Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberian fasilitas kredit adalah fungsi utama dari bisnis perbankan, yakni menyalurkan dana kepada mereka yang memerlukan, setelah menerima penguznpulan dana. Dalam kinerjanya Bank harus memegang teguh prinsip kehati-hatian dan menganalisa kredit yang mencakup 5C's calon Debitur. Pemberian kredit tersebut wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, balk dibawah tangan atau dihadapan Notaris (Akta Notariil), demikian pula dengan perjanjian turutannya (Pemberian Jaminan).Penulisan tesis yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Notaris Berupa Kelalaian Melengkapi Dokumen Yuridis pada Akta Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan Di Bank" dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang diperoleh dari buku kepustakaan, serta metode empiris dengan melakukan penelitian langsung di Bank "Y" agar dapat mengetahui praktek yang sebenarnya. Yang mana Legal Officer pada Bank terutama Notaris agar lebih cermat dan teliti memeriksa kelengkapan dan kebenaran Dokumen Yuridis calon Debitur. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, akan terjadi Perbuatan Melawan Hukum berupa kelalaian, sehingga dapat menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan dan reputasi notaris tersebut menjadi tidak baik."

"Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya terdapat akta notaris khususnya akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial tidak dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri karena mengandung cacat yuridis, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah keabsahan suatu akta notaris (akta pengakuan hutang) yang memuat dua perbuatan hukum dalam satu akta serta bagaimanakah tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Suatu akta pengakuan hutang yang memuat dua perbuatan hukum yaitu pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual mengandung cacat yuridis sehingga kehilangan kekuatan eksekutorialnya (pelunasan hutang dapat dilakukan melalui gugatan biasa) dan notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap aktanya juga dapat dituntut untuk memberi ganti rugi jika merugikan pihak lain.Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku dan makalah yang berkaitan dengan masalah notaris, alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatif-analitis.Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan adalah akta pengakuan hutang merupakan akta notariil yang murni berdiri sendiri dan tidak dapat disertai atau ditambah dengan persyaratanpersyaratan lain terlebih lagi yang berbentuk perjanjian dan pemberian kuasa tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah serta notaris mempunyai tanggung jawab moral dan dapat dituntut untuk memberi ganti rugi jika merugikan pihak lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya keseragaman pendapat mengenai bentuk dari akta pengakuan hutang antara notaris dan hakirn pengadilan sehingga tidak ada lagi akta pengakuan hutang yang tidak dapat dieksekusi karena mengandung cacat yuridis juga notaris harus cermat dan hati-hati dalam membuat suatu akta supaya tidak kehilangan sifat otentiknya dan merugikan pihak lain."

"Perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak yang membuatnya dimana mereka bebas menuangkan isi kesepakatannya tersebut dengan asas kebebasan berkontrak hal tersebut diatur dalam pasal 1320, 1337, pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, moral dan kesusilaan. Dimana perjanjian tersebut dapat dituangkan dalam akta tertulis baik akta otentik maupun akta dibawah tangan. Namun tesis ini hanya mengulas akta perjanjian kesepakatan bersama dalam bentuk akta otentik.Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik Notaris maka Notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik harus dapat mempertimbangkan dan menganalisa dengan cermat dalam proses pembuatan akta otentik tersebut sejak para pihak datang menghadapnya dan mengemukakan keterangan-keterangan baik berupa syarat-syarat formil maupun syarat-syarat administrasi yang menjadi dasar pembuatan akta tersebut sampai dengan tanggung jawab notaris terhadap bentuk akta otentik tersebut.Notaris tidak diperbolehkan untuk menolak membuat akta sesuai dengan kemauan para pihak kerena sudah menjadi kewajiban dan wewenang notaris kecuali ada alasan yang menurut undang-undang untuk menolaknya. Suatu perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila mengandung unsur-unsur adanya perbuatan, perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian. Bila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka seseorang diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul karena perbuatannya.Tesis membahas perjanjian kesepakatan bersama yang dibuatkan Akta Otentik dihadapan Notaris di Jakarta Timur, Adapun judul aktanya adalah "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik yang Memuat Perjanjian Kesepakatan bersama." Melalui metode penelitian kepustakaan dan wawancara, penulis akan menguraikan pembahasan permasalahan hukum khususnya yang timbul dari akta tersebut maupun ditinjau dari kewenangan tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kesepakatan bersama dalam kasus tersebut."

"Alat bukti dalam proses perkara perdata sangat penting gunanya dalam rangka memenangkan suatu perkara dimuka hakim. Dalam proses persidangan di Pengadilan dengan alat-alat bukti tersebut hakim bebas untuk menilainya. Suatu akta otentik dapat saja menjadi sebab dikalahkannya seseorang dalam perkara pengadilan karena akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesalahan atau kelalaian dalam pembuatannya dapat mengakibatkan akta otentik berubah menjadi akta dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial.Dengan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat eksplanatoris penelitian ini memberikan analisa terhadap masalah kekuatan pembuktian akta notaris menurut hukum acara perdata. Bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti, apa akibat hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta notaris yang dianggap tidak sah atau cacat hukum. Alat bukti berupa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama akta tersebut dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan dan kesusilaan. Notaris bertanggung jawab atas seluruh akta yang dibuatnya dan dapat diminta pertanggungjawabannya."

"ABSTRAKAkta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya permasalahan (sengketa) di waktu yang akan datang. PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat alat bukti tertulis yang otentik dan mempunyai pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum yang diberikan undang-undang untuk kepentingan masyarakat umum, sehingga PPAT mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam menjalankan jabatannya. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh PPAT yang melanggar Peraturan Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bilamana dapat dituntut/ditindak secara pidana jika melakukan kesalahan/kelalaian dalam menjalankan jabatannya, sehingga diketahui bagaimana pelaksanaan sanksi hukum bagi PPAT yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang proses pelegalisasian suatu akta perjanjianperdamaian yang dibuat di bawah tangan. Akta perjanjian perdamaian di bawahtangan ini dilegalisasi oleh dua Notaris yang berbeda, pada waktu dan tempatyang berbeda pula. Disamping itu, pada akta perjanjian perdamaian dibawahtangan yang dibahas ini tidak dicantumkan tanggal, sehingga tidak jelas kapanperjanjian ini dibuat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka akta perjanjianperdamaian dibawah tangan ini diperkarakan oleh salah satu pihak yang membuatperjanjian melalui gugatan perdata dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeridengan Putusan Nomor 108/PDT.G/2008/PN.JKT.PST Tanggal 22 April 2009.Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridis normatif dan bersifateksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saatNotaris melakukan legalisasi atas akta dibawah tangan, Notaris harus mengikutisyarat –syarat dan ketentuan yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturanperundang-undangan. Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaanlegalisasi adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggalsurat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris (“Undang-undang Tentang Jabatan Notaris”). Dalampraktek, Notaris harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undangTentang Jabatan Notaris dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1874 dan 1874aKitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai syarat-syarat legalisasi.

---

ABSTRACTThis dissertation discuss about the legalization process of a deed of settlementagreement which is privately made. The privately made deed of settlementagreement was legalized by two different notaries, at different times and venues.In addition, the deed of settlement agreement does not states any dates, andtherefore cause uncertainty on when the agreement was signed. Due to the abovefacts, the privately made settlement agreement was disputed by one of the party ofthe agreement who then submitted a civil lawsuit, and further, a ruling of the casewas handed down by the District Court through its Ruling No.108/PDT.G/2008/PN.JKT.PST Dated 22 April 2009. This study is a judicialnormative study, explanatory and prescriptive. The result of this study shows that,when the Notary intend to carry out legalization of a deed which is privatelymade, the respective Notary must comply with the terms and condition set andgoverned by the prevailing laws. The role and responsibility of a Notary in theprocess of legalization is to validate the signature of the parties and to confirmthe date of the privately made agreement by registering it in a special book, asregulated under Article 15 (2) (a) of Law No.30 of 2004 on the Notary (“NotaryLaw”). In practice, a notary must comply with the provisions of Notary Law andLaw Article 1874 and 1874(a) of the Indonesian Civil Code on the requirement tocarry out legalization."

"ABSTRAK Sejatinya sebuah Pengikatan tidak dilarang dalam Hukum di Indonesia namun yang menjadi pertanyaan siapakah yang berhak atau berwenang untuk membuat sebuah Akta Pengikatan Hibah apakah Notaris atau PPAT, karena mengingat bahwa Menurut Pasal 15 ayat 2 huruf f UU No. 30 tahun 2004, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan akta-akta pertanahan. Sebaliknya di RUU Perubahan Jabatan Notaris, pasal 15 ayat 2 huruf f dihapuskan. Jadi, Notaris tidak berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan akta yang berkaitan dengan pertanahan. Perubahan ini dibuat untuk mencegah ketidak pastian status hukum. Oleh sebab itu, Apakah Hukum di Indonesia memperbolehkan pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Hibah? Siapakah pejabat yang berhak membuat akta Pengikatan Hibah? Bagaimanakah bentuk akta pengikatan hibah serta upaya yang harus diperhatikan Notaris/ PPAT untuk memenuhi kepentingan para pihak dalam pembuatan Akta Pengikatan Hibah? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil Penelitian, yaitu Perjanjian Pengikatan Hibah dapat digunakan dalam Peralihan Hak Benda Tidak Bergerak maupun Benda Bergerak apabila memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu, Persyaratan Perjanjian yang tertera dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berhak membuat Perjanjian Pengikatan Hibah adalah Notaris Karena subjek dalam Perjanjian Pengikatan Hibah berisi mengenai Perjanjian Pendahuluan yang berisi mengenai pengikatannya saja bukan mengenai Objek Peralihan atas suatu Hak, dan Upaya yang harus di lakukan oleh Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Hibah adalah Notaris tidak boleh membela hanya satu pihak karena Notaris adalah Pejabat Umum yang bertugas melayani masyarakat.

---

ABSTRACT

Indeed an Engagement is not prohibited in Law in Indonesia but it is the question of who is entitled or authorized to make a Grant Engagement Deed whether a Notary or PPAT, because remembering that According to Article 15 paragraph 2 letter f Law No. 30 of 2004, a Notary is authorized to make deeds relating to land deeds. On the contrary in the Notary Change of Position Bill, article 15 paragraph 2 letter f is abolished. So, the Notary is not authorized to make deeds relating to deeds relating to land. This change was made to prevent uncertainty of legal status. Therefore, does the law in Indonesia allow for the deed of a Grant Agreement Agreement? Who are the officials who have the right to make a Grant Engagement Certificate? What is the form of the deed of binding of grants and the efforts that must be considered by the Notary / PPAT to fulfill the interests of the parties in making the Grant Engagement Deed? This research is a normative juridical study using secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Research Results, namely the Grant Engagement Agreement can be used in the Transition of the Rights of Immovable Objects and Moving Objects if they meet the applicable laws and regulations in Indonesia, namely the Agreement Requirements stated in Article 1320 of the Civil Code, Officials entitled to make an Engagement Agreement The grant is a Notary because the subject in the Grant Engagement Agreement contains the Preliminary Agreement which contains only its binding not regarding the Transition Object of a Right, and the Efforts that must be made by the Notary in the Making of a Grant Engagement Agreement are not only one party because the Notary is General Officers in charge of serving the community."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai larangan melakukan penandatanganan Akta Notaris diLuar Kantor Notaris, akan tetapi apabila pelanggaran tersebut terjadi, tidak adapengaturan secara tegas mengenai sanksinya dalam peraturan perundang-undangantersebut. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah mengenai pengaturan danpengawasan terhadap Notaris dalam UUJN, pelaksanaan pengawasan terhadapNotaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta analisis kasusmengenai Notaris yang melakukan penandatanganan Akta Notaris di Luar KantorNotaris. Kesimpulan dari tesis ini yaitu Notaris tidak diperkenankan melakukanpenandatanganan akta Notaris di luar kantor tanpa alasan yang sah; Majelis PengawasNotaris dan Dewan Kehormatan melakukan pengawasan secara preventif dan kuratifdalam menangani kasus Notaris melakukan penandatanganan Akta Notaris di LuarKantor Notaris tanpa alasan yang sah; dan pengenaan sanksi terberat yang dapatdiberika oleh Dewan Kehormatan terhadap Notaris tidak menimbulkan efek jera bagiNotaris yang bersangkutan. Saran dari tesis ini yaitu hendaknya di kemudian hari,untuk pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang sangat menimbulkan kerugianbagi masyarakat, Dewan Kehormatan diberikan akses untuk melapor kepada MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberi sanksi kepada Notaris yangbersangkutan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the ban signed Deed in Notary Affairs Office, but if the offenseoccurred, there was no firm arrangement about sanctions in the legislation. Problemsstudied in this thesis is the regulation and supervision of the UUJN Notary, theNotary supervision by the Supervisory Council and the Board of Honour as well asNotary case analysis of the Notary Deed signed at the Foreign Office of the Notary.The conclusion of this thesis is not allowed to perform notarial deed of Notarysigning out of the office without a valid reason; Notary Supervisory Council andHonor Council to supervise preventive and curative in cases of signing the NotaryDeed in Notary Public Affairs Office no legitimate reason, and toughest sanctionsthat can be given by the Honorary Council of the Notaries no deterrent effect for thenotary in question. Suggestion of this thesis that should be in the future, for violationof the Code of Ethics Notary very cause harm to the public, Honorary Council givenaccess to report to the Minister of Justice and Human Rights to give sanction to thenotary in question."

"ABSTRAKPerbedaan landasan hukum antara peran dan fungsi notaris sebagai pejabat publik di bidang keperdataan dengan peran dan fungsi penyidik dalam penegakan hukum pidana, menyebabkan penulis tertarik untuk membuat tesis berjudul "PERAN NOTARIS DAN PENYIDIK DALAM PEMANGGILAN NOTARIS BERKENAAN DENGAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN AKTA"Pokok permasalahan yang penulis kemukakan adalah apakah pemanggilan notaris oleh penyidik telah sesuai dengan UUJN dan MOD serta apa yang akan dilakukan oleh majelis pengawas apabila terjadi penyimpangan dalam prosedur pemanggilan notaris oleh penyidik dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh penyidik dengan adanya keterbatasan waktu pemanggilan dan apabila notaris telah dipanggil sesuai dengan prosedur pemanggilan tetapi tidak hadir memenuhi panggilan tersebut baik dalam kedudukannya sebagai saksi ataupun tersangka.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang mempergunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber melalui wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Penyidik. Disamping itu penelitian ini juga termasuk bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori ilmu hukum serta praktek pelaksanaannya sebagai hukum positif mengenai notaris dan polisi. Analisa data dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis memperoleh gambaran dan dapat menyimpulkan bahwa pemanggilan notaris oleh penyidik berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan MDU antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yaitu harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan pasal 66 UUJN.

---

ABSTRACT

The difference of the law basis concerning the role and function of a notary as a public official in a civil matter, with the one of investigator in the realm of legal enforcement, is the reason of the writer's interest on the thesis's topic.

The main problem to be addressed in this research is whether the appeal of a notary conducted by an investigator has been in accordance with the Law Concerning Notary Position, and the Memorandum of Understanding, and what is the act to be conducted by the Supervision Committee in case there is a violation committed by the investigator in the procedure of appeal, as well as what are the act to be conducted by the investigator concerning the limited time for the appeal, and the notary has been appealed in a legally correct procedure, but the latter party doesn't fill the appeal both in his position as witness as well as suspected.

The method applied in this research is the normative one, means that the research using the primary data, in this case, the one directly collected from an in-depth interview with the respondent from the Regional Council Supervisor and the investigator. Furthermore, this research also can be considered as a descriptive analytical one, since it describes the applicable law which is then connected with the law theories as well as its implementation as a positive law concerning notary and police. A qualitative approach is applied in the data analysis in this research, in this context would mean the one stated by the research objects both wittingly and orally, as well as their obvious behavior.

Based on the research the writer draws a conclusion that the notary appeal conducted by the investigator concerning the case related to the deed had been made by the notary has been in accordance with the Law Concerning Notary Position, as well as the MoU between the Indonesia Notary Association with the Police Department of Republic of Indonesia which mentions that the appeal should be under the approval of the Regional Supervision Council (Article 66 of the Law Concerning Notary Position)."

"Tugas notaris antara lain adalah membuat akta otentik, mengesahkan serta mendaftarkan akta di bawah tangan. Dalam hukum pembuktian, ketiganya mempunyai kedudukan yang berbeda. Demikian pula, peran dan tanggung jawab notaris dalam ketiganya berbeda. Namun, seringkali para penghadap tidak mengetahui perbedaan antara akta notaris, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dan akta di bawah tangan yang di-waarmerking oleh notaris.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat berupa akta partai dan akta pejabat. Notaris harus menciptakan otentisitas pada akta notaris. Apabila akta notaris kehilangan otentisitasnya, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa peneguran, pemecatan sementara, atau pemecatan tetap, dan tuntutan ganti rugi oleh para pihak yang berkepentingan. Selain itu, apabila terjadi pembatalan terhadap akta notaris, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta pertanggungjawaban notaris untuk memberikan ganti rugi. Sedangkan, kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris serta akta di bawah tangan yang di-waarmerking oleh notaris adalah sebagai akta di bawah tangan. Dalam legalisasi, notaris harus mengenal (para) penghadap, membacakan dan menjelaskan isi akta di bawah tangan tersebut kepada (para) penghadap, serta memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait kepada para pihak yang bersangkutan. Dalam hal legalisasi, notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi apabila notaris melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada para pihak yang berkepentingan. Sedangkan dalam waarmerking, notaris hanya mengesahan bahwa akta di bawah tangan tersebut telah ada pada tanggal di-waarmerking. Sehingga, terhadap notaris tidak dapat diajukan tuntutan."