Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Banda Aceh dan Sumatera pada 26 Des 2004 telah membuat porak poranda kota kota sepanjang Barat Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Kecamatan Lhokga adalah salah satu wilayah yang mengalami kehancuran berat pada saat Tsunami. Desa Lambaro Seubun adalah salah satu desa di Kecamatan Lhoknga yang mengalami kehancuran total Iahan pertanian yang menjadi sumber kehidupan utama warga setempat. Sebagian besar masyarakat di Desa Lambaro Seubun kehilangan mata pencaharian atau sumber pendapatan keluarga, lahan pertanian di desa tersebut mengalami kerusakan yang parah, ini menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian, masyarakat menjadi penganguran yang berdampak mereka tidak mempunyai penghasilan. Mata pencaharian utama masyarakat adalah dan bertani. Saat ini masyarakat memerlukan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran mengenai proses pemberdayaan masyarakat melalui rehabilitasi rumah korban tsunami di Desa Lambaro Seubun Kecamatan Lhokga, Kabupaten Aceh Besar. Mengetahui manfaat yang diperoleh masyarakat dan mengkaji proses pemberdayaan yang dilakukan pihak pihak terkait dalam proses rehabilitasi rumah masyarakat yang rusak karena tsunami di Desa Lambaro Seubun Kecamatan Lhokga, Kabupaten Aceh Besar.Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data diiakukan dengan melakukan wawancara mendalam, melakukan pengamatan dan pemanfaatan dokumen melalui studi kepustakaan. Pengumpulan dan analisa data merupakan proses yang bersamaan. Analisa data dilakukan sejak kegiatan pengumpulan daya dilakukan dan selama proses penelitian berlangsung. Setiap data yang diperoleh dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya dan dihubungkan dengan masalah penelitian.Program rehabilitasi rumah korban gempa dan tsunami di Desa Lambaro Seubun merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat, dengan adanya program pemberdayaan melalui rehabilitasi rumah ini, masyarakat yang kehilangan rumah mendapatkan rumah. Rumah adalah tempat seseorang dapat mengidentifikasi diri secara eksistensial terlindungi Ialu mengatur perencanaan hidup secara benar. Bagi pengungsi, membangun rumah adalah mengembalikan rasa percaya diri, menyembuhkan Iuka batin dan memotivasi kerja lebih kreatif. Penyediaan rumah sebagai salah cara untuk melupakan pengalaman traumatik yang pemah dimiliki, tanpa rumah proyek pemulihan ekonomi kurang sempurna karena seseorang merasa terus dalam dalam kondisi darurat. Bagi masyarakat yang kehilangan mata pencahanan, mereka bisa mendapatkan penghasilan dengan bekerja sebagai tukang atau buruh, paling tidak mereka sudah mempunyai sumber penghasilan walaupun sifatnya sementara. Dengan adanya pekeljaan paling tidak mereka sudah ada kegiatan yang dapat menghasilkan, sehingga mereka Iebih berdaya dan periahan pulih dari trauma akibat bencana yang teiah menimpa.Proses rehabiiitasi rumah korban tsunami di Desa Lambaro Seubun, memberikan proritas kepada masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan rumah, dimulai sejak awal dengan dilibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, menanyakan pendapat masyarakat tentang model mmah yang diinginkan, menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap proses rehabilitasi rumah korban gempa dan tsunami di desa mereka.Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan harus selalu didorong dan dikembangkan. Pentingnya keberlanjutan program pemberdayaan, tidak cukup hanya rehabilitasi rumah, setelah masyarakat memiiiki rumah perlu juga dipikirkan keberianjutan ekonomi masyarakat, karena banyak masyarakat yang kehiiangan mata pencaharian akibat Iahan pertanian mereka hancur, dan mereka juga tidak memiliki modal untuk memulai usaha taninya. Disamping modai untuk usaha tani perlu juga modal untuk menambah pendapatan keluarga yaitu petemakan, pembuatan kue, pembuatan emping melinjo, usaha kerajinan dari bambu dan usaha-usaha lainnya.Pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan sebagai keberlanjutan program pemberdayaan yang sudah ada sebelumnya, tahapan dalam program pemberdayaan ekonomi antara Iain sosialisasi program pemberdayaan ekonomi, mendorong munculnya fasilitator lokal, pendampingan masyarakat terkait pemberdayaan ekonomi, penyaluran bantuan modal dan money (monitoring dan evaluasi) program pemberdayaan ekonomi."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II termasuk hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Program Pengembangan Kecamatan Fase II merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan sebelumnya. Program Pengembangan Kecamatan Fase II bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat miskin dan perempuan sebagai pendekatan operasionalnya. Dilanjutkannya Program Pengembangan Kecamatan Fase II merupakan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan daerah melalui mekanisme pembiayaan bersama yang di landasi dengan semangat Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan di daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan pengamatan di lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dan snowball sampling terhadap aparat pemerintah, fasilitator kecamatan dan desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat desa Gosong Telaga Selatan sebagai kelompok sasaran, dengan jumlah responden 12 orang. Hasil penelitian dianalisis dengan mengaitkan kebijakan sosial dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan Fase II telah berjalan dari tahap sosialisasi sampai pelaksanaan kegiatan, belum mencakup tahap pengendalian dan pelestarian kegiatan. Pelaksanaan program dari tahap sosialisasi hingga ke tahap pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin dan perempuan terlihat dalam tahapan-tahapan kegiatan program pengembangan kecamatan. Peran petugas aparat pemerintah kecamatan yang terlibat langsung dilapangan yaitu PJOK dan pendamping yaitu Fasilitator Kecamatan (FK) bertugas memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk merencanakan dan menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Pelaksanaan program PPK Fase II mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung yaitu pembuatan Sumur Bor Dua Unit, pembangunan Polindes dan posyandu, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) peningkatan usaha pembuatan Ikan Asin, dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk penambahan modal usaha bagi perempuan. Pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat terlihat sejak dilakukannya sosialisasi program yang melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan melakukan pembentukan kelompok campuran berdasarkan kelompok dusun dan kelompok perempuan. Pembentukan kelompok dilakukan untuk mempermudah proses penggalian gagasan agar gagasan atau ide yang muncui betul-betul kebutuhan yang mereka inginkan. Begitu pula pada tahap pelaksanaan kegiatan, partisipasi dan peran aktif masyarakat sebagai penentu kegiatan terlibat langsung mensukseskan program. Pelaksanaan program yang diawali dengan tahap persiapan hingga ke tahap pelaksanaan program sudah terlihat, terjadinya perencanaan dan pelaksanaan keempat kegiatan oleh warga masyarakat menggambarkan telah berhasilnya pemberdayaan kelompok sasaran akan pengetahuan, keterampilan dan modal. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan masih terdapat kendala-kedala, baik dan masyarakat, pelaku PPK di desa maupun dan pelaku PPK di kecamatan. Kendala dari masyarakat yaitu: Pertama, sumber daya manusia yang masih rendah yang di dominasi tamatan SD dan SLIP. Kedua, pelaku PPK di desa yaitu terjadinya penyimpangan pada saat pembentukan kelompok sasaran yang dilakukan Kepala Dusun selaku ketua Kelompok dengan merekrut anggota berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Ketiga, kurangnya koordinasi pelaku PPK di Kecamatan dengan ketua Tim Koordinasi di Kabupaten yang mengakibatkan kendala proses administrasi. Keempat, lambatnya proses administrasi di bendahara proyek, mengakibatkan tertambatnya proses pencairan dana. Merujuk pada kendala-kendala tersebut, dikemukakan rekomendasi untuk penerapan program setanjutnya."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat miskin, melalui Program Pengembangan -Kecamatan, di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari tahun 1999-2002.Dilatarbelakangi oleh ketidakberhasilannya program ini dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat miskin, maka peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap proses sosialisasi ditahap perencanaan kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan program.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitik untuk menghasilkan informasi-informasi tentang proses pelaksanan program, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan didahului dengan membuat theoretical sampling dan dilanjutkan dengan penarikan sample secara "snowball sampling" yang meliputi petugas, dan penerima program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut peneliti menggunakan teknik "in-depth inleruiew ", observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Margaluyu kurang berhasil memberdayakan masyarakat miskin. Penyelenggaraan program tidak mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat miskin, bantuan yang diberikan program terutama untuk UEP dan KSP belum cukup memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan juga belum bisa membangun kelompok masyarakat dalam bentuk UEP atau KSP yang kuat, juga malah membuat keharmonisan sebagian masyarakat dengan aparat desa menjadi terganggu karena kecurigaan-kecurigaan masalah dana proyek.Kegagalan ini berawal dari sosialisasi program yang kurang memasyarakat. yang berakibat pada persepsi yang berbeda, dan motivasi partisipasi yang berlainan, disini motif ekonomi sangat dominan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Didukung oleh pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai cotmnunity worker tidak memadai dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan anggota masyarakat pada umumnya. Juga pendekatan yang dilakukan pada proses pemberdayaan untuk mencapai.hasil yang maksimal perlu disesuaikan dengan komunitas yang ada, dalam satu komunitas ada saatnya `didekati' dengan pendekatan yang directive tetapi ada saatnya menggunakan pendekatan yang non-directive.Pola perguliran yang dikembangkan tidak menyebarluas menjangkau sasaran yang lebih jauh, tapi membentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih eksklusif karena hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang sama yang bisa menikmati pelayanan program melalui UEP.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan, program pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan pendekatan directive atau non-directive. Membangun perekonomian desa dengan potensi yang ada dengan memperluas jaringan kerja, membangun lembaga perekonomian seperti misalnya koperasi, guna menghimpun petani tembakau dan kelompok UEP lainnya kedalam satu wadah yang dapat mempermudah dan daya tawar menjadi transparan, menguatkan kelompok UEP agar mampu bersaing dan menumbuhkan produktifitas yang pada akhirnya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin."

"Meskipun beberapa daerah di Indonesia telah dipetakan sebagai daerah rawan bencana, namun ternyata hal ini tidak menyurutkan keinginan masyarakat untuk tetap bermukim kembali di daerah tersebut. Salah satu contoh empiris yang masih bisa diamati sekarang ini adalah fenomena bermukim kembalinya masyarakat korban tsunami di Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme adaptasi yang dilakukan masyarakat sebagai suatu bentuk resiliensi untuk tetap bertahan dan bermukim kembali di kawasan rawan bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui tabel, grafik dan gambar. Data yang diperoleh berupa data teks dan data visual, dengan responden sejumlah 25 orang yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada suatu strategi adaptasi secara aktif dilakukan oleh masyarakat yang bermukim kembali di daerah rawan tsunami ini sebagai suatu upaya untuk resilien, yaitu melalui mekanisme adaptation by adjusment dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap fisik hunian dan lingkungannya. Hasil dari kajian ini nantinya diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dalam pendidikan arsitektur serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengaplikasikan upaya mitigasi bagi masyarakat di daerah rawan bencana."

"Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan biaya yang cukup besar dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, adalah alasan pentingnya diadakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian adalah "apakah praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT mendorong berkembangnya masyarakat mandiri?". Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaaan masyarakat oleh pendamping melalui program IDT. Teori dan konsep yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori dan konsep tentang pemberdayaan (empowerment), pengembangan masyarakat (community development), kemiskinan, dan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa : wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pengetahuan yang diberikan berupa pengetahuan tentang program atau proyek IDT, pemberian motivasi, dan pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan secara umum bahwa praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT belum mendorong ke arah berkembangnya masyarakat mandiri. Untuk itu maka saran yang diaiukan adalah perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan memperkuat daya atau potensi yang dimiliki."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Program Raksa Desa di Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang bertujuan memahami upaya pemberdayaan masyarakat melalui program, manfaat program, dan kendala dalam implementasi program. Penelitian ini mempunyai arti penting, karena program dimaksud merupakan program baru yang digagas dan diluncurkan oleh pemerintah Propinsi Jawa Barat di era Otonomi Daerah secara luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999, yang mulai dilaksanakan tahun 2003 dan direncanakan diberlakukan bagi seluruh desa dan kota di Propinsi Jawa Barat hingga tahun 2007. Sebagai program baru, dimungkinkan terjadi kekeliruan khususnya dalam implementasi yang merupakan tahap esensial dalam upaya pemberdayaan.Untuk itu, hasil penelitan ini dapat berfungsi sebagai input bagi policy maker guna melakukan perbaikan implementasi program berikutnya. Pendekatan dan Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu informasi tentang pemahaman, pandangan, dan tanggapan para informan dilapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran nyata pelaksanaan program secara sistematis dan faktuaI. Data tersebut diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan, disamping studi dokumentasi, dan observasi. Penentuan informan di lakukan secara purposive sampling (non probability), yakni atas dasar penilaian bahwa para informan mengetahui secara balk pemasalahan yang sedang diteliti. Untuk itu, informan dalam penelitian ini adalah Ketua dan Anggota Pokmas; Ketua Satuan Pelaksana (Satlak) Desa, Sarjana Pendamping, unsur Pemuka Masyarakat, dari unsur 13adu.i Perwakilan Desa (BPD).Sebagai alat analisis hasil penelitian lapangan, digunakan kerangka teori pemberdayaan untuk memahami program dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian komunitas sasaran, baik secara individu maupun kelompok dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Konsep pemberdayaan juga digunakan untuk melihat bagaimana kelompok mampu memfasilitasi para anggota untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan, dan bagaimana masyarakat mengorganisir diri melalui kelembagaan Satlak Desa yang dikembangkan. Perhatian juga diarahkan pada keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan kegiatan kelompok serta dalam kelembagaan Satlak Desa untuk mengetahui proses pemberdayaan melalui implementasi program.Hasil penelitian lapangan menunjukkan tidak terjadinya upaya pemberdayaan melalui Program Raksa Desa, karena tidak ada partisipasi dan kemandirian dari masyarakat khususnya komunitas sasaran yang rnerupakan prasyarat bagi upaya pemberdayaan. Hal itu terlihat dari sejak awal kegiatan (persiapan dan perencanaan), yang antara lain adalah kegiatan sosialisasi program melalui forum musyawarah desa, dimana komunitas sasaran tidak dilibatkan. Forum dimaksud hanya dihadiri oleh alit desa, yaitu unsur pemuka masyarakat, perangkat desa, dan unsur BPD, disamping tentunya pengurus lembaga Satlak Desa. Demikian halnya pada implementasi program, yaitu pelaksanaan pembangunan prasarana desa dan penyaluran modal bergulir kepada komunitas sasaran, serta pemantauan, pengawasan, dan evaluasi, masyarakat khususnya komunitas sasaran tidak terlibat secara aktif, dimana dalam konteks pemberdayaan, keterlibatan masyarakatlkomunitas sasaran merupakan elemen penting.Hasil program memang telah dirasakan oleh masyarakat khususnya komunitas sasaran, baik pembangunan prasarana yang antara lain menambah kelancaran transportasi dan komunikasi antar warga, serta penyediaan air bersih bagi warga, maupun bantuan pinjaman modal bergulir yang antara lain untuk menambah modal usaha dan juga sebagai Modal awal usaha. Akan tetapi, unsur penting dalam upaya pemberdayaan, yaitu proses belajar sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan baik kebutuhan diri, keluarga, kelompok, dan masyarakat, maupun proses belajar memecahkan masalah tidak berlangsung. Kendala dalam implementasi program antara lain adalah kctidaktahuan di kalangan masyarakat sendiri dan kecenderungan prilaku aparat pemerintah yang masih bersifat paternalistik feodalistik (birokrasi tradisional).Rekomendasi yang diajukan adalah: (a) perlu dilakukan kegiatan pelatihan dan pemantapan secara intensif bagi para pelaksana program mulai tingkat propinsi hingga tingkat lapangan (desa), dalam upaya peningkatan pemanaman mereka balk mengenai teknis operasional dan manajemen penyelenggaraan program maupun perspektif pembangunan berpusat pada manusia; (b) perlu dilakukan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi oleh para pelaksana program mulai tingkat propinsi sampai tingkat lapangan secara profesional, dan yang tidak kalah penting adalah perlunya melibatkan komunitas sasaran dalam rangkaian kegiatan dimaksud sejak assesment hingga evaluasi; (c) perlu kecermatan penanggungjawab program dalam merancang program pemberdayaan secara profesional, dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya, antara lain adalah ketersediaan dana dan kesiapan sumber daya manusia yang cakap, terampil, dan berdedikasi."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan penyandang cacat melalui Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM), yang dilaksanakan dikelurahan Dago kecamatan Coblong kota Bandung. Sebagai wujud dari keterlibatan masyarakat dan pamerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat, program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) bagi penyandang cacat ini telah membina penyandang cacat melalui keberadaan kader RBM dalam melakukan pembinaan pembinaan dan rehabilitasi menyangkut rehabilitasi medis, pendidikan, keterampilan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat dalam keluarga dan masyarakat. Untuk melihat hasil yang telah dicapai penyandang cacat melalui program RBM ini, maka peneliti mencoba menelusuri pelaksanaan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat bagi penyandang cacat tersebut.Tipe penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk membuat penggambaran (deskriptif) tentang pemberdayaan penyandang cacat melalui Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami dan menafsirkan proses pelaksanaan pemberdayaan penyandang cacat melalui RBM Sesuai dengan katakteristik dari penelitian kualitatif, digunakan pendekatan studi kasus melalui pengumpulan serangkaian informasi yang luas, secara lebih mendalam, dan lebih mendetail terhadap beberapa kasus pelaksanaan pemberdayaan penyandang cacat yang telah dipilih. Untuk mendapatkan informasi tersebut, dalam penelitian ini dilaksanakan wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokw-nentasi yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif, ditafsirkan dan diimplementasikan terhadap data tersebut serta ditarik implikasi teoritiknya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang cacat memiliki latar beiakang kecacatan baik disebabkan sejak lahir maupun diluar kelahiran sebagai akibat dari kecelakaan, menderita penyakit, dan karena permasalahan kehidupan keluarga yang dihadapi. Penyandang cacat mengalami kondisi ketidakberdayaan baik secara internal maupun eksternal. Keluarga yang anggotanya mengalami kecacatan, mengalami situasi kesedihan dan duka cita yang mendalam, perasaan pasrah dan menerima kecacatan yang dihadapi tanpa ada upaya perubahan, kurang memberikan perhatian, serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap kecacatan.Dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan, tingkat kemandirian yang dicapai penyandang cacat sesuai dengan 23 kriteria kemandirian belum dapat memberikan kemampuan dan keberdayaan penyandang cacat secara penuh, menyangkut kemampuannya dalam pilihan personal dan kesempatan hidup, pemenuhan kebutuhan, pengungkapan gagasan, ide, pemanfaatan sumber, aktifitas ekonorni, serta reproduksi, Kemampuan Kader RBM dalam mendeteksi kecacatan belum mencakup kemampuan dalam mendeteksi kecacatan meliputi aspek medis, pendidikan, keterampilan dan aspek sosial. Masyarakat pada akhirnya belum secara aktif terlibat secara penuh dalam program RBM. Kurang tercapainya tujuan program RBM diatas, didasari atas proses pelaksanaan pemberdayaan yang lebih didominasi oleh Kader RBM, sehingga peran penyandang cacat, keluarga dan masyarakat tidak nampak dalam proses ini.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan, khususpya dalam upaya meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan kemampuan Kader RBM. Kader harus diberikan kemampuan dan keterampilan yang luas terutama menyangkut deteksi kecacatan secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan dalam perannya sebagai educator, fasilitator, representator dan tehnikal, serta pencapaian kemandirian dan kemampuan penyandang cacat secara penuh. Proses pemberdayaan yang dilakukan harus diarahkan pada penampilan peran yang seimbang dan terpadu antara Kader RBM, penyandang cacat, keluarga dan masyarakat."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi maslah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran LPMD sebagai Lembaga yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan. Sejauh mana LPMD bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian ynag menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam hal ini peneliti berusaha memberikan gambaran peran LPMD yang berpengaruh terhadap adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat...."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pelaksanaan kegiatan bantuan dana alokasi desa (DAD) di Desa Merbau. Secara umum penelitian ini ditujukan untuk mengetahui terjadinya proses pemberdayaan di dalamnya, serta faktor-faktor kendala pemberdayaan dalarn pelaksanaan kegiatan bantuan DAD tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam bantuan DAD menerapkan paradigma baru yaitu pemberdayaan (empowerment), dimana diberikan porsi yang besar bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan bantuan DAD (bottom-up planning) melalui pola "open menu" dalam memilih dan menyusun kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan terhadap bantuan DAD. Namun karena pendekatan dalam bantuan DAD masih relatif baru, tentunya masih banyak pihak yang meragukannya. Permasalahan yang berkembang adalah, apakah dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD telah terjadi proses pemberdayaan masyarakat?. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil topik penelitian pada tesisFokus permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD di Desa Merbau telah terjadi proses pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD.Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui dan mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD di Desa Merbau; kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kendala proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD. Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah tahap-tahap pengembangan proses pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan analisis data deskriptif yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan para informan, pengamatan, studi kepustakaan dan telaah dokumen. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, dengan memilih sumber yang dapat memberi informasi yang relevan.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam setiap tahappelaksanaan kegiatan bantuan DAD telah menunjukkan adanya indikasi proses pemberdayaan masyarakat. Tahapan tersebut terdiri lima tahap yaitu sebagai berikut : tahap persiapan, tahap assessment/pengkajian, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pada tahap awal kegiatan yaitu tahap persiapan, proses pemberdayaan telah dilakukan pada kegiatan pembentukan susunan pengelola proyek. Tahap assessment/pengkajian, proses pemberdayaan dilakukan pada kegiatan penggalian gagasan, ide dan usulan masyarakat mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Tahap perencanaan, proses pemberdayaan dilakukan dengan cara melibatkan mereka untuk berpikir tentang jenis kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Tahap pelaksanaan, proses pemberdayaan dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik. Dan Tahap evaluasi, proses pemberdayaan dilakukan pada saat monitoring yang dilakukan masyarakat dalam rangka pengawasan.Sedangkan mengenai faktor-faktor kendala pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Bantuan DAD yaitu sebagai berikut : ketidakmampuan aparat desa memahami uraian tugas, perpespi yang terbentuk di masyarakat, ketergantungan terhadap dana bantuan, norma yang bersifat negatif dan keterisolasian masyarakat secara geografisWalaupun pelaksanaan program ini telah berjalan efektif, namun ada beberapa catatan kiranya dapat dijadikan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pendekatan pemberdayaan yang dilaksanakan akan menjadi pendekatan yang strategis. Dengan pendekatan yang strategis masyarakat memiliki kemampuan dasar untuk mengakses fasilitas pelayanan sosial dan pemenuhan hak individu, kelompok dan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Penambahan wawasan dan pengetahuan masyarakat desa terhadap kegiatan usaha mereka sangat perlu dilaksanakan dengan mengingat bahwa pengembangan masyarakat (community development) merupakan salah satu dari beberapa pendekatan dalam proses pemberdayaan masyarakat agar apa yang diusahakan mereka dapat memperoleh hasil yang maksimal. Demikian juga menyiapkan petugas dan pemerintah desa yang memiliki kemampuan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Desa Merbau yang dapat dikembangkan."

"Rumah-rumah di Gampong Lubok Sukon di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, tcnnasuk salah satu kclompok rumah dengan konsep privasi yang menjadikan nilai ajaran keislaman sebagai acuan kehidupannya sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pcngaturan tata ruang rumah terkait konsep privasi dengan menggunakan metode naturalistik, karcna karakter objek amatan mcmiliki budaya yang spcsifik. Analisis penelitian dilakukan secara induktif, dcngan menyusun kesimpulan berdasarkan abstraksi temuan-temuan di lapangan. Bahwa masyarakat Gampong Lubo~ Sukon mempunyai pcngaturan tata ruang privasi bagi para penghuninya, baik dalam rangka interaksi sesama penghuni maupun orang luar (tamu). Selain itu juga harus mampu mendukung interaksi penghuni dengan Tuhannya (interaksi transendental). Di dalam pcngaturan rumah tinggal terdapat gradasi tingkat privasi yang ditentukan oleh faktor gender. Konsep ini dilatarbelakangi oleh nilai ajaran Islam dengan budaya, yang terwujud di dalam pola peruangan rumah tinggal karena konsep inferior bagi perempuan dan superior bagi laki-laki, karena aurat perempuan yang lcbih banyak daripada laki-laki)."