Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan-perubahan dalam tata hubungan internasional yang memberi perhatian lebih pada permasalahan demokrasi dan juga permasalahan Hak Asasi Manusia sangat mempengaruhi pada kebijakan-kebijakan suatu negara yang diterapkan baik dari internal negara maupun dari eksternal negara tersebut. Perhatian pada masalah kebijakan luar negeri, demokrasi dan hak asasi manusia ini kemudian mulai menjadi sebuah tema serta bagian yang amat penting didalam tujuan-tujuan negara pada saat ini. Permasalahan demokrasi dan HAM sejak perang dingin berakhir bukan lagi menjadi persoalan dalam lingkup domestic tapi sudah mengglobal seakan-akan tanpa batasan lagi. Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia terkait dengan permasalahan demokrasi yang saat ini sedang dilakukan oleh negara Myanmar bergerak maju sejalan dengan pembentukan komisi bersama antara kedua negara yaitu Indonesia dan Myanmar.Hal ini adalah bukti yang amat konkret akan adanya dukungan Republik Indonesia terhadap Myanmar terutama dalam membimbing Myanmar menjalani tahapan transisi demokrasi dan perwujudan dari politik Indonesia yang bebas dan aktif serta sesuai dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia yaitu dengan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam penelitian ini penulis menujukkan peran Indonesia dalam memecahkan permasalahan di Myanmar. Selain itu penulis menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri yang diberikan oleh K.J. Holsti sebagai pendekatan untuk menjelaskan tentang policy making process yang terjadi di Indonesia serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Holsti membagi faktor ekternal dalam membentuk kebijakan luar negeri salah satunya ialah permasalahan global serta dunia saat ini yaitu permasalahan demokrasi. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi keputusan dalam kebijakan luar negeri salah satunya yaitu opini publik.

---

The changes of International Relationship that give more attention to the Democratization problem and also to the Human Rights have a big influence to the state policy which practiced in internal and external policy of the state. The attention to the Foreign Policy problems, Democracy and Human Rights become a theme also a part of the important state purpose, nowadays Democracy and Human Rights since Cold War ended, not a domestic problem anymore, but already globalized without any bonderesed domestic. Indonesian Foreign Policy connected to the Democracy problems in Myanmar that nowadays seen in Joint Commision between Indonesia and Myanmar.

This is the concret support of Indonesian to Myanmar in facing through the democratization transition periode, and also a face off Indonesian Foreign Policy which is value as Active and Free. Same perception with Indonesian Foreign Policy that we want to increase the quality of Indonesian diplomacy to push the national interest. In this thesis, the writer the writer want to explain Indonesian contribute to solve the problems in Myanmar. The writer also used the theory of KJ Holsti to explain the policy making process that happened in Indonesia. According to Holsti, two factors in making process in foreign policy was internal factors and external factors. First, external factor is the global problems ( Democracy and Human Rights problems ) and the internal problems is Public Opinion."

"Penyalahgunaan narkoba merupakan masaiah nasional bahkan mendunia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya studi tentang penyalahgunaan narkoba, Berbagai studi didapatkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba hiata BNN (2007) sekitar l,5% penduduk Indonesia teijerat narkoba dirnana narkoba suntik merupakan cara penggunaan narkoba kedua terbanyak, sedangkan DKI Jakarta merupakan daerah paling rawan clibandingkan provinsi lainnya. Masalah terkait dengan narkoba suntik adalah masalah kesehatan temmasuk kematian dan keoelakaan, rnasalah sosial dan huklun. Masalah kesehatan pada pengguna narkoba suntik (penasun) yaitu pcnularan penyakit HIV/AIDS yang didapatkan 50-60% positif pada penasun, hepatitis B sckitar 25-35%, sedangkan hepatitis C sekitar 70-95% positif pada penasun. Strategi utama dalam penanggulangan narkoba yaitu Supplcga reduction, Demand Reduction dan Harm Reduction dimana PTRM mcrupakan salah satu upaya untuk mengurangi dampak btuuk akibat penggunaan narkoba suntik. Angka drop out di puskesmas satelit PTRM rata~rata menunjukkan > 45% (indicator < 45%). Hal ini menjadi masalah karena penasun yang putus akan kembali menggunakan narkoba suntik dan meningkatkan kerentanan terhadap HIV/AIDS dan hepatids, selain itu kebErhasiian PTRM akan menurun karena prosedur dan dosis obat dimulai lagi dari awal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putus berobat pasien penasim di klinik PTRM Puskesmas Kec Jatinegara dan Puskesmas Kee Gambit tahun 2007-2008, dengan tujuan khusus mengetahui dan mendapatkan model yang sesuai untuk menggambarkan hubungan faktor predisposisi (umur, sex, pendidikan, pekerjaan, marital, sikap dan pengetahuan), faktor pendukung (dukungan keluarga/teman dan aksesibilitas) serta faktor kebutuhan pelayanan kesehatan (gejala putus obat) dengan putus berobat. Ruang Iingkup studi ini adalah studi observasi dengan disain kasus kontrol, data kasus dan kontrol berdasarkan data registrasi pasien sedangkan data pajanan didapatkan dengan wawancara menggimakan kuesioner. Metodologi studi ini merupakan studi retrospektif dengan disain kasus konirol. Popuiasi studi adalah pasien penasun yang berobat di ldinik PTRM Puskesmas Kec Jatinegara dan Puskesmas Kee Gambir tahun 2007-2008, sedangkan sampel adalah populasi studi yang terpilih dengan memperlirnbankan kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah sampel kasus 156 dan kontrol 156 (ratio 1:l), pengambilan sampel bcrdasarkan proporsi kasus di kedua lokasi. Kasus adalah pasien yang putus berobat (tidak minum metadon minimal 7 hari berturut-turul) sedangkan kontrol adalah pasien yang teratur berobat, baik kasus maupun kontrol diambil secara acak sederhana. Analisis data dilakukan secara multivariate dengan mulriple Iogislic regression. Hasil penelirjan ini didapatkan variabel jenis kelamin (p 0.003 dan OR 13.184, CI 95% l.491- 6.800), pengetahuan (p 0.027 dan OR l.729, CI 95% 1.064-2.812), dukungan keluarga/teman (p 0.000 OR 2.704, CI 95% 1.664 -4396) dan aksesibilitas (aksesibilitas rendah p 0.007 OR 3.656, CI 95% 1.790-7.468 dan aksesibilitas sedang (p 0.000 OR 2293, CI 95% 1,258 - 4.l77). Studi ini rnemberikan rekomendasi yaitu meningkatkan lcualitas dan kuantitas sarana pclayanan kesehatan yang menyelenggarakan PTRM, memberikan penyuluhan tentang PTRM pada masyarakat dan mengingatkan untuk senantiasa memberi dukungan pada pasien PTRM terutarna pada laki-Iaki, saran penelitian lebih Ianjut adalah meneliti survival time dan faktor lain yang bclum dileliti pada studi.

---

Drugs abuse had been a national concerned problem further more it had been global concerned recently. There are many researches about drugs abuse concluded that drug users increased about five times. According to National Narkotics Organization (BNN), in 20071 there are l,5% population in Indonesia was a drug users that intravenous/injecting was the second most ways among dru users. In addition. DKI Jakarta is the highest risk province regard to drug users among provinces in Indonesia. Drugs abuse can lead many problems that consist of health problems including deaths and accidents, socials dan laws.

Health problems among IDUs such as spread of HIV/AIDS that about 50-60% positive& hepatitis B about 25-35% positively and hepatitis C that positivebf among IDUs about 70-95%, The main strategies for controlling drugs abuse are Supply reduction, Demand reduction and Harm reduction which Methadone Maintenance Therapy (MJT) Programme was one of ejorts to reduce harm of drugs abuse. There are drop out rate in Satelite Primary Health Centre > 45% that indicators for assessing successfully .MMT Programme such as drop out rate < 45%. Regard to that, susceptible of IDUs was increasing because of back to using drug injecting in addition that caused failure in MMT Programme. susceptible of ID Us was increasing because of back to using drug injecting in addition that caused failure in MMT programme.

This study aimed to understand factors related to MMT drop out among IDUs in Jatinegara Primary Health Centre West Jakarta and Gambir Primary Health Centre, Central Jakarta in 2007-2008, particularly predisposing factors (age, gender, education, marital, working status, knowledge, and attitude), enabling factors (familv/companions support and accessibility) as well as needsjllctor (withdrawl symptoms).

This study design is case control with 156 cases and 156 controls (l:1). Cases were patients on MMT that dqined not drink methadone for 7 days consecutivelyg controls were patients on MMT that regular drink methadone daily in the same period All of both selected by siniple random sampling. Data were analyzed in multivariate ways by multiple logistic regession.

This study result shows that gender (p 0.003 OR 3. 184, CI 95% ].49l- 6. 800). knowledge (p 0. 027 OR l. 729, C1 95% 1.064-2.812), familieshzeers group support Q 0.000 OR 2. 704, CI 95% 1.664 -4.396) and accesibiliqy (low accesibility 0.007 ()R 3. 656, CI 95% 1.790-1468 and moderate accesibility p 0.000 OR 2.293, CI 95% 1.258 - 4.1 77) are related to MMT drop out among ID Us in Jatinegara Primary Health Centre West Jakarta and Gambir Primary Health Centre, Central Jakarta in 2007-2008. This study recommended to government to increase MMT programme in other primary health services including quantity and quality of services, to announce information and education regard to MMT to public, to warn jbr supporting patients in MMT particularly supporting be conducted for males. In addition, other research to be conducted by survival time and other factors that related to MMT."

"ABSTRAKKebijakan Amerika Serikat menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi menempati posisi penting dalam kebijakan politik luar negeri pemerintahan Presiders Bill Clinton. Kebijakan pemerintahan Clinton terhadap Haiti pada tahun 1993-1994 adalah contoh kasus yang nyata dan terang-terangan dalam upaya Amerika mempromosikan demokrasi. Pemerintahan Clinton memandang bahwa rejim militer Haiti yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sah hasil pemilihan demokratis merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintahan Clinton merasa perlu melakukan upaya pemulihan dan promosi demokrasi di negara Kawasan Karibia tersebut. Misi Amerika di Haiti tersebut tidak semata-mata menyangkut promosi demokrasi, tapi juga dikaitkan dengan upaya Amerika memperluas pasar bebas (free market). Karena bagi pemerintahan Clinton, kebijakan demokrasi harus dikaitkan Pula secara terpadu dengan upaya memperluas pasar bebas. Pelaksanaan kebijakan ini sesungguhnya terkait dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dan juga merupakan bagian dari strategi Amerika untuk menciptakan perdamaian di dunia yang didasarkan atas terciptanya pemerintahan demokratis di mana-mana."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia terkait isu nuklir Iran. Indonesia yang bergabung menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007 turut mendukung resolusi nomor 1747 tahun 2007 tentang penjatuhan sanksi terhadap Iran untuk pengembangan nuklir Iran. Kebijakan luar negeri Indonesia ini mengundang perhatian di dalam negeri terutama dari pihak DPR RI yang berujung pada pengajuan hak interpelasi. Dalam Resolusi DK PBB nomor 1803 tahun 2008, Indonesia memilih untuk abstain.Penelitian ini ingin melihat apakah dan bagaimanakah sikap DPR turut menjadi faktor domestik yang menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam memilih kebijakan luar negerinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR RI pasca reformasi memiliki wewenang untuk turut mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan luar negeri Indonesia. Dalam kasus kebijakan luar negeri Indonesia mengenai isu nuklir Iran, DPR telah menunjukkan perannya untuk terlibat di dalam proses yang turut mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia (KLNI) pada tahap tertentu, namun demikian faktor diplomasi bilateral yang dilakukan antara pemerintah Indonesia- Iran tetap menjadi faktor kunci.

---

ABSTRACTThis thesis discusses Indonesian foreign policy on Iranian nuclear issue. Indonesia who was a non-permanent member of the United Nations Security Council in 2007 voted in favor for resolution number 1747 year 2007, imposing sanctions against Iran for its nuclear development. This has in turn triggered criticism, particularly from the Indonesian House of Representative (DPR RI) that resulted in interpellation. In the United Nations Security Council Resolution number 1803 year 2008, Indonesia decided to abstain.This research looks into whether and how the Parliament is constituting the so called domestic factors for the Government of Indonesia in determining its foreign policy. The research shows that the DPR RI post-reform era holds the power to influence Indonesian foreign policy and its international relations. In the case of Indonesian foregin policy on Iranian nuclear issue, DPR RI has shown its ever expanding role to be involved in the process of influencing Indonesian foreign policy to a certain extent. Nevertheles, bilateral diplomacy between the Government of Indonesia and Iran plays pivotal role."

"ABSTRAKFenomena perempuan dalam terorisme diibaratkan seperti dua sisi koin mata uang. Di satu sisi, perempuan dapat berperan secara aktif sebagai pendukung hingga pelaku aksi terorisme. Namun, di sisi lain dapat berperan sebagai pencegah atau membantu melunakkan ideologi kekerasan yang dimiliki oleh suaminya. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan perempuan dan beberapa konsep seperti terorisme, deradikalisasi serta kapital sosial sebagai dasar analisis. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1). menganalisis program pemberdayaan istri mantan narapidana terorisme yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Institute for Society Empowerment Program (INSEP) dan Pusat Riset Ilmu Kepolisian-Kajian Terorisme (PRIK-KT), Universitas Indonesia). 2). menguraikan upaya yang dilakukan oleh istri mantan narapidana terorisme proses deradikalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur, studi literatur dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Keberadaan program pemberdayaan istri mantan narapidana terorisme yang diselenggarakan oleh BNPT, INSEP dan PRIK-KT UI dapat menjadi modal sosial dalam memutus rantai radikalisme di keluarga. 2). Istri yang telah mengikuti program pemberdayaan dapat hidup mandiri dan berperan dalam proses deradikalisasi di keluarga seperti mengedukasi anak dan suami. 3). Pelibatan masyarakat dapat meningkatkan kelekatan sosial para istri dengan lembaga-lembaga pemberdayaan sehingga istri dapat berperan secara maksimal dalam proses deradikalisasi.

---

ABSTRACTWomen-related phenomenons in the realm of terrorism can be understood from two different point of views. Women can definitely be supporters of terrorism. On the other hand, they can also be the agents of deradicalization by preventing the ideology of violence possessed by their husbands from spreading even further. This study uses the theory of women's empowerment and several concepts such as terrorism, deradicalization and social capital as the basis for analysis. The main purposes of this study are 1). to analyze the empowerment program of ex-convicted terrorism wives carried out by the National Counter Terrorism Agency (BNPT), the Institute for Society Empowerment Program (INSEP) and the Research Center for Police Science-Terrorism Studies (PRIK- KT), University of Indonesia). 2). to describe the efforts initiated by the wives of former terrorists in promoting deradicalization. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected from multiple sources such as; unstructured interviews, literature studies and documents. The results of this study indicate that; 1). the existence of the empowerment program for the wives of former terrorists organized by BNPT, INSEP and PRIK-KT UI can be a modal capital in countering radicalization in the family. 2). Wives who have participated in an empowerment program can live independently and supporting the process of deradicalization in the family such as to educate their children and husband. 3). Community involvement can increase the social bond between wives, BNPT, INSEP dan PRIK-KT UI so that the wives can play a maximum role in the deradicalization process."

"Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan keterbukaan informasi yang dikemukakan oleh Piotrowski, et all. sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik; (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah penyesuaian regulasi KIP di Kemendagri, penyusunan program yang jelas untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, dan membangun bank data dan informasi publik di Kemendagri.

---

This study raised the issue the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs. The Study uses post positive approach with qualitative method. The results of this study showed that (i) the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs does not run in effective way due to limited use of policy content and context of implementation and also specific factors of implementation of the policy of public disclosure raised by Piotrowski, et all. so it can not be the realization of public disclosure; (ii) to encourage the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs in order to more effectively refers to the stages of implementation of public information policy initiated by the Open Government Partnership.

The recommended actions to improve the the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs is a regulatory adjustment of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs, the preparation of a clear program for the implementation of the policy of public disclosure, improving the quality of public information services, and building a data and public information bank in the Ministry of Home Affairs."

"Tesis ini membahas kebijakan luar negeri Amerika Scrikat yang ingin dicapai melalui doktrin Clinton atau humanitarian inzerventionism di Kosovo. Pokok pemmalahan yang di bahaa dalam tesis ini adalah terdapamya dua kepentingan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa pemerimahan Presiden Bill Clinton, yaitu upaya pengembangan dcmokrasi kc scluruh dunia dan upaya menjaga keamanan nasionalnya. Adanya dua kcpentingan tersebut Amerika Serikan menghadapi dilcma dalam upayanya mewujudkan peranan kepemimpinan dunianya. Agenda politik luar negeri Amerika Serikat paska -Perang Dingin mendorongnya untuk Letap pro aktif di dunia intcmasional. Namun rakyat Amerika Serikat sendiri mendambakan suasana normal sebagai bangsa yang tidak terbebani oleh keterlibatannya yang terlampau eksesif di dunia.Sebagui kerangka pemikiran tesis ini menggunakan pendekatan politik yang menggabungkan realisme dan idealisme (realistic-idealism). Kcrangka pemikiran ini diambil karena sumber dan prinsip dari politik luar negeri Amerika Serikat merupakan gabungan dari kcpcntingan nasional yang merupakan dasar dari pendckatan rcalis dcngan nilai-nilai moral yang merupakan dasar dari pendckatan idealis. Karena kajian wilayah Amerika merupakan kajian amar hidang, maka selain menggunakan pendckatan politik khususnya hubungan inlcmasional, penulisan tesis ini juga akan melibatkan bcbcrupu bidang scperti budaya dan sejarah. Peranan budaya dan sejai-ah mclihal pada peranan nilai-nilai yang dianut suatu bangsa sebagai bagian dari kebuclayaannya yang turut mempengaruhi penenluan kebijakan politik luar ncgerinya.Penelitian tesis ini merupakan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada bahan-bahan tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, dokumen, karya ilmiah, tcrmasuk data dan informasi penting melalui internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kcbijakan Amerika Scrikal mcnyebarluaskan dcmokrasi mendapat posisi penting dalam pelaksanaan politik luar negeri ppmerintahan Presiden Bill Clinton. Pemerintahan Clinton mclihat teijadinya pembunuhan massal dan bcrbagai pclanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan Slobodan Milosevic dan etnis Serbia lainnya lerhadap ernis Albania Kosovo merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menghormati kehidupan dcmokrasi. Oleh karena ilu, perncrintahsm Clinton mcrasa pcrlu mclakuican upaya pemulihan demokrasi di KOSOVO melalui kcbijakan humanitarian intervention. Implementasi dari kebijakan demokrasi dalam politik luar negeri pemerintahan Presiden Bill Clinton dalam kasus konflik Kosovo murupakan conloh upaya Amerika Serikat mcmpromosikan demokrasi. Misi Amerika di Kosovo tidak terlopas dari kepentingan kekuasaan untuk menguasai kawasan slratcgis demi terciptanya perdamaian, dan kepentingan ekonomi."