Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan yang dibahas dalam penetitian ini dibatasi pada pola-pola kemungkinan terjadinya restitusi pada PPN atas barang ekspor yang fiktif serta terjadinya hal tersebut sebagai akibat pola hubungan kerja antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kurang baik. Teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan tesis ini mencakup sistem pembayaran pajak. Self Assessment System merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang tertuang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Teori lain yang digunakan adalah teori koordinasi. Koordinasi merupakan istilah yang dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan bahwa aktititas individu maupun kelompok yang saling berkaitan berjalan sedemikian rupa sehingga mereka saling melengkapi satu sama lain dan memberikan sumbangan yang maksimal pada pencapaian tujuan keseluruhan organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, fungsi koordinasi dalam organisasi perlu mendapatkan dukungan yang optimal dari bagian-bagian di dalam organisasi. Bentuk-bentuk koordinasi dalam organisasi antara Iain koordinasi berantai, koordinasi timbal balik dan koordinasi dalam memanfaatkansumber daya (Hill, C.W.L. dan John, G.R. 1995 : 115); Penelitian ini mengganakan metode deskriptif. Dengan metode ini penulis membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dianalisis dalam kaitannya dengan pola hubungan kerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemberian restitusi PPN. Dengan metode ini juga penulis mencari fakta dengan mengadakan observasi Iapangan sebagai upaya memperoleh data yang mengakibatkan terjadinya restitusi PPN atas barang ekspor fiktif. Faktur Pajak fiktif adalah faktur pajak yang dibuat tanpa adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Hal ini berarti bahwa seluruh kegiatan transaksi sebenarnya tidak terjadi, baik nama/jenis barang/jasa yang menjadi obyek transaksi jumlah nilai dan harga yang ada di faktur pajak serta PPN yang dipungut semuanya fiktif. Pola penerbitan Faktur Pajak tiktif dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. PKP, merupakan Pengusaha Kena Pajak yang identitasnya fiktif (NPWP, Nomor Pengukuhan PKP, dan Kode Seri Faktur), 2. PKP yang identitasnya (NPWP, Nomor Pengukuhan PKP dan Kode Seri Faktur, dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Pelayanan Pajak, tetapi identitas ini hanya bersifat sementara saja yang sewaktu-waktu dapat pindah lokasi dengan cepat. Hal ini dilakukan dengan cara: a) Tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa; b. Memasukkan Surat Pemberitahuan Masa, tetapi tidak ada transaksi; c. Memasukkan Surat Pemberitahuan Masa, ada transaksi tetapi Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan; d. Memasukkan Surat Pemberitahuan Masa, menyetor pajak dengan jumlah kecil. Untuk melaksanakan pemrosesan dan pemeriksaan pajak dalam rangka pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas barang ekspor sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak pada bagian/seksi PPN baik di daerah (KPP) maupun di wilayah (Kanwil DJP) dan kantor pusat telah memiliki tingkat pendidikan formal dan non formal seperti pelatihan yang baik sehingga memiliki tingkat kemampuan, teknik dan kinerja juga baik. Pada pelaksanaan sistem dan prosedur kadang tidak terstruktur atau tidak berurutan, bahkan masih ada ditemukan kekurang-telitian. Sistem dan prosedur restitusi PPN atas barang ekspor mensyaratakan dokurnen yang dikeluarkan oleh instansi Iain seperti PEB dan persetujuan ekspor dari kepabeanan Bea dan Cukai, tanda penerimaan barang yang di ekspor atau Bill of Lading /Airway Bill dari jasa pelayaran. Karena instansi tersebut berjalan sendiri-sendiri maka kondisi ini sering dimanfaatkan oleh eksportir nakal untuk meiakukan praktek restitusi pajak PPN dengan ekspor fiktif. Disamping kurangnya koordinasi, cek dan ricek yang jelas dan prosedur restitusi pajak PPN atas barang ekspor, juga rentannya petugas terhadap godaan untuk berbuat curang dengan imbalan uang dari eksportir nakal.

---

The matters being discussed in this research is limited to the possible pattern of how the fictive VAT restitution on exported goods happens related to problems in the cooperation between the General Directorate of Taxation and the General Directorate of Custom and Excise. The theory taken as the reference for this thesis includes the tax payment system theories. Self Assessment System is a system which lays confidence on the tax payers to count, to pay, and report their own tax according to the applicable taxation law. Other theory being used is coordination theory. Coordination is the proper term that may be translated as the process of assuring that related individual and group activities run concurrently so that they supplement each other and give an optimal contribution to the achievement of organizational objectives. In carrying out its tasks, coordination function in an organization must have an optimal support from each entity in it. The forms of coordination within an organization such as: chain coordination, mutual coordination, and coordination in using resources (Hill, C.W.L. and John, GR., 1995:115). The research uses descriptive method. By which the writer made description, systematical illustration, using factual and accurate facts, characteristics and relationship between the analyzed phenomenon and the cooperation pattern of both General Directorates in VAT restitution application. By using this method the writer also conducted some observation to look for some facts and data of the causes of this phenomenon. A fake Tax invoice is one that is made without any submission of Taxable Goods or Services. It means that the whole transaction has never happened; all names/types of goods/services as the object of the transaction as well as prices/values written on the invoice are artificial. The modus of the issue of this fictive invoice can be identihed as follows: 1. PKP, the Taxable Businessman uses a fake identification such as (NPWP, the Tax Payer Verification Number and Invoice Serial Number), 2. The PKP is a real one, issued by the Office of Tax Service, but it is only valid for a short period and can be transferred quickly to other places at anytime by: a) Not including the Period Notiiication Letter; b. including the Period Notification Letter, but without any transaction; c. including the Letter of Notification, with a transaction but the value of the Output Tax is equal to the Input Tax; d. including the Letter of Notification, paying only a small amount of tax. To carry out the tax processing and examination in order to apply the VAT restitution on exported goods, human resources available in the General Directorate of Taxation especially in the VAT unit in the District Office (KPP) or Territorial Office (Kanwil DJP) already possess the required formal and informal education such as adequate trainings so that they have a good capability, techniques and also performance. During the performing their duties, whenever there is a problem in doing the tasks, the resolution to the problem still has not been made in a tactful, responsive and thorough manner. As an example, they still can not come up with an answer at the time of clarification. Furthermore, in the execution of systems and procedures sometimes done in an unsystematic and unorganized ways, even there are still evidences of carelessness. The system and procedure of VAT restitution on exported goods requires document issued by others instances such as the PEB and export approval from the Custom and Excise service, Bill of Lading/Airway Bill from the airways services. Besides the lack of coordinat a thorough check and re-check and a flawless procedure of implementation is obviously needed, also the tendency of the official getting seduced to corrupt or take a bribe from the naughty exporters. The fictive export VAT restitution is a form of organized crime where the crime cannot be conducted without the involvement of officers from custom, tax service, airwayslshipping companies and the bank. This kind of crime is classified into some modus which are: VAT mark-up on raw materials for export; documents counterfeiting; mark-up or fake the content and/or volume of exported goods; and also the goods is not being transported to the destination country but come back to the exporter's warehouse."

"Dalam kebijakan makro, pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang potensial, yang jika digarap secara intens, akan memberi hasil yang memadai untuk rnenutup pembiayaan pembangunan. Untuk menyusun suatu kebijakan pajak yang ideal perlu diperhatikan dan dipertimbangkan asas-asas pemungutan pajak serta legal character dari pajak tersebut.Kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan BKP antar cabang, merupakan akibat dari prinsip ketentuan pengukuhan PKP, dimana baik kantor pusat maupun kantor cabang harus dikukuhkan sebagai PKP oleh KPP setempat. Karena masing-rnasing berstatus sebagai PKP, maka penyerahan BKP antar mereka dikenakan PPN.Dalam tesis ini dilakukan analisa, apakah ketentuan ini telah sesuai dengan asas pemungutan pajak dan legal character PPN. Asas pernungutan pajak yang dipergunakan sebagai alat analisis. adalah Asas Equity dan Equality, Asas Certainiy, Asas Convenience of Payment, serta Asas Economic of Collection. Sedangkan legal character yang dijadikan sebagai acuan analisis adalah General Indirect Tax, dan On Consumption. Tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai wacana pengkajian kebijakan perpajakan lebih lanjut. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa Studi kepustakaan dan Studi lapangan melalui wawancara dengan pihak Wajib Pajak.Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa ternyata ketentuan ini tidak sesuai dengan asas-asas pernungutan pajak seperti disebutkan di atas.- Ketentuan ini tidak sesuaj dengan Asas Equity dan Equality karena ternyata jika pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus diterpukan bahwa Wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan ini, maka Wajib Pajak yang menanggung beban pajak yang relatif besar. Sementara di Iain pihak, negara tidak mengalami kerugian.- Ketentuan ini tidak sesuai dengan Asas Certainty karena, dalam peraturan pelaksanaannya, memuat penafsiran analogis yang memperluas objek ketentuan ini. Hal ini mengakibatkan adanya penafsiran yang menjadi tidak pasti.- Ketentuan ini tidak sesuai dengam Asas Convenience of Paymem karena, Wajib Pajak diharuskan membayar pajak ataupun berkurang kekuatan cash flow-nya pada saat Wajib Pajak tersebut belum menerima penghasilan- Ketentuan ini tidak sesuai dengan Asas Economic of Collection karena pada dasarnya negara tidak memperoleh penerimaan dari pelaksanaan ketentuan ini. Sementara itu, dari hasil penelitian ternyata bahwa carl of taxation berupa compliance cost yang harus ditanggung Wajib pajak dan administrative cost yang harus ditanggung oleh Pemerintah jumlahnya relatif besar.Dalam pembahasan diperoleh hasil bahwa ketentuan ini tidak memenuhi prinsip PPN yang dikenakan atas dasar ?value added? yang dihasilkan, karena dalam kegiatan penyerahan/ pemindahan BKP yang dilakukan tidak terjadi value added. Dari hasil analisis juga diperoleh kesimpulan bahwa ternyata kebijakan ketentuan ini juga tidak memenuhi legal character PPN.- Ketentuan ini tidak sesuai dengan karakter General PPN karena dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak secara jelas diatur dan disebutkan bahwa objek ketentuan ini adalah atas barang dan jasa.- Ketentuan ini tidak sesuai dengan karakter Indirect Tax PPN karena ternyata penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul beban pajak berada pada satu orang atau satu badan- Ketentuan ini juga tidak memenuhi karakter On Consumption PPN karena penyerahan/ ?pemindahan" Barang Kena Pajak yang dilakukan WP, belum merupakan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut dan masih berada dalam penguasaan orang atau badan yang sama.Oleh karena ketentuan kebijakan ini menyalahi asas pemungutan pajak dan legal character PPN, maka sebaiknya Pemerintah mengadakan penyempurnaan atas peraturan ini. Pilihan penyempumaan tersebut antara lain dapat berupa:- Meniadakan peraturan ini;- Tetap sebagai penyerahan yang terutang PPN dengan tarif 0%.- Tetap sebagai penyerahan tentang PPN dengan tarif 10% dan ijin pemusatan tempat terutang PPN tanpa diberikan batasan waktu.

---

In macro policy, tax is a potential source of govemment revenue, while if managed intensively, it will give adequate result to funding development. To designing an ideal taxation policy, it must be taken attention and considered both the principles of taxation system and the legal character of that tax.

The VAT?s taxing policy of goods delivery between branch, is effecting from the regulation of registration, where both head office and branch must be registrated as a taxable enterpreneur. Because each have status as taxable enterpreneur, hence goods delivery between them imposed VAT.

This thesis analyzed if this regulation have as according to the principles taxation system and legal character of VAT character. The principles of taxtation system that taken as analyse tools are Equity and of Equality, Certainly, Convenience of Payment, and Economic of Collection. The legal character of VAT are General, Indirect Tax, and On Consumption. Further, this thesis target is as study discourse in taxation policy. Research type of this thesis is analytical descriptive, with data collecting technique in the form of bibliography study and by interviewing Taxpayer.

From analysis result obtained conclusion that in the reality policy of this regulation disagree with the principles of taxtation.

- This regulation disagree with Equity and of Equality Principle because when iiscuss audit the tax payer and found that they were not executing this regulation, taxpayer have to paid a big tax burden- On the other hand, basically, govemment was not lossing in revenue.) effect of [done/conducted] {by] negligence [is] Waji lease

- This regulation does not Certain because, in the further regulation, has analogical interpretation ofthe taxable object. It will be uncertainty for Taxpayer

- This regulation disagree with Convenience of Payment Principle because taxpayers obliged to pay tax when they do not yet accepted any revenue.

- This regulation does not economiest on collection because basically state does not get any revenue fiom thir regulation. Meanwhile, from research result, the taxation cost take in a big ammount (compliance cost which must be accounted on Taxpayer and administrative cost which must be accounted by Government).

Under consideration, obtained result that this regulation does not fulfill the principle of VAT that imposed on the basis of " added value" yielded. In a fact, the goods delivery activity between branches is not happenning an added value. In the result of analysis, also obtained conclusion, that this regulation is not disagrre with the legal character of VAT.

- This regulation disagree with ?General? caharacter because the regulation does not clearly arranged and mentioned that the taxabler object is of services and goods

- This regulation disagree with ?Indirect Tax? character because, the underwriter, the taker of tax, and the tax payer reside at one people or one firm.

- This regulation nor fulfill ?On Consumption" character because there does not take a transfer right of goods that delivery to each other. Because of the disagree of this regulation with taxation system principles and VAT legal character, there is some alternatives for govemment to get better perform of this regulation. The altematives of perfection are 1) negating this regulation, 2) make the intemal tax able delivery with tariff 0%, 3) when it sill as taxable activity, clauses conceming permission concentration of place VAT oweed shall be watered down."

"Penelitian ini tentang pengaruh pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk, serta pajak dalam rangka impor tidak dipungut terhadap nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh pemberian fasilitas KITE yaitu bea masuk yang dipungut, bagi peningkatan nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta). Selain itu, untuk mengetahui pengaruh nilai tikar riil Yen terhadap rupiah serta produk domestik bruto (Gross Domestic Product) Jepang, sebagai negara tujuan utama ekspor Indonesia, terhadap nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta.

---

This research outlines the influence of the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax toward the export value within the KITE facility scheme. The objective of this research is to understand and to analyze the impact of awarding KITE facility which is the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax to increase of the export value."

"ABSTRAKPT Kepsonic Indonesia dinyatakan pailit pada tanggal 23 Juli 2013, badan usaha tersebut memiliki kewajiban pajak yang belum dilunasi terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan kewajiban pabean terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai ketentuan mengenai kedudukan piutang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibanding piutang Direktorat Jenderal Pajak dalam proses kepailitan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan terkait, serta mengenai kesesuaian dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 98/K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 652/K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dikaitkan dengan ketentuan hak mendahulu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pasal 39 ayat 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pokok permasalahan tersebut akan dianalisa dengan mengunakan doktrin dan peraturan di bidang kepailitan, perpajakan, dan kepabeanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan tagihan Direktorat Jenderal Pajak dan tagihan Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah sama, yaitu selaku kreditor preferen, dan keduanya memiliki hak istimewa hak mendahulu.Kata Kunci : Utang Pajak, Bea Masuk, Pajak Impor, Kepailitan

---

ABSTRACTAbstractPT Kepsonic Indonesia was declared bankrupt on July 23, 2013, the business entity has unpaid tax liability to the Directorate General of Taxation and customs duty to the Directorate General of Customs and Excise. The main subject assessed in this paper is regarding the standing of the Directorate General of Taxation rsquo s tax debt and the Directorate General of Customs and Excise rsquo s customs and tax debt in a bankruptcy proceeding as stated in the related legal framework, and also regarding the coherence of the legal consideration in Supreme Court Decision Number 98 K Pdt.Sus Bankrupt 2015 jo. Supreme Court Decision Number 652 K Pdt.Sus Bankrupt 2014 is attributed to the provisions of the preference right of the Directorate General of Customs and Excise in Article 39 paragraph 3 of Law Number 10 of 1995 jo. Law No. 17 of 2006 on Customs and other related rules and regulations. The main subject will be analyzed using doctrine and regulations in the areas of bankruptcy, taxation, and customs. The research method used is normative juridical, which research is conducted by referring to the regulations and literatures using secondary data. From this research, it can be concluded that the standing of the tax and custom debts of the Directorate General of Taxes and the Directorate General of Customs are the same, that is, as the preferred creditors, and both government institutions have the privilege of preference right.Keywords Tax Debts, Import Duties, Import Taxes, Bankruptcy"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kewenangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam beberapa kasus menjadi penetapan, dan penanganan sengketa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pengadilan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta penanganan sengketanya di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian hokum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sering kali overlapping menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai sebagai konsekuensi dari kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan tarif bea masuk atas impor Barang Kena Pajak. Hal ini disebabkan karena pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang kena pajak tertentu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sering diinterpretasikan berbeda oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai. Dari teori-teori kewenangan, begitu juga berdasakan peraturan perundang-undangan, cara memperoleh kewenangan sendiri dapat dilakukan dengan atribusi, delegasi dan mandat. Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penetapan Pajak Pertambahan Nilai dengan atribusi dari Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak mempunyai kewenangan melakukan penetapan PPN, karena tidak memperoleh kewenangan baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.

---

ABSTRACTThis study discusses the authority to collect Value Added Tax by the Directorate General of Customs and Excise. The main problem raised in this study is the regulation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, the implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise in some cases becomes the determination, and handling of the collection of Value Added Tax disputes through the Directorate General of Customs and Excise in the Tax Court. The purpose of this study is to understand and analyze the regulation and implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, as well as handling the dispute in the Tax Court. This study is a normative juridical legal research using secondary data including legislation and books. Collection of Value Added Tax on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often overlapping into the determination of Value Added Tax as a consequence of the authority of the Directorate General of Customs and Excise in determining the tariff on import of Taxable Goods. This is because the collection of Value Added Tax collection on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often interpreted differently by the Directorate General of Customs and Excise to be the determination of Value Added Tax. From the theories of authority, according to the laws and regulations, the way to obtain their own authority can be done with attribution, delegation and mandate. The Director General of Taxes has the authority to determine Value Added Tax with attribution of Article 12 paragraph (3) and Article 13 (1) letter c of the General Provisions and Taxation Procedures Law. Whereas, the Directorate General of Customs and Excise does not have the authority to make determination of Value Added Tax, because it does not obtain authority either through attribution, delegation or mandate."

"This study is aimed at reviewing the Bureaucracy Concept of Weber that influencing the Performance of Regional Tax Office XVII DTP. This study belongs to causal research, where dependent variable ( Y ) relates or is influenced by independent variable ( X ). The research population is the whole of employees of Regional Tax office XVII DTP, totally 922 people. From the population, chosen the research samples about 100 people, approximately 10 % -15 % from total population, based on Slovin and Arikunto Argument. In this research applied or used the Cluster Sampling as the Sampling Techniques. The data gathering method applied is by Questionnaire distribution, which has been well proven for its validity and reliability. The collected data then analyzed by using statistical parametric analysis ( correlation coefficient, determination coefficient, regression, and t-Test ).From the result of statistical parametric analysis, it's found that the concept of Bureaucracy has a significant and positive influence toward the Performance of Regional Tax Office XVII DTP. Based on the result 'of the research, we can conclude that there is a significant and positive influence between Weber's concept of Bureaucracy and Performance Concept. Especially, concept of Bureaucracy has a significant and positive influence toward the Performance of Regional Tax Office XVII DTP. We also suggest that the leader of Regional Tax Office XVII DTP has to give a wider authority based on hierarchical system and to be more impersonality to all employees. So, there are no different treatments for the implementation of the rules between all officials."

"Penelitian ini membahas tentang pengimplementasian deregulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana adanya penghapusan beberapa jenis PNBP, yaitu jasa pelayanan ekspor dan impor, sewa penggunaan auditorium, dan jasa penyajian data impor / ekspor / cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi dari penghapusan beberapa jenis PNBP di DJBC. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya ini adalah pengimplementasian peraturan ini sudah cukup baik walaupun masih ada sedikit masalah di bagian komunikasi. Selain itu, penghapusan beberapa jenis PNBP ini juga mempengaruhi fungsi pegawai dan penerimaan di DJBC.

---

This research discusses about Implementation of the Deregulation of Non-Tax Revenue in Directorate General of Customs and Excise where there are deletion for some charges such as Export, Import, and Excise Charges, Rental of Auditorium, and Data Preparation of Export, Import, and Excise Charges. This research aims to analyze the implementation and implications of the elimination of some types of non-tax revenues in Directorate General of Customs and Excise. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result is implementation of this regulation is good enough, but there are some problem about communication. And then, deletion of some non-tax revenue subject give effect to employee function and revenue of Directorate General of Customs and Excise."

"Demokratisasi sistem pemungutan pajak di Indonesia, Self-Assessment System, berpotensi meningkatkan kecurangan pajak. Akibatnya, salah satu upaya pemerintah mengoptimalisasi penerimaan pajak adalah dengan melakukan Joint Program, program sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam Joint Program terdapat sebuah sistem terintegrasi, yaitu Joint Analysis, yang berguna mengawasi kepatuhan perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor ekspor dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus terhadap ketentuan kepabeanan, cukai, dan perpajakan serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari pajak, bea dan cukai. Implementasi Joint Analysis harus menerapkan prinsip Good Governance. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Joint Analysis di DJP dan DJBC serta menganalisis penerapan prinsip Good Governance pada implementasi Joint Analysis di DJP dan DJBC. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan paradigma post-positivist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Joint Analysis yang pelaksana programnya adalah DJP dan DJBC telah optimal jika dilihat dari manfaatnya, seperti optimalisasi penerimaan negara, kepatuhan Wajib Pajak (WP), dan perbaikan Probis, dan perbaikan sistem. Adapun posisi pembuat keputusan adalah top-down. Strategi yang digunakan adalah mekanisme pengawasan dan tindak lanjut, seperti pemblokiran dari ABS serta PCA. dengan menggunakan sumber daya manusia, data beserta saluran pertukaran dan analisis datanya, Monev, serta aturannya. Penerapan Good Governance juga telah memenuhi semua asas kecuali rule of law, transparansi (rahasia data WP), efektivitas, dan efisiensi. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi seperti kerangka hukum yang tidak sesuai kondisi lapangan, tidak adanya instrumen efektif untuk menekan pengemplang pajak dan tax fraud, minimnya partisipasi unit kerja vertikal di daerah, dan perbaikan akses data

---

Democratization of the tax collection system in Indonesia, the Self-Assessment System,has the potential to increase tax fraud. As a result, one of the government's efforts to optimize tax revenue is to conduct a Joint Program,a synergy program between the Directorate General of Taxes (DJP) and the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). In the Joint Program there is an integrated system, namely Joint Analysis, which is useful to oversee the compliance of companies receiving facilities for ease of export imports and business actors in the Special Economic Area to customs, excise, and taxation provisions and support the optimization of state revenues from taxes, customs and excise. Joint Analysis implementation must apply the principles of Good Governance. The purpose of this study is to analyze the implementation of Joint Analysis in DJP and DJBC and analyze the application of good governance principles in joint analysis implementation in DJP and DJBC. The research method used is quantitative with a post-positivistparadigm. The results showed that the implementation of Joint Analysis whose program implementation is DJP and DJBC has been optimal when viewed from the benefits, such as optimization of state revenues, Taxpayer compliance, and busineness process improvement, and system improvements. The decision-making position is top-down. The strategies used are surveillance and follow-up mechanisms,, such as blocking from ABS and PCA. using human resources, data and its data exchange and analysis channels, Monev, and its rules. The implementation of Good Governance has also fulfilled all principles except the rule of law,transparency (wp data secrets), effectiveness, and efficiency. There are several things that must be addressed such as legal frameworks that are not in accordance with field conditions, the absence of effective instruments to suppress tax evasion and tax fraud,the lack of participation of vertical work units in the area, and improvements in data access."

"ABSTRAKPemberitahuan dokumen impor yang dilakukan secara self-assessment perlu dilakukan penelitian kembali oleh pemeriksa dokumen, dikarenakan ada kemungkinan terjadinya kesalahan pemberitahuan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Meskipun demikian, penelitian kembali belum berjalan dengan optimal. Penelitian ini melakukan pendekatan business intelligence untuk menjawab permasalahan tersebut dengan memberikan kemampuan analisis kepada pemeriksa dokumen. Pendekatan tersebut difokuskan pada pengembangan data warehouse dengan metodologi Kimball. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan data warehouse yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dashboard, OLAP, dan data mining untuk melakukan pemodelan pemberitahuan dokumen impor dengan menggunakan algoritme decision tree, support vector machine, dan neural network.

---

ABSTRACTThe customs declaration that carried out by self-assessment needs to be re-examined by the document examiner. There is a possibility that customs declaration have an error to define even on purpose or not. However, the condition of re-examination by document examiners has not run optimally. This study approached business intelligence to answer these problems by providing analysis capabilities to document examiners. The approach was focused on developing a data warehouse with Kimballs methodology. The result of this study is the design of a data warehouse that can be used for the needs of dashboards, OLAP, and data mining to create a model of customs declaration using several algorithms, such as decision tree, support vector machine, and neural network."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah salah satu unit kerja Eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas melayani dan mengawasi lalu lintas barang dari dan ke luar negeri serta barang kena cukai di dalam negeri. Data yang dihasilkan oleh DJBC sangat penting karena digunakan sebagai neraca perdagangan internasional yang termasuk dalam Sasaran Strategis DJBC tahun 2019-2024 serta digunakan untuk inisiatif strategis Kementerian Keuangan pada tema manajemen risiko surat keterangan asal dan deklarasi asal barang serta sistem analisis dan risiko targeting post clearance. Namun saat ini terdapat beberapa masalah terkait dengan data yang ada di DJBC, yaitu menurut hasil reviu tata kelola data oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2021 menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola data di DJBC belum dilaksanakan dengan memenuhi kaidah yang berlaku. Sebagai contoh, beberapa kegiatan pengelolaan strategi kualitas data belum dilaksanakan, data profiling, data assessment, dan data cleansing masih dilaksanakan secara ad-hoc, serta terdapat data operations yang dilaksanakan secara ad-hoc maupun belum dilaksanakan. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah merancang tata kelola data pada DJBC dengan menggunakan pedoman DAMA-DMBOK 2017. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, studi literatur dokumen internal dan eksternal, kuesioner, dan observasi untuk menjadi masukan analisis internal dan eksternal yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah nilai akhir Readiness Assessment sebesar 2,64 dari target 5 yang menunjukkan masih adanya gap. Analisis SWOT yang menghasilkan 6 strength, 6 weakness, 5 opportunity, dan 5 threat menjadi masukan untuk matriks TOWS yang menghasilkan 19 strategi. Visi dan misi tata kelola data dibuat untuk jangka waktu 5 tahun. Model operasional yang dipilih adalah hybrid/gabungan dan ada peran Chief Information Officer, Chief Data Officer, Data Owner, Executive Data Steward, Enterprise Data Steward, Business Data Steward, Domain Data Steward Technical Data Steward, dan Enterprise Application Owner. Peta jalan dijalankan dalam 2 tahun berdasarkan tahapan pelaksanaan strategi dan indikator kesuksesan dibuat berdasarkan 19 strategi yang dihasilkan dari matriks TOWS untuk penilaian 5 tahun sesuai visi dan misi tata kelola data. Rancangan tata kelola data ini dapat digunakan DJBC dalam penyusunan kebijakan di dalam organisasi.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DGCE) is one of the Echelon 1 work units under the Ministry of Finance tasked with serving and overseeing the movement of goods into and out of the country as well as excisable goods domestically. The data produced by the DJBC is very important as it is used for the international trade balance, included in the DJBC's Strategic Goals for 2019-2024, and for strategic initiatives of the Ministry of Finance on themes such as risk management of certificates of origin and declarations of origin, as well as analysis systems and risk targeting post clearance. However, there are currently several issues related to the existing data at DJBC. According to a data governance review by the Inspectorate General of the Ministry of Finance in 2021, the implementation of data governance at DJBC has not been carried out in compliance with prevailing norms. For example, several data quality management strategies have not been implemented, data profiling, data assessment, and data cleansing are still performed on an ad-hoc basis, and there are data operations that are either performed ad-hoc or not performed at all. Therefore, the purpose of this research is to design data governance at DJBC using the DAMA-DMBOK 2017 guidelines. This research was conducted through interviews, literature studies of internal and external documents, questionnaire, and observations to provide input for internal and external analysis. The result of this research is a final Readiness Assessment score of 2.64 out of a target of 5, indicating there is still a gap. A SWOT analysis that produced 6 strengths, 6 weaknesses, 5 opportunities, and 5 threats provided input for a TOWS matrix that resulted in 19 strategies. The vision and mission for data governance were established for a 5-year period. The chosen operational model is hybrid/composite and includes roles such as Chief Information Officer, Chief Data Officer, Data Owner, Executive Data Steward, Enterprise Data Steward, Business Data Steward, Domain Data Steward, Technical Data Steward, and Enterprise Application Owner. The road map is implemented in 2 years based on the stages of strategy implementation and success indicators were based on the 19 strategies resulting from the TOWS matrix for evaluation over 5 years according to the vision and mission of data governance. This data governance design can be used by the DJBC in policy formulation within the organization."