melegitimasi gerakan perlawanan mereka. Untuk memahami bagaimana gerakan tolak semen memobilisasi simbol dan narasi untuk mengartikulasikan identitas dan kepentingan mereka, penelitian ini menggunakan pendekatan gerakan sosial baru GSB dan struktur kesempatan politik.

---

ABSTRACTThis study aims to explain the formation of peasant women activism in a collective resistance against the construction of cement factory and karst exploitation in North Kendeng Mountains, Central Java. This paper argues that the resistance is gendered and there are two factor that influences the process the form of local knowledge for survival and economic resource management that shapes critical awareness about socio ecological crisis in North Kendeng Mountains. These awareness encourages peasant women to be involved in and articulate their interests through the resistance movement. This research uses the concept of Feminist Political Ecology to understand the gendered response in social and ecological change, and how gendered local experiences shapes gender differentiated perspective in natural resource management. These organic identities are mobilized through feminine notion of Mother Earth which they uses to legitimise their resistance against environmental destruction. To understand how the movement mobilize symbol and narrative to articulate their identities and interests mdash rather than struggle over social and economic factor mdash this research uses New Social Movement NSM framework and political opportunity structure. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, latar belakang, kondisi, dan faktor-faktor penyebab terjadinya pemberontakan petani Unra pada masa pemerintahan pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan pada 1943. Dalam menganalisis pemberontakan petani Unra sebagai gerakan sosial ditelusuri faktor, kondisi, dan struktur sosial masyarakat yang menjadi basis lahirnya pemberontakan. Faktor ideologi dan peran kepemimpinan juga dikaji untuk mengetahui dan memahami seberapa besar kontribusinya dalam memotivasi terjadinya pemberontakan. Demikian juga, fokus kajian diarahkan pada penelusuran latar belakang kultural keagamaan dalam konteks historis dari pemberontakan petani Unra, dengan kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Unra pada masa pemerintahan pendudukan Jepang. Untuk merekonstruksi peristiwa sejarah pemberontakan petani Unra, sebagai sebuah gerakan sosial, penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dalam perspektif historis. Metode historis digunakan untuk menganalisis proses, dan tahap-tahap perkembangan menurut urutan waktunya secara kronologis. Analisis historis dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap disiplin ilmu-ilmu sosial lain, seperti sosiologi, antropologi, dan politik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa pemberontakan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa, ketika pemerintahan pendudukan Jepang berkuasa di Indonesia, khususnya di Unra pada 1943, telah terjadi sebuah perubahan sosial yang cepat,dan dipaksakan dalam bentuk kebijakan ekonomi perang yang membawa penderitaan bagi rakyat. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong lahirnya pemberontakan petani sebagai gerakan sosial.

---

The research aims to describe the beckground, condition, and factors leading to the uprising of peasants in Unra during the era of Japanese occupation in South Sulawesi in the year 1943. In the analysis of the revolt of Unra peasants as a social movement, I examine the factors, conditions, and community structures that served as the bases of the uprising. Factors such as ideologies and leadershipare also considered in order to know the extent to which they motivated and contributed to the event. In the same way, the study also focuses on the cultural and religious backgrounds within the historical context of the revolt, along with the social, economic, and political climates in Unra during the Japanese occupation. In order to reconstruct this historic movement, a qualitative research method is employed from a historical perspective. A historical method is used to analyze the process and developmental stages in a chronological fashion. Historical analysis was done using approaches from other disciplines such as sociology, anthropology, and political science in order to obtain a broader understanding of the revolt. The goal of this approach is to discover the processes of social change and other social indications that may have been involved such as social conflict, disorganization, and lack of integration among rural communities. Research results showthat during the time of Japanese rule in Indonesia, particularly in the year 1943 in Unra, a rapid social change occurred and a wartime economic policy was forced upon the people. This then became the motivating factor behind the uprising of peasants as a social movement."

"Pemilihan Umum Indonesia (PEMILU), yang pertama kalinya diadakan dengan sistem proporsional terbuka, telah dilakukan pada Mei 2004. Wakil-wakil rakyat yang terpilih, telah disahkan dan diambil sumpahnya pada bulan Oktober 2004, 11% diantaranya adalah perempuan. Persentase Wakil perempuan di DPR periode 2004 - 2009 ini merupakan cerminan hasil affirmative action peningkatan keterwakilan perempuan di legislatf, yang mana KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) sebagai salah satu aktor yang mengusung aksi tersebut. Studi inl menyoroti bagaimana peran KPPI dalam peningkatan partisipasi perempuan di politik. KPPI didirikan pada tahun 2000 oleh sejumlah perempuan yang sebagian besar politisi dari berbagai partai politik yang berbeda. Dengan bergabung menjadi anggota KPPI, para anggotanya sepakat untuk menanggalkan identitas kepartaian mereka dan bekerja secara bersama-sama untuk menggiatkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan meningkatkan partisipasi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan melalui badan legislatif di parlemen. Langkah pertama yang diambil adalah : terlibat dalam proses pembuatan peraturan dan Undang-undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum, khususnya menyangkut kuota perempuan. Dalam proses pembuatan undang-undang tersebut, KPPI bekerjasama dengan organisasi perempuan Iainnya bersamasama untuk memberikan tekanan kepada para anggota legislatif. Untuk menyetujui Pasal 65 ayat 1 bahwa Partai Politik diharapkan menominasikan perempuan sebanyak 30% sebagai talon anggota Iegislatif. Sebelum dan sesudah UU tersebut disahkan. para anggota KPPI secara pribadi atau kolektif bekerja untuk mempengaruhi berbagai kelompok kepentingan, khususnya parpol, dalam menerapkan kebijakan tersebut. Namun hasiinya masih jauh dari yang diharapkan. Hasil Pemilu Tahun 2004 menunjukkan UU tersebut belum sungguhsungguh mendukung perempuan berpolitik. UU tersebut hanya 'menominasikan' tapi belum membuka peluang perempuan untuk dapat terpilih. Berdasarkan basil Pemilu 2004, dapat dikatakan bahwa peran KPPI sebagai sebuah organisasi yang memperjuangkan keterwakilan perempuan di politik, belum terialu signifikan dalam mendorong gerakan politik perempuan, karena masih terjebak pada peran-peran sosial-nya. Di masa yang akan datang, dibutuhkan metodologi dan strategi yang matang untuk mencapai tujuan yang ada. KPPI adalah bagian dari gerakan perempuan dan telah menjadi salah satu organisasi kepimpinan untuk perubahan politik. Secara umum apa yang telah dan akan dilakukan KPPI harus dikaji dan dievaluasi kembali demi kiprah politik perempuan. Telah banyak aspek yang dicapai apalagi KPPI mempunyai mandat untuk itu. Temuan tesis ini adalah salah satu dari usaha peningkatan efektifitas kerja/peran kPPI.

---

Indonesian first direct election has finished at May, 2004, where the elected Member of Parliaments (MP) has been legalized and take inauguration process in October 2004. Among the MPs, 11% of them are women. The Percentage of women repesentation in PR is a result from affirmative action increasing women in legisiatif, which KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia/Indonesia Women's Caucus for Politics) is one of the actor supported the action. This study focusing on how KPPI role to increase women participation in politics. KPPI was found in 2000 by women, mostly from different political party background. Joining KPPI, the member agreed to "unclothed" their party identity, and works together to encourage women to involve in politic, and to be more participate in policy making through legislative body in parliament. The first step was involved in the process of create regulation and law of election Law No.12/Th.2003, specially about women quotas. While the process, KPPI cooperate with other women's organization congregated to pressure the Legislative. In the Article 65 (1) which suggest the party to put at least 30% women in candidate list. Before and after the Law is being legalized, the KPPI members personally or collectively, work together to influence many alliances, especially in politic parties, in establishing that policy. But the outcome is still far from what is expected. The result of election 2004 shows that the Law did not really support women. The Law only "nominated" but not opening the opportunity for women to be elected. Based on the result of election in 2004, it can be said that the role of KPPI as an organization which fight for women's right in politic, has not been significant enough to encourage women's movement in politic, for they still trap in their social role. In the future, the methodology and well-form strategy is needed to reach the goal. KPPI is part of the women's movement and has been one of organization leader for political situation changes. In general, what has and will be done by KPPI must be examined and evaluated for the goodness of women in politic.There are many aspects to reach that goal and KPPI has a mandate to do it, one of which is to run the organization and continue:to urge the legislative member to give the best policy for women. This thesis is one of the effort to search and show all."

"Skripsi ini membahas tentang gerakan sosial yang terjadi di Bolivia khususnya yang berkembang dan membesar dari tahun 1985 sampai dengan 2006. Gerakan sosial yang terjadi semakin membesar seiring kebijakan pemerintah sebagai bentuk dari perubahan politik yang terjadi di Bolivia yang dianggap membawa dampak buruk bagi rakyat Bolivia. Pembasmian ladang koka dan kebijakan ekonomi baru melalui privatisasi (air dan hidrokarbon) menjadi faktor yang membuat perlawanan rakyat Bolivia tumbuh dan membesar. Bentuk perlawanan rakyat Bolivia menjadi unik ketika gerakan sosial dapat dikatakan berhasil menjatuhkan kekuasaan yang telah mapan (dalam skripsi mengacu pada neoliberalisme). Proses keberhasilan gerakan sosial akan menjadi tujuan akhir penulis untuk memaparkan sekaligus menjelaskan fenomena yang terjadi di Bolivia. Indikator akhir keberhasilan gerakan sosial tidak terlepas dari peran MAS dan Morales, yang mengambil perubahan politik bergeser ke "kiri" dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci.

---

This thesis discusses about social movements in Bolivia especially that developed and expand from 1985 to 2006. The social movement that more expand along government policy that perform of political change in Bolivia that assumed bringing a negative impact for the Bolivian. Eradication coca and new economic policy with privatization (water and Hydrocarbon) became a factor that make the struggle of the Bolivian rise and expand. The struggle of people be unique when social movement can be said successfully makes the government power is fallen (in this thesis is focused to neoliberalism). The success of the social movements will be the objectives of the writers to flatten and explain the phenomenon in Bolivia. The success of the social movements indicators can not quit from MAS and Morales, they took political change to the left ideology and Gramscian?s Hegemony theory."

"Social movement against Dutch colonial in the 18th century in Makassar."

"Skripsi ini membahas tentang kekuatan media baru yaitu social media seperti Twitter yang mampu membentuk gerakan sosial dimana dapat bertahan hingga sekarang karena adanya kekompakkan dan loyalitas dari para anggotanya. Latar belakang dari penelitian ini adalah reaksi dari pemboman hotel J.W Marriot dan Ritz Carlton Jakarta yang menimbulkan rasa nasionalis dengan terbentuknya IndonesiaUnite. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan paradigma post-positivist. Tujuan penelitian ini ingin melihat sejauh mana Twitter sebagai social media memiliki kekuatan dalam membangun kebrsamaan untuk tindakan kepedulian sosial dalam membentuk IndonesiaUnite. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa IndonesiaUnite menumbuhkan rasa kebersamaan dalam kelompok sehingga melekatkan groupthink syndrome yang positif. Hal ini mengindikasikan Twitter memiliki kekuatan besar dalam membentuk gerakan sosial.

---

The focus of this study is the new emerging media force such as Twitter, creating social movement in which the member keep holding up, cohesively and loyally, until nowadays. the background of this research is the reaction of people toward the terrorist bombing J.W Marriot and Ritz Carlton hotel in Jakarta, agitating nationalism inside the individuals and then later establishing IndonesiaUnite movement. Research method is using qualitative with post-positivist paradigm.

The purpose of this study is to elaborate how significant is Twitter, as a social media, able to build association and together acting under social responsibility established on IndonesiaUnite movement. The research result can be concluded in a way that IndonesiaUnite indeed augment association and togetherness among the members of the movement thus binding them in a positive groupthink syndrome, indicating that Twitter has major force creating social movement."

"Hubungan antara Walhi-YLBHI dan negara tidaklah sesederhana di permukaan. Konstalasi politik, interaksi antar-aktor individu dan institusi telah ?menyembunyikan rahasia? di balik dinamika itu yang mungkin tidak bisa dipahami hanya dengan semata melihatnya sebagai konflik atau hubungan dikhotomis antara masyarakat sipil dan niagara. Interaksi yang berlangsung justru ternyata saling terkait, dibangun secara rasional di antara pelaku yang terlibat, tidak hanya antara aktor ornop dan pemerintah, juga sektor internasional dan masyarakat sendiri dalam hubungan kompleks itu. Konteks itulah yang mempengaruhi tumbuhnya Walhi dan YLBHI sebagai masyarakat sipil. Berdasarkan konteks tersebut, sludi ini mengungkapkan beberapa temuan teoritis. Pertama, berkaitan dengan teori hubungan antara masyarakat sipil dengan ncgara. Menurut teori yang ada, masyarakat sipil dikonstruksi sebagai: (1) organisasi yang dibentuk oleh masyarakat di Iuar sektor negara", dan (2) ?domainnya terpisah dari atau di luar domain niagara. " Konstruksi ini temyata tidak sesuai dengan konteks kasus Walhi dan YLBHI, sehingga perlu dimodifikasi bahwa (1) ?masyarakat sipil merupakan kelompok yang dibentuk masyarakat sendiri atau masyarakat bersama negara dan (2) "domainnya terbentuk dan berkembang karena interaksinya dengan domain negara". Dengan modifikasi tersebut, studi ini melihat bahwa ?niagara dapat berperan positif dalam pembentukan masyarakat sipil", sedangkan teori yang ada cenderung mengkonstruksi ?peranan negara tidak sebagai faktor positif dan menentukan dalam pembentukam masyarakat sipil." Kedua, berkaitan dengan karakteristik masyarakat sipil, meliputi: autonomy, self supporting dan say generating Hasil studi ini mengungkapkan berdasarkan kasus spesifik Walhi dan YLBHI, karakteristik aranomy tampakrnya dapat diwujudkan, berbeda dcngan seff supporting dan self generating. Namun demikian, berkembangnya kriteria-kriteria tersebut tampaknya dipengaruhi oleh konstalasi interaksi antara; (1) unsur-unsur negara; (2) lembaga-lembaga intemasional; dan (3) masyarakat sendiri. Dengan konstruksi tersebut, maka hasil studi ini menambahkan sesuatu yang baru pada teori masyarakat sipil yang ada, bahwa ?(1) kebijakan politik akomodatif negara, (2) keterlibatan Iembaga-Iembaga internasional, dan (3) partisipasi masyarakat sendiri dari segi sumber daya - merupakan faktor faktor yang menentukan bagi proses terwujudnya karakteristik autonomy, self supparting, dan self generating masyarakat sipil?. Temuan ini memodifikasi teori masyarakat sipil yang ada yang cenderung "mengkonstruksi perwujudan ketiga karakteristik maayarakar sipil tersebut berdasarkan pada penekanan kemampuan potensial entitas masyarakat sipil sendiri, tidak melihat urgensi dukungan peranan sektor negara, internasional, dan masyarakat sendiri". "