Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran lelang sebagai alternatif penjualan di Indonesia belum cukup basar, Secara umum hal ini disebabkan oleh pertain pelaksanaan lelang di Indonesia didominasi dan dimonopoli pemerintah (kantor lelang), kedua, dengan adanya monopoli pemerintah maka mekanisme pemasyarakatan lelang melalui swastanisasi belum dilakukan sehingga pengembangan lelang secara kelembagaan belum teroganisir. Ketiga, belum familiarnya masyarakat Indonesia terhadap penjualan melalui lelang dikarenakan adanya konotasi negatif bahwa setiap penjualan barang melalui lelang adalah barang-barang berkualitas rendah dan harganya murah. Keempat, belum memadainya somber daya manusia yang berpengalaman dan berpengetahuan datam pelaksanaan lelang.Dengan kondisi demikian, tak heran bila pertumbuuhan lelang di Indonesia pun relatif lambat. Namun dengan cepatnya pertumbuhan dunia usaha seining dengan membesarnya investasi membuat kegiatan lelang yang ditangani Kantor Lelang Negara (KLN) makia besar pula. Upaya Pemerintah untuk naengatasinya adalah dengan menempuh kebijakan deregulasi di sektor jasa lelang dengan mengeluarkan SK Menteri Keuangan No. 47, tahun 1996, pada tanggal 25 Januari 1996 yang diikuti dengan SK Menteri Keuangan No. 229IKMK0111997 yang memberi kesempatan kepada siapapun yang berminat untuk mendirikan Balai Lelang Swasta.. Sejak itu mulailah Balai Lelang Swasta berdiri dan mencoba mensosialisasiran lelang sebagai alternatif penjualan dan pemasaran.Sebagai sebuah mekanisme penjualan, lelang dimaksudkan untuk melayani kepentingan masyarakat (public service). Dalam prakteknya, dengan semakin menikatnya kegiatan lelang, informasi mengenai apa dan bagaimana lelang itu sendiri masih terbatas.Lelang sebagai alternatif penjualan dan pemasaran mempunyai daya tank tersendiri. Salah satu yang utama dan paling diharapkan oleh pemilik barang dan perusahaan pelelangan adalah terciptanya liarga yang optimum. Dalam lelang, sesuai mekanisme permintaan-penawaran maka pemenangnya adalah pihak atau individu yang membenkan penawaran tertinggi.Dalam proses pencapaian harga yang optimum, kadangkala konsumen atau peserta lelang tidak menyadari minimnya informasi yang disediakan perusahaan pelelangan sehingga yang timbul adalah estimasi dari mereka terhadap barang yang dilelang. Estimsci yang d? ilik; masing-masing bidder sangat bervariasi, ada yang terlalu tinggi (aver estimate) dan terlalu rendah (under estimate). Sering terjadi pihak yang memenangkan lelang adalah yang memilild perkiraan atau estimasi yang berlebihan sehingga dapat dicatakan kalau sebenarnya is menderita kerugian. Kerugian tersebut dapat berapa tawaran yang diajukan melebihi nilai barang yang dimenangkan sehingga kehilangan uang atau karena nilai dari barang yang dimenangkan ternyata lebih kecil atau kurang dari estimasinya sehingga timbal rasa kecewa. Inilah yang disebut dengan istilah The Winner's Curse (TWC). Hingga seat ini, belum ada data yang menunjukkan berapa orang yang telah terkena fenomena TWC, karena pihak penyelenggara lelang sendiri belum menyadari adanya fenornena ini.Dari sudut pemasaran, TWC berkaitan dengan kepuasan kon erne khususnya peserta lelang dan aktivitas penyelenggara lelang dimasa yang akan riatang. Asset yang paling berharga bagi setiap perusahaan adalah pelanggan, karena tanpa pelanggan perusahaan tidak akan ada (Leboeuf, 1988, bal. 23). Karenanya, perusahaan yang dalam hal ini penyelenggara lelang hares memperbatikan pelanggannya. Konsumen akan berbagi rasa dan pengalaman dengan konsumen lain bila merasa puas, demildan pula biia is tidak puas (Irawan, 2002, hat 2). Bisa dibayangkan bila semakin banyak pembeli melalui lelang menyatakan ketidakpuasannya, pemasaran dan penjualan melalui lelang akan kehilangan peminat. Akibatnya, penyelenggara lelang tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehingga pihak penyelenggara Ielang sandhi yang mengalami kerugian dan pads akhirnya kelangsungan usahanya akan berakhir. Sebelumnya, bila konsumen merasa puas selaman terus mengikuti kegiatan-kegiatan lelang yang diadakan penyelenggara lelang."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran stres kerja dan harapan terhadap munculnya gejala depresi pada anggota Polri. Paparan terhadap banyaknya stresor dalam pekerjaan polisi dan terjadi dalam waktu yang lama dapat mendorong munculnya gejala depresi. Dampak dari munculnya gejala depresi dapat menimbulkan masalah dalam perilaku, psikologis, maupun fisik. Di sisi lain, harapan akan adanya hal-hal baik di masa depan dapat membuat polisi menjadi optimis dengan masa depannya dapat mencegah munculnya gejala depresi. Penelitian dilakukan pada anggota Polri yang bertugas di Polda Metro Jaya dan jajarannya. Alat ukur yang digunakan The Operational-Police Stress Questionnaire (PSQ-Op), The Adult Hope Scale (AHS), dan Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). Data yang terkumpul sebanyak 315 orang. Hasil analisa statistik menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa model cocok dengan asumsi yaitu stres kerja dan harapan berperan signifikan terhadap munculnya gejala depresi pada anggota Polri (R2=0,31; F(2, 312) = 15,123; p < .001). Stres kerja berperan lebih besar terhadap munculnya gejala depresi pada anggota Polri dibandingkan variabel harapan.

---

The aim of this study is to explore the role of work stress and hope on the emergence of symptoms of depression in members of the Indonesian National Police. Exposure to many stressors in police work and over an extended of time can promote depressive symptoms. The impact of the emergence of symptoms of depression can cause problems in behavior, both psychologica, and physical. On the other hand, the hope that there will be better things in the future can make the police officers to be optimistic about the future and prevent the emergence of symptoms of depression. The research was conducted on police officers at Polda Metro Jaya. The measuring instruments used were The Operational-Police Stress Questionnaire (PSQ-Op), The Adult Hope Scale (AHS), and the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). The data were collected from 315 respondents. The results of statistical analysis using multiple regression indicate that the model fits the assumption that job stress and hope play a significant role in the emergence of depressive symptoms in the Indonesian National Police (R2 = 0.31; F(2,312) = 15.123; p< .001)."

"Di dalam proses penyelenggaraan konstruksi, tahapan tender atau proses pelelangan merupakan salah satu bagian kunci yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan lainnya. Hal ini dikarenakan kesuksesan pada tahapan ini merupakan kegiatan awal dari penyelenggaraan konstruksi tidak akan pernah dimulai. Pada saat ini, penyelenggaraan lelang diatur pada Keppres 80/2003 dimana Proyek Pemerintah lebih mengacu pada usaha untuk mencari Harga Penawar Terendah (Terendah Responsif). Dan khusus untuk pengadaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah, penyelengaraan lelang diatur pula dalam Kepmen Kimpraswil Nomor 257 Tahun 2004 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Kepmen Kimpraswil Nomor 339 Tahun 2003. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan pemenang lelang jasa konstruksi pada proyek pemerintah di Kota Depok, dengan mengumpulkan responden dalam bentuk kuisioner dan wawancara terhadap kontraktor yang pernah mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi di lingkungan pemerintah, terutama di bagian Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok. Data hasil kuisioner ini akan di analisa dengan menggunakan metode SPSS 13. Dari hasil analisa ini di dapat faktor ? faktor dominan yang mempengaruhi penentuan pemenang lelang jasa konstruksi yaitu pengalaman kontraktor, hubungan baik dengan pemilik proyek dan referensi bank.

---

In implementation of construction process, tender phase as a part which is not least important with another activity. It?s because, the success of this phase is the first activity of the construction implementation.

Today, tender implementation is arranged by Keppres 80/2003 which the government project is refer to find the lowwest price bidders. And especially for the procurement of construction service on government project, tender implementation is arranged by Kepmen Kimpraswil No. 257/2004, about the standard and guideline for the procurement of construction service, and Kepmen Kimpraswil N0. 339/2003.

This research is trying to find the factors which influence Decision the winner of construction service tender on government project especially in Kota Depok, by collecting Quisionare from respondens and by interviewing the contractors which have been following the procurement process of construction service on government project, especially in Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok. The result of this quisionares will be analized with SPSS 13.

From the result, we have the dominant factors which influence decision the winner of construction service tender. The factors are contractor experiences, good relationship with the owner and the bank reference."

"Perkembangan dan perubahan pelaksanaan serta berbagai hal yang terkait dengan lelang dalam mengikuti perkembangan masyarakat dapat dilihat antara lain dari perubahan rumusan tentang lelang dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Peraturan tentang lelang di Indonesia diawali dengan Vendu Reglement (Peraturan Lelang) Stb. 1908 Nomor 189 dan Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Stb.1908 Nomor 190. Adanya peraturan lelang dan peraturan pelaksanaannya dimaksudkan agar pelaksanaan lelang di Indoneisa dapat berjalan secara adil, aman, cepat dan efisien, harga wajar serta menjamin adanya kepastian hukum. Namun dalam praktek di lapangan tidak selalu pelaksanaan lelang berjalan secara adil, aman, cepat, efisien dan adanya kepastian hukum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Terbukti dari kasus yang terjadi di lapangan dimana si pemenang lelang tidak dapat memperoleh apa yang diharapkan dari pembelian tanah dan bangunan secara lelang yang adil, aman, cepat efisien dan mendapatkan kepastian hukum. Kasus yang terjadi adalah antara PT. BUMIJAWA SENTOSA sebagai pemenang lelang yang membeli tanah dan bangunan gedung "Aspac" yang dibeli berdasarkan lelang yang diselenggarakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melawan PT. MITRA BANGUN GRIYA .Dalam kasus ini PT. BUMIJAWA SENTOSA sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan gedung " Aspac", Kuningan, Jakarta Selatan, tidak dapat memiliki dan menguasai secara fisik tanah dan bangunan tersebut walaupun sertipikat tanah telah dibalik nama ke atas nama PT. BUMIJAWA SENTOSA, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang yang ditetapkan oleh BPPN, karena PT MITRA BANGUN GRIYA sebagai pemilik awal tanah dan bangunan tersebut tidak mau melakukan pengosongan dan menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang. Dengan metode pendekatan yuridis normatif dapat diketahui bahwa PT. BUMIJAWA SENTOSA adalah sebagai pembeli lelang yang beritikad baik, oleh karena itu haruslah mendapat perlindungan hukum berupa kepastian memproleh obyek lelang baik secara legal maupun secara fisik dan BPPN bertanggung jawab atas palaksanaan lelang agar tercapai pelelangan yang efisien, aman, adil, dan menjamin kepastian hukum.

---

Development and change in implementation as well as various matters related to auction in following the development society can be viewed from, among others, change in formulation on auction in applicable legislations. Regulation on action in Indonesia was started with Vendu Reglement (Regulation on Auction) Stb. 1908 Number 189 and Vendu Instrucie (Instruction on Auction) Stb. 1908 Number 190.

Regulation on auction and its executing regulation are aimed at making auction process in Indonesia runs fair, safe, quick and efficient, at proper price as well as provides with legal assurance. However, practice in field shows that not all auctions run fair, safe, quick, efficient, and provide with legal assurance according to that expected. It is proven from a case in field where the auction winner can not obtain what being expected from land and building purchased by fair, safe, quick, efficient and having-legal-assurance auction.

The case occurred between PT. BUMIJAWA SENTOSA as the auction winner purchasing land and building "Aspac" bought on the basis of auction conducted by National Banking Recovery Agency (BPPN) against PT. MITRA BANGUN GRIYA.In this case, PT. BUMIJAWA SENTOSA as a legal owner for the land and building "Aspact", Kuningan, South Jakarta, can not physically own and control the land and building although the certificate of land has been changed into on behalf of PT. BUMIJAWA SENTOSA, by virtue of Winner Certificate issued by BPPN since PT. MITRA BANGUN GRIYA as previous owner of the land and building would not clear out and transfer the auction object to auction winner.

Using normatively juridical approach, it is found that PT. BUMIJAWA SENTOSA as the auction winner has a good will, therefore, it shall be legally protected in form of assurance in obtaining auction object both legally and physically and BPPN shall be responsible to the auction process that efficient, safe, fair, and legal-assuring auction can be reached."

"Kinerja konsultan pada sebuah kontrak proyek pengadaan jasa konsultansi merupakan sebuah faktor penting dalam mencapai tujuan proyek. Adalah sangat penting bahwa perusahaan - perusahaan yang qualified saja yang terpilih untuk mengikuti tender..Di Indonesia panitia lelang jasa konstruksi maupun jasa konsultansi mempunyai batasan - batasan yang harus dipenuhi di dalam menjalankan tugasnya. Selain UU No.18 tahun 2000 (UUJK), Kep.Pres No 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah juga peraturan - peraturan yang dikeluarkan oleh masing - masing pemerintah daerah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, mengenai Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi (Konsultansi) menggunakan Metoda Evaluasi Kualitas Teknis dan Biaya yang terdiri dari evaluasi administrasi dan teknis.Dalam penelitian ini penulis ingin mengidentifikasi faktor - faktor apa yang paling dominan dalam penentuan pemenang lelang pada jasa konsultansi pada proyek pemerintah di DKI Jakarta. Oleh sebab itu penulis dalam menganalisa faktor - faktor penentuan pemenang lelang jasa konsultansi melihat pada faktor - faktor yang terdapat pada aspek administrasi dan teknis dengan metode literatur dan kuisioner, yang kemudian dianalisa dan validasi dengan bantuan program SPSS 13.0. Dari hasil analisa dengan SPSS 13.0 terhadap variabel - variabel yang diambil didapatkan 2 variabel yang dominan yaitu pendekatan dan cara penanganan pekerjaan oleh konsultan dalam melaksanakan proyek dan kemampuan konsultan dalam memahami Kerangka Acuan Kerja proyek."

"ABSTRAKDunia bisnis dan perdagangan telah mengalami perubahan radikal, baik dari cara perdagangan dan obyek yang diperdagangkan, berkembang cepat seiring revolusi di bidang teknologi informasi, terutama dengan kemunculan internet. Salah satu bentuk perdagangan baru yang muncul adalah transaksi lelang yang menggunakan media internet. Salah satu pengelola lelang internet terbesar adalah eBay. Lelang internet melalui eBay ternyata mengandung beberapa kelebihan, di samping kekurangan terkait wanprestasi serta penyelesaian akibat wanprestasi. Sementara itu, Sejauh ini belum terdapat peraturan perundangan di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenaipelaksanaan lelang internet. Namun prinsip-prinsip pokok mengenai pelaksanaan lelang internet telah diatur pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006. Berangkat dari studi pada lelang internet eBay, tesis ini berupaya mendapatkan temuan-temuan yang dapat menjadi masukan dalam rangkapenyempurnaan hukum lelang internet di Indonesia. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif perspektif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa regulasi terhadap lelang internet harus memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang baik. Namun demikian, prinsip-prinsip kemudahan dan kelancaran transaksi juga merupakan hal yang patut menjadi pertimbangan.

---

ABSTRACTBusiness and trade have changed radically, both from the trade way and the object being traded. They are evolved quickly in line with the revolution in the information technology field, especially by the existence of internet. One of the new arising trade form is auction transaction using Internet media. One of the largest internetauction operator is eBay. Internet auction through eBay in fact contains some advantages and disadvantages related to the event of default and settlement of the event of default consequences. Meanwhile, so far there is no law and legislation in Indonesiathat specifically regulate the implementation of internet auction. However, the basic principles on the implementation of internet auction has been regulated in Article 36 paragraph (1) Regulation of The Minister of Finance No. 40/PMK.07/2006. Based on the study on eBay internet auction, this thesis attempts to get findings that can become inputs in the frame of improvement of law on internet auction in Indonesia. This thesis writing use normative perspective juridical methods. From the research results, it is found that the regulation on internet auction must guarantee a good legal certainty andlegal protection. However, the principles of convenience and smooth transaction are also the cases which should be considered."

"Parate Eksekusi dalam Eksekusi Hak Tanggungan adalah salah satu cara eksekusi obyek Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT"). Namun sangat disayangkan UUHT yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun hingga saat ini masih belum mengatur sendiri tata cara eksekusi obyek Hak Tanggungan apabila terjadi cedera janji dan masih menggunakan tata cara eksekusi lembaga jaminan hipotik yang mengacu kepada tata cara eksekusi dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBg). Kenyataan tersebut menimbulkan masalah ketika diperlukan eksekusi riil melakukan pengosongan obyek Hak Tanggungan dalam hal pemenang lelang obyek Hak Tanggungan yang penjualannya dilakukan atas kekuasaan sendiri tidak dapat segera menikmati obyek Hak Tanggungan karena obyek Hak Tanggungan masih dalam penguasaan Pemberi Hak Tanggungan atau pihak lain. Upaya hukum apakah dan bagaimana sebaiknya tata cara eksekusi Hak Tanggungan diatur agar selain kreditur dan debitur, pemenang lelang juga memperoleh perlindungan dan kepastian hukum menjadi pertanyaan yang hendak dicari jawabnya dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelusuran kepustakaan dalam mengumpulkan datanya serta melakukan wawancara dengan narasumber dan informan. Kekosongan hukum ditambah pertentangan antar ketentuan dalam UUHT sendirilah ternyata yang menjadi penyebab ketidakjelasan upaya hukum dalam hal dibutuhkan eksekusi riil setelah dilakukan parate eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan. Pada tahun 2012 terbit Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") yang meskipun tujuannya adalah mengisi kekosongan hukum dan memberi kepastian hukum justru tidak mengutamakan rasa keadilan khususnya bagi pemenang lelang yang beritikad baik. Syukurlah aturan yang tidak mengutamakan rasa keadilan tersebut segera disadari dan dikoreksi oleh SEMA yang terbit tahun 2014. Perlunya perbaikan UUHT dan peraturan perundangundangan terkait terutama Hukum Acara Perdata yang masih menggunakan undangundang peninggalan kolonial serta kehati-hatian ekstra peserta lelang tentunya dapat menghindari masalah di kemudian hari meskipun apabila suatu saat dasar hukum yang lebih kuat selain SEMA yang bersifat internal telah lahir.

---

Parate Excecution is one of the ways to execute mortgage based on Law No.4 Year 1996 Regarding The Mortgage Of Land And Objects Related Attached To It ("UUHT"). But after 19 (nineteen) years the process of executing a mortgage is still not regulated in UUHT and instead still referring to other laws. This fact caused problem when a real execution to empty the land by district court is needed and asked to the chief judge at a district court by the auction winner because the old owner or other parties is not willingly give up the land that already sold in an auction to the highest bidder who by law become the new owner. What is the legal solution and what should be done to the regulation of mortgage execution in UUHT so beside creditors and debtors, the auction winner also have legal protection and legal certainty is the question asked and looked for answers in this research. This research is a normative juridical study by collecting data from written source and interviews. Lack of regulation and clash between regulation in UUHT actually was the cause of the uncertainty of legal solution in case a real execution is needed after a mortgage parate execution. At 2012 Supreme Court issued Letter ("SEMA") that although the objection was to fill the lack of regulation and by that give legal certainty but the 2012 SEMA was thought by many as not providing the sense of justice especially for the good intended auction winner. It?s a good thing that finally it was corrected by the 2014 SEMA that gave more sense of justice. The need for UUHT amandment and other related laws especially the hundreds years old procedural civil law and carefulness in buying land in an auction is needed to avoid a latter problem."

"[Dalam hal debitor wanprestasi, maka sudah selayaknya kreditor dapat langsungmengeksekusi objek jaminan tersebut melalui lelang. Saat pelaksanaan lelang,siapa saja dapat menjadi peserta lelang, kecuali yang bersangkutan termasukdalam pihak-pihak yang dilarang sebagai peserta lelang, seperti yang tercantumdalam Pasal 49 ayat (1) PMK No. 40/PMK.07/2006 jo Pasal 69 PMK No.93/PMK.06/2010. Penulis menganalisis bagaimana keabsahan lelang yangdimenangkan oleh karyawan kreditor beserta pertimbangan Hakim dalam putusanNomor 1368K/Pdt/2011. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif yaitu menelaah norma-norma hukum tertulis yang berkaitan denganpermasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini tidakditemukan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai boleh atau tidaknyakaryawan kreditor menjadi peserta lelang, yang berakibat munculnya dua putusanyang berbeda mengenai hal tersebut, yaitu putusan dalam tingkat pertama denganputusan dalam tingkat banding dan kasasi. Namun, setelah Penulis menelaah lebihdalam mengenai hal tersebut, tidak ada satu ketentuan yang melarang karyawankreditor menjadi peserta bahkan Pembeli dalam lelang. Karyawan tersebut dapatmenjadi peserta bahkan menjadi pembeli dalam lelang selama yang bersangkutantelah memenuhi seluruh kewajibannya. Dengan demikian, lelang yang telahdilaksanakan pada tanggal 18 September 2007 yang memenangkan Tergugat IVselaku karyawan kreditor adalah sah dan tidak melanggar hukumIn case when the debtor defaults, the creditor can directly execute the object ofmortgage right. Currently the auction, anyone can become and join as aparticipant in the auction, except the concerned parties including the banned as aparticipant of the auction, as stated in Article 49 paragraph (1) PMK No. 40/PMK.07/2006 in conjunction with Article 69 PMK No. 93/PMK.06/2010. Theauthor analyzes how the validity of the auction, which was won by the creditor’semployees and how about the Judge’s consideration when made a decision No.1368K/Pdt/2011. The method used is a normative juridical norms which examinesthe written law relating to the issues raised in this study. In this research, there’sno regulations specifically regarding whether or not the creditor’s employeebecome a participant in the auction, which resulted two different decisions fromtwo different courts, there are Jakarta Timur’s district court with DKI Jakarta’shigh court and the supreme court. However, after the author examines moredeeply about that problem, there is no spesific regulation about the creditor’semployee banned as a participant in auction. As long as that employee canfulfilling all of their obligations they can become a participant or the winner of theauction. Therefore, the auction that was held on September 18, 2007 who won bythe fourth defendant as a creditor’s employee is still valid because he doesn’tviolates the law., In case when the debtor defaults, the creditor can directly execute the object ofmortgage right. Currently the auction, anyone can become and join as aparticipant in the auction, except the concerned parties including the banned as aparticipant of the auction, as stated in Article 49 paragraph (1) PMK No. 40/PMK.07/2006 in conjunction with Article 69 PMK No. 93/PMK.06/2010. Theauthor analyzes how the validity of the auction, which was won by the creditor’semployees and how about the Judge’s consideration when made a decision No.1368K/Pdt/2011. The method used is a normative juridical norms which examinesthe written law relating to the issues raised in this study. In this research, there’sno regulations specifically regarding whether or not the creditor’s employeebecome a participant in the auction, which resulted two different decisions fromtwo different courts, there are Jakarta Timur’s district court with DKI Jakarta’shigh court and the supreme court. However, after the author examines moredeeply about that problem, there is no spesific regulation about the creditor’semployee banned as a participant in auction. As long as that employee canfulfilling all of their obligations they can become a participant or the winner of theauction. Therefore, the auction that was held on September 18, 2007 who won bythe fourth defendant as a creditor’s employee is still valid because he doesn’tviolates the law.]"