Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlu kiranya untuk diketahui, bahwa salah satu alasan timbulnya outsourcing diantaranya adalah untuk membagi risiko usaha dalam bebagai masalah termasuk masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan paradigma di negara Barat yaitu "pekerja adalah aset terbesar perusahaan berubah menjadi pekerja adalah kewajiban terbesar perusahaan" dimana banyak pemilik modal mengeluh bahwa mereka tidak memiliki waktu lagi untuk berkonsentrasi pada produk dan layanan, nasabah dan pasar, serta pada kualitas dan distribusi. Mereka tidak dapat bekerja untuk hasil yang lebih baik karena konsentrasi mereka habis untuk masalah-masalah ketenagakerjaan. Paradigma tersebut kemudian berubah dari pandangan kerja tradisional bahwa "pekerja melayani sistem" menjadi pandangan kerja modern bahwa "sistem hares melayani pekerja" dimana yang dioutsourcing yang akan melayani pekerja dalam organisasi perusahaan, sehingga tidak diperlukan lagi orang khusus Kepala Pengawas/Manajer untuk melayani dan mengendalikan fungsi dan proses yang dioutsourcing tersebut. Mengingat outsourcing telah sangat popular dan banyak dijalankan oleh perusahaan termasuk perbankan, diantaranya adalah dengan meng-outsourcing tenaga kerja tellernya, maka perlu kiranya untuk mengetahui kedudukan hukum tenaga kerja teller outsourcing bank menurut undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kedudukan hukum tenaga kerja teller outsourcing bank menurut KUH Perdata dan akibat hukum bagi bank apabila mempekerjakan teller outsourcing."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontrak psikologis terhadap komitmen organisasi pada tenaga kerja outsourcing di perusahaan penyedia jasa outsourcing. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 119 karyawan outsourcing yang berasal dari satu perusahaan penyedia jasa outsourcing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak psikologis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi maupun terhadap ketiga komponen komitmen organisasi. Dari ketiga komponen komitmen tersebut, kontrak psikologis memiliki pengaruh dan memberikan sumbangan paling besar terhadap komitmen afektif.Selanjutnya, kontrak transaksional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat komitmen maupun masing-masing komponen komitmen organisasi. Dari kedua tipe kontrak psikologis, kontrak transaksional memberikan sumbangan paling besar dan signifikan terhadap komitmen kontinuans karyawan outsourcing dalam penelitian ini.

---

The aim of this research is to know the impact of psychological contract on organizational commitment of outsourcing employees in outsourcing company. The participants of this study are 119 outsourcing employees derived from one outsourcing company. The result of this study indicate that psychological contract has a significant impact on organizational commitment and the three components of organizational commitment, namely affective commitment, continuance, and normative. Among the third component of this commitment, psychological contract has a biggest impact and contribution to affective commitment.

Furthermore, transactional contract has a significant impact on organizational commitment level and each of components of organizational commitment. Among the two types of psychological contract, transactional contract has a biggest impact and contribution to continuance commitment of outsourcing employees in this study."

"ABSTRAKPermasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini antara lain:1. Bagaimanakah pengaturan tenaga kerja outsourcing dalam kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia?2. Bagaimanakah upaya hukum bagi tenaga kerja outsourcing yang dirugikan sehubungan dengan terjadinya sengketa antara Perusahaan Outsourcing dengan Pemberi Kerja;3.Bagaimanakah problematika dalam kerangka hubungan industrial yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja outsourcing Maksud dan tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:1. Memberikan pemahaman tentang kedudukan hukum tenaga kerja outsourcing dalam kerangka pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia;2 . Memberikan pemahaman tentang upaya hukum yang dapat ditempuh bagi tenaga kerja outsourcing yang dirugikan sehubungan dengan terjadinya sengketa antara Perusahaan Outsourcing dengan Pemberi Kerja;3. Memberikan pemahaman tentang problematika dalam kerangka hubungan industrial yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja outsourcing."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum penerapan manajemen risiko dalam penggunaan tenaga kerja alih daya pada perbankan, khususnya pada Bank X. Kegiatan alih daya selain memberikan manfaat, juga berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi bank. Untuk meminimalisasi risiko, bank kemudian menerapkan manajemen risiko pada kegiatan alih daya yang dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai manajemen risiko dalam penggunaan tenaga alih daya oleh bank umum dan bagaimana penerapannya oleh Bank X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko mengenai kegiatan alih daya pada bank telah diatur dalam PBI No. 13/25/PBI/2011 serta peraturan perundang-undangan terkait perbankan dan ketenagakerjaan. Pelaksanaan manajemen risiko penggunaan tenaga kerja alih daya pada bank, mencakup: pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; kecukupan kebijakan dan prosedur; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen; dan sistem pengendalian intern. Bank X dalam kegiatan alih dayanya, telah memiliki peraturan internal dimana dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis explains about legal analysis on risk management implementation in the usage of outsourcing-worker in Indonesian banking, especially in Bank X. Outsourcing, besides it gives banks several benefits, it also raise the risks for the bank themself. So, in order to minimize the risks, banks have to implement the risk management on the outsourcing they do in accordance with the provisions in PBI No. 13/25/PBI/2011 concerning Prudential Principles for Banks Who Do Outsourcing (hereinafter PBI Outsourcing).

The subject matters in this thesis are how is the regulation about the risk management on outsourcing in Indonesian banking and how is its implementation in Bank X. The completion of this thesis is using normative juridical method. The research in order to complete this thesis, shows that risk management on outsourcing in banking is already regulated in PBI Outsourcing and the others related prevailing law in banking and labor sector.

The implementation of this kind risk management is including: active supervision from board of directors and also board of commisioners, comprehensive provisions and procedures, adequate systems of identification, measurement, monitoring, risk control, management information, and internal control. Bank X itself, as the sample in this thesis, has already have internal regulations that the implementation of them are already complied with the prevailing laws."

"Kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini menuntut para pelaku usaha untuk melakukan efisiensi pada seluruh aktivitasnya. Salah satu praktek bisnis yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan outourcing yang dapat dilakukan pada seluruh kegiatan yang bersifat non core competence perusahaan tersebut.Sebagai salah satu Unit Bisnis (Business Unit) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Unit Bancassurance merupakan unit bisnis yang bergerak pada pemherian jasa perencanaan keuangan kepada konsumen personal, yang meliputi aspek investasi, asuransi, dan dana pensiun. Pada tahun pertama beroperasinya Unit Bancasssurance ini, terdapat sejumlah masalah yang ditemui khususnya berupa pencapaian target bisnis yang tidak tercapai akibat ketidakmampuan perusahaan dalam memperoleh tenaga Financial Advisor (FA) melalui rekruitmen yang dilakukan sendiri.Dalam karya akhir ini penulis sengaja memilih topik berupa peranan outsourcing dalam mengatasi permasalahan suplai tenaga Financial Advisor pada Unit Bancassurance. Hal ini dilakukan adalah untuk dapat mengetahui lebih mendalam permasalahan yang ada di perusahaan sekaligus untuk mengetahui sejauh mana outsourcing bisa berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam operasional usahanya selama ini, Unit Bancassurance Bank BNI juga telah melakukan sejumlah aktivitas outsourcing.Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang herupa teori dan konsep outsourcing dari studi pustaka, serta observasi langsung, penulis melakukan analisa terhadap permasalahan rekruitmen dan pengelolaan tenaga FA. Kemudian dilihat serta ditelaah lebih lanjut potensi mengoutsourcingkan aktivitas tersebut melalui penghitungan efisiensi dan efektivitasnya. Hasilnya dirumuskan dalam suatu bentuk kesimpulan pada akhir tulisan karya akhir ini.Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, penggunaan outsourcing untuk rekruitment dan maintenance FA dapat melakukan efisiensi biaya yang signifikan dibandingkan dengan pola sebelumnya yang dikelola sendiri oleh Unit Bancassurance. Selain itu perusahaan dapat lebih fokus pada pengembangan usaha yang sempat terhambat karena kesulitan rekruitmen FA. Outsourcing juga bisa meminimalisir pekerjaan administrasi terutama pengelolaan FA yang cukup memakan waktu dan tenaga kerja.Dalam pelaksanaan outsourcing rekruitment dan maintenance FA tersebut agar senantiasa berjalan sesuai dengan tujuan awal, Unit Bancassurance harus dapat mengontrol kualitas FA outsourcing melalui monitoring performance yang baik. Selain itu diperlukan juga monitoring perusahaan provider dengan baik. Setiap ada permasalahan supaya segera ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan cepat dan tepat.

---

The highly competitive business environment nowadays requires companies to improve efficiency throughout its activities. One technique to acquire-effeciency is to do outsourcing which can he employed to all non-core-competence activities.

Bancassurance Unit is one of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk business unit. This unit provides financial planning service to personal consumer, including investment, insurance, and pension fund solution. In its first operating year., this Bancassurance Unit faced several problems. The lack of ability to acquire Financial Advisors (FA) through company-owned recruitment process is the major one.

The topic of this thesis is the role of outsourcing to overcome the lack of FA work force in the Bancassuruaree Unit. The objectives are to understand the problem in the company better and to know how far outsourcing can help to overcome the problem, Bank BNI Bancassurance Unit already did several outsourcing activities.

The analysis on FA recruitment and management problems is done by using literature study on outsourcing theory and concept, and by direct observation. Furthermore, the efficiency and effectiveness of the outsourcing is calculated to examine the potential. The results are concluded in the end of this thesis.

The analysis result shows that by outsourcing the FA recruitment and maintenance, could resulted in significant cost efficiency compared to the previous pattern managed by the Bancassuranee Unit. In addition, the company could be more focus on business development that was delayed due to difficulties in FA recruitment. Outsourcing also could minimize the administration loads especially in Financial Advisor management.

In the implementation of outsourcing, the FA recruitment and maintenance should always comply with its primary objectives. Bancassurance Unit should able to control the FA outsourcing quality through good performance monitoring. Monitoring on Provider Company is also needed. Every trouble emerges should be handled straightaway, resolved quickly and correctly."

"Fasilitas Pembiayaan Line Facility merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah. Dibuat dalam bentuk wa'd yang merupakan kesepakatan atau janji dari pihak bank kepada nasabah untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen Memorandum o f Understcmding. Pemberian jaminan diberikan pada akta wa'd yang merupakan janji bank tersebut. Pembiayaan tersebut dilaksanakan dalam berbagai prinsip, rukun dan syarat instrumen pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah yang memungkinkan timbulnya permasalahan hukum. Berdasarkan ha! tersebut diatas maka terdapat beberapa permasalahan hukum yaitu bagaimana pengaturan mengenai pemberian jaminan dalam akta wa 'd ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana efektifitas terhadap pemberian jaminan yang dilekatkan pada akta wa'd. Persoalan-persoalan tersebut diteliti dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan line faciliiy di bank syariah pemberian jaminan merupakan hal penting karena merupakan bentuk pengelolaan resiko oleh bank. Pada pembiayaan line facility pemberian jaminan dilekatkan pada akta wa 'd bukan pada pencairan akad pembiayaan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip muamalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jaminan. Line facility tidak difungsikan sebagai janji yang mengikat secara moral tetapi menjadi akad pokok yang telah menimbulkan hubungan hutang piutang antara para pihak. Untuk itu perlu pengaturan yang lebih rinci mengenai pembiayaan line facility dan perlu adanya pengaturan setingkat undang-undang bagi perbankan syariah dan produkproduknya agar konsep muamalah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Hukum-hukum syariah di bidang muamalah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih fleksibel."

"Skripsi ini membahas pelaksanaan Outsourcing di CV X terhadap kesejahteraan tenaga Cleaning Service. Agar dapat menjelaskan hal tersebut maka pendekatan yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan outsourcing memberikan efek besar bagi kesejahteraan tenaga cleaning service terkait jaminan sosial. Sistem outsourcing mengacu pada kontrak kerja dan tidak bersifat permanen. Lebih lanjut tenaga cleaning service hanya menerima gaji dan tunjangan keselamatan kerja dari CV X.

---

This thesis discusses about the effect of outsourcing policy in CV X for Cleaning Service’s welfare. In order to explain the matter, the approach that is used is descriptive qualitative research design. The results showed that the outsourcing policy gave a big effect for Cleaning Service’s welfare related social security. Outsorcing system based on contract and temporary not permanent. Moreover, cleaning service worker only received wage and safety allowance."

"ABSTRAKTesis ini membahas alih daya tenaga kerja teller bank pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012. Peraturan Menteri tersebut merupakan peraturan pelaksana UU No. 13 Tahun 2003 yang membatasi kegiatan usaha yang dapat dialihdayakan. Pengaturan tenaga kerja teller alih daya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alih daya teller tidak boleh dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih banyak terjadi dalam prakteknya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the outsourcing of employment of bank teller post the enactment of The Regulation of Ministry of Manpower dan Transmigration Number 19 of 2012. Those Ministerial Regulation is a regulation implementing Law no. 13 of 2003 which is concerned about the limitation of manpower activities that can be outsourced. The setting of manpower outsourcing teller further regulated in Regulation of Bank Indonesia Number 13/25/PBI/2011 About Prudential Principles for Public Banks Which Transfers Part of The Implementation Works to The Other Parties. This thesis is arranged based on the research of juridical normative. The results of this study explaines that outsourcing teller should not be done as provided in laws and regulations, but there is still a lot going on in practice."

"Tingkat persamgan pada setiap industri tentunya meningkat semng dengan berjalannya perkembangan waktu. Dengan adanya kompetisi yang ketat serta akan bergulimya era pasar bebas, maka perusahaan harus semakin pintar dalam meningkatkan kinerjanya sehingga lebih memiliki competitive advantage. Salah satu isu yang kini terus berkembang dalam melaksanakan meningkatkan effisiensi dan juga untuk mengurangi reksiko adalah strategi outsourcing. PT.Multi Teknindo Infotronika (PT.MTI) merupakan contoh perusahaan nasional yang menerapkan strategi outsourcing dalam usaha meningkatkan daya saing perusahaannya. Outsourcing dilakukan dengan cara melepaskan aktifitas fungsi-fungsi tertentu pada pihak luar sebagai mitra kerja baik menggunakan fasilitas mereka maupun tidak dan dimana fungsi tersebut dinilai tidak berkaitan dengan pengembangan kompetensi inti perusahaan sehingga penggunaan sumberdaya internal dapat dilakukan secara efektif. Pada tingkatan fungsional kriteria pemilihan aktifitas yang akan di outsource mempertimbangkan kompetensi inti dari perusahaan. Hal ini akan membawa dampak strategis pada perusahaan dikarenakan tercapainya kemampuan pertumbuhan yang bekelanjutan (sustainable growth) yangditentukan melalui pembentukan kompetensi inti. Aktivitas perusahaan yang luas dengan jumlah pegawai yang sedikit dan merniliki mitra usaha menjadikan PT.MTI merupakan kasus yang menarik untuk dikaji mengingat hollow corporation jarang dipraktekkan di Indonesia. Dari kasus ini dihrapkan banyak pelajaran yang dapat diambil. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana kegiatan strategi outsourcing yang dilakukan PT.MTI, dan apa dampaknya bagi perusahaan secara keseluruhan. Selama ini core competence yang diandalkan PT.MTI adalah fungsi aktivitas marketing. Namun mengingat semakin kuatnya persaingan di industri elektronik saat ini mengakibatkan PT.MTI harus memperhitungkan faktor para kompetitomya. Sehingga agar PT.MTI dapat fokus kepada core bu.siness-nya yaitu sebagai agen distributor sistem dan produk perusahaan Philips maka salah satu usahanya adalah meng-outsource-kan sebagian aktivitas-aktivitas tertentu untuk mengurangi biaya perusahaan. Dalam thesis yang berjudul "Penerapan Strategi Outsourcing Pada PT.Multi Teknindo Infotronika" ini, penulis bermaksud menganalisa penerapan strategi outsourcing yang dilakukan PT.MTI dan melihat perbandingan efeknya terhadap PT.MTI. Terdapat beberapa Divisi yang sebagian aktivitasnya di-outsource pada para provider-nya, yaitu Divisi Human Resource Development, Divisi Product Management & Customer Support, Divisi Logistics. PT.MTI merupakan private company dan merupakan bagian dari Philips Groups. PT.MTI memiliki bisnis inti menjual dan memasarkan produk Philips. Perseroan tersebut bergerak dibidang usaha perdagangan, industri dan instalasi alat-alat elektronik, komunikasi, dan peralatan kesehatan. Dengan betjalannya waktu ,PT.MTI telah memiliki keahlian dan pengalaman yang solid dalam menyediakan turnkey integrated total solution kepada customer dengan metode one stop shopping building untuk infrasturktur elektroniknya. Dari hasil analisis terhadap aktivitas-aliivitas yang terdapat diketiga Divisi ini didapatkan bahwa penilaian kesuksesan outsourcing tidak selalu dilihat dari ada tidaknya penekanan biaya operasi. Karena itu, penting .untuk diingat apa sebenamya tujuan awal penerapan outsourcing pada suatu aktivitas. Akhirnya pada penutup Bab V, penulis memberikan saran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan PT.Multi Teknindo Infotronika untuk meningkatkan manfaat strategi outsourcing-nya, baik secara umum maupun yang spesifik per aktivitas."