Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempercepat kebijakan pemerintah George W Bush atas rencana penarikan pasukan Amerika Serikat di Irak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data-data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai tulisan terkait yang dimuat dalam beragam publikasi seperti jurnal, buku, majalah, bahan internet, dan surat kabar. Dalam upaya menjawab permasalahan penelitian diatas penelitian ini menggunakan teori element-element of power yang diajukan oleh Vandana. Didalam penelitian ini ditemukan bahwa tahun 2007, Amerika Serikat mengalami kemunduran ekonomi. Dengan indikator kemunduran ekonomi tersebut, antara lain : jatuhnya nilai tukar Dollar terhadap Euro, naiknya harga minyak dunia, serta terjadinya kredit macet dalam industri perumahan di Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan Bank Sentral Amerika Serikat harus melakukan pemotongan suku bunga. Disamping itu penyebab lain terjadinya inflasi di Amerika Serikat ialah masalah efisiensi anggaran, dimana pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk invasi Amerika Serikat ke Irak. Perubahan situasi politik juga terjadi di Amerika Serikat dimana Partai Demokrat berhasil memenangkan pemilihan umum pada tahun 2006 dan menduduki mayoritas Kongres di Amerika Serikat. Sehingga pemerintah George W Bush selalu mendapatkan halangan atas berbagai kebijakannya terutama masalah Irak. Hal ini disebabkan karena Partai Demokrat adalah partai yang sangat menentang invasi Amerika Serikat ke Irak Disamping itu opini publik Amerika Serikat juga menentang penyerangan Amerika Serikat ke Irak, karena menurut mereka, invasi tersebut telah bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan telah menelan korban sipil terlalu banyak di pihak Irak dan juga korban dari tentara Amerika Serikat. Masyarakat internasional juga menentang invasi tersebut. Bentuk penentangan tersebut ialah berbagai pertemuan diadakan oleh negara-negara di dunia yang menolak invasi Amerika Serikat ke Irak. Pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi dan berbagai persetujuan untuk mendesak keluarnya pasukan Amerika Serikat dari Irak agar masyarakat Irak dapat membangun kembali negaranya. Dari berbagai keterangan diatas, dapat dilihat bahwa kemunduran ekonomi, situasi politik, opini publik, dan keterlibatan kekuatan internasional merupakan faktor-faktor yang mempercepat kebijakan pemerintah George W Bush atas rencana penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak. Meskipun demikian, keterlibatan kekuatan internasional tidak begitu signifikan pengaruhnya terhadap kebijakan domestik Amerika Serikat. Karena sesungguhnya masalah ekonomi, situasi politik, dan opini publik adalah elemen-elemen ataupun instrumen dalam penentuan kebijakan dalam negeri suatu negara.

---

This research discusses about the factors which quiken the policy of George W Bush rules on the plan of United States forces draw in Iraq. It is descriptive research, and the data used is secondary data. These data were compiled based on various of publication such as journal, books, magazines, internet sources, and newspaper. In the effort to answer the problems above, this research used the theory of the elements of power as promoted by Vandana Shiva In this research, founded that in 2007, the United States suffered the economic reduces with the indicators such as : the fall of Dollar exchange for Euro, the increasing of world oil price, and the jamming of the debt in real estate industry in United States. These cause the Central Bank of the United States must accomplish some interest rate cuts. Beside other causes for inflation in United States, the budget efficiency, where the government of United States has issued such enormous budget for its invasion in Iraq. The changes of political atmosphere also happened in United States where Democrate Party succeded to win the general election in 2006 and has majority seats for Congress in United States. So that, the rule of George W Bush has some obstractions for his policies especially for Iraq crisis. This is caused that Democrate is the party which is very opposite againts the invasion of the United States to Iraq. In addition, the United States public opinions againts this invasion, according to them, has been opposite againts the human rights and suffered a lot of casualties either Iraqis or American soldier. The international communities disagree in this. It is proven, various meets and talks have been held by whole countries rejected this invasion, and they have resulted some declarations and agreements to push United States forces out of Iraq in order Iraqis can rebuild their country. Based on above, it can be seen that economic reduces, political atmosphere, public opinions, and the involvement of international powers are the factors which quiken the policy of George W Bush rules on the plan of United States forces draw in Iraq. Therefore, the involvement of international powers are not so significant for the influences of the United States domestic policy. Because economic problems, political atmosphere and public opinions are the only elements or instruments for the internal policy affairs in a country."

"War on Terror merupakan alasan dasar dari intervensi Amerika Serikat (AS) di Afghanistan. Sebagai tujuan lanjutan dalam memerangi terorisme AS bersama masyarakat internasional berupaya untuk mendemokratisasi Afghanistan. Namun demikian, upaya tersebut menghadapi beberapa kendala. Salah satu diantaranya adalah peningkatan produksi opium/perdagangan narkotik dari tahun 2002 hingga 2003. Amerika Serikat merespon hal tersebut dengan mengimplementasikan strategi counternarcotics, setelah baik pemerintah Inggris maupun Afghanistan tidak dapat menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam upaya yang sama. Namun strategi tersebut gagal mencapai tujuannya. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor eksternal dan internal yang menghambat pengimplementasian strategi. Faktor eksternal bersumber dari Taliban dan petani opium. Disisi lain, faktor internal bersumber dari Amerika Serikat sendiri yaitu ketidaksistematisan implementasi proses strategi dan kompleksitas proses pembuatan kebijakan terhadap upaya counternarcotics di Afghanistan.

---

War on Terror was foundational of U.S presence in Afghanistan. As a futher goals for combating terrorism, U.S along with international community have tried to democratize Afghanistan. However, the efforts faced some obstacles. One of them was the increase of opium production/drug trafficking from 2002 to 2003. This condition was responded by the implementation of U.S counternarcotics strategy, after both the British and Afghanisthan government were unable to create a significant achievement in the previous efforts. However the strategy failed to meet its end. This research finds that there are external and internal factors, which inhibit implementation of the strategy. The external factor comes from Taliban and opium farmer. On the other hand, the internal factors comes from the United States itself, which are the unsystematic of strategy process implementation and the complexity of policy making process toward the counternarcotics efforts in Afghanistan."

"George W Bush was he 43rd president of the United States of America,. Under his leadership and decision making, the united states got itself trapped in a winding conflict in the Middle East, and set off the region into a downwoards spiral of chaos and instability. many said that his decision and policies were reckless. in fact, on an individual level, these decision were fueled by his need to fullfil his masculine duties in accordance to the masculine gender role, which is to be competitive, aggresive and dominant, to name a few. like namy white and privilaged persons in the United states, Bush's background was socially conservative. in a scoially concervative culture, men are expected to behave according to masculine roles, or risk being ridiculed and mocked. yet, as a young man, Bush never did manage to estabilish himself and rise out his father's footsteps. this would have caused a lot of masculine anxiety for Bush. This anxiety would translate itslef into his decision making process when he served as President, where he challenged those who went againts his proceptions of what was right, ofthe with threat declaration and force. He wanted to proof that he was the man and proceeded to base his decisions off how manly it would make him look, even if it meant risking innocent lives. "

"Pada tahun 1973, Amerika Serikat (AS) mengesahkan kebijakan praktik aborsi. Hal ini ditentang oleh sebagian masyarakat AS yang tidak menyetujui adanya praktik aborsi, sehingga masyarakat AS menjadi terpolarisasi menjadi dua, yaitu kelompok pendukung aborsi atau American Ways dan kelompok penentang aborsi atau New Christian Right (NCR). Penelitian ini mengambil pengesahan praktik aborsi oleh George W. Bush pada tahun 2003 sebagai lingkup penelitian. Sejak pengesahan kebijakan aborsi tahun 1973, tokoh-tokoh NCR berusaha menentang dan memperjuangkan menuntut pemerintah agar membatalkan atau mencabut kebijakan tersebut. Tokoh-tokoh NCR berpendapat bahwa praktik aborsi merupakan tindakan dosa dan dapat mengakibat pada kematian. Namun, dalam memperjuangkan pelarangan praktik aborsi tokoh-tokoh NCR memiliki dua kepentingan, yaitu kepentingan ideologi dan kepentingan bisnis. Dalam kepentingan ideologi, tokoh-tokoh NCR memandang aborsi sebagai tindakan berdosa dan dilarangkan oleh agama sehingga pandangan tersebut dinilai konservatif oleh sebagian kalangan masyarakat yang mendukung aborsi. Sedangkan dalam kepentingan bisnis, Tokoh-tokoh NCR melihat bahwa adanya peluang memperkaya kekayaannya melalui pengalihan dana dari anggaran pemerintah untuk aborsi yang tidak terpakai ketika pengesahan pelarangan praktik aborsi. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh NCR berusaha mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan dan mengesahkan pelarangan praktik aborsi.

---

In 1973, the United States (US) policy endorsed the practice of abortion. This was opposed by some people who are not approved the practice of abortion, so that US society became polarized into two, it is American Ways and the New Christian Right (NCR). The Research took the legalization of abortion ban by George Walker Bush in 2003 as the scope of the research study. Since the legalization of abortion policy in 1973, NCR figures sought to oppose and fight demanded the government to cancel or revoke the policy. The NCR figures believes that the practice of abortion is an act of sin and resulted in death. In addition, in the fight for the prohibition of the abortion, NCR figures has two interests, it is the interest of ideology and business interests. In the interest of ideology, NCR figures regard abortion as an act of sin and prohibited by religion, so that views are considered conservative by some people who support abortion. While in the interest of the business, NCR figures to see that the opportunity to enrich his wealth through the diversion of government funds for abortion unused when the endorsement prohibition of the practice of abortion. Therefore, NCR figures tried to influence the government to make and approve banning of abortion."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Politik Luar Negeri George Walker Bush: Studi Kasus Invasi Amerika Serikat terhadap Irak 2003. Penelitian ini adalah penelitian sejarah politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dengan menggunakan sumber- sumber tertulis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peristiwa invasi Irak ke AS yang dimulai pada 19 Maret 2003 merupakan upaya AS untuk menjaga kepentingan politik nasional maupun internasional AS di kawasan Timur Tengah, khususnya Irak. Selain itu, dalam penelitian ini juga membahas bagaimana proses perencanaan penyerangan AS ke Irak yang didukung oleh kelompok neokonservatif, hawkish, inggris, dan organisasi lobi seperti AIPAC. Proses perencanaan hingga terjadinya penyerangan AS untuk menginvasi Irak banyak dilakukan oleh CENTCOM salah satunya melalui OPLAN 1003. Penelitian ini juga menitikberatkan pada dampak adanya peristiwa Invasi AS terhadap Irak pada tahun 2003 terhadap masalah ekonomi, politik, dan sosial.

---

ABSTRACTThis study discusses the Foreign Policy of George Walker Bush: A Case Study on United States Invasion Towards Iraq in 2003. This research is a study of political history. The method used in this study is historical methods, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography using written sources. The results of this study explain the invasion of Iraq which began on March 19, 2003 is an effort for national and international political interests in the Middle East region, specifically Iraq. In addition, in this study also discussed how to plan US attacks on Iraq supported by neoconservative, hawkish, British and lobby organizations such as AIPAC. The planning process to spend US attacks on invading Iraq was mostly carried out by CENTCOM, one of them through OPLAN 1003. This research also focused on when it involved the participation of the US invasion of Iraq in 2003 on economic, political and social issues."

"Skripsi ini membahas sekuritisasi isu terorisme oleh National Security Council (NSC) Amerika Serikat pasca peristiwa 9/11 dalam periode Pemerintahan George W. Bush dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori sekuritisasi. Situasi yang terjadi pada masa itu adalah Amerika Serikat yang dikejutkan dengan terjadinya peristiwa 9/11. Peristiwa tersebut mendorong extraordinary measures dari pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah peristiwa terorisme seperti 9/11 kembali terulang. Sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Bush terdiri dari speech act, pencanangan undang–undang, Global War on Terrorism hingga Perang Irak. Dalam proses speech act, terdapat pengaruh dari tokoh-tokoh dalam lingkaran NSC selain Presiden George W. Bush yang ikut berperan mensekuritisasi peristiwa 9/11 dan Global War on Terrorism. Dalam proses sekuritisasi yang terjadi, media memainkan peran yang besar sebagai alat yang berfungsi mengamplifikasi langkah–langkah sekuritisasi terorisme yang diambil oleh Pemerintahan George W. Bush. Media juga berperan dalam menjadikan respon publik terhadap tindakan–tindakan sekuritisasi yang diambil oleh pemerintah menjadi positif. Akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa langkah–langkah sekuritisasi yang diambil oleh Pemerintahan Amerika Serikat bersifat politis dan melibatkan aktor lain dalam lingkaran NSC Presiden Bush yang kemudian menggunakan isu terorisme untuk mendorong sekuritisasi terorisme yang bereskalasi menjadi Perang Irak

---

This undergraduate thesis discusses the securitization of terrorism carried out by the United States NSC after the events of 9/11 in the period of George W. Bush's administration by using qualitative research methods and securitization theory. The situation which occurred at that time portray how the United States was truly shocked by the events of 9/11. The event prompted extraordinary measures from the United States government to prevent terrorism events such as 9/11 to happen again. The securitization carried out by the Bush Administration consisted of a speech act, declaration of laws, Global War on Terrorism and the Iraq War. In the process of expressing speech acts, there were influences from figures within the NSC circle other than President George W. Bush who took part in securitizing the events of 9/11 and the Global War on Terrorism. In the process of securitization that occurred, the media played a large role as a tool that served to amplify the securitization steps of terrorism taken by the George W. Bush Administration. Finally, this paper conclude that the steps of securitization taken by the United States Government are essentially political and involve other actors in the NSC circle of President Bush who then use the issue of terrorism to encourage the securitization of terrorism which further essentially escalates into the Iraq War."

"ABSTRAKPerumusan kebijakan luar negeri suatu negara tidak terlepas dari perpolitikan aktor-aktor birokrasi yang terlibat. Dengan demikian, dinamika kebijakan suatu negara terhadap negara lain bisa dipahami melalui studi tentang politik birokrat. Skripsi ini membahas tentang kontradiksi pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam isu demokratisasi Myanmar pada dua periode pemerintahan George W. Bush. Ada dua kelompok dalam perumusan kebijakan luar negeri Bush yakni kaum neokonservatif dan kaum realis. Melalui studi historis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kontradiksi terjadi dalam pendekatan kebijakan luar negeri Bush karena adanya dominasi salah satu kelompok dalam perumusan kebijakan.

---

ABSTRACTA country’s foreign policy making cannot be separated from the politics of bureaucratic actors. Thus, the dynamics of a country’s policy towards other countries can be understood through the study of bureaucratic politics. This thesis discusses the contradiction of U.S. foreign policy approaches on democratization issues in Myanmar during two periods of George W. Bush administration. There are two groups in the formulation of the Bush foreign policy, neoconservatives and realists. Through descriptive historical studies, this study found that a contradiction in the Bush foreign policy approach occurs because of the dominance of one of the groups in the foreign policy making."

"Tesis ini membahas perubahan kebijakan AS terhadap terorisme melalui kacamata sekuritisasi untuk dapat memahami mengapa dan bagaimana perubahan sekuritisasi terjadi di negara tersebut pada masa Pemerintahan George W. Bush dan Barack H. Obama Tahun 2001-2012. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat variasi sekuritisasi terorisme yang terjadi pada masa Pemerintahan Bush dan Obama. Variasi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terkait dengan elemen-elemen sekuritisasi. Hasil penelitian juga menyarankan untuk dilakukannya pengembangan teori sekuritisasi secara lebih luas lagi sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai panduan pembelajaran bagi negara dalam menghadapi ancaman terorisme.

---

This thesis discussed the change of U.S. policy to terrorism through the lens of securitization in order to be able to understand why and how securitization change happened in U.S. during the George W. Bush and Barack H. Obama Administrations in 2001-2012. This research is descriptive-comparative research with qualitative approach. From the result of this research, there is variation of terrorism securitization during Bush and Obama Administrations periods. This variation is influenced by number of factors which are related with the elements of securitization. The result also suggested to develop securitization theory more broadly therefore it could be used as a study reference for countries in responding the terrorism threat.

"