Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa indikator masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia seperti rendahnya rasio pajak, jumlah penduduk yang ber-NPWP dan kecilnya angka pengembalian SPT Tahunan tak Iepas dari rendahnya kualitas administrasi pajak dalam melayani dan mengawasi wajib pajak. Silvani (1992:290) tidak maksimalnya kinerja adminisirasi pajak untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan tersebut diantaranya ditandai dengan gejala kurangnya penggunaan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai langkah preventif dan amtisipasi. Informasi tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan memudahkan administrasi pajak untuk menetapkan perbedaan perlakuan baik bagi kelompok yang patuh atau belum patuh. Informasi yang memadai juga akan membantu proses formulasi strategi peningkatan kepatuhan. Osbome (2000:170) memandang bahwa wajib pajak adalah juga sebagai pelanggannya kantor pajak, hanya saja pelanggan disini bersifat unik karena berperan juga sebagai subyek kepatuhan. Bila administrasi pajak ingin mengetahui apa yang kurang dari kinerja Iayanan kepada pelanggannya maka wajib pajak menjadi sumber informasi umpan baliknya. Tujuan utama dan administrasi pajak adalah meraih kepatuhan sukarela. Berbagai cara telah dilakukan oieh pemerintah diantaranya dengan merubah Strategi pelayanan dan pengawasan berdasarkan tipe wajib pajak melaiui pembentukan unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Smaff Tax Offce (STO). STO menerapkan sistem administrasi modem yang ciri utamanya di bandingkan dengan model sebelumnya adalah adanya Account Representative (AR). Satu wajib pajak akan dilayani dan diawasi oleh seorang Account Representative untuk seluruh jenis pajak Namun pada kenyataannya setelah dilakukan modernisasi, dari indikator pencapaian target penerimaan STO Jakarta Sawah besar. Dua untuk tahun 2005 hanya meraih 61%, kendati demikian disisi lain tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan dibanding tahun sebelumnya cukup menggembirakan khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Iebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 1.75% dan SPT PPh Badan turun relatif kecil sebesar 7%. Dari kedua indikator tersebut tetap memicu adanya kesan bahwa administrasi perpajakan modern di STO Jakarta Sawah Besar Dua tidak membawa dampak perubahan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan diantara keduanya. Kondisi tersebut sekaligus menurut Silvani menandakan bahwa seluruh faktor pendorong kepatuhan yang diaplikasikan melalui program pelayanan dan pengawasan oleh petugas pajak (Account Representadve) tidak penting (tidak memiliki arti) bagi wajib pajak. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat masalah hubungan sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Administrasi pajak yang efektif harus mampu melihat faktor mana yang menjadi hambatan (burden) dan kemudahan (oppurtunity) bagi wajib pajak. Banyak faktor pendorong kepatuhan wajib pajak namun tidak semua dalam kendali administrasi pajak. Memahami hambatan dan kemudahan kemudian menilai mana yang paling dominan akan meningkatkan fokus strategi selanjutnya (effort to increase and effort to increase effectiveness). Penelitian ini bersifat kuantitif dengan menggunakan data variabel terikat yaitu kepatuhan waib pajak (ketetapan waktu Iapor dan bayar) dan variabel bebas yaitu pola sikap wajib pajak terhadap program yang telah dijalankan oleh Account Representadve. Penelitian ini mencoba menjelaskan adanya hubungan penerapan sistem administrasi modern dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdomisili di kelurahan Pasar Baru di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan mengetahui faktor-faktor penentu pendorong kepatuhan yang paling penting yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dan penelitian ini diketahui bahwa ada hubungan penerapan administrasi modern dengan tingkat kepatuhan dan program pemberian instruksi yang jelas (clear instruction), mengingatkan batas waktu akhir pelaporan atau pembayaran (remind) dan pemberian informasi peraturan terbaru yang terkait dengan kegiatan wajib pajak (informing) merupakan faktor yang paling penting dan membedakan antara kelompok wajib pajak yang telah patuh, menjadi patuh dan belum patuh. Mengetahui sikap wajib terhadap program memudahkan administrasi pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua menyusun usaha peningkatan efektifitas pelayanan dan pengawasan.

---

Indonesia is still having face low tax compliance, low of tax ratio, less of citizen who are registered as tax payer and tax payer did not return tax report timely or absence. Tax administration has duties to delivery service quality and to monitor tax payer. Silvani (1992:290) many tax administration did not have well performance because cannot use encourage factors to influence tax payer act under the tax law. The appropriate informations provide significant measurement for tax administration to build preventif and anticipate programme. Tax administration most get suficient segmentation of tax payer in order to aplicate a different treatment for different group (comply or not comply) and become a fundamental fit to strategic process. Osborne (2000:170) has seen tax payer as client and a complier to tax obligations. If tax administration want to know about a degree of the quality service, administrator should ask to the tax payer and receive a feed back.The main objective of tax administration is to foster voluntary compliance. Many actions were created by the government, one of them is to changed the strategy of services and monitor programme by tax payer organization. Small tax office which build as a modern tax office has a significant and strategic contact person for tax paver. He or she was called as Account Representative. One tax payer has an Account Representative to serves and monitors for all tax obligation. In 2005 STO Sawah Besar Dua has just only 61% from the given target, as the bright sight personal income tax payer giving positive movement 1.75% more than last tax year. A positive from individual income tax is not followed by coorporate income tax payer, they are relatively less than last tax year (7%). Two unwanted indicators have build perception that modernization has no relation with tax compliance (Silvani). Without any sign of the positive relation, signal that tax administration (Account Representative) cannot delivery a quality programme has rise at once. Researcher has seen the unexpected situation is an interesting object to declare. The effective tax administration must has information about the burden and opportunity which could be a influence tax payer. Many factors surround a tax payer purpose in fitting a tax law but just a little under control by tax administration. The information of determinant factor is quite correct increasing a sharp strategy (effort to increase compliance and effort to increase effectiveness). The paper use a quantitative measurement, the dependent variable is counted from filling and payment timely, the other side independent variable is represented tax payer perception of quality services from STO Sawah Besar Dua.The research has two main objective, first to describe the significant relation between modern tax administration and the voluntary compliance and second to figure several determinant factors by tax payer categorically grouped in Pasar Baru District in STO Sawah Besar ua. Tax payer group divided into three different kind such as; who was complied, going to comply and perfectly not comply. There are three factors (programmes); clear instruction, remind and informing have strong related with tax payer perception by each group. Knowledge information of tax payer could be used to answer what the tax administration can do better to increase the effectiveness program in order to succeed tax compliance."

"Tesis ini membahas tentang penerapan sistem administrasi perpajakan modem di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Setelah modernisasi diterapkan, ingin dilihat bagaimana persepsi wajib pajak terhadap penerapan (implementasi) modernisasi tersebut serta bagaimana dengan kepatuhan wajib pajak itu sendiri setelah sistem administrasi perpajakan modern diterapkan. Komponen utama yang dapat dilihat dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah dengan adanya perubahan struktur organisasi dari berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, adanya jabatan AR (Account Representatives), pemanfaatan teknologi informasi terkini (on-line payment, e-reg, e-NPWP, e-filling, e-SPT), dan adanya tempat pelayanan terpadu yang merupakan gabungan tempat pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskripsi sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif sehingga hasil penelitiannya bersifat unik dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan. Data yang dipergunakan adalah hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden yang telah ditentukan serta hasil wawancara mendalam yang tak berstruktur serta dari data pembayaran dan pelaporan terhadap responden yang sama.Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dimana sebelumnya berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, adanya jabatan AR (Account Representatives), serta adanya tempat pelayanan terpadu yang merupakan gabungan tempat pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi wajib pajak serta memudahkan bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan terhadap pemanfaatan teknologi informasi terkini (on-line payment, e-reg, e-NPWP, e-filling, e-SPT) ternyata kurang begitu bermanfaat bagi wajib pajak, hal ini karena wajib pajak masih senang dengan kondisi sebelum kantor pajak dimodernisasi dimana masih sebagian besar dilakukan secara manual.

---

This Thesis studied the implementation of modern tax administration system in KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. The objective of this study were to know tax payers perception and how it influenced their compliance after the system was being implemented.

The main factors which can be seen after the implementation of modern tax administration system were the changed of organization structure, the existence of account representative, the used of the latest information technology (such as on-line payment, e-reg, e-NPWP, e-filing, e-spt), and the existence of integraled Services for all kind of taxes.

Descriftif analysis method was used in this reseach, therefore this study purpose was only to deseribe about a variable, not to proved certain kind of variable. Kualitative approach was implemented that the result of this research is unique and wasn’t intent to be generalized. The data which used for this reseach was the result of the quesioner from selected tax payer respondens, unstructure intensive interviewed, and also from their tax payment and reports record.

The result of this research showed that with the changed of organization structure, the existence of account representative, and the existence of integrated Services are advantageous for the tax payers. On the other hand, the used of the latest information technology are less advantageous because the tax payers found it more comfortable with a manual previous system when most of the Services were usually done."

"Penelitian ini menganalisis Reinventing Policy dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reinventing Policy tidak spenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun demikian, Reinventing Policy meningkatkan penerimaan pajak.

---

This study analyzes Reinventing Policy in increasing tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. The research method used is qualitative. The data used in this study are primary data in the form of interviews with some people from Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office and secondary data from the Directorate General of Tax Information System (SIDJP). The results showed that Reinventing Policy did not fully increase tax compliance. However, Reinventing the Policy increased tax revenue."

"Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasamya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 temyata belum berubah struktur organisasi yang Iebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi.Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur.Hampir seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan peruandang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut kadang-kadang cukup berarti, sehingga bagi para eksekutif komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapat perhatian yang serius dan merupakan factor yang menentukan bagi lancarnya suatu bisnis. Perencanaan pajak (tax planning) memerlukan suatu langkah-langkah yang tepat agar tax planning dapat berjafan baik dan tentu saja tidak menyimpang dari tujuannya.Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pokok masalah dapat dirumuskan sebagai berikut; Bagaimana pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Wajib Pajak Besar dan Sejauh mana pengaruh system administrasi perpajakan modern terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) Wajib Pajak Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran system administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui perencanaan perpajakan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode analisis regresi sederhana, Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Dari analisis diketahui dalam mengukur hubungan antara Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai hubungan positif yang kuat dengan Manajemen Perpajakan Wajib Pajak. Nilai signifikansi memberikan arti bahwa hubungan kedua variabel adalah signifikan. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern memberikan pengaruh terhadap Manajemen Perpajakan Wajib Pajak.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modem memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Manajemen Perpajakan Wajib Pajak.Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya faktor lain diluar sistem administrasi perpajakan modern, yang dapat meningkatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, fiskus harus mencari faktor lain tersebut. Peran system administrasi perpajakan modern perdu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only hold in 1985 but also continued by ax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by tax Directorate general in 1985. 1994, 1997 and 200, in fact I has not been changed to make more simple of organization structure but just adding sections and sub sections.

Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees and enlarging procedure line.

Pursuant to the above mentioned there is has a fixed a new system and organized in tax administrative modern system and how far the administration modern system influences tax planning taxpayer. It becomes a prime case in the research, which is being done by author.

The goals of the research are to explain and elaborate on how far the tax administration modern system influences tax planning taxpayer. While research method used in writing the thesis is simple regression analysis method, Analysis characteristic is Quantitative analysis.

From the analysis is known that measuring relation between the administration modem systems have positive relation to tax planning taxpayer. It is significant and it is means that relations two variable is significant. Applied the administration modem system give influences to tax planning taxpayer.

Summary of the research is applied the administration modem system have a big advantage different. There is a have a split of a clearly function between services, controlling, audit, objection and education. It is can be see at applied the administration modern system given a enough contribution to tax planning taxpayer.

Recommendation of the research is have the other factor out of the administration modern system can improve taxpayer compliances. Fiscal has to searches another factor. The administration modem system must be improved optimal without forget law enforcement aspect."

"Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengubah struktur organisasi yang lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur. Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, pada awal tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak membentuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office) yang merupakan prototype Kantor Wilayah dan KPP yang modern di masa mendatang. Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif. Dari analisis diketahui pada tahun 2004 telah ditetapkan 9 (sembilan) Wajib Pajak patuh yang berhak memperoleh pengembalian pajak melalui penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. SPPP Selesai yang telah dilaksanakan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu sebanyak 200 atau sebesar 61,7% dibandingkan dengan SPT yang masuk. Persentase SPPP yang terbit dengan SPPP yang selesai sebanyak 82,6% (200 berbanding 242). Hal ini cukup efektif mengingat penyelesaiannya sangat besar yaitu di atas 70%. Petugas Pemeriksa Pajak atau Fiscal dapat menyelesaikan maksimal 15 SPPP dalam satu tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap bulannya minimal setiap Petugas Pemeriksa Pajak dapat menyelesaikan 1 laporan hasil pemeriksaan pajak. Hasil tambahan penerimaan dari pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Tahun 2003 adalah sebesar 9,2% dibandingkan dengan total penerimaan pajak.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan.Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya penyesuaian terhadap struktur dan fungsi organisasi pada KPP Wajib Pajak Besar Satu, peran sistem administrasi perpajakan modern perlu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum disertai dengan peningkatan sumber daya pemeriksa baik dari segi kuantitas dan kualitas.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only held in 1985 but also continued by tax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by Tax Directorate General in 1985, 1994, 1997 and 2000, in fact, it has not been changed to make simpler of organization structure but just adding sections and sub sections. Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees, and enlarging procedure line.

To follow the up at beginning of year 2002 tax directorate general formed district office tax service office (ISO) of large taxpayer office as prototype of modem district office and tax service office (TSO) in the future. It becomes a prime case in the research, which is being done by the author. The aim of research is explaining and analyzing the role of modern tax administration system at large taxpayer office one in the way of improving taxpayer compliance.

Research methodology used in writing the thesis is analysis descriptive method, by data collecting technique through bibliography study and field study. Analysis characteristics are qualitative and quantitative analysis.

From the analysis is known that in 2004, the LTD One has determined 9 golden Taxpayers who are given an exclusive right to claim tax refund without prior audit by the issuance of Decision Letter on Prepayment of Refund. Completed SPPP, which has done by large taxpayer office one, is 2000 or equal to 61,7% compared with in coming SPT. SPPP percentage issued with SPPP completed is 82,6% (200 compared with 242). It is quite effective reminding that is a very big finalization to reach above 70% tax audit officer or Fiscal could finish maximum 15 SPPP in each year. It identifies that each month of each tax audit office could finish minimum I report of tax audit result. Revenue additional result from auditing to tax payer compliance at large taxpayer office one in 2003 is 9,2% compared with total of tax revenue.

The summary of research is about implementing modem tax administration system has very big superiorities and differences. There are very clear function separations among service function, controlling, auditing, complaining and developing.

Suggestion in the research one by adjusting to structure and organization function to tax service office of large tax payer office one, role of modem taxpayer administration system need to improve more optimum without eliminating law. Upholding aspects as long with audit human resources improvement, withes at quantity and quality side."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh (1) Kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, (2) Pengaruh perubahan organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, dan (3) Pengaruh kualitas pelayanan dan perubahan organisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku: wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dengan perasaan senang hati bersedia untuk patuh, tunduk. dan taat kepada peraturan, nilai dan norma yang ada sebelumnya. Kualitas pelayanan adalah pemberian pelayanan kepada wajib pajak yang dapat diukur dengan indikator (1) Tangibles (2) Reliability (3) Responsivness (4) Assurance dan (5) Emphaty. Perubahan organisasi adalah perubahan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua yang diwujudkan pada penerapan Sistem Administrasi Modern. Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Sedangkan sampel penelitian diambil dengan metode simple random sampling. yaitu sebesar 200 responden (Wajib Pajak).Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif: Sementara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Liken. Analisis data dilakukan pada taraf signifikansi 95 % dan hasilnya adalah: (1) Terdapat pengaruh yang positif Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,602. Dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,363. Hal ini menyatakan bahwa 36,30 % variasi yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Kualitas Pelayanan melalui regresi regresi Y = 16,240 + 0,594 X1. Berdasarkan hasil pengujian signifikasi temyata bahwa korelasi X1 dengan Y signifikan, hal disebabkan karena thitung 6,529 > ttabel 2,576, maka Ho ditolak yang berarti variabel Kualitas Pelayanan secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Terdapat pengaruh yang positif Perubahan Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,565. Koefisien determinasi yaitu sebesar 0,319 yang berarti bahwa 31,90 % variasi yang terjadi pads Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Perubahan Organisasi melalui regresi Y = 21,537 + 0,551 X2.Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata bahwa korelasi X2 dengan Y signifikan. Hal ini dibuktikan dengan thitung 5,210 > ttabel 2,576, maka Ho ditolak yang berarti variabel Perubahan Organisasi secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif variabel Perubahan Organisasi terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak teruji kebenarannya. (3) Terdapat Pengaruh yang signifikan Kualitas Pelayanan dan Perubahan Organisasi secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perhitungan korelasi ganda antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y menghasilkan koefisien korelasi sebesar R = 0,663. Koefisien determinasi sebesar 0,440. ini menunjukkan bahwa 44 % variasi yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Kualitas Pelayanan dan Perubahan Organisasi, melalui regresi Y = 9,575 + 0.412X1 + 0,325X2, Uji keberartian dengan menggunakan uji F menghasilkan Fhilung sebesar 77,432 Karena {Fh = 77,432 > Ft = 3.89), maka Ho ditolak yang berarti Ha diterima sehingga dengan demikian variabel Kualitas Pelayanan dan Perubahan Organisasi secara serentak (simultan) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

"Peranan pajak semakin menentukan dalam pembangunan. Di APBN terlihat bahwa dari tahun ke tahun peranan pajak dalam mendukung pembiayaan belanja negara semakin meningkat. Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.Adanya Good Governance dan manajemen organisasi yang sehat merupakan prasyarat untuk dapat mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan citra, kerja, dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak menuju ke arah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), Direktorat Jenderal Pajak telah merencanakan program modernisasi di seluruh kantor di Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara bertahap.Adapun ciri dari modernisasi perpajakan atau penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) adalah adanya suatu mekanisme kerja (administrasi) yang berlandaskan computer (computer based), struktur organisasi yang disusun dengan pendekatan fungsional dan perilaku pekerjaan yang bersandar pada Kode Etik Direktorat Jenderal Pajak serta penataan fisik kantor yang lebih nyaman dan tertata. Dari sisi kepegawaian salah satu ciri utama kantor pajak yang telah menerapkan SAPM adalah adanya Staf Pendukung Pelayanan (SPP) yang berada di bawah seksi Pengawasan dan Konsultasi.Perbedaan paling utama antara Kantor Pelayanan Pajak yang menggunakan SAPM dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak yang lama adalah adanya Staf Pendukung Pelayanan (SPP). Secara teknis, Staf Pendukung Pelayanan dalam lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Modern bisa diartikan sebagai pegawai yang dipilih oleh DJP serta diberikan kepercayaan dan kewenangan untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan secara langsung kepada Wajib Pajak yang telah ditunjuk menjadi tanggung jawabnya. Dengan fungsinya ini, seorang SPP dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam tentang bisnis dan kebutuhan Wajib Pajak dalam hubungannya dengan kewajiban perpajakan.Disamping itu, SPP juga menjadi orang yang ditugaskan oleh DJP untuk memberikan informasi mengenai kondisi riil pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini merupakan salah satu langkah konkrit kebijakan knowing your tax payer yang dijalankan oleh DJP sejak beberapa tahun lalu. Dengan diterapkannya SAPM , dimana seorang Staf Pendukung Pelayanan merupakan tulang punggung Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka diharapkan kesadaran Wajib Pajak akan meningkat, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Bercermin pada keadaan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam tesis ini.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan menggambarkan mengenai peranan Staf Pendukung Pelayanan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.Obyek penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu telah menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) sehingga mempunyai suatu mekanisme kerja (administrasi) yang berlandaskan komputer (computer based), struktur organisasi yang disusun dengan pendekatan fungsional dan perilaku pekerjaan yang bersandar pada Kode Etik Direktorat Jenderal Pajak.Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode analisa deskriptif dimana pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan melakukan wawancara dengan beberapa responden.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja SPP dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik, terlihat dari adanya peningkatan produktivitas pembinaan dan pengawasan Wajib Pajak. Peningkatan produktivitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan SPP belum memberikan peran yang optimal terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Hal ini terlihat dari masih rendahnya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, PPH Pasal 21, dan PPh Orang Pribadi di tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005 dan tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006. Peran Staf Pendukung Pelayanan kurang optimal dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tetapi dari sisi penerimaan pajak terdapat peningkatan. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan prosentase realisasi penerimaan pajak tahun 2006 dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2005 dan realisasi penerimaan pajak tahun 2007 dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2006.

---

Expenditure Budget it can be seen that from year to year the role of tax in supporting state expenditure finance increasingly increases. The general Director of State as one of government institution under the department of finance as the man in charge for securing tax acceptance is demanded to be able for fulfilling tax acceptance target that often increases from year to year in the middle of change challenge happened in community life.The existence of healthy good governance and organization represents a principal requirement for realizing the successful in implementing the duty of General Director of Tax wholy. Therefore, in the event of increasing image, working, and performance of The General Director of Tax for realizing professionalism and supporting good governance, The General Director of Tax has planned modernization program in all offices at The General Director of Tax implemented step by step.The characteristic of taxation modernization or Modern Taxation Administration System (SAPM) are the existence of a work mechanism relied on computer based, organization structure arranged with functional and working behavior approaches relied on Code of Ethics of The General Director of tax and more convenience and arranged orderly. From employee aspect one of main characteristic of office tax already implemented SAPM is the existence of Servicing Support Staf under Supervision and Consultacy Division.The main difference among tax servicing office using SAPM compared to The old Tax Servicing Office is the existence of Servicing Support Staff (SPP). Technically, Servicing Support Staff in modern tax servicing office means as employee selected by DJP as well as burdened trust and authority for realizing servicing, guidance and supervision directly to tax obligator determined as their responsibility. With this function, a SPP is demanded for having depth understanding regarding tax obligation business and needs in its relation with taxation obligatory.In addition, SPP also becomes the people who are burdened duties by DJP for disseminating information regarding real condition of tax obligatory compliance of tax obligor becoming his/her responsibility. This matter represents a tangible step of your tax payer policies implemented by DJP since several years ago. With the implementation of SAPM, in which a servicing support staff represents a backbone of tax servicing office in the event of supervision on tax obligor compliance, further it is expected that tax obligor awareness will be increased and finally it will increase state acceptance for development finance. Mirroring in the condition, the writer is interested for conducting the research for this thesis.The objective of this research is to learn, analyze and describe servicing support staff in the event of increasing tax obligor compliance and tax acceptance at Pratama Tax Servicing Office of Jakarta Sawah Besar Satu.The object of this search is at Pratama Tax Servicing Office of Jakarta Sawah Besar Satu. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu has implemented Modern Taxation Administration System (SAPM) so that it has a work mechanism (administration) relied on computer based, organization structure arranged with functional and work behavior approaches relied on Code of Ethics of General Director of Tax.The Research Method used is with using descriptive analysis method where data collection was done through library research, field research and interview with several respondents.The result of this research shows that SPP performance in implementing duties is enough good, it can bee seen from the increase of guidance and supervision productivity of tax obligor. The increase of guidance and supervision productivity conducted by SPP have not done optimally yet on Tax obligor compliance level of KPP Pratama Jakarta Sawah besar Satu. This matter can be seen from the lower level of tax obligor compliance increase in implementing reporting duties such as SPT annual PPh Badan, PPH Article 21 and PPH Personal in 2006 compared to 2005 and 2007 compared to 2006. The role of servicing support staff is less optimal in the event of increasing tax obligor compliance but from tax acceptance aspect it can be found any increase. This matter can be mirrored from the increase of tax acceptance realization percentage 2006 compared to tax acceptance realization 2006 and tax acceptance realization 2007 compared to tax acceptance realization 2006."

"Tesis ini menganalisis efektivitas "Sunset Policy" dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskripsi sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Data yang dipergunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan ?Sunset Policy? meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT Tahunan PPh dan penyetoran pajak SPT Tahunan PPh kurang bayar. Setoran pajak tersebut menyebabkan penerimaan pajak meningkat.

---

This tesis is analyzing the effectivity of Sunset Policy to increase tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. Research methods during this research is description analysis, so it doesn?t mean to testify the hypothesis, but it is only to describe the variable. Data used in this research are primary data taken from questionnarie which is spread out to the respondent and secondary data from Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). The result shows that Sunset Policy could increase compliance rate especially about tax payer registration, reporting income tax and paying income tax. Tax payer who paying their income tax would lead to the increasing of tax revenue."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh penerapan good governance dalam pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua. Dalam penelitian yang menjadi variabel bebas adalah good governance dalam pelayanan pajak yang terdiri dari akuntabilitas, efektif dan efisien, daya tanggap, keadilan, partisipatif, dan transparan. Sedangkan, yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara survey. Sample yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan jenis nonprobability sampling dengan teknik purposive/judgemental. Hasil penelitian ini menjelaskan adanya pengaruh penerapan good governance dalam pelayanan pajak pada kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua. Akuntabilitas, partisipatif, dan transparan merupakan beberapa dari prinsip good governance yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan kedepannya lebih baik.

---

This study has the objective to obtain empirical evidence regarding the influence of applying good governance in tax service to taxpayer compliance at Pratama Cakung Dua Tax Office. In a study by the independent variable is good governance in the tax services consist of accountability, effective and efficient, responsiveness, fairness, participatory, and transparent. The dependent variable is a tax compliance. This study uses a quantitative approach with techniques of data collection by survey. Sample used in this study is 100 respondents. Technique using a type of nonprobability sampling with purposive / judgmental technique. Results of this study describe that there is significant influence of applying good governance in tax service to taxpayer compliance at Pratama Cakung Dua Tax Office. Accountability, participatory, and transparent are some of the principles of good governance are critical to improved future better."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak dan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dari jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 25, dan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan secara tepat waktu pada tahun pajak sebelum dan setelah dilakukannya pemeriksaan pajak. Pembayaran pajak diukur dari jumlah pembayaran yang dilakukan wajib pajak pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 yang dibayarkan atas tahun dan masa pajak sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua perbulan pada kurun tahun 2008 sampai dengan 2011. Uji statistik yang digunakan untuk pengujian adalah Uji t sampel berpasangan dan data diolah secara komputerisasi dengan program SPSS versi 21. Penelitian ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan dan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua ini.

---

This Study have a purpose to know if tax audit have a significant impact to tax level of compliance and tax revenue from corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office. Level of compliance being defined as the sum of all tax report in corporatet tax filling report, tax article 25 filling report, and tax article 21 filling report being reported in time in the tax year before and after tax audit. Tax revenue being defined as the sum of all payment of tax in article 25/29 corporate and article 21 from corporate tax payers in the tax year before and after tax audit. This study using quantitatif data using secondary data from Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office in the year 2008 until year 2011. Statistic test being used in this study is t-test paired samples and being counted in computerised program of SPSS version 21. This study prove that tax audit have significant impact in level of compliance and tax revenue form corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax office."