Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba telah berkembang sangat pesat dan sangat merisaukan serta mengguncang kehidupan keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara karena sudah masuk sampai ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Untuk mencegah dan memberantas penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tidak mudah mengingat Sistem Distribusi gelap dari sindikat narkoba sangat tertutup dan luas, sehingga sangat sulit untuk mengetahui apalagi didalam proses peredaran gelap tersebut melibatkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.Walaupun penyalahgunaan narkoba sudah dipandang sebagai penjahat, namun perbuatan menyalahgunaakan narkoba di klarifikasikan dalam Undang-undang sebagai kejahatan dengan ancaman hukuman penjara. Hukuman penjara dimaksud bukan untuk menyiksa, melainkan untuk memaksa penyalahgunaan narkoba menjalani pembinaan, untuk menanganinya diperlukan Petugas Pemasyarakatan yang Profesional.Salah satu tujuan dari system pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap terpidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pembinaan selama yang bersangkutan menjalankan masa pidananya (Sujatno, 2001:14). Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut, belum dapat diimbangi dengan kinerja Petugas Pemasyarakatan secara optimal, hal itu terlihat dengan masih banyaknya kasus kerusuhan, pemilikan senjata tajam, transaksi dan penggunaan obat-obat terlarang, pelolosan diri Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai sarana evaluasi dan solusi secara terpadu terhadap berbagai permasalahan Sistem Pemasyarakatan, sehingga dapal dicapai kinerja Petugas Pemasyarakatan yang lebih baik, maka dalam penulisan ini penulis ingin memberikan gambaran tentang kinerja Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Cirebon dalam proses pembinaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana kasus narkoba.Melalui penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan lapangan atau metode survey yang menggunakan kuesioner (angket) sebagai sarana mengumpulkan data Penelitian lapangan ini didukung oleh data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kinerja proses Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Cirebon dalam proses pembinaan terhadap terpidana kasus narkoba sudah berjalan sudah berjalan baik. Hal ini merupakan bukti yang menunjukan bahwa kinerja Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba akan terwujud jika kinerja proses di dalamnya terlaksana dengan baik. Selain bukti yang telah disebutkan diatas, juga berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cirebon secara keseluruhan memiliki skor nyata 228 dengan kwalitas 0,7869 atau 78,69 % modus 4 menunjukan skor baik. Hal ini berarti Bahwa kinerja Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cirebon dalam proses pembinaan terhadap terpidana kasus narkoba telah tebukti baik.Kinerja Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Cirebon dalam upaya memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia terpidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Standar Minimum Rules (SMR) di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cirebon sudah berjalan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang menyatakan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana kasus narkoba secara keseluruhan memiliki skor nyata 220 dengan kwalitas 0,7613 atau 76,13 % modus 4 menunjukkan skor baik. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Cirebon dalam upaya menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan dengan cukup baik.Secara individual, kajian ini akan memperclalam wawasan akademis, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama dalam meningkatkan etos keija pemasyarakatan dan memberi pencerahan harkat dan martabat terpidana yang bemuansa Hak Asasi Manusia.

---

The dangerous of illegal trading and abuse of Narkoba had grown rapidly, and it highly worried and shocking the family?s life, society, state and nation, so, it had been included to Detention Institution. To prevent and tight narkoba?s smuggling narkoba to both Detention Institution and state Prison it may not be implemented easily, because illegal distribution system and narkoba syndicate is very closed and hug, hence, it is difficult to know, additionally, such illegal distribution process had involved the Detention officer in charge at such office.

Although abuse of narkoba it had been supposed as criminal, but, in legislation it had been clarified as criminal with prison punishment. Of course, such punishment is not aimed as torture mode, but forcing the abuse of narkoba to proceed buildings, and for handling it is required professional Detention Officer. One of objectives from detention system is giving human rights protection against jailed at Detention Institution within framework to course building implementation process during such person run his/her jail period (Sujatno, 2001:14).

The significance of such Detention Institution it had not been balanced with optimal performance of Detention Ofticer, it is indicated by so many riots cases, the illegal possession of weapon, transaction and consumption of elicit drugs, the run away of citizen of Detention Building. One of integrated evaluation and solution facility against Detention System problems, so, it may be achieved better performance of Detention Officer , then, in this thesis, the author will give illustration on Detention Institution, specially, for Narkoba case at Cirebon in processes of building and protecting Human Rights protection against the prison of narkoba?s case.

By this research, the author use descriptive research method by field approach or survey method using questioner as means for collecting data. This field research is supported by data obtained from library research.

Based on such research result, process performance of Detention Officer specially, for Narkoba case at Cirebon in processes of building and protecting Human Rights protection against the prison of narkoba?s case may be well implemented. It is as proof showing that performance of Detention Officer specially, for Narkoba case at Cirebon will be realized when such process performance therein may be well implemented. Unless such proof, also based on result of process and data analysis in this research had indicated that perfomiance of Detention Officer specially, for Narkoba case at Cirebon entirely, it has real score of 228 with quality of 0.7869 or 78.69% mode of 4 indicating a good score. lt means that process performance of Detention Officer specially, for Narkoba case at Cirebon in processes of building and protecting Human Rights protection against the prison of narkoba?s case had been well proven.

Process performance of Detention Officer specially, for Narkoba case at Cirebon in processes of building and protecting Human Rights protection against the prison of narkoba?s case it may be indicated that research result against Human Rights protection of prison according to Laws No. 12 year 1995 on Detention and Minimal Standard Rules (SMR) in Special Detention Institution of Narkoba at Cirebon is good. It may be proven by research result stating that Hitman Rights protection against prison of narkoba case it has real score of 228 with quality of 0.7869 or 78.69% mode of 4 indicating a good score. It means that process performmce of Detention Officer specially, for Narkoba case at Cirebon in empowering Human Rights protection against the prison of narkoba?s case had followed rules and prevailing regulations having been manifested in good relatively.

Individually, this study is to deepen academic views, so, it will be able to give contribution to implement daily duties in increasing job ethos of detention work specially, and give brightness prestige and jailed in Human Rights nuance."

"Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang Hukum khususnya dan Pembangunan Nasional bangsa Indoesia pada umumnva memiliki arti yang sangat penting, terlebih dengan perubahan lingkungan yang strategis dari waktu ke waktu baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional. Perubahan dan transformasi situasi global tersebut berdampak pada tingkat, bentuk, jenis dan pelaku kejahatan, baik yang bersifat Transional crime, organized crime, White collor crime, economic crime maupun berbagai bentuk pidana yang bersifat konvensional dan tradisional.Dalam perubahan perlakukan terhadap terpidana dari sistem kepenjaraan ke sistem Pemasyarakatan dapat dilihat bahwa perkembangan sistem kepenjaraan pada permulaan zaman Hindia Belanda dilakukan dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia (Bumiputera) yang dipidana dengan kerja paksa (Stbld 1826 NO. 16), sedangkan untuk golongan bangsa Eropa (Belanda) berlaku penjara. Pada tahun 1917 lahirlah Reglemen Penjara (Geslichlen Regiemenl) yang tercantum dalam Stbld 1917 Nomor 708, mulai berlaku 1 Januari 1918. Reglemen inilah yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. (Hamzah 1985: 91-93).Salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap terpidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pembinaan selama yang bersangkutan menjalankan masa pidananya. (Sujatno, 2001:14).Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut, belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hat itu terlihat dengan masih banyaknya kasus kerusuhan, pemilikan senjata tajam, transaksi dan penggunaan obat﷓obat terlarang, pelolosan diri Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai sarana evaluasi dan solusi secara terpadu terhadap berbagai permasalahan Sistem Pemasyarakatan, sehingga dapat dicapai kinerja Lembaga Pemasyarakatan yang lebih baik, maka dalam penulisan ini penulis ingin memberikan gambaran tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terhadap perlakuan terpidana dari sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan, dan memberikan gambaran tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana.Melalui penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan lapangan atau metode survey yang menggunakan kuesioner (angket) sebagai sarana mengumpulkan data. Penelitian lapangan ini didukung oleh data yang diperoleh dari studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kinerja proses Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam bentuk perlakuan terhadap terpidana sudah berjalan cukup baik sesuai dengan bentuk pola pembinaan yang berlaku, dengan berjalannya kinerja proses tersebut akan menghasilkan kinerja organisasi yang cukup baik pula. Hal ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang akan terwujud jika kinerja proses didalamnya terlaksana dengan baik. Disamping bukti yang telah disebutkan diatas, juga berdasarkan hasil pengolohan dan analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang secara keseluruhan memiliki rata-rata tertimbang sebesar 3,08 atau cukup baik. Hal ini berarti bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam perlakuan terpidana dari sistem Kepenjaraan kepada sistem Pemasyarakatan telah terbukti cukup baik.Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam upaya memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia terpidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Standar Minimum Rules (SMR) di dalam Lemhaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang menyatakan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana tersebut secara keseluruhan masing-masing memiliki nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,05 dan 3,09 atau rata-rata cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam upaya menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan dengan cukup baik.Secara individual, kajian ini akan memerdalam wawasan akademis, sehingga mampu memberikan kontnbusi dalam pclaksanaan tugas sehari-hari terutama dalam meningkatkan etos kerja pemasyarakatan dan memberi pencerahan harkat dan martabat terpidana yang bernuansa Hak Asasi Manusia."

"The crime of drugs abuse has resulted in a new phenomenon in the illegal underworld of indonesia. The significant rise of drugs-related crimes can be seen in the large numbers of people detained in correctional institutions and detention facilities in Indonesia. This condition obviously affects the attempts to guide these offenders, which is one of the objectives of a criminal justice system. Without serious, thorough and continuous attempts to tackle the problem, the whole correctional system will be affected for the worse.This study intends to describe how routine activities of the ofncers and their contacts with inmates do not result in involvement with distribution of drugs in correctional institutions. The method of data collection used was by depth-interviewing informants. The number of informants was four officers of Tangerang Juvenile Correctional Institution. informants are selected purposively to portray various characteristics and routine activities, contact and noninvolvement in drugs distribution in the correctional institution. To find out whether there were any involvement in such abuse; data analysis was done by coding the obtained data to create a working hypothesis and analyzing it, resulting in the conclusions of the study.Based on the findings of the study, it can be deduced that routine activities, such as those described by Cohen and Felson, did not always result in abuses of power in the form of involvement of officers in drugs distribution, although there were contacts at the same place and time between officers and drugs-related inmates. The interaction and learning processes, according to the differential association theory, did not result in involvement of officers due to the definition and rationale of the officers that involvement in drugs distribution in the correctional institution is in violation of the law, resulting in adverse consequences. This understanding prevents distribution of drugs, as value systems of officers affect them not to be involved in distribution of drugs."

"Jika kawasan pada umumnya memilih untuk hanya mendukung universalitas HAM, maka tidak demikian bagi ASEAN. Ia mendukung prinsip universal melalui instrumen-instrumen HAM internasional. Dengan bersamaan, ia membuat AHRD yang turut mengatur bahwa HAM harus ditegakkan dengan mempertimbangkan partikularitas regional maupun nasional. Penelitian ini menganalisis bagaimana diskursus kontestasi HAM menjelaskan pembuatan AHRD tersebut. Penelitian ini berupaya mendapatkan penjelasan yang mendalam dan tuntas melalui pendekatan kualitatif dan interpretatif. Penelitian ini juga menggunakan logika dari Queer Theory yang memungkinkan untuk mengalisis kasus tersebut. Ternyata ditemukan bahwa ketika AHRD dianalisis dengan menggunakan teori tersebut, AHRD dapat dipahami sebagai dokumen yang menawarkan jawaban bagi kebutuhan realita sosial ASEAN.

---

Regions in general choose to only support universality in human rights. However, ASEAN supports universality through various international instruments. At the same time, the region also supports particularity through its AHRD by considering both regional and national particularities. This research aims to see how the contestation between both principles explain this case. In doing so, this research uses qualitative and interpretative approaces to achieve deep and thorough explanations. It also uses the logics of Queer Theory in realising such goal. When AHRD is analysed using that logic, it is found, that the document offers answers to ASEAN’s social reality."

"Hukuman yang berat dengan hukuman mati bila dilaksanakan secara tegas dan konsisten akan mengurangi kejahatan narkoba. Namun adanya Grasi sebagai kekuasaan yang absolut tersebut tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan merupakan hal yang dapat menggugurkan leak untuk melaksanakan eksekusi. Pennasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh grasi terhadap eksekusi hukuman mati khususnya kepada terpidana kasus narkoba diwilayah pengadilan Tangerang. Serta berupaya untuk mengupas masaiah yang berkenaan dengan penerapan Undang-undang Grasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-sosiologis dan metode deskriptif analitis. Metode yuridis nonnatif-sosiologis, yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa Mahan hukum primer. Sedangkan metode deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran secara integral dan komprehensif serta sistematis tentang teori-teori hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari para pelaku tindak pidana narkoba. HashI penelitian menunjukkan bahwa grasi dalam rangka menyelenggarakan keadilan bagi masyarakat, sebagai salah satu fungsi Pemerintah menjaiankan tanggung jawabnya untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Pada dasarnya sikap Presiden keras, tegas, dan konsisten terhadap pemberantasan narkoba dan tidak alum .memberikan grasi kepada mereka yang merusak generasi muds, menghancurkan masa depan. Hal ini jelas menunda dan menangguhkan eksekusi mati terpidana. Adanya kasus terpidana yang mengajukan grasi untuk kedua kalinya dan putusan penolakan grasi yang sulit dilaksanakan menunjukkan Undang-undang Grasi perlu ditinjau kembali. Dan eksekusi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba merupakan salah satu upaya penegakan hukum di Indonesia. Serta hanya bagian dari upaya dalam pemberantasan kejahatan narkoba selain adanya peran langsung dari masyarakat.

---

The hardest sentence by death sentence if it is realized consistently and firmly, then, it will reduce criminal case of narcotics and elicit drugs. Nevertheless, such a pardon granted by state as absolute power that may not be controlled or valued by court it may result in the abortion of right to realize execution. The problem arising in this research is regarding a pardon impact against execution of death sentence for case of narcotics and elicit drugs in district court of Tangerang specially. And also to discuss the problems pertaining to application of laws on a pardon granted by state. This research used both normative-sociologic juridical and descriptive analytical methods. Normative-sociologic juridical method underlying secondary data such as primary legal books, whereas, descriptive analytical method in order to obtain integral and comprehensive illustration and systematic of criminal law theory to give legal protection for society from criminal actors of narcotics and elicit drugs. Research result indicating that a pardon within framework to perform justice for society as one government functions to implement their duties and responsibilities to create conducive condition. Basically, the attitude of President is firm, consistent and strong to fight narcotics and elicit drugs and will not give a pardon for who had destructed young generation and eliminate the national future. Obviously, it had postponed and delayed death sentence execution. The case of criminal actor who had filed the second a pardon and judgement of a pardon refusal that may not be realized easily, it indicates that laws on a pardon should be reviewed. And execution of death sentence against criminal actor of narcotics and elicit drugs is one of efforts to enforce law in Indonesia. And as part of efforts to fight criminal commitment of narcotics and elicit drugs as well as direct participation from society."

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan terhadap tugas yang diamanatkan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada aspek keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil kedua laporan tersebut belum mampu dijadikan sebagai pedoman dalam menilai tingkat kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard. Metode ini mengukur kinerja dari 4 aspek yaitu aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal, aspek keuangan dan aspek pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, yang merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik, dimana data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya pengolahan data kuantitatif akan digambarkan secara deskriptis analisis. Dari hasil penghitungan keseluruhan berdasarkan metode balanced scorecard maka diperoleh skor sebesar 39. Nilai tersebut penjumlahan dari keempat perspektif pada metode balanced scorecard yang telah diukur berdasarkan perhitungan rentang skala nilai. Skor tersebut masuk kategori baik yang berada pada skala 37,43-46,23.

---

Directorate General of Corrections is one of work unit below the authority of Ministry of Law and Human Rights which have duties to conducted and implemented policy and technical standardization on Correctional. To observe the level of success on implemented program and activities which have been mandated, it is necessary to measure the organization performances. Performances measures which have been conducted by Directorate General of Corrections is refer to financial aspect and Accountability Report of Government Institution Performance (LAKIP). The result of these two reports have not been able to serve as guide in assessing level of success of Directorate General of Corrections comprehensively. In this research, writer tries to applied Balanced Scorecard method for performance measurement.

This method measures the organizations performances using 4 aspects which consist of learning and growth aspect, internal business process aspect, financial aspect and costumer aspect. This research used quantitative approach which an approach that generally analysis using statistic, research data be in the form of numbers and statistically analyze. Furthermore, data processing will be described in a descriptive quantitative analytical. From the result of the overall calculation based on balanced scorecard method obtained a score of 39. This value is the sum of the four perspectives in the balanced scorecard method which has been measured by counting scale range value. The scores are categorized either on a scale 37,43 - 46,23."

"Rehabilitasi Sosial Kasus Tindak Pidana Narkoba di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta belum maksimal tidak sebanding dengan kondisi jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mencapai 3 kali lipat dari kapasitas LAPAS. Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta dalam penelitian ini adalah Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon. Penelitian kedua Rehabilitasi Sosial ini apakah dapat ditangani di dalam LAPAS, dapat merubah pola pikir WBP setelah mengikuti rehabilitasi sosial dan dengan perubahan pola pikir ini berdampak terhadap Ketahanan LAPAS. Penelitian dengan locus di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta ini dengan tujuan untuk mengetahui perubahan pola pikir WBP setelah mengikuti Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon dalam meningkatkan Ketahanan LAPAS. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan teknik penelitian melakukan observasi langsung di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta, wawancara, dokumen resmi yang tersedia, undang - undang yang berkaitan dengan penelitian dan studi kepustakaan dengan menggunakan dokumen yang ada. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta dapat ditangani di dalam LAPAS tetapi belum maksimal karena jumlah WBP yang banyak tidak sebanding dengan jumlah WBP yang ikut Rehabilitasi Sosial dilaksanakan di LAPAS, Rehabilitasi Sosial TC dan Criminon menunjukkan bahwa dapat merubah pola pikir dan perilaku WBP terhadap kehidupan sehari-hari di LAPAS dan pada akhirnya dengan adanya perubahan pola pikir dan perilaku WBP yang mengikuti Rehabilitasi Sosial TC dan Criminon ini dapat berimplikasi terhadap Ketahanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

---

Social rehabilitation for narcotics prisoners serving their sentence in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison has not been optimal since the number of inmates (Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)) in that correctional facility is 3 times the capacity of the prison. Social rehabilitation programs held in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison investigated in this study are Therapeutic Commnunity (TC) and Criminon. The study on the two rehabilitation programs focuses on whether these social rehabilitation programs can be held in the prison and can change the mindset of the inmates who have taken part in the rehabilitation program and whether the change in the mindset has an implication on the resilience of the prison. The location of the research is the Class IIA Jakarta Narcotics Prison and the objective of the research is to find out about the impact of the changes in the mindset of inmates who have taken part in Therapeutic Community (TC) and Criminon programs on the improvement of resilience of the prison. This study used a descriptive qualitative analisys by direct observation technique conducted in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison, interview, study of available official documents, laws relating to the research and literature study in examining existing documents. The results of the research show that the treatment in Therapeutic Community (TC) and Criminon in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison can be handled in the prison but it is not yet optimal because the proportion of inmates participating in the rehabilitation programs is still very small compared to the total number of inmates in the prison. In addition, the research shows that Therapeutic Community (TC) and Criminon programs can change the mindset and behavior of the inmates in their daily life in the prison and eventually the change in mindset and behavior of these inmates after they participated in Therapeutic Community (TC) and Criminon programs may have an implication on the resilience of the prison."

"Penelitian ini berjudul "PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN KASUS NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG". Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian empiris dan teoritis, bahwa pembinaan yang diberikan bagi Anak Didik Kasus Narkoba sudah selayaknya harus dibedakan dengan Anak Didik kasus pidana umum lainnya. Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dengan metode penelitian kualitatif. Beranjak dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang mengemuka adalah : (1) Mengapa metode Therapeutic Community tidak dilaksanakan dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkoba di Lapas Anak Pria Tangerang; (2) Metode Iain apa saja yang dilaksanakan sebagai pengganti metode Therapeutic Community dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkoba di Lapas Anak Pria Tangerang. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, metoda pengolahan data yang dilakukan mengarah pada metode deskriptif eksplanatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama menjalani pidananya Anak Didik Pemasyarakatan Kasus Narkoba tidak mendapatkan pembinaan yang selayaknya harus diberikan pada narapidana penyalahguna narkoba sebagai terapi untuk memutuskan ketergantungannya terhadap narkoba. Sebagai alternatif pengganti maka program psikososial diberikan sebagai treatment bagi Anak Didik kasus narkoba. Memperhatikan hasil penelitian tentang kondisi Lapas Anak maka perlu adanya peningkatan dan penyediaan saranalprasarana serta peningkatan management sumber daya manusia petugas Lapas Anak dengan mengikut sertakan dalam pelatihannpelatihan yang dapat mendukung kinerja petugas di lapangan.

---

The title of this research is "THE BUILDING OF JUVENILE WITH DRUGS CASE IN TANGERANG-MALE JUVENILE CORRECTIONAL INSTITUTION". The background in choosing the title is based on the empiric and theoretic research, in which the building for the juvenile with drugs case has been something, must be differentiated with the juvenile with non drugs case.

The location of this research is in Tangerang-Male Juvenile Correctional Institution. The method of the research is qualitative research. Base on the background above, the propose problem in this research are (1) Why Therapeutic Community method is not implemented in building the juvenile with drugs case in Tangerang-male juvenile correctional institution; (2) What methods are implemented instead of Therapeutic Community. In figuring out the answers of the research, the writer uses explanatory descriptive method in processing the data.

The result of this research shows that during the sentence runs, the juveniles with drugs case do not get the adequate building as what the prisoner with drugs case should get, where it is as kind of therapy to stop the addiction of drugs. The alternative program is used for juvenile treatment for instead is psychosocial program.

Seeing the result of this research, especially about the condition of the juvenile correctional institution, it has to improve and supply infrastructures then also improve human resources management especially the staffs in charge by training to support their work."