Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berakhirnya pemerintahan Orde Baru, memberi kesempatan untuk memperbaiki kemandirian daerah, dengan pelaksanaan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Nubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang mulai dilaksanaan sejak Januari 2001. Harapan yang digantungkan dari pelaksanaan kedua undang-undang tersebut perbaikan pelayanan publik, kepada masyarakat lokal, yang bermuara kepada peningkatan kinerja perekonomian daerah. Pada akhirnya pelaksanaan kedua undang-undang tersebut, akan meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama yang tinggal di daerah. Dengan kata lain, ada keyakinan bahwa otonomi daerah, khususnya.desentralisasi fiskal akan meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan rakyat.Uraian di atas, membangkitkan pertanyaan, apakah desentralisasi fiskal yang lebih besar, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran? Pertanyaan itulah yang dicoba dijawab oleh studi ini, dengan mengambil studi kasus perekonomian Sumatera periode 1993-2003. Studi lebih difokuskan pada nisbah desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat kabupateri/kota maupun provinsi. Studi ini, juga ingin melihat secara khusus, apakah pelaksanaan UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 telah memberikan perubahan yang baik, sekalipun masih dalam tahap awal pelaksanaan.Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal belum memberikan dampak siginifikan atau besar terhadap pertumbuhan ekonomi. ini disebabkan belum berubahnya komitmen pemberdayaan rakyat. Struktur pengeluaran sejak dilaksanakan UL' No.22/1999 dan UU No.25/1999 masih sama seperti periode sebelumnya. Pengeluaran APBD masih didominasi pengeluaran rutin. Sedangkan pengeluaran pembangunan masih didominasi untuk pengeluaran pembangunan infrastruktur. Kedua undang-undang tersebut hanya memperbesar keleluasaan daerah mengatur pengeluaran, tetapi tidak memperbaiki komitmen pemberdayaan. Di sisi penerimaan, terjadi hal yang berkebalikan, karena struktur penerimaan APBD yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), masih sangat kecil, sama seperti sebelum pelaksanaan UU No.22/1999 dan UU No.15/1999. Hal disebabkan pemerintah pusat, masih memegang kontrol untuk sumbersumber penerimaan pajak yang besar. Riga sudah terlihat distorsi peiaksanaan desentralisasi fiskal, yang disebabkan tidak adanya panduan pelaksanaan yang mencakup aspek hukum, ekonomi dan manajemen pengelolaan anggaran. ]uqa belum tersedia perangkat hukum, yang menjamin peiaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.Berdasarkan hasil studi ini, direkomendasikan bahwa memang benar, UU No.22/1999 dan UU No.25/1999, sebaiknya direvisi, sejak dini, sebelum pelaksanaannya semakin terdistorsi. Selain itu pemerintah harus segera mempersiapkan petunjuk pelaksanaan yang mengandung dimensi hukum, ekonomi dan manajemen, yang seimbang dan saling melengkapi yang merupakan acuan pemerintah daerah daiam mengelola APBD."

"Penelitian ini mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera, Indonesia. Digunakan tiga model regresi untuk menganalisa data panel lima indikator utama desentralisasi fiskal periode 2007-2013 yaitu: OLS, Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Dtatistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator berupa pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan jumlah penduduk memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat pendidikan dan tingkat serapan tenaga kerja berkorelasi positif terhdap pertumbuhan ekonomi di Sumatera, Indonesia.

---

This paper analyzes the impact of fiscal decentralization on regional economic growth in Sumatera, Indonesia. Within the framework of an OLS, Fixed Effect Model and Random Effect Model was employed in this thesis on a set of dynamic panel data models with latent variables over a period 2007- 2013. Two indicators of fiscal decentralization, local revenue, and local expenditure were used to measure impact of fiscal decentralization in Sumatera. Data for this study comes from secondary sources; BPS and DJAPK ministry of Finance Republic of Indonesia. The empirical finding of this study suggests that two fiscal decentralization indicators and number of population have a negative significant impact on regional economic growth. However, number of education and employment rate are positively correlated with economic growth. Finally, there is a little consensus on the relationship between fiscal decentralization and economic growth in Sumatera, Indonesia."

"Pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan pada UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam pelbagai bidang. Dengan adanya oronomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk menyusul program-program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya.Esensi dari UU No. 2211999 adalah pembagian kewenangan dan fungsi (power sharing) antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara UU No. 25/1999 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (financial sharing) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut. UU No. 25 Tahun 1999 yang berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah didesain dengan menggunakan prinsip money follows fine/ion atau "uang mengikuti kewenangan". Artinya, jika kewenangan dilimpahkan ke daerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itu pun harus dilimpahkan ke daerah.Diterapkannya UU No. 25/1999 memiliki dampak atau implikasi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah pada umumnya. Banyak hal-hal baru yang diatur dalam UU No.25/1999 yaitu mengenai Dana Perimbangan sebagai penerimaan daerah yang merupakan transfer dari pusat kedaerah. Dana Perimbangan ini meliputi : Partama, Dana Bagi Hasil Pajak (Tax Revenue Sharing) yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bagi hasil pajak penghasilan (PPh). Kedua, Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam (Natural Resources Revenue Sharing). Ketiga, Dana Alokasi Umum (DAU). Keempat, Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum merapakan bentuk lain dari SDO (Subsidi Daerah Otonom) dan Dana INPRES pada jaman sebelum otonomi daerah. Melalui kebijakan bagi hasil Sumberdaya alam diharapkan daerah dan masyarakat setempat dapat lebih merasakan hasil dari sumberdaya alam yang dimiliki, Karena selama ini basil sumberdaya alam lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat dibandingkan masyarakat setempat.Dengan adanya desentralisasi fiskal, kemampuan daerah dalam pengelolaan dana secara mandiri menjadi tuntutan yang nyata, sehingga seluruh potensi dapat dioptimalisasikan melalui mekanisme perencanaan secara tepat. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh wilayah otonom di Indonesia. termasuk propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Setiap upaya pembangunan daerah di propinsi NTB, dimana pemerintah daerah propinsi NTB dan masyarakatnya hams secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah propinsi NTB beserta partisipasi masyarakatnya dengan mengunakan sumberdaya-sumberdaya unruk menggali sumber-sumber asli daerah dalam rangka peningkatan penerimaan total pemerintah, sehingga propinsi NTB mampu mengoptimalisasikan potensi dari sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan didalam merancang dan membanglin perekonomian di daerahnya.Berdasarkan pada data keuangan daerah propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana ketergantungan propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sangat besar dari dana transfer untuk menutupi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga perlu penerapan kebijakan-kebijakan didalam menggali sumber-sumber asli daerah dalam rangka peningkatan penerimaan total pemerintah daerah, karena memang behun optimainya propinsi NTB didalam menggali sumberdaya alam seperti, tambang emas, budi daya ikan, budi daya mutiara, sumberdaya hutan dan sumber-sumber daya lainnya yang semestinya masih dapat ditingkatkan lagi, sehingga diharapkan dengan berlakunya desentralisasi fiskal melalui optimalisasi sumberdaya-sumberdaya yang ada dengan perencanaan yang tepat akan membawa dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB. Hasil simulasi kebijakan untuk melihat dampak dari desentralisasi fiskal diketahui bahwa seluruh komponen dana perimbangan merniliki dampak positif terhadap PDRB di NTB, baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten.Hasil simulasi pada tingkat propinsi, dana transfer menghasilkan dampak peningkatan PDRB yang lebih besar dari komponen bagi hasil lainnya. Sementara itu hasil simulasi untuk kabupaten di NTS menunjukkan bahwa peranan bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan PDRB di seluruh kabupaten membawa dampak positif, dimana kabupaten Sumbawa menjadi kabupaten yang memiliki kontribusi bagi hasil pajak paling besar terhadap pertumbuhan PDRB. Di sisi lain simulasi terhadap bagi hasil sumber daya a]arn membawa dampak bagi pertumbuhan PDRB paling besar di kabupaten Lombok Barat, Sedangkan dana transfer paling berrnanfaat bagi kabupaten Sumbawa.Simulasi terhadap keseluruhan variabel endogen menunjukkan bahwa seluruh kabupaten di NTB sangat tergantung pada dana transfer dibanding variabel dana perimbangan lainnya.Dari hasil analisis disparitas diketahui bahwa kesenjangan antar kabupaten dapat dikurangi dengan adanya bagi basil pajak, bagi basil sumberdaya alam, sedangkan dana transfer akan menyebabkan kurang dapat mengatasi kesenjangan antar kabupaten."

"Desentralisasi fiskal dianggap sebagai kebijakan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dalam menyediakan barang publik dan merupakan cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini membahas hubungan teoritis dan empiris antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sini, kami menggunakan lima pengukuran desentralisasi untuk menangkap aspek multidimensi desentralisasi fiskal. Dengan menggunakan data dari tingkat pemerintahan terendah dan data terbaru di Indonesia dari 2010 hingga 2017, hasilnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara signifikan berkorelasi secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Fiscal decentralisation is deemed as an effective policy to increase efficiency in providing public goods and appears as a way to foster economic growth. This paper addresses the theoretical and empirical linkage between fiscal decentralisation on economic growth. Here, we use five decentralisation measures to capture the multi-dimensional aspect of fiscal decentralisation. Using data from the lowest level of government and the latest data in Indonesia from 2010 to 2017, the results showed that fiscal decentralisation is significantly and negatively related to economic growth."

"Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah.Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size.

In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013.

Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used."

"Tesis ini menjelaskan bagaimana variabel fiskal (pajak/tax) dan moneter (tingkat bunga rill/real interest rate) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam suatu sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate). Disamping itu, tesis ini mengulas bagaimana perubahan variabel-variabel seperti : real exchange rate yang ditunjukan oleh rasio antara indeks harga luar negeri dikali dengan nilai tukar, dengan indeks harga domestik (QF*E/CPI), serta besarnya tingkat bunga rill (RI), besarnya impor dunia (MWR), defisit anggaran pemerintah (G-T), obligasi pemerintah (L) clan output perekonomian domestik setahun lalu (Y(-1)), akan mempengaruhi perubahan pada output (Y) tahun berjalan. Data yang digunakan adalah data tahunan periode 1969-1997. Perangkat ilmiah yang digunakan adalah ekonometrika, menggunakan sistem persamaan simultan clan merupakan penerapan dari teori IS-LM dalam perekonomian kecil dan terbuka dengan sistem nilai biker tetap. Secara spesifik, model ini merupakan model Mundell-Fleming. Semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunalkan harga konstan 1993 (serous dalam nilai riil). Untuk simulasi output periode 1998-2003, diasumsikan bahwa pemerintah menerapkan paket kebijakan makro (fiskal dan moneter) pads tahun 1998. Ada 9 skenario yang diaplikasikan yaitu : skenario pertains, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter, keduanya bersifat longgar; skenario kedua, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat longgar dan kebijakan moneter bersifat netral; skenario ketiga, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat longgar namun kebijakan moneter bersifat ketat; skenario keempat, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat netral dan kebijakan moneter bersifat longgar, skenario kelima, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal manpun moneter bersifat netral; skenario keenam, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal netral dan moneter bersifat ketat; skenario ketujuh, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ketat namun kebijakan-moneter bersifat longgar, skenario kedelapan, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter bersifat netral; sedangkan skenario kesembilan, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal maupun moneter yang bersifat ketat Dari basil simulasi dapat disimpulkan bahwa secara umum kebijakan fiskal lebih efektif di dalam mendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya, dengan asumsi tingkat pertnmbuhan harga konstan, kebijakan fiskal dan moneter yang longgar akan memberikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang maksimal."

"[ABSTRACTThis paper investigated whether fiscal policy, especially government investmentexpenditure in Indonesia, depends on changes in the economic business cycle andwhether its impact is significant on economic growth. This paper analyzed therelationship between government investment expenditure and output gap using anordinary least squares (OLS) regression covering three periods of study (1980?1996, 2001?2014, and 1980?2014). In general, the result showed governmentinvestment expenditure tended to be acyclical. This study also evaluated theimpact of the changes in government investment expenditure on gross domesticproduct (GDP) using a vector autoregression (VAR) approach. The resultsrevealed government investment expenditure did not have a significant impact oneconomic growth.

---

ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980–1996, 2001, dan 1980–2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi]"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk (1) mengestimasi model pertumbuhan ekonomi antar propinsi di Pulau Sumatra dengan memperhatikan masalah perbedaan efisiensi dalam produksi, kualitas output ataupun input, sumber daya alam dan infrastruktnr, (ii) mengestimasi elastisitas output terhadap perubahan input dan angka kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi antar propinsi di Pulau Sumatra. Model fungsi produksi meta yang bersifat translog digunakan sebagai pendekatan karena dapat memperhitungkan perbedaan kondisi antar propinsi (propinsi berpendapatan tinggi dan propinsi - berpendapatan rendah) dan kemajuan teknologi. Sebagai variabel input digunakan stok barang modal dan tenaga kerja. Untuk menghasilkan dugaan yang tidak bias dan efisien digunakan teknik See mingly Unrelated Regression dalam proses pendugaan. Studi ini menunjukkan terjadinya penurunan dan peningkatan kualitas input pada tahun-tahun tertentu, sedangkan produktivitas total faktor (PTT) mengalami kemajuan pada semua propinsi. Pada golongan propinsi berpendapatan tinggi produktivitas total faktornya lebih tinggi dari golongan propinsi berpendapatan rendah, hal ini berkaitan erat dengan migas yang dihasilkannya. Alokasi investasi mennnjukkan bahwa barang modal lebih menguntungkan secara relatif jika dialokasikan ke golongan propinsi berpendapatan tinggi dari pada ke golongan propinsi berpendapatan rendah. Kondisi input dan parameter produksi menunjukkan membaiknya kinerja antar propinsi dalam pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatra. Untuk itu kebijakan yang sebaiknya ditempuh adalah meningkatkan produktivitas di propinsi berpendapatan rendah dengan meningkatkan mutu modal manusia melalui pendidikan, ketrampilan dan latihan. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan bahwa produktivitas total faktor yang ada di propinsi berpendapatan rendah bisa menyamai atau paling tidak dapat mendekati produktivitas total faktor propinsi berpendapatan tinggi, sehingga secara nasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia."

"Pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam pelbagai bidang. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumberdaya dengan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah propinsi di Indonesia, mengetahui besarnya pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah propinsi di Indonesia dan mengetahui besarnya pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa dan luar Jawa, mengingat wilayah tersebut mempunyai karateristik geografis yang berbeda. Sementara itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dari 26 propinsi di Indonesia selama periode 1995-2004 yang diestimasi dengan menggunakan model ekonometrik data panel.Hasil analisa menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan desentralisasi selama periode 1995-2000, peran anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan berpengaruh negatif, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun luar Jawa. Memasuki era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, balk melalui sisi penerimaan maupun pengeluaran mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun pengaruh anggaran Pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jauh lebih besar melalui sisi pengeluaran dibandingkan sisi penerimaan, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa.Sebelum pelaksanaan era desentralisasi 1995-2000, peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar melalui dana perimbangan dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD). Memasuki pelaksanaan desentralisasi 2001-2004, pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dana perimbangan, terutama di tingkat nasional dan luar Jawa. Selama era desentralisasi 2001-2004, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun peran anggaran tersebut lebih besar melalui pengeluaran pembangunan dibandingkan pengeluaran rutin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat nasional dan di luar Jawa.Sejak era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, peran investasi dan keterbukaan daerah berpengaruh besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa. Sementara itu, pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Sedangkan peran pajak daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan sejak memasuki pelaksanaan era desentralisasi, namun masih relatif kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di Iuar Jawa."

"Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah ada hubungan (pengaruh) kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang dan faktorfaktor pertumbuhan ekonomi di dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia? Dengan negara-negara mitra dagang mana saja, pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus meningkat? Penelitian menggunakan data panel: 20 negara mitra dagang, yaitu jumlah ekspor terbesar ke negara tujuan (Australia, Belgia, Kanada, Cina, Perancis, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Korea, Malaysia, Belanda, Filipina, Saudi Arabia, Singapura, Spanyol, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama) pada periode waktu 30 tahun (1974-2003).Regresi data panel dengan menggabungkan (pooling) data cross-section dan time series, menggunakan variabel dummy (least square dummy variable) dan variabel lag dependen (YP(-1)); serta dikombinasikan dengan model kuadratik ( YPPxYPP, TRDIxTRDJ dan YPRxYPR) adalah serupa dengan estimasi data panel dengan fixed efects.Hasil penelitian menyatakan bahwa ada hubungan (pengaruh) kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang dengan pertumbuhan ekonomi di indonesia. Peningkatan US$ 1 pdb per kapita riil negara mitra dagang (YPP) menyebabkan peningkatan US$ 0.039771 tingkat PDB per kapita rill indonesia (YP) (signifikan). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus meningkat dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai nilai rasio pdb per kapita rill terhadap PDB per kapita rill negara mitra dagang (ypr) lebih kecil dari nilai ypr optimal 3.102024 dengan prioritas dalam hubungan kerjasama perdagangan, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Belanda, Perancis, Belgia, Hong Kong, Kanada, Inggris, Australia, Singapura, Italia, Spanyol, Saudi Arabia, Jerman, Korea, Malaysia, Thailand, Filipina, Cina, dan India. pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai tingkat PDB per kapita riil (YPP) yang besar.Ada hubungan (pengaruh) faktor-faktor pertumbuhan di dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. peningkatan US$ 1 PDB per kapita rill inisial indonesia (LYP) menyebabkan penurunan US$ 0.029591 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); pertambahan 1 orang pertumbuhan penduduk Indonesia (PI) menyebabkan penurunan US$ 1832.987 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 persen investasi/PDB rill Indonesia (invi) menyebabkan peningkatan US$ 4.033363 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin angka inflasi Indonesia (inft) menyebabkan peningkatan US$ 804.2352 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin secondary enrollment ratio (SER) Indonesia (SCHI) menyebabkan penurunan US$ 12.65101 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); peningkatan US$ 1 trade/PDB rill Indonesia (TRDI) menyebabkan peningkatan US$ 689.5339 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin YPR menyebabkan peningkatan US$ 246.6701 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); peningkatan US$ 1 pola interaksi PDB per kapita riil negara mitra dagang dengan trade/PDB riil indonesia (YPPxTRDI) menyebabkan penurunan US$ 0.009320 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan). Keterbukaan (openness) tidak selalu akan memberikan manfaat yang lebih (more benefit) dengan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan impor bahan baku yang iebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekspor barang modal seperti mesin-mesin industri menunjukkan bahwa tingkat kapitalisasi (capital intensive) proses perekonomian di dalam negeri masih rendah.Dari hasil penelitian ini, saran untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah kembali menggiatkan program keluarga berencana (KB) untuk mengurangi laju peningkatan jumlah penduduk; investasi diarahkan untuk menghasilkan produk-produk antara (intermediate goods) guna mengurangi laju impor barang-barang dasar sehingga share of trade meningkat, menyebabkan pdb per kapita meningkat; jaminan kepastian di dalam negeri, yaitu stabilisasi harga untuk mencegah peningkatan inflasi walaupun sebenamya diperlukan untuk rangsangan investasi; kebijakan pemerintah terhadap peningkatan SDM lulusan sekolah menengah, contoh pemberian training (tenaga kerja siap pakai) dan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai untuk tenaga menengah; peningkatan kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai YPR iebih kecil dari YPR optimal 3.102024 dengan prioritas dalam hubungan kerjasama perdagangan."