Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pilihan kebijakan akuisisi persenjataan Indonesia tahun 1998-2004 sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis Asia Tenggara. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam mengambil pilihan kebijakan tersebut, baik faktor intemasional maupun domestik.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data-data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumendokumen yang dikeluarkan oleh institusi-institusi yang terkait. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai tulisan terkait yang dimuat di beragam publikasi seperti, hasil penelitian, jurnal, buku, koran, majalah dan artikel ilmiah. Dalam upaya menjawab permasalahan penelitian di atas penelitian ini menggunakan konsep dan definisi arms maintenance, arms build-up dan arms race yang diajukan Barry Buzan.Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa sejak awal 1990an hingga kini, sejumlah negara di Asia Tenggara terus melakukan modernisasi persenjataan. Pada saat krisis ekonomi menghantam Asia Tenggara pada 1997, modernisasi ini sempat terhenti. Namun setelah perekonomian pulih Negara-negara tersebut kembali melakukan modernisasi persenjataan. Modernisasi persenjataan terutama ditujukan bagi pengembangan dan penguatan kekuatan taut dan udara.Di Asia Tenggara juga terjadi sejumlah konflik antar negara, hanya saja konflik-konflik ini merupakan konflik eskalasi rendah yang tidak menjurus pada kemungkinan terjadinya perang antar negara. Konflik lainnya yang terjadi di Asia tenggara adalah konflik domestik, baik yang berupa separatisme maupun konflik horizontal bersenjata. Konflik domestik ini cukup mendominasi persoalan keamanan di negara-negara Asia tengagra. Contoh dari separatisme tersebut adalah, GAM dan OPM di Indonesia, MILF di Filipina dan Pattani di Thailand. Sementara konflik horizontal bersenjata yang terjadi adalah konflik agama yang terjadi di Ambon dan Poso, Indonesia. Selain itu ancaman-ancaman nonkonvensional, seperti perompakan dan terorisme, juga mengalami peningkatan aktivitas di Asia Tenggara.Dalam menyikapi dinamika lingkungan strategis yang demikian, akuisisi persenjataan Indonesia mengambil pilihan arms maintenance. Pilihan arms maintenance ini terlihat dari pertama, Indonesia tidak memiliki persepsi bahwa negara lain merupakan ancaman keamanan. Hal ini disebabkan karena Indonesia merasa kemungkinan terjadinya invasi atau agresi terhadap Indonesia adalah kecil sekali. Kedua, peningkatan persentase anggaran militer Indonesia terhadap GNP tidak drastis dan peningkatan persentase tersebut berjalan di dalam perekonomian yang bergerak lambat. Selain itu, anggaran pertahanan juga tidak mencukupi kebutuhan pertahanan Indonesia karena hanya mampu memenuhi 74,12% dari total anggaran pertahanan yang diajukan.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan akuisisi persenjataan Indonesia di atas yaitu, pertama, kehadiran AS sebagai payung keamanan di Asia Timur. Kedua, menguatnya isu anti-perang dan ancaman non-konvensional di dunia, termasuk Asia Tenggara. Ketiga, Asia Tenggara tidak memiliki kontlik eskalasi tinggi. Keempat, kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih. Kelima, pemegang otoritas gagal mengembangkan kebijakan pertahanan yang efektif dan keenam, isu pertahanan bukan isu popular di Indonesia.Akuisisi persenjataan sepanjang 1998-2004 tidak mampu meningkatkan kesiapan operasi persenjataan-persenjataan yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya persenjataan yang memiliki kesiapan operasi 100%. Rata-rata kesiapan operasi persenjtaan TNI adalah antara 30%-89%. Selain itu, untuk saat ini penguasaan teknologi RMA mutakhir masih sangat sulit untuk dilakukan Indonesia. Ini bisa dilihat dari tidak adanya teknologi persenjataan yang mendukung perkembangan mutakhir di dunia militer tersebut diakuisisi Indonesia sepanjang tahun 1998-2004.Dengan kondisi kemampuan pertahanan yang demikian sejumlah persoalan pun muncul, yaitu:1. Indonesia tidak akan mampu mempertahankan diri, khususnya di zona I dan II, jika seandainya terjadi agresi atau invasi dari negara lain.2. Kontrol Indonesia terhadap wilayah kedaulatanya menjadi lemah.3. Lemahnya kemampuan persenjataan menyebabkan Indonesia tidak mampu memberikan efek pengentaran terhadap negara-negara tetangga.Dengan demikian perbaikan perlu dilakukan dan harus dimulai dengan pembentukan dewan pertahanan nasional dan penyusunan kebijakan umum pertahanan negara. Tujuannya adalah agar sistem pertahanan Indonesia lebih terarah dan memiliki visi jauh ke depan.Pembenahan selanjutnya adalah mengubah model koter agar tercipta postur yang ramping, fleksibel dan profesional. Kemudian Indonesia juga perlu melakukan diversifikasi peran penjagaan keamanan laut dengan membentuk satuan penjaga pantai (coast guard) dengan tugas utama pengamanan taut teritorial, terutama untuk menghadapi ancaman non-konvensional, seperti perompakan, terorisme, pencurian ikan (illegal fishing) dan penyelundupan. Sementara TNI AL diprioritaskan pada pengarnanan laut mulai dari wilayah ZEE hingga wilayah musuh. Dengan model ini pengembangan TNI AL dapat diprioritaskan pada power projection capabilities yang memiliki efek penggentaran."

"ABSTRAKFokus dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui peningkatankapabilitas militer Indonesia dimulai dari periode tahun 2006 hingga tahun 2010sehubungan dengan adanya konflik Ambalat pada tahun tersebut. Hal ini dilakukandengan terlebih dahulu menjelaskan faktor-faktor yang membuat Indonesia meningkatkankapabilitas militer nya, pemahaman dan penjabaran yang terjadi seputar konflik Ambalatyang menjadi tolak ukur penulis dalam menganalisa peningkatan kapabilitas militerIndonesia. Lalu berlanjut pada melihat dan mengukur sejauh mana kapabilitas militerantara Indonesia dan Malaysia, dan melihat seberapa besar pengaruh dari kapabilitasmiliter Malaysia dapat mempengaruhi peningkatan militer Indonesia serta menganalisasejauh mana dinamika persenjataan diantara kedua negara tersebut.Melihat kapabilitasmiliter dari segi alutsista (alat utama sistem senjata), anggaran pertahanan, danmanpower.Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi dokumen yang berkaitandinamika persenjataan Indonesia-Malaysia 2006 hingga 2008. Penelitian ini telahmembuktikan bahwa strategi deterrence yang dilakukan Indonesia merupakan upayauntuk mengimbangi kekuatan militer Malaysia dengan melakukan peningkatankapabilitas militernya. Dinamika Persenjataan dari kedua negara dapat dianalisis melaluiAction-Reaction model yang merupakan salah satu model dari "The Arms Dynamic"dimana dalam penelitian ini akan dibuktikan ke arah mana kecenderungan dari dinamikapersenjataan diantara kedua negara dan implikasi nya bagi Indonesia denganmenggunakan tiga indikator yaitu Timing, Magnitude, dan Awarness. Dampak positifkonflik Ambalat bagi Indoneisa adalah langkah awal Indonesia menjalankan modernisasimiliternya agar bisa mencapai kekuatan militer minimum yang bisa menjaga setiapwialayah Indonesia.

---

AbstractThe main focus of this research is to observe the improvement of Indonesian'smilitary capabilities starting from the period 2006 through 2010 in connection withAmbalat's conflict. At first, this research is explaining the factors that make Indonesiaimproves their military capabilities, understanding and elaboration that occur aroundthe conflict that because of Ambalat's conflict, authors analyze the increasing militarycapabilities in Indonesia. Then continue to observe and measure the arms build-upbetween Indonesia and Malaysia, and observe the influences factors of militarycapabilities may affect the arms build-up between Malaysia- Indonesia and analyze theextent the arms dynamic between the two countries military capabilities analyzed inaccordance defense equipment, major equipment systems weapons, the defense budget,and manpower.This research is descriptively conducted by studying documents related to thearms dynamic of Indonesia-Malaysia between the period of 2006 to 2010. This researchrevealed that the strategy of deterrence made Indonesia an attempt to counte rbalancethe military power of Malaysia by arms build-up on their military capabilities. The armsdynamics of the two countries can be analyzed through the Action-Reaction model whichin this research will reveal which way in the arms dynamic between the two countriesand observe the implications for Indonesia using three indicators, Timing , Magnitude,and Awarness. The positive impact of the Ambalat conflict for Indonesia is making theirfirst step to run their arms build-up and military modernization in order to achieve theminimum force that can stabilized of every teritory in Indonesia."

"The Indonesian Armed Forces used to be at the forefront of the countryʼs counterterrorism efforts. Following the countryʼs democratic transition in 1998, the Indonesian National Police took up the lead role. However, many analysts argue that the military is trying to regain its past dominance in counterterrorism. Regardless of this concern, the military does not have to be at the forefront of the countryʼs counterterrorism efforts to influence the overall policy and practices. The lingering militaryʼs historical legacies remains intact in Indonesiaʼs counterterrorism governance. This research highlights three dynamics: (1) The interagency rivalries; (2) the framing of issues; and, (3) the inherent militaryʼs ideological legacies. Despite various political changes that Indonesia underwent in the past few decades, thesedynamics are still relevant in discussing the contemporary counterterrorism governance and practices in Indonesia. This research will demonstrate the importance of historical understanding to analyse Indonesiaʼs counterterrorism governance."

"Peranan ABRI dalam pencetusan Orde Baru (awal pelaksanaan Demokrasi Pancasila). Setelah mendapat pengalaman pada masa Orde Lama yang dalam masa itu terjadi pertarungan dan persaingan politik yang tidak menentu yang membawa akibat kestabilan negara menjadi goyah, pada masa Orde Baru dilaksanakan usaha-usaha perbaikan sesuai dengan keinginan demi kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru muncul sebagai koreksi total terhadap penyelewengan-penyelewengan pada masa Orde Lama. ABRI dalam melaksanakan tugasnya baik sesuai dengan fungsinya selaku kekuatan pertahanan-keamanan maupun selaku kekuatan sosial politik telah menampatkan sejak kelahirannya, masa Demokrasi Liberal, masa Demokrasi Terpimpin maupun permulaan Orde Baru sampai saat ini. Khusus dalam mengatasi krisis-krisis politik pada tahun 1965-1967, posisi ABRI adalah yang sangat dominan sebagai satu kekuatan untuk menentukan ke arah mana negara akan dibawa karena pada waktu tersebut tidak adanya satu kekuatan politik lain yang mampu bersaing dengan ABRI setelah lenyapnya kekuatan politik PKI dan kekuasaan Soekarno. ABRI di samping mempunyai kekuatan, tetapi lebih dari itu ABRI memiliki kekuasaan, sedangkan yang memegang kekuasaan itu sendiri menurut Lord Acton "power tends to corrupt, the absolute power tends to corrupt absolutely". Dari segi sosiologi kekuasaan merupakan unsur yang penting dalam masyarakat, maknanya merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan yang dilancarkan dengan rela maupun dengan secara paksa, akan tetapi ABRI masih berpegang teguh pada janji yang terjelma dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yaitu kesetiaan pada ideologi negara Pancasila dan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat pengakuan terhadap sistem pemerintahan demokrasi yaitu, Demokrasi Pancasila."

"ABSTRAKSkripsi ini meneliti tentang bagaimana faktor-faktor domestik mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka merespons dinamika situasi internasional, dengan menggunakan teori Neoclassical Realism. Situasi internasional yang terjadi pada masa itu adalah modernisasi militer yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, diintervensi oleh keempat faktor domestik, yakni persepsi pemimpin, budaya strategis, hubungan negara dan masyarakat, dan institusi domestik. Dalam kurun waktu sepuluh tahun 1997-2007 , negara-negara di Asia Tenggara ndash; Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Indonesia ndash; melakukan modernisasi militer. Dibandingkan negara yang lain, Indonesia belum bisa melaksanakan modernisasi militer dengan optimal. Pada 27 April 2007 Indonesia dan Singapura sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan atau Defense Cooperation Agreement DCA . Perjanjian ini akan memberikan akses terhadap Singapura ke beberapa wilayah kedaulatan Indonesia untuk digunakan sebagai Military Training Area MTA . Selain itu, DCA juga memungkinkan untuk dilakukannya latihan militer bersama, pertukaran personil militer, dan pembangunan fasilitas militer Indonesia oleh Singapura. Namun demikian, DPR RI justru mengecam penandatanganan DCA dan memutuskan untuk menolak untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Satu dekade setelah DCA ditandatangani, belum ada kelanjutan proses ratifikasi perjanjian pertahanan tersebut. Tulisan ini berargumen bahwa DCA merupakan bentuk external balancing yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap modernisasi negara-negara di Asia Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah Indonesia untuk melakukan external balancing gagal dikarenakan oleh empat variabel perantara, yakni persepsi DPR RI, budaya strategis, hubungan negara masyarakat, dan institusi domestik.

---

ABSTRAKThis thesis examines how domestic factors influence the direction of Indonesian foreign policy in order to respond to the dynamics of the international situation using the Neoclassical Realism theory. The international situation occurring during that period was the military modernization that occurred in Southeast Asia, which was interfered by the four domestic factors, namely leader 39 s perception, strategic culture, state and society relations, and domestic institutions. Within ten years 1997 2007 , countries in Southeast Asia Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, and Indonesia implementing military modernization. Compared to other countries, Indonesia has not been able to carry out military modernization optimally. On April 27, 2007 Indonesia and Singapore agreed to sign a Defense Cooperation Agreement DCA . This Agreement will grant Singapore access to several sovereign territories of Indonesia as a Military Training Area MTA . In addition, the DCA also allows for joint military exercises, military personnel exchanges, and the construction of Indonesian military facilities by Singapore. However, the DPR RI House of Representatives criticized the signing of the DCA and decided to refuse to ratify it. Up to a decade after the DCA was signed, there has been no continuation of the ratification process of the defense agreement. This paper argues that DCA is a form of external balancing by the Indonesian government towards the military modernization of countries in Southeast Asia. The results of this study indicate that the Indonesian government 39 s attempts to perform external balancing failed due to four intermediate variables, namely the perception of DPR RI, strategic culture, state and society relations, and domestic institutions."