Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir di Malaysia pasca 11 September 2001 yang berkaitan dengan kepentingan politik domestik dan eksternal pemerintahan Mahathir.Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data data sekunder dari buku, jurnal, artikel serta website, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang menggambarkan suatu fenomena. Kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir pada pasca 11 September 2001.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri KJ Holsti, mengenai output komponen gagasan politik luar negeri, yang menjelaskan tindakan kebijakan luar negeri Malaysia, teori Ideosinkretik dan Sistemile, yang sifatnya mendukung proses output kebijakan luar negeri Malaysia itu sendiri. Selanjutnya terdapat teori Determinan domestik yang mendukung penjelasan pembentukan kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir dan Output sistem politik ?Easton? yang mendukung teori KJ Holsti tersebut di atas, serta teori ?Two Level Games? yang digunakan untuk menjelaskan secara keseluruhan fenomena kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir yang dilatar belakangi oleh kepentingan domestik dan eksternal bagi pemerintahan Mahathir.Berdasarkan hipotesa dan asumsi pada awal bab memaparkan Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor faktor domestik dan internasional, yakni adanya kepentingan domestik dan eksternal yang mempengaruhi output kebijakan luar negeri suatu negara tersebut dan bahwa kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir yang merespon isu terorisme yang dikampanyekan oleh AS merupakan wujud tindakan untuk memperbaiki citra politiknya di kalangan Negara Barat/AS serta kepentingan domestik bagi pemerintahannya di dalam negeri.Analisa dari data-data yang diperoleh, memperlihatkan adanya kepentingan domestik pemerintahan Mahathir bagi partainya dan kepemimpinannya serta kepentingan eksternal yang hendak diperjuangkan, dalam hal ini terhadap AS, dan adanya isu terorisme pasca 11 September 2001 dipergunakan sebagai isu dalam peningkatan hubungan luar negeri pemerintahan Malaysia berupa respon dan kerjasama Malaysia dengan internasional, sekaligus mendapatkan keuntungan bagi kepentingan politik domestik pemerintahan Mahathir.Kepentingan Domestik pemerintahan Mahathir adalah eksistensinya sebagai pemimpin Negara yang tetap dipercaya dan dihormati oleh masyarakatnya, juga melalui kepercayaan masyarakat terhadap partai UMNO di dalam koalisi Barisan Nasional. Selanjutnya kepentingan eksternal, yakni menarik kembali perhatian dunia dan kepercayaan AS terhadap eksistensi Negara Malaysia di dalam forum internasional dengan kebijakan luar negerinya melalui upaya upaya mendukung kampanye global anti terorisme AS, dengan melakukan pertukaran informasi dan prosedur pengembangan sistem komunikasi dengan Negara lain, inisiatif keamanan pengangkutan barang barang keluar dan masuk, penangkapan para tersangaka kelompok Islam garis keras, penandatangan deklarasi untuk melawan terorisme dengan AS, berbagi intelejen dengan AS serta partisipasi aktif PM Mahathir di dalam ASEAN."

"Usainya perang dingin tidak menjadikan Asia Tenggara lepas dari ancaman terutama terorisme. Dalam konteks hubungan internasional. terorisme telah menjelma sebagai aktor non-tradisional yang pada akhirnya turut berperan dalam hubungan internasional antar negara. Selain itu saat ini telah diakui bersama bahwa terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas keainanan kawasan. Di kawasan telah terdapat suatu mekanisme dialog multilateral. ARF untuk membahas permasalahan keamanan kawasan. termasuk didalamnya terorisme. Dengan mekanisme yang dimilikinya. ARF dapat memainkan peranannya dalam menangani isu tersebut.Untuk membahas hal tersebut. kiranya beberapa kerangka pemikiran dapat diajukan antara lain seperti yang dikcmukakan oleh Krasner dengan regime theorynya, konsep Confidence Building Measures yang dikembangkan oleh negara-negara peserta serta salah satu definisi terorisme untuk memberi gambaran mengenai konteks ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teroris. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang mcnckankan pada pengembangan keadaan realilas sosial serta proses interaktif dari objek yang diteliti.Mekanisme ARF telah cukup memberikan respons terhadap penanganan terorisme akan tetapi masih .terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan kembali terutama yang berkaitan dengan kerjasama konkrit antar negara peserta guna menangani isu terorisme tersebut dalam secara kolektif. Beberapa instrumen yang dihasilkan dari pertemuan ARF belum mencukupi untuk menangani isu terorisme yang sifatnya kompleks. Akan tetapi penanganan itu sendiri merupakan proses yang berjalan sehingga memerlukan cukup waktu bagi penanganannya."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri AS dalam konflik Israel-Palestina khususnya pada saat masa Presiden Bush, serta menjelaskan faktor-faktor eksternal dan internal AS yang berubah dan tidak dapat diabaikan pada saat itu sehingga membuat AS melakukan adaptasi dalam perilakunya. Dalam hal ini penulis menggunakan negara sebagai unit analisa. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah perilaku kebijakan AS sebagai satu-satunya negara yang mengalami perubahan secara signifikan dalam doktrin dan kebijakan luar negerinya setelah peristiwa serangan teroris tanggal 11 September 2001.Adaptasi perilaku AS, merupakan respon AS terhadap perkembangan di lingkungan eksternalnya yaitu peningkatan eskalasi konflik di wilayah pendudukan di Palestina, adanya tekanan dari negara-negara asing termasuk dari negara-negara yang merupakan "sekutu dekat" AS di kawasan serta strategi ofensif yang dijalankan oleh Perdana Menteri Israel Ariel Sharon sejak tahun 2001. Di samping itu, adaptasi perilaku AS tersebut juga merupakan respon AS atas perkembangan di lingkungan internalnya yaitu adanya keprihatinan anggota Kongres/Senat serta publik domestik AS, adanya kekhawatiran kehilangan momentum positif proses perdamaian di Timur Tengah serta adanya kekhawatiran menurunnya koalisi global anti terorisme di kalangan Pemerintah AS.Pembahasan mengenai permasalahan dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran sebagai alat analitis.Dengan menggunakan pendapat Rosenau yang mengaitkan antara tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya dengan respon terhadap aksi dari lingkungan eksternal dan internal serta penjelasan bahwa kebijakan luar negeri perlu dipikirkan sebagai suatu proses adaptif, pendekatan sistem politik David Easton, Mochtar Mas'oed dan Hoisti mengenai komponen kebijakan luar negeri serta teori yang dikemukakan Howard Lentner bahwa dalam mencapai tujuan politik luar negerinya, suatu negara mengalami serangkaian penyesuaian yang tetap yang terjadi di dalam negara maupun antara negara dengan situasi yang dihadapi, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.Hasil dari penulisan ini adalah adaptasi perilaku AS diwujudkan dalam beberapa penyesuaian kebijakan luar negeri AS mengenai konflik Israel-Palestina, yang mencapai puncaknya pada peluncuran roadmap pembentukan dua negara sebagai penyelesaian terhadap konflik Israel-Palestina pada tanggal 30 April 2003. Dalam roadmap disebutkan bahwa realisasi pengakhiran konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai dengan penghentian kekerasan dan tindakan terorisme, dengan pemimpin Palestina yang mampu secara tegas mengambil tindakan melawan tindakan teror dan mampu untuk membangun demokrasi berdasarkan toleransi dan kemerdekaan, kesediaan Israel untuk melakukan apa yang diperlukan bagi berdirinya negara Palestina dan diterimanya oleh kedua pihak suatu wilayah pemukiman sebagaimana telah diatur dalam roadmap tersebut.Peluncuran roadmap perdamaian merupakan wujud adaptasi kebijakan Presiden Bush pada tingkat perilakulaksi dalam konflik Israel-Palestina, dimana sebelumnya Presiden Bush selalu menolak thrill tangan langsung untuk menggerakkan proses perdamaian. Presiden Bush kini mengulurkan tangannya langsung dengan meletakkan kapasitas dan pengaruh AS untuk membuka kembali solusi politik yang selama lebih dari dua tahun tertutup rapat."

"Serangan terorisme ke Amerika Serikat tanggal 11 September 2001 telah memberikan pengaruh nyata bagi keamanan global dan tata hubungan dunia Intemasional. Isu-isu keamanan internasisonal dipengaruhi oleh agenda perang global AS terhadap terorisme. Agenda ini dipromosikan AS melalui segala aspek hubungan luar negeri serta melalui organisasi multilateral PBB yang punya aturan mengikat terhadap anggotanya.Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memerangi terorisme, antara lain melalui kerjasama bilateral, regional maupun internasionaI. Salah satu contohnya adalah di level internasional dengan memenuhi kewajibannya kepada Counter Terrorism Commite (CTC), merupakan bukti dukungan Indonesia terhadap kebijakan anti terorisme global AS.Dalam upaya merespon kebijakan anti terorisme global ini terdapat hambatanhambatan domestik bagi Indonesia akibat opini yang berkembang di tengah masyarakat. Tiga hal pokok yang mewarnai pro dan kontra kebijakan anti terorisme global AS tersehut, yaitu :Pertama, anggapan masyarakat bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam merespon kebijakan anti terorisme global, berada dalam tekanan dan pengaruh AS. Dalam arti bahwa pemerintah Indonesia diintervensi oleh AS dalam kebijakannya mengenai terorisme.Kedua, AS dalam pelaksanaan kebijakan anti terorisme globalnya, dianggap mcmojokkan umat Islam.Ketiga, standar ganda AS yang menimbulkan ketidakadilan dalam tatanan internasional dianggap sebagai akar yang sesungguhnya dari fenomena terorisme internasional.Unit analisa yang digunakan dalam tesis ini adalah negara (state), yang merupakan bagian dari perspektif realis. Kerangka pemikiran yang membingkai penelitian ini adalah konsep-konsep yang berasal dari pemikiran politik luar negeri: K.J. Holsti, M. Papadakis dan H. Starr, dan Hasim Djalal.Dengan menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif dapat disimpulkan bahwa dalam politik luar negeri Indonesia menangani masalah terorisme sangat dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri dan kepentingan nasional bangsa sebagai faktor internal. Di tingkat eksternal politik luar negeri Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor dominasi power AS dalam sistem intemasional.Politik luar negeri Indonesia dalam menangani masalah terorisme internasional tetap konsisten dengan politik bebas aktif melalui jalur organisasi multilateral di tingkat regional maupun internasional."

"Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negara-negara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memeranginya. Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju mengimbau agar negara berkembang ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat.Awal tahun 1990-an PBB menyepakati pembentukan UNFCCC sebagai wadah bagi pelaksanaan perundingan untuk menyusun mekanisme pencegahan dan penanganan perubahan iklim. Protokol Kyoto yang disusun sebagai mekanisme mengikat (legally binding) untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca tidak dapat berjalan efektif karena pertentangan kepentingan negara maju dan negara berkembang terkait dengan kepentingan ekonomi. Diantara negara maju, Jerman merespon isu perubahan iklim dengan kebijakankebijakan yang aktif dan progresif. Bersama Uni Eropa, Jerman senantiasa menunjukkan komitmennya dalam mengusulkan dan memelopori tindakantindakan konkret dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto. Kebijakan luar negeri Jerman yang progresif dalam menangani isu perubahan iklim lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi politik domestik. Sebagai negara demokrasi liberal, pemerintah federal Jerman berperan untuk mengelola dinamika politik domestik untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global.Perundingan internasional dalam kerangka UNFCCC yang berlangsung setiap tahun pada kenyataannya telah menjadi wahana pertarungan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara maju berhadapan dengan negara berkembang. Ditengah kondisi tersebut, kebijakan luar negeri Jerman senantiasa mendinamisasi politik perubahan iklim dari kebuntuan-kebuntuan yang mengancam bubarnya kesepakatan global mengenai upaya memerangi perubahan iklim.

---

Climate change has increasingly threatened the life of people in this world. This problem has urged many countries to take actions. The climate change problem can not be resolved by individual country, but it needs the cooperation among all countries in this world.. However, the cooperation between developed and developing countries seems uneasy because of the differences of economic interests among them. In this issue, developing countries invoke developed countries to take responsibility for greenhouse gas emissions that have been generated during the development of their industries. Meanwhile, developed countries also call for developing countries to participate in this action as nowadays most developing countries also emit greenhouse gases more than developed countries.In early 1990s, the United Nations has approved the establishment of UNFCCC, forum under United Nations, as a tools for negotiation in order to arrange the mechanisms for the prevention and dealing with climate change issue. Kyoto Protocol is one of binding mechanism in order to reduce greenhouse gas emissions. However, it is not be effective because of conflict in economic interest between developed and developing coutries. Among developed countries, Germany has strong political leadership in responding to global climate change. German is also very active and progressive in developing its climate change policies. Germany with the EU always shows its strong commitment in recommending and pioneering actions in order to reduce emissions even more than as required in the Kyoto Protocol. German foreign policy in dealing with climate change is more influenced by domestic political conditions. As a liberal democratic country, the federal government has central role in managing the dynamic domestic politic that can be formulated in foreign policy on global climate change.International negotiation in the UNFCCC framework conducts every year. Nevertheless, this negotiation forum is used to fight the economic and political interests between developed and developing countries. In this condition, German foreign policy often comes up with progressive policy that avoids the impasse of global agreement efforts in combat climate change."

"Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama politik luar negeri Amerika. Sejauh ini, Amerika memandang Arab Saudi sebagai salah satu sekutu strategisnya di Timur Tengah. Amerika telah menjalin kerjasama cukup lama dengan Arab Saudi, negara penghasil serta pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Sehingga keberadaannya ini menempati posisi sentral dalam kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah.Hubungan kedua negara ini merupakan hubungan ketergantungan. Amerika sangat membutuhkan pasokan minyak Saudi untuk pertumbuhan industrinya, sedang pada sisi lain Arab Saudi sangat tergantung pada keterlibatan Amerika dalam bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Sebelumnya meskipun Arab Saudi negara monarki, Amerika tidak mempersoalkan sistem politik Arab Saudi yang tidak mempraktikkan nilai-nilai demokrasi. Bagi Amerika selain menjaga hubungan dengan keluarga kerajaan yang telah dibangun sejak tahun 1930-an, alasan minyak karena kapasitas produksi harian Arab Saudi mampu menggoyang atau mengamankan pasar minyak global juga karena pertaruhan politiknya terlalu besar jika rezirn Saudi runtuh. Bila hal ini terjadi maka pengganti alternatif di luar keluarga Al-Saud adalah para penantang hegemoni Amerika, terutama Al Qaeda. Disini, nampak bahwa kepentingan Amerika mempertahankan kerajaan, selain faktor ekonomi juga faktor politik.Namun dasar hubungan Amerika dengan negara-negara Arab umumnya dan Arab Saudi pada khususnya berubah secara mendasar setelah tragedi 11 September 2001 yang menghancurkan menara kembar World Trade Center di New York dan gedung Pentagon di washington, di mana 15 dari 19 tersangka pelaku tindak terorisme itu adalah berwarganegara Arab Saudi. Amerika berusaha mengubah infrastruktur tatanan sosial bangsa Arab yang dianggap sebagai sumber bagi lahirnya radikalisme dan terorisme. Sehingga prioritas utama kebijakan politik Amerika di kawasan Arab saat ini adalah upaya mensosialisasikan dan menerapkan demokrasi di kawasan tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang baru terjadi dalam sejarah hubungan Amerika-Arab Saudi.Bahkan pada 6 November 2003, Presiden Amerika George Walker Bush secara terbuka mendesak Saudi dan Mesir menerapkan demokrasi. Di Timur Tengah sendiri, banyak pihak yang setuju dengan seruan Bush untuk lebih mengembangkan demokrasi. Bahkan di Arab Saudi tuntutan perubahan pun muncul tidak hanya dari oposisi moderat namun juga datang dari oposisi garis keras yang menentang sikap kerajaan dan anti Amerika sehingga melancarkan aksi terorisme yang menyerang berbagai kepentingan Amerika di Arab Saudi. Namun, seruan untuk mendukung gagasan Bush itu juga ditanggapi dengan dingin sebagai akibat sikap Amerika yang lebih berpihak pada Israel dan keputusan Amerika mengobarkan perang di Irak. Akibatnya gelombang oposisi kian meningkat sebagai prates terhadap kebijakan Amerika. Kedua Persoalan, kebijakan Amerika dan oposisi anti Amerika, ini merupakan rintangan utama bagi keinginan untuk menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan yang iebih demokratis.Desakan reformasi Amerika juga temyata berpengaruh pada kebijakan dalam negeri Arab Saudi buktinya pihak kerajaan telah mengumumkan akan melakukan pemilu nasional dalam waktu dekat untuk memilih wakil rakyat setelah sebelumnya menyetujui pembentukan komite hak asasi manusia nonpemerintah. Persetujuan Arab Saudi atas pembentukan komite hak asasi manusia tersebut adalah suatu perubahan sikap dart persepsi atas isu hak asasi manusia itu sendiri. Sebelum ini, Arab Saudi memandang ada sejumlah prinsipprinsip hak asasi manusia yang diakui dunia saat ini tidak sinkron dengan ajaran Islam, sedangkan pemilu merupakan sebuah proses politik bersejarah bagi Saudi karena untuk pertamakalinya dilaksanakan sejak negara ini didirikan.Namun belum jelas apakah pemilu ini akan independen dan akan menciptakan parlemen yang berfungsi mengontrol pemerintah sebagaimana lazimnya demokrasi Ataukah, sekadar bentuk lain dari Dewar' Syura yang tidak memiliki kekuasaan, kecuali hanya sekadar memberi masukan kepada pemerintah. Nampaknya walaupun berjalan dengan lamban namun perubahan sedikit demi sedikit sedang terjadi dan terus bergulir di kerajaan Saudi ini.

---

The Middle East is the main focus of The United States Foreign Policies. Yet, the US government saw Saudi Arabia as their strategic ally in the Middle East. They have been having good cooperation with Saudi Arabia, the biggest oil producer and the owner of the largest number of oil reserves, for years. This strategic condition has put Saudi Arabia in the center of the US foreign affairs policies in the Middle East.

The relationship between these two countries is considered as a dependent connection. The US needs Saudi Arabia to supply them oil for their industry, while Saudi is very dependent on the US involvement in its economy, defense and security. The US does not want to bother the Saudi Arabia's System of Monarchy, even though it is against the values of democracy. For the US, besides keeping a good relation since 1930's with Saudi which its daily oil production is very powerful to the global market they cannot take the great risk they might encounter if the Saudi regime is collapsed. If it happened, Saudi would possibly be ruled by those who are against the US hegemony, especially Al Qaeda. This shows that the US interests are not only economic but also politics.

But generally, the basic form of relationship between the US government and the Arabic countries -especially Saudi Arabia- has changed fundamentally after the 911 incident. The US government is trying to revolutionize the social structure of the Arabian that they consider to be the cause of all radicalism and terrorism. Thus, the most recent priority of the US policies in the Middle East is to socialize-and apply democracy there. This is a new thing in the US-Saudi Arabia mutual aid.

On the 6th of November 2003, George W. Bush, moreover, openly forces Saudi Arabia and Egypt to apply the democracy system in their countries. In fact, in the Middle East, many have agreed with Bush to develop democracy in the area. Even in Saudi Arabia, the demand of changes comes not only from the moderate opposition but also from the radical opponent that protests the Royal attitude and anti-US movements. But the call to approve Bush idea is responded negatively as well, due to the US taking sides Israel and their decision to trigger war in Iraq. This increases the opposition action to protest the US policies. The two problems, the US policies and anti-US movement, can be the real factor to obscure the Middle East becomes a more democratic area.

The US reformation pressure has also influenced the Saudis domestic policies. The Saudi Arabia Royal have announced their willing to run the national election immediately to select their representatives after agreeing the formation of a non government commission for human rights. The Saudi's agreeing the formation of the commission shows attitude and perception changes in viewing human right issues. Prior to that, Saudi perceives some human rights values are not synchronous to Islamic teachings, whereas the election is a very momentous political process to Saudi because it will be the first time ever in Saudi.

But it is still uncertain whether the election will be real independent and result in a parliament that controls government, or just a different form of "Diwan Syura" that has no authority but to give the government advices. It seems that even though it runs slowly but the changes will gradually occur in this Kingdom of Saudi Arabia."

"Masalah terorisme dalam dunia internasional sebenarnya bukanlah fenomena yang baru. Namun Tragedi 11 September 2001 telah memunculkan paradigma baru tentang aksi terorisme intemasional, terutama setelah Amerika Serikat (AS) menetapkan kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden sebagai otak penyerangan tersebut dan menjadi target utama doktrin perang global melawan terorisme yang dipromosikan Presiden George Walker Bush sebagai kebijakan keamanan AS.Meluasnya fenomena perang global terhadap aksi terorisme, yang difokuskan pada upaya menumpas jaringan Al-Qaeda, juga mengimbas pada kawasan Asia Tenggara, khususnya Filipina, Malaysia dan Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang disinyalir sebagai tempat persembunyian jaringan terorisme internasional tersebut.Desakan AS dan terjadinya ledakan bom di Bali yang menewaskan ratusan wisatawan asing, memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah pengamanan guna memadamkan aksi terror tersebut. Dinamika politik luar negeri Indonesia dalam menyikapi isu kontra terorisme terlihat mengalami pergeseran dari sikap pemerintah Indonesia yang tidak proaktif ke arah upaya yang lebih serius didalam upaya memberantas terorisme yang dibawa oleh AS. Dalam kurun waktu antara tahun 2001-2003 terdapat kebijakan yang berlainan mengingat dalam kurun waktu tersebut terjadi ledakan bom yang menewaskan ratusan wisatawan di Bali, Indonesia.Dikaitkan dengan tulisan ini, corak strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi isu kontra terorisme dengan variabel pengaruh lingkungan eksternal dan konteks internal Indonesia, mengalami pergeseran dari accommodation strategy ke concordance strategy. Hal ini terlihat dari mulai seriusnya pemerintah didalam memerangi teroris dengan melakukan peningkatan aktifitas diplomatik dan keamanannya dengan melakukan berbagai pertemuan-pertemuan baik bilateral maupun multilateral didalam membahas isu kontra terorisme. Pergeseran tersebut akan dibahas dengan unit unit analisis dari politik luar negeri Indonesia dan pengaruh tekanan AS.Secara analitik, konsep strategi memiliki dua komponen dasar yaitu komponen ofensif, untuk memperoleh keuntungan dan komponen defensif untuk mencegah kerugian. Akan tetapi, sering kali kedua komponen ini secara bersama-sama terkandung dalam suatu strategi politik luar negeri. Teori tersebut akan digunakan penulis untuk membantu penulisan tesis ini.Pada akhirnya diyakini bahwa desakan AS dan terjadinya ledakan bom di Bali mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kurun waktu 2001-2003 dalam menyikapi isu kontra terorisme, khususnya pada pergeseran strategi kebijakan Iuar negeri Indonesia dari accomodation strategy menjadi concordance strategy."

"Catatan sejarah tentang penyiaran internasional seringkali mencari jawaban mengenai cara penyiaran internasional mencapai atau membantu dalam pencapaian tujuan yang diembankan kepadanya. Posisi dari beberapa orang yang menyokong penyiaran internasional maupun sebaliknya disimpulkan sebagai sebuah perangkat dalam mengubah pandangan politik global.Voice of America sepanjang Perang Dunia II merupakan lambang supremasi penyiaran internasional Amerika Serikat. Sudah menjadi hal yang resmi bahwa VOA mempertimbangkan baik obyektifitas maupun ketidakberpihakan sebagai. suatu aspek utuh atas kapasitasnya mencapai keberhasilan. Hal ini diperkuat pada salah satu bagian utama yang memungkinkan perundang-undangan menetapkan bahwa penyiaran internasional Amerika Serikat memasukkan (meskipun tidak ada peraturan perundangan yang diperlukan untuk membatasi hal itu) "pemberitaan yang dapat diandalkan dan memiliki sumber berwenang, akurat, obyektifdan komprehensif'.Lembaga penyiaran wajib menyediakan "keberimbangan dan pandangan luas mengenai gagasan dan kelembagaan Amerika Serikat, yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan masyarakat Amerika Serikat" berdasarkan pertimbangan yang sejalan dengan akurasi, obyektif dan komprehensif.Selain itu. peraturan perundangan juga mewajibkan para awak penyiaran Amerika Serikat melaksanakan "suatu penyajian yang jelas dan efektif atas kebijakan pemerintah Amerika Serikat dan diskusi serta opini yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. termasuk dalam tajuk rencana yang disiarkan VOA yang mewakili pandangan Pemerintah Amerika Serikat".Menyangkut pesatnya perkembangan dalam bidang komunikasi, aktivitas diplomasi secara umum dapat disalurkan melalui penggunaan radio, pers dan perangkat komunikasi lainnya. Saluran ini memungkinkan mengadakan hubungan langsung dengan rakyat negara asing tanpa melalui jalur-jalur resmi pemerintah negara yang bersangkutan. Cara seperti ini, khususnya yang menggunakan instrumen atau alat propaganda, telah dikembangkan dengan sempurna di negara-negara totaliter.Tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu meneliti atau menggambarkan masalah-masalah aktual untuk ditelaah lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta yang satu dengan yang lain sesuai dengan teori-teori yang berlaku- untuk menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi.Selanjutnya, melalui data yang terkumpul disusun suatu dasar analisis dalam meneliti informasi siaran radio internasional Voice of America dalam kaitannya terhadap artikulasi kebijakan Politik Luar negeri Amerika Serikat pasta Tragedi 11 September 2001, yang dilakukan melalui metode semi analisis isi.Kesimpulan tesis ini berdasarkan hasil perhitungan 21 transkrip pemberitaan siaran VOA pada 11 September 2001 menilai bahwa aktifitas yang dilakukan VOA masih lebih menekankan pada unsur jurnalisme seperti layaknya yang dilakukan oleh sebuah organisasi media massa. Meskipun sepanjang perjalanan sejarah sangat terlihat memiliki kedekatan yang erat dengan berbagai artikulasi kepentingan pemerintah Amerika Serikat di luar negeri khususnya bagi kelangsungan diplomasi publiknya, namun terhadap pemberitaan seputar Serangan 11 September 2001 ini, belum terlihat adanya dukungan terhadap peran VOA yang lebih luas dalam mengartikulasikan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat sehingga diketahui oleh masyarakat (internasional)VOA sebagai simbol penyiaran Amerika Serikat sejak perang Dunia II, dalam memberikan informasi seputar Serangan 11 September 2001 masih terbatas pada upaya membentuk opini publik yang dalam jangka panjang akan memberikan implikasi peristiwa tersebut terhadap perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat.Pemberitaan siaran VOA yang terus-menerus memberikan penekanan pada peristiwa 11 September 2001, dilihat dari analisis data, ditunjukkan dengan banyaknya memuat berita mengenai peristiwa tersebut melalui liputan yang ditujukan kepada masyarakat maupun pejabat resmi pemerintah Amerika Serikat, terutama yang berpengaruh pada tingkat pengambil keputusan. Fakta ini menunjukkan bahwa VOA sebagai lembaga penyiaran internasional yang operasionalisasinya diselenggarakan oleh pemerintah Amerika Serikat berupaya memberikan news value dalam pemberitaannya.Berita-berita yang lebih banyak mengangkat ulasan maupun liputan mengenai peristiwa Serangan 11 September 2001 dianggap VOA memiliki nilai yang lebih tinggi. Hal inilah yang kemudian secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi pembentukan dan distribusi pesan VOA khususnya dalam menjangkau para pendengar mereka yang tersebar di seluruh penjuru dunia."

"Perusahaan penerbangan adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang angkutan udara baik untuk penumpang maupun barang (cargo). Pada awalnya industri jasa ini dimulai sekitar tahun 1930-an di Amerika Serikat, pesawat angkutan yang dipergunakan masih sangat sederhana baik dalam bentuk maupun performansinya, seperti kapasitas angkut dan keccpatan terbang dan jarak jelajah. Praktis pada saat itu jenis angkutan lainnya seperti angkutan lain dan angkutan darat masih merupakan jasa substitusi yang dapat dipergunakan sebagai alternatif dalam menggunakan jasa angkutan. Bisnis penerbangan merupakan bisnis yang memerlukan investasi tinggi, mempergunakan teknologi tinggi dan beresiko tinggi. Kenapa dikatakan beresiko tinggi karena dalam bisnis ini sering dijadikan objek sasaran oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, seperti misalnya : pembajakan pesawat, pemboman, serangan terorisrne. Pesawat udara merupakan modal dalam bisnis penerbangan. Sementara batasan pesawat udara itu sendiri dalam Annex Konvensi Chicago 1944, yakni Annexes 8,9 dan 10 yang mengatakan bahwa pesawat udara adalah " setiap pesawat yang memiliki tenaga (power) untuk bergerak di ruang udara atau di atmosfir, karena memperoleh reaksi gas udara kepadanya dan reaksi ini bukan reaksi clan permukaan bumf, misalnya hydrofoil ". Kejelasan arti pesawat udara (aircraft) diperlukan, sebab dari pusat kegiatan penerbangan, salah satu faktornya adalah pesawat udara. Peristiwa penyerangan teroris pada 11 September 2001 yang lalu memberikan dampak yang cukup besar tcrhadap bisnis penerbangan internasional dan dunia pariwisata yang berkaitan erat dengan penerbangan internasional. Peristiwa tersebut menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami kerugian bahkan kebangkrutan seperti yang dialarni beberapa penerbangan di Amerika Serikat. Dampak tersebut tercermin dengan adanya perubahan besarbesaran dalam dunia penerbangan, seperti misalnya : Restrukturisasi perusahaan, pengurangan rute penerbangan, penurunan operasi perusahaan, penurunan pendapatan, melemahnya / menurunnya harga saham, rasionalisasi pegawal Berdasarkan uraian lersebut di atas, penulis mencoba melakukan penelitian mengenai " Efisiensi Strategi Bisnis PT.Garuda Indonesia Pasca Scrangan Tcrorisme 11 September 2001". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak peristiwa penyerangan gedung WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001 terhadap PT.Garuda Indonesia dan sejauh mana efsiensi strategi yang dilakukan PT.Garuda Indonesia pasca peristiwa tersebut. Untuk membahas pokok pcrmasalahan dalam tesis ini, penulis mcmpergunakan penelitian yang bersifat deskritif analitis yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa hal-hal yang ada sehingga hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh tersebut dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap teori atau konsep yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini. Dalam penulisan tesis ini dipergunakan data berupa angka-angka, namun angka-angka tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap karena adanya penerapan metode penulisan kualitatif. "