Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenornena penduduk miskin yang tinggal di pemukiman kumuh merupakan persoalan global yang terjadi di berbagai belahan dunia terutama di negara - negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari menyatakan sampai pada tahun 2005 di Indonesia terdapat sekitar 4.750 hektar perumahan kumuh yang menjadi tempat tinggal 17,2 juta kepala keluarga (Tempo, 21/07/2005. Sebagai upaya dilakukan untuk mengatasi persoalan ini seperti program perbaikan kampung, pembuatan Rumah Sederhana/ Rumah Sangat Sederhana (RS/RSS), pendirian rumah susun dan sebagairtya. Namun hingga saat ini pemukiman kumuh masih menjadi salah satu persoalan krusial di perkotaan dan ironisnya praktek penggusuran tanah diikuti dengan solusi yang memadai masih sering dilakukan untuk mengatasi permasalahan Hasil studi Bandung Institute Governance Studies menyimpulkan terdapat tujuh faktor yang membuat pemukiman kumuh menjadi persoalan yang pelik di Indonesia, yaitu : sulitnya mewujudkan tingkat penyediaan rumah yang layak dan terjangkau; penurunan kualitas lingkungan pemukiman yang signifikan di perkotaan, rendahnya kemampuan -kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi- kebutulian perumahan; kelompok masyaxakat miskin seringkali hanya mampu mengakses lingkungan kumuh atau pemukiman liar di kota; tingginya harga tanah di perkotaan; sistem pembiayaan perumahan belum memberikan ruang bagi kelompok miskin dan kualitas kelembagaan bidang perumahan yang belum tertata baik (http:/ /www.bigs.or.id).Salah satu pemukiman kumuh yang bermasalah di Jakarta adalah pemukiman Penastanggul di bantaran kali Cipinang. Institut Sosial Jakarta (ISJ) sejak tahun 1989 mencoba melakukan pemberdayaan komunitas (community development) untuk meningkatkan kualitas kehidupan komunitas. Selain itu kegiatan ini juga berangkat dari pemikiran bahwa komunitas tersebut sangat rentan terhadap penggusuran dan berpotensi kehilangan akses terhadap hak- hak dasarnya sebagai warga negara. Dari gambaran di atas, studi ini dilakukan untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan komunitas yang dilakukan ISJ. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif ini untuk dapat menangkap berbagai fenomena yang terjadi kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori dan konsep yang relevan. Pada bagian akhir penulis mencoba mengelaborasi apa saja rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan komunitas tersebut.Warga yang tinggal di Penastanggul sebagian besar merupakan pendatang dari luar Jakarta dengan pola migrasi bertingkat yang memanfaatkan hubungan kerabat atau rekan satu daerah yang telah tinggal di kawasan tersebut lebih dulu. Mereka umumnya bekerja pada sektor informal dan karena keterbatasan kempuan ekonomi mereka akhirnya mereka tinggal di kawasan tersebut. Akibat status tanah kawasan pemukiman mereka yang "ilegal" mereka dianggap oleh peraerintah sebagai pemukim liar sehingga tidak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik seperti KTP, akses terhadap listrik, air bersih dan sebagainya. Metode yang dilakukan oleh ISJ dalam proses pemberdayaan di Penastanggul meliputimelakukan integrasi sosial dengan komunitas; melakukan studi komunitas; pembentukan kelompok inti; melakukan pendidikan komunitas untuk mengembangkan kesadaran kritis masyarakat; pengorganisasian komunitas dengan melakukan pertemuan rutin warga untuk mendiskusikan masalah dan mencoba mencari solusinya serta membentuk forum warga; advokasi untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan pemukiman mereka.Pala pemberdayaan komunitas yang dilakukan ISJ di Penastanggul menggunakan kombinasi model development of community yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama dan menekankan pada pengembangan kekuatan warga melalui proses pendidikan dan pengorganisasian dan development with community yang menekankan kolaborasi warga dengan aktor luar melalui berbagai kegiatan. Secara umum proses pemberdayaan komunitas yang difasilitasi ISJ telah berhasil membawa capaian sesuai dengan rencana awal, kehidupan komunitas Penastanggul jauh lebih baik dibandingkan ketika ISJ pertama kali masuk. Hal ini tampak dalam berkembangnya kesadaran warga alas hak - hak dasar mereka, solidaritas dan aktivitas kolektif untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi seperti ketika melakukan advokasi rencana penggusuran pada tahun 1991 serta mengupayakan pengakuan keberadaan pemuidman mereka maupun dalam pembangunan sarana fisik komunitas. Selain itu capain ini juga tercermin dari peningkatan kualitas kondisi fisik pemukiman seperti tata letak bangunan yang lebih teratur dengan sarana dan prasarana publik yang lebih memadai seperti aliran listrik, saluran air bersih, jalan lingkungan beraspal, dan MCK."

"KIP-MKT III yang dilaksanakan di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat merupakan salah satu pilot project program perbaikan kampung yang berpusat pada masyarakat, yang mendudukan masyarakat tidak hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek (pelaku) pembanganan yang terlibat aktif di dalam proses pembangunan. Untuk itu, melalui pelaksanaan peranan Community Development Coordinator (CDC), pemerintah (Suku Dinas Perumahan DKI Jaya) bekerjasama dengan LSM (YIS) menerapkan model intervensi pengembangan masyarakat sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan inisiatif (prakarsa) dan kemampuan (swadaya) masyarakat, sehingga mampu terlibat di dalam proyek tersebut. Oleh karena itu, ruang lingkup permasalahan tesis ini meliputi bagaimanakah pelaksanaan proses pengembangan masyarakat, hasil yang dicapai dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses tersebut di dalam KIP-MHT III, khususnya pada tahap perencanaan dan pengorganisasian masyarakat.Untuk mengetahui hal tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif terhadap pelaksanaan kegiatan KIP MHT III Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak berstruktur terhadap pelaksanaan kegiatan serta wawancara tidak berstruktur terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Data yang diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan dan pengorganisasian masyarakat meliputi tahap unfreezing, pemantapan relasi perubahan dan freezing. Pada KIP-MHT IlII kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan sosialisasi program, persiapan sosial dan pengorganisasian masyarakat, yang di dalam pelaksanannnya dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan strategi dan teknik tertentu. Adapun strategi dan teknik yang digunakan meliputi strategi therapy pendidikan (education therapy strategy) dan perubahan tingkah laku (behavioral changes strategy), sedangkan teknik yang digunakan meliputi teknik-teknik partisipatif. Dari pelaksanaan kegiatan di atas diperoleh gambaran yang menunjukkan adanya perubahan perubahan pada pandangan, sikap dan perilaku masyarakat terutama menyangkut perubahan kemampuan masyarakat; jangkauan kepentingan; teknologi sosial; teknologi fisik serta organisasi sosial. Hal ini diperoleh dengan cara membandingkan kondisi awal dan kondisi sekarang dari masyarakat lokasi proyek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses pengembangan masyarakat, antara lain menyangkut: kebijakan; kualifikasi CDC; dan kondisi/karakteristik masyarakat Pada umumnya, baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan maupun strategi dan teknik yang digunakan di dalam model intervensi community development yang diterapkan pada KIP-MHT III mencerminkan upaya untuk menumbuhkan prakarsa, swadaya, partisipasi dan kerjasama masyarakat Namun demikian, ada kegiatan-kegiatan tertentu yang perlu mendapatkan penekanan serta strategi dan teknik tertentu yang perlu mendapatkan perhatian dan modifikasi sesuai dengan obyek-obyek yang dekat dengan masyarakat.Keberhasilan pelaksanaan proses pengembangan masyarakat tidak bisa terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik menyangkut kualifikasi CDC sebagai pendamping pelaksana program, kondisi/karakteristik masyarakat serta yang paling penting adalah kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan prakarsa, swadaya dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat turut serta berperan secara aktif di dalam proses pembangunan.Apabila pemerintah beritikad melaksanakan arahan alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat secara konsekwen, maka harus ada kesamaan persepsi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan tentang konsep dan makna dari konsep pembangunan tersebut. Selain itu diperlukan kesiapan sosial dari berbagai pihak yang terlibat terutama menyangkut kebijakan karena perubahan pendekatan strategi pembangunan ini akan menuntut adanya perubahan terhadap kebijakan dan peranan/perilaku pemerintah/birokrat. Oleh karena itu diperlukan aturan-aturan dan mekanisme yang mengatur pelaksanaan program pengembangan masyarakat tersebut."

"Model pembangunan ekonomi yang berpusat pertumbuhan, menempatkan pendapatan perkapita sebagai indikator keberhasilan, tanpa melihat apakah pendapatan tersebut terdistribusikan kepada masyarakat secara seimbang, telah melahirkan banyak permasalahan sosial, seperti kesenjangan sosial, pengangguran, gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan lain-lain tennasuk permasalahan kemiskinan. Berbagai fakta empirik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi lebih bersifat sentralistik, dimana masyarakat dijadikan obyek dari program-program pembangunan. Konsep trickle down effect yang cenderung top-down pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.Berangkat dari kebijakan otonomi yang memberikan keleluasaan daerah untuk melaksanakan program pembangunannya, Pemerintah DKI Jakarta mencoba pendekatan pembangunan yang cukup inovatif di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya. Proyek ini bernama Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program ini merupakan produk pemikiran yang merupakan hasil pengalaman cukup panjang dari pelaksanaan berbagai Program Jaring Pengaman Sosial dan program pengentasan kemiskinan yang telah lalu.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menghasilkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, kendala yang ada dalam pelaksanaan PPMK, kemudian upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut. Pemilihan informan bersifat purposive sampling yang meliputi, ketua BPM Kodya, Camat, Lurah, Ketua Dekel, UPKMK, TPK-RW, RT, LSM Pendamping, tokoh masyarakat, warga dan pemanfaat.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, mencakup proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam pelaksanaan PPMK terdapat peningkatan kondisi masyarakat, dilihat dari elemen-elemen pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan (RT/RW). Institusi RT/RW telah melaksanakan peran pembimbing, pendamping dan pengawas. Peningkatan kondisi masyarakat setelah memperoleh bantuan PPMK ditunjukkan dengan beberapa perubahan, yaitu: omset usaha meningkat, pengetahuan pemanfaat terhadap usahanya bertambah, adanya tabungan, mengenal sistem sumber. SeIain perubahan dari sisi ekonomi, terdapat perubahan dari sisi sosial, berupa meningkatnya keakraban antar warga, yang mengakibatkan tumbuhnya kepedulian dan kegotongroyongan pada komunitas RW. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan PPMK berkaitan dengan adanya dana macet/tunggakan dana bergulir, keberadaan kantor TPK-RW yang tidak memadai, lemahnya sanksi yang diberikan kepada penunggak.Berdasarkan temuan lapangan, penulis mengajukan saran, yaitu adanya penguatan institusi lokal (RTIRW) melalui pembinaan dan pelatihan secara berkala pada komunitas RT/RW, untuk memberdayakan komunitas tersebut, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas yang merata pada seluruh level RT/RW di Kelurahan Bintaro. Kondisi ini ditopang oleh pengadaan atau pembenahan sekretariat di level RW, sebagai tempat pelaksanaan proses pemberdayaan. Hal ini untuk lebih menunjang pelaksanaan pemberdayaan di level komunitas RT/RW tersebut."

"Studi ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan aset komunitas terkait dengan program ternak lele di lingkungan RW 01. Hasil penelitian melihat bahwa aset komunitas yang dimiliki oleh masyarakat kurang mendapat perhatian dari perusahaan selaku pembuat program. Studi ini menunjukkan bahwa setiap modal dalam kelompok mempunyai peranan masing-masing dalam mempengaruhi keberhasilan kelompok, namun penelitian melihat bahwa modal-modal yang dimiliki oleh masyarakat belum bisa dioptimalkan oleh perusahaan dalam pengimplementasian programnya. Dari sisi monitoring dan evaluasi juga kurang mendukung program ini untuk berkembang.

---

This study aims to describe community assets related to catfish program in RW 01 rsquo s environment. The result of this research shows that community owned assets are less attention from the company as the program maker. This study shows that each capital in the group has its own role in influencing group success, but research see that the capital owned by the society can not be optimized by the company in the implementation of the program. In terms of monitoring and evaluation are also less support for this program to grow up."

"Melalui program pemberdayaan masyarakat (community development) perusahaan melakukan stimulasi untuk memajukan kehidupan masyarakat di wilayah operasi perusahaan dan menghindarkan mereka dari keterbelakangan. Di sisi lain program community development merupakan strategi untuk menciptakan sikap penerimaan dari komunitas agar dapat bersinergi dengan perusahaan demi terciptanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan komunitasnya dimana dalam jangka panjang akan menciptakan iklim yang kondusif bagi operasi perusahaan serta dapat menghindarkan "gesekan" dengan masyarakat dimana perusahaan berada. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk melihat seberapa besar pengaruh persepsi mengenai community development terhadap sikap komunitas kepada perusahaan dengan studi kasus pada perusahaan yang bergerak di industri tembakau yaitu PT Djarum yang melakukan program community development dalam bentuk pelatihan Satgas Pencegahan Kebakaran di kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Persepsi mengenai community development dipandang dari aspek karakteristik inovasi berdasarkan teori difusi inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi mengenai community development dapat membentuk sikap komunitas kepada perusahaan hingga tahap afeksi, namun hanya aspek complexity saja yang berpengaruh secara signifikan. Merujuk pada tingginya pengaruh aspek complexity maka perusahaan perlu meninjau tingkat kerumitan materi dari ide / inovasi yang disampaikan dengan membuatnya sesederhana mungkin agar komunitas memberikan sikap yang positif kepada kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan.

---

Through community empowerment program (community development) companies stimulate improving the lives of people in the company?s operations and prevent from the backwardness. On the other side the community development program is a strategy to create the community attitudes toward company in order to synergize for the creation of a harmonious relationship between the company and the community in which in the long run will create a conducive climate for corporate operations as well to avoid the "friction" with the communities in which it located.

This study uses quantitative methods to see how much influence from perception of community development program in the form of community attitudes toward company with study on company engaged in tobacco industry, PT Djarum, who do community development program in the form of Fire Prevention Task Force Training in Tambora sub-district, West Jakarta. Perception of community development is viewed from the aspect of innovation characteristics based on the theory of diffusion of innovation.

The results showed that five aspects from perception of community development is carried out community attitudes toward company, but only aspects of complexity are significant. Referring to the high of complexity aspects of the influence, the company needs to review the level of complexity of the material of the idea / innovation delivered by making it as simple as possible in order to create a positive attitude to social activities undertaken by the company."

"Dalam usaha menyelesaikan masalah permukiman kumuh, Dinas Perumahan DKI Jakarta menggunakan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada komunitas. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melakukan perbaikan permukiman kumuh dalam skala lokal dengan melibatkan anggota komunitas dalam prosesnya. Pendekatan tersebut meningkatkan potensi masyarakat untuk mencapai lingkungan permukiman berkelanjutan yang dikelola oleh warganya sendiri. Tugu Selatan merupakan salah satu kawasan yang menjadi target dan telah mengalami perbaikan permukiman sejak tahun 2006.Skripsi ini mengungkap realisasi pelaksanaan perbaikan permukiman di Tugu Selatan dengan berlandaskan rangkaian konsep pendekatan yang bertumpu pada komunitas, dan menganalisis kesesuaian antara wacana pembangunan yang bertumpu pada komunitas dan pelaksanaannya dalam menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Melalui partisipasi masyarakat, skripsi ini mengidentifikasi masih adanya jurang antara wacana dan pelaksanaan tersebut. Dengan demikian, skripsi ini menghasilkan gagasan yang dapat dikembangkan dalam dunia Arsitektur dan Desain Lingkungan dalam menjembatani wacana dan pelaksanaan sebuah gagasan atau konsep melalui rancangan.

---

In an effort to solve the problem of slums, Housing Authority of DKI Jakarta employed community-based development as an approach. The approach was done by improving the slums area in local scale by involving community members in the process. The approach increases the potential of the society to achieve sustainable settlements that are managed by its own people. Tugu Selatan is one of the areas that is targeted and have experienced the improvement program since 2006.

This thesis reveals the practice of the settlement improvement in Tugu Selatan based upon a series of concepts of community-based approach. It analyzes the suitability between the theory of community-based development and its practice in solving the problem of slums. By employing participatory approach, it identifies the persistence of the gap between the theory and the practice. Thus, this thesis generates ideas that can be developed in the world of Architecture and Environmental Design in bridging the theory and practice of an idea or concept through design."

"Studi evaluasi ini bertujuan memberikan model evaluasi program CSR yang lebih komprehensif mengukur capaian fungsi community development dan community relation secara seimbang. Literatur dalam evaluasi program CSR lebih cenderung fokus pada aspek Community Development dan kurang melihat dampak program pada aspek relasi antara perusahaan dengan komunitas. Program pemberdayaan pariwisata berbasis komunitas ini merupakan CSR PT Tirta Investama-Lido di Desa Ciburuy yang mulai dilaksanakan pada 2019 lalu. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan survei sebagai data pelengkap. Metode evaluasi yang digunakan adalah kombinasi metode Main Analytical Categories, SWOT untuk mengukur capaian fungsi Community Development, dan pengukuran relasi untuk menilai capaian fungsi Community Relation. Hasil studi ini menunjukan bahwa aspek relevansi lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya seperti efektivitas, dampak, dan keberlanjutan. Analisis SWOT memperlihatkan kekuatan pada SDA dan SDM yang cukup banyak dan menghimpuni, akan tetapi masih perlu dioptimalkan dari segi kualitas sungai dan SDM yang perlu di kembangkan. Kinerja program yang cukup baik berdampak pada relasi yang cukup harmonis antara perusahaan dengan komunitas. Hal ini bisa dilihat dari komunikasi, kerjasama, dan pengakuan dari masyarakat/komunitas yang berujung positif. Dengan demikian kinerja dan dampak program pada aspek Community Development terlihat sejalan dengan dampak program pada aspek Community Relation.

---

This evaluation study aims to provide a more comprehensive CSR program evaluation model to measure the achievement of the community development and community relations functions in a balanced way. The literature in the evaluation of CSR programs tends to more focus on aspects of Community Development and less on the impact of programs on aspects of the relationship between the company and the community. This community-based tourism empowerment program is a CSR of PT Tirta Investama-Lido in Ciburuy Village which was started in 2019. This study uses a qualitative method with data collection techniques in-depth interviews, observations, and surveys as complementary data. The evaluation method used is a combination of the Main Analytical Categories, SWOT is to measure the achievement of the Community Development, and relationship measurement is to assess the achievement of the Community Relations. The results of this study indicate that the relevance aspect is more prominent than other aspects such as effectiveness, impact, and sustainability. The SWOT analysis shows that the strength of natural resources and human resources is quite large and adequate, but still needs to be optimized in terms of river quality and human resources that need to be developed. The program's good performance has an impact on quite harmonious relations between the company and the community. This can be seen from the communication, cooperation, and recognition from the community/community that lead to positive results. Thus the performance and impact of the program on the Community Development are seen to be in line with the program's impact on the Community Relations."

"Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat adat di era desentralisasi dengan studi kasus pemberdayaan komunitas adat terpencil terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Tahun 2004-2006. Penelitian ini beragumen, bahwa desentralisasi mengakomodasi masyarakat adat melalui ketentuan legal di dalam UU No.32 Tahun 2004, namun desentralisasi belum mempengaruhi dalam aspek pembuatan program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori multikulturalisme yang berasal dari Kymlicka, Raz, dan Parekh. Serta, konsep desentralisasi politik, pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai data primer, dan data sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan studi pustaka lainnya. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya; Pertama¸ pemerintah daerah tidak membuat program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan mekanisme bottom up, melainkan dengan pandangan subjektif terhadap Suku Anak Dalam yang harus di modernisasi. Kedua¸ program pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam tidak sesuai dengan kondisi budaya dan tidak memenuhi akses pelayanan sosial. Ketiga¸ pemerintah daerah masih bergantung terhadap mekanisme pemberdayaan dan anggaran pemberdayaan yang diberikan pemerintah pusat.

---

This research analyzes the empowerment of indigenous community in decentralization era with the case study of the empowerment of remote indigenous community towards Suku Anak Dalam in Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Province in 2004-2006. This research argues that decentralization accommodates indigenous community within legal provision in UU No.32 Tahun 2004, but decentralization is not yet to take effect on affecting the manufacture of remote indigenous community programs.

This research uses the multiculturalism theory from Kymlicka, Raz, and Parekh. In addition, the researcher is also using political decentralizations concept, the concept of community empowerment, and indigenous community concept. This research employment qualitative methods with in-depth interviewing technique as the primary source of data, and legal provisions like law, government regulations, and other literature study, as the secondary sources.

This research find out that, First, the local government does not make the remote indigenous community empowerment program with a bottom up mechanism, rather with a subjective view towards Suku Anak Dalam that needs to be modernized. Second, the empowerment program for Suku Anak Dalam does not match the cultural condition. Third, the local government still depends on the empowerment mechanism and the empowerment budget that is given by the central government."

"Tesis ini membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan ADP Wahana Visi Indonesia di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara terhadap kelompok dampingan kesehatan dan pengembangan ekonomi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam seluruh tahapan program telah dilakukan upaya melibatkan warga dampingan dan pemangku kepentingan secara sengaja untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan tersebut dan menyarankan agar komite proyek dapat diberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar lagi dalam pengelolaan program memasuki fase transisi program.

---

The focus of this study is about empowerment effort toward urban poor community in the area of health and economic development held by ADP in Cilincing village of North Jakarta City and to identify supporting and obstacle factor of targeted group?s participation in its community development activities. This research is qualitative descriptive interpretive.

The result of the research showed that in every step of the program, ADP has deliberately involved targeted community and stakeholder to take part in its activities and suggested that bigger role and responsibility given to project committee to manage the program as it enters to transisition phase."

"Sejak merebaknya reformasi di Indonesia pada akhir tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada Mei 1998 dengan tumbangnya rezim Orde Baru dan di ikuti oleh krisis ekonomi yang menghancurkan perekonomian negara dan dilanjutkan dengan krisis multidimensional yang tak menunjukan tanda-tanda perubahan yang signifikan, telah memberikan kemajuan dalam pola pikir masyarakat indonesia. Setidaknya masyarakat menyadari dan mendapat satu pembelajaran politik dari peristiwa tersebut bahwa hak mereka selama ini sebagai konstituen dari negara ini tidak dirasakan dengan baik, bahkan terabaikan, hanya dinikmati oleh segelintir orang dapat dinikmati dengan jalur-jalur demokrasi yang terbentuk. Kesadaran ini telah membawa masyarakat Indonesia terutama masyarakat lokal untuk menuntut hak atas pengelolaan SDA mereka yang sekama ini belum bisa dinikmati dengan baik. Singkatnya reformasi telah dijadikan Tema sentral dalam menuntut perubahan dalam asas demokrasi. Dalam konteks pengembangan masyarakat program CD yang selama ini hanya dilihat sebagai program alternative yang dipakai sebagai upaya mendekatkan pelayan kepada masyarakat dan lebih banyak digunakan pada rural society. Bagi pemerintah pusat maupun daerah program CD adalah alternative dari bergagai program yang bersifat sentral dalam model top down yang selama ini menjadi primadona pembangunan di Indonesia. Sementara bagi korporat program CD bukan sekedar model pembangunan biasa tetapi merupkan sarana bagi korporat untuk melaksanakan CSR dalam rangka pelayanan dan pengembangan masyarakat yang merupakan kompensasi dari realisasi kesepakatan yang dibuat dengan komunitas lokal. Konsep dasar program CD tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia, stakeholders, partisipasi dan pengembangan melalui program-program yang menyentuh basic needs masyarakat. Program CD seringkali diimplementasikan dalam bentuk, proyek-proyek pembangunan seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pengembangan infrastruktur seperti jalan raya, sumur umum, atau jaringan irigasi, perbaikan sarana pertanian, peningkatan fasilitas manufaktur, atau pembinaan kegiatan komersial. Dalam Konsep CD juga melibatkan elemen¬elemen penting seperti SDA, state, Corporate dan community. Program CD adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabilah di bandingkan dengan kegiatan pembanguna sebelumnya. Penelitian ini merupakan studi terhadap BP LNG Tangguh yang bergerak di bidang eksplorasi SDA, khusunya Gas Alam Cair (LNG) di Kabupaten Bintuni Papua, yang mengembangkan (dan masih dalam tahap terus mencari bentuk/model) CD sebagai salah satu prioritas program dari perusahaan tersebut untuk pengembangan masyarakat lokal. Penulisan hasil penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengembangan masyarakat lokal melalui program CD tersebut. Dengan permasalahan utamanya adalah melihat proses sosial dalam pengembangan masyarakat lokal melalui CD sebagai indikator kompensasi terhadap komunitas lokal. Dengan mencoba melihat pengembangan masyarakat lokal yang bukan ssekedar menyentuh basic needs masyarakat lokal atau sekedar konsekuensi logis kompensasi perusahaan sebagai pemegang hak eksplorasi kepada masyarakat lokal sebagai pemegang hak ulayat, akan tetapi lebih dari itu mencoba mencari dan menemukan model pembangunan yang berkelanjutan, untuk mengantisipasi fase laten (kompensasi, konflik, tuntutan) di masa mendatang, yang tentunya melalui perspektif CD itu sendiri. CD hampir merupakan pembahasan yang sudah sering dikaji dan muncul dalam berbagai studi kelayakan berbagai perusahaan-perusahaan ekstraktif di seluruh dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus dan juga kemungkinan banyak peneliti terdahulu atau para peneliti yang berkonsentrasi pada CD telah membahas topik yang sama. Namun penting disini adalah untuk melihat sejauhmana program CD yang diterapkan BP LNG Tangguh sebagai salah satu program prioritas dapat dikolaborasikan dengan kearifan lokal, sehingga menjadi model pembangunan yang berkelanjutan. Dan menjadi solusi positif yang dapat direkomendasikan kepada perusahaan manapun dalam penyelesaain kompensasi yang efektif dari pihak perusahaan terhadap masayarakat lokal. Dengan tujuan bahwa ada solusi yang bermanfaat dalam proses pembangunan masyarakat secara umum. Dari peneltian dengan menggunakan metode kerja dan teori sosial yang diracang menggunakan teknik penelitian ilmiah diharapkan pembahasan ini dapat menjawab pertanyaan peneltian yang sudah dirumuskan dan dapat diketahui signifikansi secara sosiologis dari program CD itu sendiri dan implikasi teori yang bisa dikembangkan pengembangan sosiologi maupun perubahan soial."