Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suku Batak adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Sumatera. Secara geografis, suku Batak diapit oleh.suku Aceh di sebelah Utara, dan Minangkabau di sebelah Selatan. Menurut sejarah, asal-usul suku Batak berasal dari India. Namun belum ada penelitian Anthropologi yang mendalam mengenai kedatangan orang Batak pertama ke Sumatera. Keadaan sekarang ini, daerah asal tempat tinggal suku Batak di Sumatera, berada di wilayah dataran tinggi pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Pusat-pusat asal tempat tinggal itu secara geografis terletak di Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Utara, di Kabupaten Daerah tingkat II: Tanah Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.Suku Batak masih dapat dikelompokkan ke dalam beberapa sub-suku. Ada penulis yang mengklasifikasikan suku Batak terdiri dari: Karo, Simalungun, Pakpak, Sipirok-Mandailing, dan Toba. Yang tergolong ke dalam pendapat ini adalah J.C. Vergouwen dan Heiman Billy Situmorang. Kelompok penulis lain berpendapat, selain yang disebutkan tadi (Karo, Simalungun, Pakpak, Sipirok-Mandailing, dan Toba), masih ikut tergolong ke dalamnya Gayo-Alas yang berdiam di Propinsi Aceh. Yang tergolong ke dalam pendapat ini adalah Batara Sangti dan Nalom Siahaan.Dalam tesis ini penulis lebih condong kepada penggolongan yang dilakukan aleh J.C. Vergouwen dan Billy Situmorang. Sebab adat dan falsafah Gayo-Alas lebih banyak perbedaannya daripada persamaannya dibandingkan dengan kelima sub-suku Batak lainnya. Misalnya sistem kekeluargaan Gayo-Alas lebih dekat pada sistem parental (patrimatri lineal), sedangkan kekeluargaan Batak adalah sistem patrilineal. Kekerabatan masyarakat Batak diikat oleh falsafah dalihan na tolu, sedangkan pada masyarakat Gayo-Alas, hal ini tidak terlihat begitu tegas. Ada yang memakai dalihan na tolu dan ada yang tidak.Berkaitan dengan masalah pemerintahan, memang terdapat perbedaan yang nyata di antara kelima sub-suku di atas. Misalnya saja antara Toba dengan Simalungun. Pada Batak Toba, manusia itu dipandang sama. Semua orang memiliki hak dan kewajiban adat yang sama. Konsep pemilikan tanah pada masyarakat Toba adalah hak ulayat, dan semua warga dipandang berstatus sama-sama raja. Sedangkan pada Batak Simalungun adalah sebaliknya. Manusia dipandang mempunyai kelas yang berbeda, ada kelas raja yang memerintah dan ada kelas rakyat yang diperintah. Suatu wilayah kerajaan dipandang sebagai milik raja, sehingga orang yang berdiam di wilayah itu adalah rakyat yang mengerjakan milik raja tersebut. Raja memiliki sebuah Istana untuk menjalankan kekuasaannya. Situasi ini mirip dengan sistem pemerintahan kerajaan di Jawa. Simalungun di masa lampau terdiri dari beberapa kerajaan."

"Permasalahan dari tulisan ini adalah bagaimana proses ketatanegaraan yang berlangsung pads masa Demokrasi Terpimpin dengan melihat hubungan antara Soekarno, PKI dan AD. Topik ini menarik untuk diangkat karena terjadi konflik politik antara PKI dan AD untuk memperebutkan kekuasaan, dimana mereka juga saling memperebutkan simpati dari Soekarno. Berdasarkan hat tersebut permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana perpolitikan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yang melibatkan Soekarno, PKI dan AD serta bagaimanakah Soekarno mempertahankan politik perimbangan kekuatan (balance of power) dalam kaitannya dengan mempertahankan kekuasaan di satu pihak dan perebutan kekuasaan antara PKI dan AD dipihak lain.Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah Teori Politik dari David Easton, Teori kekuasaan dari Roberth Bierstedt, Teori Kharismatik dari Benedict R.O.G. Anderson dan Soemarsaid Moertono, Teori Partisipasi Politik dari Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, teori Partai Politik dari Sigmund Neumann, Teori Militer dari Finer, serta Teori Kekuasaan Negara dari Bertrand Russel. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan teknik analisa deskriptif analitis.Hasil temuan penelitian ini adalah Soekarno, PKI dan AD adalah tiga kekuatan yang saling mendukung dan membutuhkan pada masa Demokrasi Terpimpin. PKI sebagai pendukung Soekarno di bidang kekuasaan politik dan AD menjadi kekuatan Soekarno dalam menjalankan Demokrasi Terpimpin. Persoalan muncul ketika adanya perbedaan ideologi dan sudut pandang antara AD dan PKI. PKI tetap dipertahankan oleh Soekarno karena la tidak memiliki organisasi pendukung sehingga membutuhkan PKI sebagai pengimbang posisinya dengan AD. Segitiga persoalan ini semakin tajam sehingga mengakibatkan terjadinya pemberontakan G30S/PKI 1965 yang menewaskan petinggi-petinggi AD dan Soekarno dianggap yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.Teori Politik, Teori kekuasaan, Teori Kharismatik, Teori Partisipasi Politik Teori Partai Politik, Teori Militer, dan Teori Kekuasan Negara berinspiikasi positif terhadap konflik yang terjadi antara Soekarno, PKI dan AD.

---

The research question of the research is how the process of state administration is in the Guided Democracy by seeing the relation of Soekarno, Indonesian Communist Party (PKI), and the Army. The topic is interesting to be discussed because there was a political conflict between PKI and the Army to gain power and sympathy of Soekarno. Based on that, the problem in this thesis is how the political situation in Indonesia which involved Soekarno, PKI and the Army is. Other problem is how Soekarno maintained the balance of power between those two political actors related to his own power as a president.

Theories applied in the thesis are theory of politics from David Easton, theory of power from Roberth Bierstedt, theory of charisma from Bennedict ROG Anderson and Soemarsaid Moertono, theory of political participation from Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, theory of political party from Sigmund Neumann theory of military from SE Finer, and theory of state power from Bertrand Russell. This research applies qualitative research method and the technique of analysis is descriptive analytic.

The result of the research is that Soekarno, PICT, and the Army was three political powers which support each other in the era of Guided Democracy. The role of PKI was to support Soekarno in politics and the Army became the power resource for Soekarno in running Guided Democracy. Problem rose when there was an ideological conflict between PKI and the Army. The party was protected by Soekarno because he did not have any organization to support his political power. Thus, PKI became his equilibrium factor of his power against the Army. This triangle of politics sharpened so that culminated in the tragedy of G30SIPK.I in 1965 which killed some generals from the Army and Soekarno was expected as the most responsible person related to the tragedy.

Theories mentioned above have positive implication on the conflict of Soekarno, PKI and the Army."

"Untuk memahami pemasaran politik, pertama-tama kita harus melakukan studi tentang perilaku pemilih. Dengan menggabungkan modifikasi konsep perilaku konsumen dengan produk politik, penelitian ini mencoba menguji persepsi nilai kandidat sebagai moderator dalam merumuskan dorongan memilih dan perilaku pemilih. Persepsi nilai kandidat sendiri dibentuk oleh empat variabel produk politik, yaitu program, figur, partai politik, dan juga presentasi.Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan terhadap calon pemilih pilkada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Blitar. Hipotesis dibangun untuk enam hubungan, dan diuji terhadap 250 responden. Selanjutnya, dilakukan analisis data menggunakan program LISREL 8.30. Data yang dikumpulkan mendukung empat dari enam hipotesis.Riset menemukan bahwa program dan figur secara bersama-sama memiliki peranan yang signifikan dalam mempengaruhi terciptanya persepsi nilai kandidat. Riset ini juga menemukan bahwa persepsi nilai kandidat memiliki peranan yang signifikan dalam menyusun dorongan memilih, sementara dorongan memilih berpengaruh pada perilaku pemilih. Riset ini memiliki kontribusi penelitian sebagai model dasar perilaku pemilih melalui pembentukan produk politik. Untuk meningkatkan kualitas model, disarankan untuk menambah beberapa variabel.

---

In order to understand the potential role and scope of political marketing, we first need to understand the nature of the electorate through voter behavior study. By integrating political product concept and modified purchasing behavior mode!, this research tries to examine the impact of candidate's perceived value as mediating variable to craft voting intention and voter behavior. While candidate perceived value developed by four components of political products: program, figure, political party, and presentation as well.

This research was conducted to Kabupaten Bandung and Kabupaten Blitar future voter on Chief of Country Election (Pilkada). Hypotheses have developed for six associations and tested with total of 250 respondents to participate in the survey and answered the questioners. Structural Equation Modeling with applicable software package LISREL 8.30 was used as data analysis method. Result supported four of hypothesized interactions, while two others unsupported with data collected.

The research found that program and figure together play important role to create candidate perceived value. This research also found that voter intention play significant role as mediator between candidate perceived value and voter behavior. The study contributes to research on drawing basic model of voter behavior model through political product development. In order to round off research model, there are some adding variables suggested."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran mediator ideologi politik dalam menjelaskan pilihan politik seseorang yang dipengaruhi oleh kepribadian pada 175 pemilih di Pemilihan Presiden 2014. Pengukuran variabel kepribadian diukur menggunakan HEXACO-60 yang terdiri dari enam dimensi honesty-humility, emotionality, extraversion, agreeableness, conscientiousness, dan openness to experience, sementara ideologi politik yang terdiri dari tiga dimensi agama, sosial, dan ekonomi diukur menggunakan Kuesioner Ideologi Politik. Terakhir, variabel politik umum diukur menggunakan pertanyaan singkat tentang kandidat Presiden yang dipilih pada Pilpres 2014. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model 4 mediasi milik Hayes yang dilakukan secara terpisah pada masing-masing dimensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dimensi agama secara signifikan dapat menjelaskan hubungan kepribadian terhadap pilihan politik di dua dimensi kepribadian, yakni extraversion dan openness to experience. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa extraversion mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Prabowo-Rajasa secara tidak langsung melalui ideologi politik dimensi agama, sementara openness to experience yang tinggi mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Jokowi-JK secara tidak langsung. Lalu pada dimensi sosial, kepribadian yang signifikan memengaruhi pilihan politik seseorang adalah openness to experience. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa dimensi openness to experience mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Jokowi-JK secara langsung dan tidak langsung melalui ideologi politik dimensi sosial. Selanjutnya, agreeableness mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Jokowi-JK secara tidak langsung melalui ideologi politik dimensi ekonomi.

---

This study aims to examine the role of mediator of political ideology in explaining the political preference of a person affected by personality in 175 voters in 2014 Presidential Election. The measurement of variable personality was measured using HEXACO 60 consisting of six dimensions honesty humility, emotionality, extraversion, agreeableness, conscientiousness, and openness to experience , while a three dimensional religious, social, and economic political ideology was measured using the Political Ideology Questionnaire. Finally, political preference variable was measured using a brief question of the elected Presidential candidate in the 2014 Presidential Election. The data analysis is performed using Hayes's model 4 mediation and performed separately on each dimension.

The results of this study indicate that in the religious dimension can significantly explain the relationship of personality to political choice in two dimensions of personality, extraversion and openness to experience. These results indicate that extraversion influences the probability of choice on Prabowo Rajasa indirectly through the political ideology of religious dimension, while the high openness to experience influences the possible choice of Jokowi JK indirectly. Then on the social dimension, a significant personality affecting one's political choices is openness to experience. These results indicate that the dimension of openness to experience influences the possibility of choice on Jokowi JK directly and indirectly through the political ideology of social dimension. Furthermore, agreeableness influences the possible choice of Jokowi JK indirectly through the political ideology of the economic dimension."

"ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai perubahan strategi politik HusniMubarak dari eksklusi politik menuju inklusi politik di tahun 2000 dan sesudahnya.Krisis legitimasi yang dihadapi oleh Husni Mubarak diduga menjadi sebab terhadapperubahan strategi politik Husni Mubarak tersebut. Selain berfokus pada pembahasanmengenai perubahan strategi politik Husni Mubarak, penulis juga berfokus padaperolehan suara IM pada Pemilu Legislatif 2000 dan 2005. Melalui teori krisislegitimasi dan oposisi politik, penulis melihat bahwa inklusi politik Husni Mubarakdidasari atas krisis legitimasi yang ia hadapi. Inklusi politik tersebut pada akhirnyamembuka ruang bagi IM untuk meningkatkan perolehan suaranya di tahun 2000-2005.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on changing in Husni Mubarak political strategy from politicalexclusion to political inclusion in 2000 and post-2000. Legitimation crisis faced byHusni Mubarak is considered as a cause on his political strategy change. Moreover,this thesis also focuses on the rising of IM electoral gaining in Egypt ParliamentaryElection 2000 and 2005. By legitimation and political opposition theory, authorconsiders that Husni Mubarak’s political inclusion is based on crisis legitimationfaced by him. Finally, this inclusion has given political space for IM to increase itselectoral gaining in both parliamentary election."

"Penulisan skripsi dengan perbandingan pustaka ini tujuannya ialah untuk mengetahui kebijakan luar negeri AS terhadap Israel di bawah pemerintahan Nixon yang mendukung terlaksananya kepentingan- kepentingan AS di kawasan Timur Tengah, Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dari berbagai sumber yaitu buku, artikel. dan dokumen yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun hasil penelusuran melalui search engine di internet, Kebijakan luar negeri AS terhadap Israel di bawah pemerintahan Nixon cenderung menunjukkan hubungan khusus. Hal itu dapat dilihat dari tingginya bantuan yang diberikan AS kepada Israel seperti bantuan ekonomi, politik, dan militer, terhitung sejak AS mengakui berdirinya negara Israel tahun 1948. Kebijakan luar negeri AS terhadap Israel itu dilakukan untuk mendukung kepentingan- kepentingan AS klulsusnya di ka,vasan Timur Tengah. Israel, negara di kawasan Timur Tengah kala itu yang dinilai merupakan satu- satunya negara yang pro-AS dan Barat. AS harus mendapatkan akses utama minyak Timur Tengah yang persediaannya berlimpah, sementara negara- negara Timur Tengah seperti Mesir, Irak, Iran, banyak yang anti AS dan Barat. Selain itu AS memiliki misi untuk menyebarkan ideologinya; demokrasi, agar kepentingan- kepentingannya terlaksana. Namun demikian AS harus menghadapi kenyataan yang tidak semuanya manis, AS harus membayar dengan harga yang mahal atas kebijakan luar negerinya terhadap Israel. AS mendapat embargo minyak pada tahun 1973 di bawah pemerintahan Nixon sebagai bentuk protes negara- negara Arab yang mayoritas adalah negara anggota pengekspor minyak karena kebijakan luar negeri AS dinilai pro-Israel."

"Proses pemekeran Provinsi Cirebon dimulai sejak tahun 2009, ketika Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dideklarasikan. Sampai tahun 2019, P3C belum mampu membentuk koalisi elite politik lokal untuk mengusulkan pemekaran Provinsi Cirebon, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah menyebutkan bahwa cakupan wilayah pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon (ciyaumajakuning). Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa tidak terbentuknya koalisi elite politik lokal di ciayumajakuning dikarenakan adanya perbedaan isu di antara kelompok elite politik lokal yang menyetujui (elite politik di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon) dengan elite politik lokal yang menolak (elite politik di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan) mengenai isu pemanfaatan sumber daya ekonomi, pembangunan daerah, kepentingan politik, etnisitas dan sejarah politik eks-karesidenan Cirebon. Selain itu, lemahnya koalisi elite politik lokal yang hanya didukung oleh tiga wilayah dan perilaku koruptif para elite yang menyetujui usulan pemekaran Provinsi Cirebon baik di tingkat bawah maupun tingkat atas, berakibat pada tidak terbentuknya pemekaran Provinsi Cirebon selama tahun 2009-2019.

---

The proliferation process of the Cirebon Province began in 2009, when the Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) was declared. Until 2019, the P3C had not been able to form a coalition of local political elites to propose the proliferation of the Cirebon Province, as stated in Article 8 of Government Regulation No. 78 of 2007 concerning the procedures for forming, abolishing and merging regions, stating that the area of the formation of provinces was at least 5 (five) district / city. This study uses a qualitative approach with case study research methods in the areas of Cirebon Regency, Majalengka Regency, Indramayu Regency, Kuningan Regency and Cirebon City (ciyaumajakuning). Data collection techniques carried out by interviews, observation and documentation, data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show that there was no coalition of local political elites in the Ciayumajakuning area due to differences in issues between local political elite groups that agreed (political elites in Cirebon Regency, Indramayu Regency and Cirebon City) with local political elite groups that refused (political elites in Majalengka Regency and Regency Kuningan) concerning the issue of utilizing economic resources, regional development, political interests, ethnicity and the political history of the ex-residency of Cirebon. In addition, the weak coalition of the local political elite which was only supported by three regions and the corrupt behavior of the elite who agreed to the proposed proliferation of the Cirebon Province both at the lower and upper levels, resulted in the absence of the proliferation of Cirebon Province during 2009-2019."

"Perkembangan teknologi informasi mempermudah khalayak mengakses berbagai informasi terutama berita online. Banyaknya situs online berita yang tumbuh dan berkembang menyebabkan saling berlomba mengejar traffic yang mengandalkan kecepatan tanpa memperhatikan keakurasian. Berita yang dihasilkan sebagian besar tidak merefleksikan realitas. Bingkai berita online dikemas sedemikian rupa untuk menarik page viewer guna meningkatkan traffic kunjungan ke situs berita tersebut. Berita online tersebut kerap menampilkan peristiwa yang sama secara berbeda. Berita online tersebut kerap menyajikan berita tentang tokoh atau lembaga pemerintah yang sedang menjadi trending topik. Terutama pemberitaan tentang lembaga pemerintah dan tokoh politik menjadi sasaran empuk media online. Pembingkaian yang dimulai dari judul berita hingga isinya dan tidak jarang konten yang tidak sesuai dengan judul mempengaruhi kepercayaan publik pada lembaga pemerintah, apalagi pemberitaan tentang kinerja dan isu politik, menjadi topik hangat yang diberitakan. Media online cenderung menampilkan berita dengan frame negatif di mana hal ini dikhawatirkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti apakah ada pengaruh efek pembingkaian berita online dan topik berita terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini penulis membahas konsep framing menurut Capella Jamieson yang membagi framing tersebut secara issue frame dan strategic frame dan konsep kepercayaan menurut beberapa ahli. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan melakukan eksperimen. Hipotesis penelitian ini menduga ada pengaruh efek bingkai berita online terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang efek media.

---

The development of information technology makes easy for audiences to access various information, especially online news. The number of online news sites that grow and thrive causes each other to catch up on traffic that relies on speed regardless of accuracy. Most of news result does not reflect reality. Online news frames are packed as good as possible to attract page viewers to increase traffic to the news site. The online news often shows the same event with different frame. The online news often presents news about government institutions or political figure that are becoming trending topics. Especially news about government institutions and political figures became an easy target for online media.

Framing that starts from the title of the news to its content and not infrequently the content that does not fit the title affects public trust in government agencies. Moreover, the news about performance and political issues, became a hot topic that was preached. Online media has tendency to display news with a negative frame that feared to reduce public confidence in government institutions. This is what makes the authors interested in research whether there is influence of the effect of online news framing and news topics on political trust to government agencies.

In this study the author discusses the concept of framing by Capella Jamieson which divides the framing to the issue frame and strategic frame and the concept of trust according to some experts. The research method used is quantitative by doing experiments. The hypothesis of this research suspect there is influence of online news frame effect to political trust in government institution of West Java Province. The result of this research is expected to give contribution about media online effects."

"Pasca tumbangnya pemerintahan Soeharto kondisi politik Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan demi perubahan telah menciptakan tatanan kehidupan politik baru yang cukup rumit dan sulit untuk diperhitungkan. Kondisi ini membawa goncangan instabilitas politik, sosial, ekonomi sampai kepada tataran akar rumput. Di tingkat lokal juga tidak kalah dahsyatnya, konflik demi konflik juga mulai bermunculan baik yang bernuansa sosial maupun politik. Kesemuanya ini merupakan satu mata rantai yang saling berkait. Oleh karena itu penyelesaiannya pun harus dilakukan secara komprehensif.Relevan dengan hal di atas, penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang mengambil lokasi di Kota Payakumbuh, berkenaan dengan konflik politik antara DPRD dengan walikota (1999 - 2001) dengan tujuan ingin memaparkan sekelumit dari dampak perubahan yang terjadi. Adanya perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan dari sentralistik kepada desentralistik secara tidak langsung turut memberikan andil terhadap keberlangsungan konflik tersebut.Tesis yang penulis susun ini ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sifatnya lebih lokalistik namun cukup menyita perhatian masyarakat. Diantara beberapa pokok pertanyaan yang akan penulis jawab tersebut adalah : Kenapa terjadi konflik politik antara DPRD dengan walikota ? Bagaimana jenis konflik yang terjadi serta upaya penyelesaiannya ?Dari hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, secara objektif konflik ini disebabkan, adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh walikota dalam wujud pelanggaran prosedural administratif, penyalahgunaan anggaran dan pelanggaran etika kelembagaan. Di lain pihak juga ada perbedaan kepentingan antara DPRD yang menginginkan tegaknya wibawa kelembagaan sebagai wakil rakyat, sementara itu walikota ingin melakukan terobosan-terobosan untuk akselerasi pembangunan. Kedua, secara subjektif konflik ini dipicu oleh gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh walikota, dinilai agak arogan. Kearoganaan yang ia tunjukan tampak dari sikap dan kebijakan yang diambil tanpa mau mendengarkan aspirasi masyarakat.Akibat yang ditimbulkan oleh konflik antara DPRD dengan walikota, berpengaruh buruk terhadap masyarakat sehingga masyarakat terpolarisasi menjadi kelompok yang pro dan kontra terhadap kedua lembaga tersebut. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah konflik tersebut telah menyeret masyarakat ke dalam domain politik yang cukup rumit dan dapat memecah belah masyarakat."

"Rekruitmen adalah proses mencari anggota yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik dan lembaga yang bersifat non politik. Usaha memperoleh anggota oleh organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara atau pola. Cara atau pola yang digunakan oleh organisasi atau lembaga selalu berdasarkan pada orientasi organisasi/ lembaga bersangkutan. Oleh karena itu jika sebuah organisasi/ lembaga berorientasi pada politik, maka usaha untuk mencari anggota selalu didasarkan pada kepentingan politik organisasi/ lembaga dan usaha itu disebut rekruitmen politik.Rekruitmen politik adalah proses mencari anggota organisasi yang berbakat oleh organisasi politik / lembaga politik untuk dijadikan pengurus organisasi politik atau dicalonkan oleh organisasi sebagai anggota legislatif atau eksekutif baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Rekruitmen politik merupakan usaha yang dilakukan oleh organisasi politik/ lembaga politik untuk mengembangkan organisasi politik. Dalam mengembangkan organisasi politik, maka organisasi politik merekruit sejumlah anggota masyarakat yang berbakat dibidang politik untuk dijadikan anggota organisasi politik. Organisasi politik melakukan rekruitmen pengurus untuk kepentingan regenerasi pengurus, pemekaran pengurus atau pergantian pengurus. Pada sisi lain organisasi politik memilih sejumlah anggota organisasi dan pengurus organisasi untuk dicalonkan sebagai anggota lembaga legislatif atau anggota lembaga eksekutif baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Usaha organisasi politik dalam merekruit anggota organisasi menjadi anggota legislatif, dan eksekutif pada umumnya dilakukan melalui kaderisasi dan pencalonan.Kaderisasi adalah cara merekruit anggota masyarakat melalui jaringan latihan atau pendidikan tertentu yang dilakukan oleh departemen pemerintah, instansi swasta, organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Menurut Andre Layo Ala, melalui kaderisasi diajarkan berbagai macam nilai politik yang hidup dan berlaku dalam sistim politikl'. Maksud kaderisasi itu adalah untuk menyambung kelangsungan hidup suatu organisasi/ lembaga, sehingga individu?individu yang direkruit sesuai dengan kepentingan organisasi / lembaga, oleh karena itu pengkaderan anggota - anggota dimaksud sebagai persiapan untuk dijadikan calon sesuai dengan tujuan organisasi/ lembaga.Pencalonan adalah suatu proses dimana seorang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan dan namanya dicantumkan dalam daftar calon sebagai seorang calon2 . Pencalonan dalam pengertian ini dilakukan .oleh organisasi politik melalui rapat - rapat pengurus organisasi untuk menentukan calon itu menjadi anggota organisasi/ lembaga, menjadi pengurus organisasi / lembaga, menjadi anggota badan legislatif atau anggota badan eksekutif?"