Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 1997, ARCO menemukan ladang gas setara 23 tcf di kawasan Teluk Bintuni. Bagi pemerintah indonesia, kandungan gas tersebut akan memberikan masukan yang sangat besar bagi devisa negara. Pada tahun 1999 BP mengakuisisi ARCO, dengan demikian pemerintah Indonesia menunjuk BP sebagai kontraktor bagi hasil sekaligus sebagai operator Proyek LNG Tangguh.Berbagai persyaratan untuk pembangunan Proyek LNG Tangguh telah terpenuhi, diantaranya dokumen AMDAL Terpadu Proyek LNG Tangguh yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia melalui persetujuan Menteri Lingkungan Hidup pada bulan Oktober 2002. Terdapat lebih dari seribu komitmen sosial yang disepakati bersama komunitas lokal yang terkena dampak kegiatan pembangunan dan pengoperasian Kilang LNG tersebut. DaIam pelaksanaannya, komitmen-komitmen tersebut menimbulkan konflik antara BP dan komunitas lokal Suku Sebyar yang bermukim di pesisir utara Teluk Bintuni.Tesis ini mengangkat permasalahan-permasalahan tentang bentuk konflik yang terjadi, respon komunitas lokal dan implikasi kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap terjadinya konflik. Sedangkan tujuan dari penulisan adalah mendeskripsikan konflik-konflik yang terjadi, mengetahui strategi BP dalam penyelesaian konflik dan memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan sosial, khususnya untuk industri minyak dan LNG.Setelah disetujuinya AMDAL, BP memuai pelaksanaan pembangunan Kampung Tanah Merah dan Saengga sebagai bagian komitmen terhadap penduduk yang dipindahkan akibat proyek. BP juga melakukan penerimaan tenaga kerja untuk pekerjaan pembangunan Kampung Tanah Merah dan Saengga serta pembangunan Kilang LNG di Tanah Merah.Pelaksanaan pembangunan kedua kampung yang mengacu pada standar intemasional dan proses penerimaan tenaga kerja yang kurang berjalan dengan baik telah menimbulkan ketidakpuasan dari komunitas lokal Suku Sebyar. Sebagai pemilik hak ulayat gas alam yang akan diolah di Kilang LNG Tangguh, komunitas lokal Suku Sebyar merasa paling berhak atas kompensasi hasil gas alam.Pada awalnya konflik berjalan dengan laten, berupa pertanyaan-pertanyan ketidakpuasan dan protes-protes dari anggota komunitas. Setelah pertemuan sosialisasi AMDAL yang dihadiri tokoh-tokoh adat, konflik tersebut menjadi manifest berupa ancaman, penahanan fasilitas dan penyerangan camp.Masalah identitas budaya antara komunitas lokal dan pendatang, serta kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik menjadi sumber-sumber terjadinya konflik tersebut. Sementara itu kondisi sosial yang tersedia juga memungkinkan terjadinya konflik, yaitu: adanya segregasi pemukiman oleh enclave-enclave camp-camp perusahaan, kepercayaan terhadap cargocult yang diyakini membawa akan kemakmuran dan adanya trauma komunitas lokal terhadap pendekatan kemanan oleh para investor pada masa lalu.Penguatan civil society terjadi karena adanya proses transisi pembentukan kabupaten baru, sehingga peran pemerintah daerah dan tidak dapat menjangkau rakyat hingga ke kampung-kampung. Lembaga-lembaga adat sebagai kekuatan civil society menampilkan diri sebagai perwakilan rakyat, namun disisi lain lembaga ini sering mengalami gesekan dengan para kepala kampung yang merasa mempunyai kewenangan terhadap rakyatnya.Terdapat tiga kebijakan yang mempengaruhi terjadinya konflik antara BP dengan komunitas lokal, yaitu: pertama, UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua; kedua UU No. 26 tahun 2002 dan UU No. 45 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah di Papua; dan ketiga SK MenLH No. 85 tahun 2002 tentang Persetujuan AMDAL Terpadu Proyek LNG Tangguh.Model kesetimbangan dibuat untuk menjelaskan peran pemerintah, komunitas lokal dan BP, diketahui adanya kesenjangan antara harapan komunitas dan strategi BP. Hal tersebut ditambahkan lagi dengan peran pemerintah yang lemah sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai mediator dan fasilitator.Perencanaan sosial yang disusun melihat adanya tiga masalah yang menyebabkan konflik, yaitu harapan komunitas lokal, peran pemerintah yang lemah dan penguatan civil society yang menyempit. Strategi utama yang disusun adalah penguatan civil society, pengembangan kapasitas bagi pemerintah dan kerjasama dengan stakeholders lainnya."

"Sejak merebaknya reformasi di Indonesia pada akhir tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada Mei 1998 dengan tumbangnya rezim Orde Baru dan di ikuti oleh krisis ekonomi yang menghancurkan perekonomian negara dan dilanjutkan dengan krisis multidimensional yang tak menunjukan tanda-tanda perubahan yang signifikan, telah memberikan kemajuan dalam pola pikir masyarakat indonesia. Setidaknya masyarakat menyadari dan mendapat satu pembelajaran politik dari peristiwa tersebut bahwa hak mereka selama ini sebagai konstituen dari negara ini tidak dirasakan dengan baik, bahkan terabaikan, hanya dinikmati oleh segelintir orang dapat dinikmati dengan jalur-jalur demokrasi yang terbentuk. Kesadaran ini telah membawa masyarakat Indonesia terutama masyarakat lokal untuk menuntut hak atas pengelolaan SDA mereka yang sekama ini belum bisa dinikmati dengan baik. Singkatnya reformasi telah dijadikan Tema sentral dalam menuntut perubahan dalam asas demokrasi. Dalam konteks pengembangan masyarakat program CD yang selama ini hanya dilihat sebagai program alternative yang dipakai sebagai upaya mendekatkan pelayan kepada masyarakat dan lebih banyak digunakan pada rural society. Bagi pemerintah pusat maupun daerah program CD adalah alternative dari bergagai program yang bersifat sentral dalam model top down yang selama ini menjadi primadona pembangunan di Indonesia. Sementara bagi korporat program CD bukan sekedar model pembangunan biasa tetapi merupkan sarana bagi korporat untuk melaksanakan CSR dalam rangka pelayanan dan pengembangan masyarakat yang merupakan kompensasi dari realisasi kesepakatan yang dibuat dengan komunitas lokal. Konsep dasar program CD tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia, stakeholders, partisipasi dan pengembangan melalui program-program yang menyentuh basic needs masyarakat. Program CD seringkali diimplementasikan dalam bentuk, proyek-proyek pembangunan seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pengembangan infrastruktur seperti jalan raya, sumur umum, atau jaringan irigasi, perbaikan sarana pertanian, peningkatan fasilitas manufaktur, atau pembinaan kegiatan komersial. Dalam Konsep CD juga melibatkan elemen¬elemen penting seperti SDA, state, Corporate dan community. Program CD adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabilah di bandingkan dengan kegiatan pembanguna sebelumnya. Penelitian ini merupakan studi terhadap BP LNG Tangguh yang bergerak di bidang eksplorasi SDA, khusunya Gas Alam Cair (LNG) di Kabupaten Bintuni Papua, yang mengembangkan (dan masih dalam tahap terus mencari bentuk/model) CD sebagai salah satu prioritas program dari perusahaan tersebut untuk pengembangan masyarakat lokal. Penulisan hasil penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengembangan masyarakat lokal melalui program CD tersebut. Dengan permasalahan utamanya adalah melihat proses sosial dalam pengembangan masyarakat lokal melalui CD sebagai indikator kompensasi terhadap komunitas lokal. Dengan mencoba melihat pengembangan masyarakat lokal yang bukan ssekedar menyentuh basic needs masyarakat lokal atau sekedar konsekuensi logis kompensasi perusahaan sebagai pemegang hak eksplorasi kepada masyarakat lokal sebagai pemegang hak ulayat, akan tetapi lebih dari itu mencoba mencari dan menemukan model pembangunan yang berkelanjutan, untuk mengantisipasi fase laten (kompensasi, konflik, tuntutan) di masa mendatang, yang tentunya melalui perspektif CD itu sendiri. CD hampir merupakan pembahasan yang sudah sering dikaji dan muncul dalam berbagai studi kelayakan berbagai perusahaan-perusahaan ekstraktif di seluruh dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus dan juga kemungkinan banyak peneliti terdahulu atau para peneliti yang berkonsentrasi pada CD telah membahas topik yang sama. Namun penting disini adalah untuk melihat sejauhmana program CD yang diterapkan BP LNG Tangguh sebagai salah satu program prioritas dapat dikolaborasikan dengan kearifan lokal, sehingga menjadi model pembangunan yang berkelanjutan. Dan menjadi solusi positif yang dapat direkomendasikan kepada perusahaan manapun dalam penyelesaain kompensasi yang efektif dari pihak perusahaan terhadap masayarakat lokal. Dengan tujuan bahwa ada solusi yang bermanfaat dalam proses pembangunan masyarakat secara umum. Dari peneltian dengan menggunakan metode kerja dan teori sosial yang diracang menggunakan teknik penelitian ilmiah diharapkan pembahasan ini dapat menjawab pertanyaan peneltian yang sudah dirumuskan dan dapat diketahui signifikansi secara sosiologis dari program CD itu sendiri dan implikasi teori yang bisa dikembangkan pengembangan sosiologi maupun perubahan soial."

"Kawasan teluk Binnmi dengan luas 18.637 Km2 atau 49,17% dari luas Kahupaien Manokwari Irian Jaya dengan potcnsi sumber daya alam yang meiimpah mempakan peluang bagi para investor untuk mclirik dan mcnanamkan modal di kawasan t¢lu1< Bintuni guna menggali, mcngarnbil dan mengolahnya.Tcrcatal 13 perusahaan saat ini beroperasi di Kawasan Teluk Bi.ntuni,dengan nncian : 9 pcrusahaan pcmegang HPH; 1 penzsahaan penangkapan udang laut; I perusahaan perkebunan PIR kelapa Sawit. Dan 2 pemsahaan yang bergerak clisektor pertambangan yaitu LNG dan Minyak Bumi. Kehadiran perusahaan-perusahaan tcrs¢but belum banyak dirasakan dan menikmati manfaat oleh masyarakat lokal. Mzsyarakat hanya sebagai penonton . texpinggirkan, tidak terlibat dan bespanisipasi dalam kcgiatan pengoiahan sumber daya alam.Penelitian ini mencoba mengungkapkan institusi sosial dan slruktur sosial masyarakat lokal serta apa yang tidak mcndorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam secara menguntungkan. Selain itu, kebhakan pemerintah maupun kebijakan perusahaan yang memberi peluang bagi partisipasi masyarakat lokal _iuga menjadi kqiian dalam penulisan ini Kajian ini menclaah keteriibatan rnasyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam dikawasxm tcluk Bintuni dilihal dari pertama, Instilusi Keluarga dan Pendidikan yang bcrpemn dalani' mcndorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengolalmn sumber days alam. Kedua, Stmklur sosial masyarakat yang pcnckanannya pada status dan peran serta perilaku yang ditata melalui pola hubungan baik vertikal maupun sejajar dalzzm masyarakat yang mempcngaruhi partisipasi. Ketiga, Kebnakan Pcmcrintah yang mcmberi peluang bagi masyarakat untuk berpanisipasi. Dan A-eempat. kebijakan perusahaan yang beropemsi di kawasan teluk Bintuni yang menunjang partisipasi masyarakat lokal.Keempat faktor tersebut dapat dihedakan dalam faktor irltemal dan faktor eksternal. Fal-:tor internal m¢liputi irustitusi sosial dan su-uktur sosial. Insiitusi sosial yaitu pcndidikan, menunjukkan bahwa anak SD dan desa-desa di 4 kecamatan yang ada di kawasan tciuk Bintuni rata-rata hanya 3 anak lulusan SD yang bisa melanjutkzm ke SMTP. Ini berarti sebagian bcsar anak putus sckolah dan tiuggal di dcsa dcngan jenjang pendiclikan rata-rata SD atau tidak tampat SD. Dengan demikian pcnghargaan untuk mendapat lowongan kerja bagi masyarakat lokal dengan jenjang pendidikan SD, kecil sekali pcluangnya. Sclain itu, ketcrikatan individu dalam Keluarga bcsar (extended family) dimana kekerabaran dan kcpcntingan kqmunal lebih ditekankan, mangakibatkan indiwidp yang bekerja pada pcrusahaan tidak dapat bcrlahan karcna pola dan irama kemja masyarakat lokal yang bcbeda dengan pola kerja yang ditcrapkan pada perusahaan modercn dcngan aturan perusahan yang ketat dan menghargai waktu sebagai uang. Dengan demikian, institusi sosial yang ada dalam masyarakat Iokal tidak dapat menunj ang partisipasi masyarakal dalam pengolahan sumbcr daya alam.Begitu pula dengan stmktur sosial yang tumbuh dan dipcrtahankan dalam masyarakat yang penekanannya pada status dan pcran Kcpala Klcn atau Kcrct dan Kepala Keluarga yang lebih menekankan kerja sama dalam kelompok kecil, sehingga menghambat masyarakat lokal tidak dapat memanfaatkan kchadiran porusahaan moderen. Lembaga Musyawmah Adat Masyarakat Teluk Bintunj (LMAMTB) yang baru dibentuk oleh masyarakal dikawasan teluk Bintuni tahun 1995 diharapkan akan bcrperan sebagai mediator antara rakyat dengan pemerintah dan amara rakyat dongan pcmsahaan dan sekaligus dapat memalisasikan kepurusan Gubemur Pfopinsi lrian Jaya nomor 50 Tahun 2001 tcntang Standar Pembenan Kompcnsasi bagi masyarakat Adat atas Kayu yang dipungut pada Arcal Hak Ulayat di kawasan teluk Bintuni. Namun tantangan yang dihadapi LMAMTB adalah bagaimana upaya mcrangkul kelompok masyarakat yang masih m 2k3Il keberadaan LMAM`H3 msnjadi suatu kekuatan yang tumbuh dari oleh dan unruk pempexjuangkan kepentingan masyarakat lokal dalam mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik. Faktor ekstema! yaitu falclor yang berasal dari Iuar masyarakat yang meliputi Kebiiakan pemcrintah berupa UU /PP yang mcmberikan saluran dan peluang bagi masyarakat unluk ikut terlibat masih tcrsumbat dan terasa masih sangat kurang. Hal ini bisa dibuktikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahu 1999 tentang Pemelintahan Daerah sebagai penjabaran dari pasai 18 UUD 1945 temyata tidak ada salu pasal pun yang secara tegas menjelasl-can tentang batasan-batasan bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bag masyarakat untuk bcrperan serta dalam berbagai aktifim di biclang sosial, ckonomi dan politik. Begitu pula kebijakan atau program nyata dari perusahaan untulg mcnunjang atau mendorong keteflibatan masyarakat lokal masih sangat rerbatasf dan seballknya perusahaan lcbih berorientasi kepada clit penguasa karcna pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan pengoiallan sumbcr daya alam membcxikan hak kepada Pemerintah unruk monopoliDapat disimpulkan bahwa baik faktor internal maupun faktor ekstemal belum menunjang partisipasi masyarakat lokal clalam pcngolahan sun-uber daya alam di kawasan tcluk Bintuni. Sam-sam cara yang bisa mendongkrak masyarakat agar dapat berperan serta dalam pengolahan sumbcr daya melalui proscs belajar baik secara bezjanjang maupun melalui pclatihan kelrampilan. Sclain ilu, saluran~saluran yang selama ini tersumbat periu dibuka schingga masyarakat ikut tcrlibat dalam bcrbagai kegiatan sosial , ekonomi dan politik dalam rangka menciptakan Good Governance dengan elemen utamanya adalah panisipasi masyarakat. Dan sudah saatnya bahwa pcrusahaan sebaiknya mulai merubah pola pendckatan yang scmula dcngan beroxientasi kepada clit penguasa, supaya diganti dengan pendekatan masyarakat."

"ABSTRAKKeberhasilan perusahaan tergantung pada produktivitas kerja dari para karyawannya. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dari perusahaan merupakan faktor yang akan membuat karyawan merasakan aman dan nyaman dalam bekerja, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas kerja dari karyawan tersebut meningkat dan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ada pengaruh pelaksanaan program keselamatan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja pada karyawan lapangan BP Tangguh bagian engineering."

"ABSTRAKKarya Tulis Ilmiah ini meneliti dampak positip ekonomi sebagai upaya melestarikan manfaat ekonomi dan lingkungan di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Menggunakan pendekatan analisis tekno-ekonomi sektor hulu dan hilir migas, serta dengan analisis dampak ekonomi periode 2017-2035. Hasil inventarisasi data menunjukkan bahwa kebutuhan gas bumi untuk industri petrokimia dari Blok Tangguh dan Blok Kasuri di Teluk Bintuni sebesar 180 MMSCFD, total investasi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 20,5 triliun. Data rencana pengembangan (POD) Lapangan Tangguh dan Kasuri menunjukkan investasi akan berakhir pada tahun 2027. Analisis dampak positip ekonomi berdasarkan pada data pendapatan bruto, pendapatan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua Barat yang rata-rata mencapai puncaknya tahun 2027 dan mulai menurun pada tahun 2028. Hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan produksi gas menjadi faktor yang mempengaruhi pola dampak perekonomian Teluk Bintuni. Dampak positip lingkungan adalah termanfaatkannya cadangan gas bumi ramah lingkungan sebagai subtitusi minyak bumi. Sumberdaya gas bumi termasuk dalam sumberdaya tidak terbarukan, maka sebagai upaya menghindari kutukan sumberdaya (resource curse) sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan lingkungan, direkomendasikan agar dikembangkan sektor lainnya bersama industri migas dengan memperhatikan kearifan local Teluk Bintuni. Sektor prioritas terpilih meliputi sektor ESDM (pertambangan, kelistrikan, energi baru terbarukan), sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan dan sektor perindustrian. Pengembangan sector prioritas dilakukan bertahap sejak produksi energi gas Tahun 2019. Implementasi kajian manfaat ekonomi dan lingkungan di setiap wilayah kerja migas menunjukkan salah satu solusi pengembangan berkelanjutan (sustainable development)."

"Salinity represents one of many character of surface layer that is important for biological life,inclusive mangrove forest with its association....."