Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Provinsi Jambi dibeberapa Kabupaten/Kota malaria masih merupakan permasalahan kronis. Di Kota Jambi angka AMT tahun 2004-2006 masib diatas toleransi Nasional dan pencapaian clan indikator SPM masih dibawah target. Program pemberantasan malaria mernpakan salah satu pelayanan esensiai yang dalam pelaksanaanya hams disubsidi (sebagian atau seluruhnya) oleh pemerintah. Denga.n adanya otonoun daerah anggaran bidang kesehatan masingmasing daerah sangat tergantung pada komitmen Pemerintah Daerah, kecuali dilakukan advokasi yang efektif dengan didasarkan pada informasi keuangan yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi peta pembiayaan yang bersumber dari pemerintah yang dialokaslkan untuk program pemberantasan malaria Tabun Anggaran 2004-2006 berdasarkan sumber, alokasi pemanfaatanrrya dan komitmen pejabat terkait Berta resource gap antara perhitungan estimasi kebutuhan program berdasarkan costing KW-SPM dengan ketersediaan dana. Ruang lingkup penelitian adalah pembiayaan program pemberantasan malaria yang bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2004-2006. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh meialui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan. Hasil analisis pembiayaan program pemberantasan malaria diperoleh gambaran bahwa pembiayaan program pemberantasan malaria tahun 2004-2006 semakin meningkat dari Rp 41,6 juta - Rp.I4,8 miliar (Program Kelambunisasi). Total pembiayaan diluar program kelambunisasi lzanya nark dan Rp. 41,6 juta menjadi Rp 214,8 juta. Pembiayaan yang bersumber dari APBD Kota meningkat, sedangkan pembiayaan yang bersumber APBD Provinsi tidak ada, pembiayaan bersumber APBN mulai ada di th 2005. Sementara pada tahun 2006 pembiayaan yang terbesar dari BLNIHibah yang mencapai 14,8 miliar hal ini karena adanya program kelambunisasi. Berdasarkan eleman kegiatan hampir setiap tahun alokasi terbesar untuk kegiatan freedmen yang sebagian besar berupa obat. Berdasarkan fumgsi program hampir setiap tahun alokasi untuk kuraiif yang sebagian besar berupa obat, sedangkan kegiatan preventif pada tahun 2006 mempunyai alokasi terbesar karena adanya program kelambunisasi. Berdasarkan mata anggaran hampir setiap tahun belanja operasional obat yang terbesar sedangkan belanja perjalanan mendapat alokasi yang terendah. Tabun 2006 belanja investasi mempunyai alokasi terbesar_ Berdasarkan perhihmgan esfimasi KW-SPM malaria dan ketersediaan alokasi dana di tahun 2006 terdapat resource gap sebesar 46% atau Rp.253.885.035, Jika di luar perhitungan gaji personil program kesenjangannya sebesar 33,3% atau Rp.312.872.831. Dari basil wawancara mendalam dengan pejabat terkait diperoleh gambaran bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kota Jambi. Demikian pula dengan permasalahan malaria merupakan permasalahan kesehatan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat. Pemeriatah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran program pemberantasan malaria sesuai kebutuhan program dengan melakukan mobilisasi dana dari berbagai somber dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Kota. Hal ini perlu ditunjang dengan upaya advokasi yang lebih efektif dari Dinas Kesehatan Kota Jambi serta melakukan koordinasi pada sektor-sektor yang terkait didalam program pemberantasan malaria. Dalam penyusunan anggaran program pemberantasan malaria perlu memperhatikan kebijakan dari gerakan Gebrak Malaria serta memperhatikan kesenambungan anggaran.

---

Malaria is a chronic problem in same district micifalities in province of Jambi. ANII rate is above national tolerance and SPM indicator is under target at period of 2004-2006. Malaria eradication program is one of essential service which must be subsided by government (a half or all of them) on implementation. The presence of district autonomy of health budget for each district is depend on district government commitment, except if it has been done an effective advocation based on an accurate financial information.

This study purpose is getting information about financial planning based on government which allocated for Malaria eradication program at period of 2004-2006 based on source, used allocation and commitment from authority government and resource gap between estimated calculation of program need based on KW-SPM costing of fund.

This study covered cost of Malaria eradication program of government funding District Health Office of Jambi at period of 2004-2006. This study used primary and secondary data. Primary data was collected from in-depth interview with stakeholder and secondary data was collected from financial document. From the cost analysis of Malaria eradication program was obtained an illustration that cost analysis of Malaria eradication program at period of 2004-2006 went up from 41,6 million rupiahs until 14,8 billion rupiahs because kelambunisasi program. Total cost out of Kelambunisasi program went up from 41,6 billion rupiahs until 214,8 billion rupiahs. There is not fend from Province budget, with contribution from central government begins in 2005. While the biggest cost of BLN/donation is 14,8 billion because of Kelambunisasi program. Based on activity element, the biggest allocation for treatment activity every year is medicine. According to program function., the biggest allocation for curative every year is medicine, white preventive activity in 2006 has a big allocation because of Kelambunisasi program. Based on budget, operational cost of medicine gets the biggest allocation, while traveling purchase of medicine gets the lowest allocation every year. Investation cost gets the biggest allocation in 2006. Based on KW-SPM Malaria estimation calculated and fund allocation in 2006 got 46% resource gap or 254 million rupiahs. Out of calculation of program personal salary, the different is 33,3% or 313 million rupiahs.

From in-depth interview result with stakeholder got art illustration that health sector is one of development priority in Jambi Problem of Malaria also need right handling and more attention.

It was suggested to district government to improve an estimated allocation of Malaria eradication program based on program need by mobilizing funds from various sources considering district capacity of budget. It is important to give support by advocation effort effectively from District Health Office of Jambi and coordination with other sectors on Malaria eradication program. It is important to give attention of policy from Gebrak Malaria movement and giving more attention of fund sustainability on fund arrangement of Malaria eradication program."

"Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia. diperkirakan ± 1,5 juta - 2.7 juta jiwa meninggal setiap tahunnya. Di Indonesia Pada tahun 2002 dilaporkan ada 15 juta kasus klinis. Dilaporkan bahwa dibeberapa daerah malaria masih endemis terutama daerah terpencil dan sebagian besar penderitanya dari goIongan ekonomi lemah. Dari 2 I kabupaten /kota di NAD,66 6% merupakan daerah endemis malaria. Kabupatcn Aceh Tenggara yang merupakan daerah pegunungan dengan jarak 900 km dari ibu kota provinsi selama empat tahun berturut-turut megalami kenaikan kasus malaria. Pada tahun 2003 teroatat 741 kasus, 2004 tercatat 531 kasus, 2005 tercatat 1.112 kasus dan 2006 tercatat l.787 kasus kejadian malaria. Perhatian dunia terhadap malaria cukup besar. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Global Fund, pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia yang berbunyi menghapus hutang Indonesia sebesar 50juta euro (600 milyar) dengan syarat setengah dari dana tersebut digunakan untuk program pemberantasan penyakit menular termasuk malaria. Program pemberantasan penyakit malaria merupakan palayanan esensial yang harus disubsidi oleh pemerintah dalam upaya mencapai ?kesehatan untuk semua? (health for all) sesuai dengan kemampuan Negara Indonesia. Diharapkan Dinas Kesehatan Kaabaupaten dapat mempengaruhi para pengambil keputusan di daerah untuk mendapaatkan prioritas dana APBD Kabupaten guna membiayai program malaria. Penelitian ini ingin melihat anggaran program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2005 s/d 2007 dimulai dari proses perencanaan penerimaan anggaran dari berbagai sumber peruntukan anggaran tersebut, siapa pegelolanya dan bagaimana dukungan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitalif yang bersifiat deskriftif. Hasil penelitian menemukan pembiayaan program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupeten Aceh Tenggara pada tahun 2005 sld 2007 menunjukan hanya terdapat dua sumber yaitu ABPD Kab dan BLN yang jumlahnya cenderung naik yaitu tahun 2005 Rp 314,480.000, tahun 2006 Rp 444.380.000 dan tahun 2007 Rp 2.806.450.000. Pembiayaan operasional hampir tidak ada perubahan dari tahun ketahun. Komponen biaya terbesar adalah pemberian kelambu sebesar Rp. 2.512.200.000. Biaya untuk kuratif sangat sedikit yaitu hanya Rp 86.970.000. selama tahun 2005 s/d 2007. Dari hasil wawancara mendalam dengan peieabat terkait diperoleh gambaran bahwa keinginan mereka untuk memberantas: penyaki.t malaria cukup tinggi hanya saja belum diikuti dengan jumlah anggaran. Penelitian ini menyarankan agar pengelola Program pemberantasan penyakit malaria Dinas Kesahatan Kabupaten Aceh Tenggara lebih aktif lagi mencari sumber pembiayaan lain, tidak hanya bertumpun pada sumber yang ada sekarang dengan cara membuat perencanaan yang tepat dan melakukan advocasi ke pemerintah daerah.

---

Malaria is a communicable disease that is still be one of health problem throughout tbe world. There are estimated ± I ,5 - 2,7 million people died every year because of malaria. It has been reported that there were 15 miliion cases in Indonesia in 2002. Malaria is still be an endemic disease in rural area and most of patients are the poor people. There are 21 districts in NAD and 66 6%malatia. Aceh Tenggara District is a mountainous area in the distance of 900 km from capital city. For 4 years malaria cases increased year to year. In 2003, it was recorded that there were 741 cases, 842 cases in 2004, !.!12 cases in 2005 and 1.787 cases in 2006. The international contribution toward malaria is great enough. The MOU bertween global fund, German and Indonesia has been signed, it stated they agreed to eliminate Indonesia debt at anount 50 million Euro (600 million) with a specific condition that half of that loan should be used to eliminate communicable disease including malaria. Malaria elimination program is an essential service subsidized by government to achieve "health for all" in accordance with government ability. It's expected that District Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten) could influence the district policy stake holder to get a priority budget from Annual district budget called ?APBD? for malaria program This study was aimed to describe the budget of malaria program in district health office in Aceh Tenggara in 2005 to 2007. This study enrolled the planning budgeting process, financing sources, agent, provider and beneficiary for malaria program. This study was on descriptive operational study with qualitative and quantitative approaches. The results of study showed that the sources of fund are District APBD and BLN. The funding tends to increase from Rp. 314.480.000 in 2005, Rp. 444.380.000 in 2006 to Rp. 2.806.450.000 in 2007. The major component of 1hat funding waspurchasing mosquito net and it cost 2.512.200.000. Curative funding component is only 86.970.000 from 2005 to 2007. The result of study recommended 1hat the District Hea1th Office ( Dinkes ) ofAceh Tenggara should proactively find others potential resources, not only depending on the available resourcesby making a better planning process and advocate district government."

"Di negara berkembang termasuk Indonesia penyakit malaria ini merupakan masalah kesehatan masyarakat, telah menimbulkan banyak korban, biaya perawatan medis, dan kehilangan kerja. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bahwa jumlah penderita penyakit malaria diketahui bahwa Annual Malaria Incidence (AMI) untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebesar 2,43 per seribu penduduk. Dari data tersebut proporsi terbesar terjadi di Kota Sabang dengan jumlah 32,2 per seribu penduduk. Dengan tingginya kasus malaria di Kota Sabang dan belum diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam pemberantasan penyakit malaria di Kota Sabang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), maka perlu dilakukannya suatu studi yang dapat memberikan gambaran terhadap perilaku masyarakat Kota Sabang terhadap pemberantasan penyakit malaria dan faktor-faktor yang mempenggaruhinya.Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah sampel 201 rumah tangga di 4 kelurahan yang masuk dalam kategori High Prevalence Area (PR > 3 ) dalam Kota Sabang. Variabel yang diteliti adalah faktor predisposisi yang meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pengetahuan dan sikap. Faktor yang kedua adalah faktor pemungkin yang mencakup sarana dan keramahan tenaga kesehatan dan faktor penguat yang dilihat dari sikap tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan menggunakan yang sesuai (uji t untuk variabel dengan 2 kategorik, uji anova untuk variabel independen yang mempunyai lebih dan 2 kategori dan uji korelasi regresi untuk variabel independennya numerik) pada derajat kepercayaan 95 %.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Kota Sabang terhadap pemberantasan penyakit malaria yang masuk dalam kategori kurang sebanyak 45,8 % dan kategori baik 54,2 %. Berdasarkan analisis bivariat dengan untuk variabel jenis kelamin tidak menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna antara jenis kelamin lakilaki dengan jenis kelamin perempuan terhadap perilaku pemberantasan penyakit malaria. Untuk variabel tingkat pendidikan menunjukan adanya perbedaan rata-rata yang bermakna antara tingkat pendididikan dengan perilaku pemberantasan penyakit malaria. Sedangkan untuk variabel umur, pengetahuan, sikap responden dan sikap tokoh masyarakat menunjukkan adanya hubungan antara variabel tersebut dengan perilaku, sarana dan sikap petugas kesehatan tidak menunjukkan adanya hubungan yang bermakna setelah diuji dengan mengunakan uji korelasi regresi. Hubungan umur dengan perilaku menunjukkan hubungan yang lemah, hubungan pengetahuan dan sikap serta sikap tokoh masyarakat dengan perilaku menunjukkan hubungan yang sedang. Kemudian hubungan sarana dan keramahan tenaga kesehatan dengan perilaku tidak adanya hubungan.Berdasarkan hasil penelitian disarankan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu memberikan dukungan perhatian terhadap upaya pemberantasan penyakit malaria di Kota Sabang. Bagi Dinas Kesehatan Kota Sabang agar menjadikan program pemberantasan penyakit sebagai program utama. Bagi Puskesmas perlu ditingkatkan penyuluhan dan penyebaran informasi kepada masyarakat terutama cara pemberantasan penyakit malaria dengan mengunakan bahasa lokal agar mudah dipahami dengan melibatkan tokoh masyarakat.Bagi Pemerintah Daerah Kota Sabang perlu mengadakan program khusus karena prevalensi penyakit malaria masih tinggi. Bagi Masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan dan pendidikan. Untuk peneliti diharapkan melakukan penelitian dengan rancangan yang berbeda yang meliputi keseluruhan variabel.

---

Factors Which Are Related to the People Behavior in an Effort to Eradicate the Malaria Disease in Sabang City of Nanggroe Aceh Darussalam, Year 2003In the developing country including Indonesia, the malaria disease is a health problem of the people, that have taken many victims, medical expenses, and loss of employment. Based on the data from the Health Office of Nanggroe Aceh Darussalam Province that the number of malaria patients or the Annual Malaria Incidence (AMI) for Nanggroe Aceh Darussalam Province is 2.43 percent per one thousand people. With the high incidence of malaria in Sabang City and the unidentified factors related to the people behavior in eradicating the malaria disease in Sabang city of Nanggroe Aceh Darussalam (NAB), a study needs to be done which can give a description towards the behavior of the people of Sabang city towards the eradication of malaria disease and factors which affect it.

The research design used is cross sectional with the number of sample 201 of households in 4 sub-district which is included as High Prevalence Area (PR>3) in Sabang City. The Variable surveyed was the predisposition factor which includes sex, age, education level, knowledge and attitude. The second factor is the enabling factor which includes facilities and attitude of the health personnel and the encouraging factor which can be seen from the attitude of the public figure. The data analysis is done with univariate and bivariate method by using suitable one (t test for variable with 2 categories, anova test for independent variable that has more than 2 categories and regression correlation test for numeric independent variable) at the confidence level 95%.

The results of the survey indicate that the behavior of Sabang City people towards the malaria eradication which is included in the less sufficient category is 45.8% and good category is 54.2%. Based on the bivariate analysis with the sex variable does no indicate a significant difference between the man and the woman sex towards the malaria disease eradication. For the education level variable there is average significant difference with the malaria disease eradication. While for age variable, the knowledge, respondent attitude and the public figure attitude, it indicates a relationship between that variable and the attitude, facilities and the attitude of the health personnel does not indicate a significant relationship after it was tested by using regression correlation.

Based on the results of research it is suggested that the Office of Health of Nanggroe Aceh Darussalam needs to give attention towards the efforts to eradicate the malaria disease in Sabang City. It is suggested for the Health Office of Sabang City to make the disease eradication as its major program. It is suggested for the Community Health Centers that they must increase the counseling and dissemination of the information to the people especially the method of malaria disease eradication by using the local language in order to be understood easily by involving the public figures.

For the Government of Sabang City it is suggested that it needs to make a special program because the malaria diseases prevalence is still high. The people need to increase their knowledge and education. For the researchers, it is expected that different design of the research which include the whole variables."

"Pencapaian angka API tahun 2010 secara Nasional sudah memenuhi target (2 per 1000 penduduk). Pada data di atas menunjukkan bahwa Propinsi Papua dengan API tertinggi, yaitu 18,03 dan masih jauh dari yang ditargetkan,hal ini menunjukkan bahwa kasus malaria di Papua masih cukup tinggi dan memerlukan penanganan yang serius, dan propinsi dengan API terendah adalah propinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Bali, sedangkan di Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan bahwa angka kasus malaria cukup tinggi, dengan angka API 233,1 per 1000 dan sudah melewati target yang ditetapkan. Saat ini program malaria masih mendapatkan bantuan pendanaan dari Global Fund, sehingga masih memiliki keterkaitan. Keterkaitan kritis pada ke dua komponen tersebut, apabila tidak diatisipasi oleh pemerintah dari awal, salah satunya dengan menyiapkan anggaran yang telah dibiayai oleh GF ke dalam kegiatan rutin, maka akan terjadi penurunan cakupan kembali, sehingga dampaknya akan dirasakan oleh mayarakat Papua pada umumnya dan Kabupaten Kepulauan Yapen pada khususnya, apabila program perbantuan ini dihentikan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Keterkaitan Kritis antara Komponen Sistem Kesehatan dengan Global Fund untuk Program Malaria di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi literatur yang berhubungan dengan Sistem Kesehatan dan Global Fund dengan pengumpulan data melalui informan terkait dengan cara wawancara mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sehubungan dengan keterkaitan kritis antara Komponen Sistem Kesehatan dengan Globan Fund untuk Program Malaria di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua, berdasarkan fungsi dalam komponen tersebut, maka yang memiliki keterkaitan kritis adalah pada komponen Perencanaan, Pembiayaan serta Monitoring dan Evaluasi sedangkan yang tidak memiliki keterkaitan pada komponen Penatalayanan dan Pemerintah, Pelayanan, Peningkatan Akses Pelayanan. Berbeda pada Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk komponen monitoring dan evaluasi tidak memiliki keterkaitan kritis.

---

The national achievement rate of API in 2010 has met the target (2 per 1000 population). It indicates that Papua Province with the highest API, which is 18.03 is left far from the target, that suggests that cases of malaria in Papua is quite high and require a serious action. Provinces with the lowest API are Jakarta, DI Yogyakarta and Bali, while in the Islands District Yapen showed that the number of malaria cases is quite high, with an API rate 233.1 per 1000 and had passed the target set. Currently malaria program got financing from the Global Fund , and it shows the relevance.

The critical interaction between the two-components, if doesn't well handled by the government from the beginning, by preparing a routine budget financed by the Global Fund, there will be a reduction in program coverage, and will impact to the whole society particularly in Papuan Islands District Yapen if the program is being stopped.

The purpose of this study is to determine the critical interaction between the Critical Component of Health System and the Global Fund for Malaria Program in Yapen Islands District of Papua. The method used in this research is qualitative method with in-depth interviews and literature studies related to Health System and the Global Fund by collecting data through informants related to the manner in-depth interviews, to reveal the Critical interactionbetween Component of Health System and the Global Fund for Malaria Programme Yapen Islands District of Papua.

This study concluded that according to the critical interaction between the Health System Component and the Global Fund for Malaria Program in the District of Yapen Islands Papua, in the relevance to the function of those components, the critical interactions are in the planning functions, finance function, monitoring and Evaluation function. In the other hand, the stewardship and the government, service delivery and the increase of service access did not show the relevances. Contrary to the districs of Yapen Island Papua, monitoring and evaluation component did not show critical interactions."

"Resistensi malaria di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam cukup tinggi, yaitu sebesar 25%. Sedangkan Annual Malaria Incidence tertinggi berada di Kota Sabang, sebesar 146,48 %o. Menurut Kamal Saiful, 2001 bahwa proporsi penderita malaria klinis yang mencari obat malaria di warung sebesar 56,4%. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa 2 dari 5 warung di Kota Sabang menjual obat malaria dan obat malaria yang tersedia di warung adalah Chloroquine diphosphate and Sulfadoxin pyrimetamine dengan harga jual per tablet Rp. 500,-. Sehubungan dengan hal tersehut di atas, perlu dilakukan suatu penelitian tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Praktek Penjaja Warung dalam Pengobatan Malaria di Kota Sabang Tahun 2003.Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu Bulan Juni Tahun 2003 diseluruh warung yang menjual obat malaria di Kota Sabang. Sedangkan dalam pengumpulan data, peneliti dibantu oleh 2 orang staf, masing-masing 1 orang dari Dinas Kesehatan Kota Sabang dan 1 orang staf Puskesmas Sukajaya yang telah dilatih terlebih dahulu. Data primer berupa hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner yang ditanyakan kepada para penjaja warung.Desain penelitian non eksperimental dengan menggunakan studi cross sectional, dan seluruh populasi penjaja waning yang menjual obat malaria dijadikan sebagai responden. Pengolahan data dengan menggunakan Program Epi Info.Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa 75% waning di Kota Sabang menjual obat malaria; 60,3% penjaja warung adalah laki-laki;sebesar 50,8% berumur lebih atau sama dengan 39 tahun; 55,6% pendidikan terakhir tamat SMU ke atas; 52,4% statusnya sebagai kepala rumah tangga: motivasi menjual obat 92,1% berasal dari permintaan masyarakat, bahan utama warung 68,2% non rokok, sumber perolehan obat dari toko lain/depot sebesar 96,8%.Penjualan obat per minggu 65,1% minimal 4 tablet; per bulan 50,8% minimal 15 tablet; omset per minggu 60,3% minimal Rp. 2.000,-: per bulan 50,8% minimal Rp. 7.200,-; permintaan per minggu 74,6% lebih atau sama dengan 2 kunjungan; permintaan per bulan 50,8% minimal 6 kunjungan.Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara permintaan obat per minggu dengan praktek penjaja warung dalam pengobatan malaria dan ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan praktek penjaja warung dalam pengobatan malaria di Kota Sabang Tabun 2003.Dapat disimpulkan bahwa; peran warung cukup tinggi dalam menjual obat malaria; diperlukan suatu intervensi dari Dinas Kesehatan untuk memberikan penjelasan perihal malaria, obat-obat malaria, dosis serta cara pemakaiannya; penjaja warung mempunyai potensi untuk dibina lebih lanjut.Dinas Kesehatan diharapkan dapat membina para penjaja warung tentang penyakit malaria, jenis-jenis obat malaria beserta dosis dan cara pemakainnya serta kalimat-kalimat yang harus disampaikan kepada pembeli obat malaria. Kemudian warung juga dapat difungsikan sebagai Pos Obat Desa dan distribusi obat yang semula berasal dari toko lain atau depot, dapat diambil alih oleh Dinas Kesehatan, jika sudah berbentuk Pos Obat Desa.

---

The resistance of malaria in Nanggroe Aceh Darussalam Province is fairly high, namely 25%; while the highest Annual Malaria Incidence occurred in Sabang in 2001, namely 146,48 %o. According to Kamal Saiful, 2001; that the proportion of clinical malaria patients that seek malaria medication in the booth is 56,4%, Preliminary survey results indicate that in Sahang City, 2 of 5 of the booth sell malaria medicine and the malaria medicine available in the booth is Chloroquine diphosphate and Sulfadoxin pyrimetamine with the selling price Rp. 500,- per tablet. In relation to the above matters, a research regarding the factors related to the Peddler Booth practice in treatment of malaria in Sabang City in the year 2003 is needed.

This research is done for one month, namely in June 2003 in all booths that sell malaria medicine in Sabang City. While in the data collection, I was assisted by 2 staff, 1 staff from the Health Office of Sabang City and 1 staff from the Community Health Center of Sukajaya, which was trained previously. The primary data in the form of interview by using questions which was asked to the booth peddlers.

The non-experimental research design is cross sectional study and the whole of booth peddlers that sell the malaria medicine were used as respondents, namely 63 respondents. The data processing was done, by using Epi Info Program.

The univariate analysis results indicate that: 75% booths in Sabang City sell malaria medicine; 60,3% the booth peddlers are men; 50,8% the respondents have the age of 39 years or more; 55,6% of their latest education level is graduated from high school or more; 52,4% of their status is as head of household; their motivation of selling the medicine is 92,1% due to demand from the people; the main items sold by the booth is 68,2% is non-tobacco, the source of the medicine from other stores/depots is 96,8%. The weekly medicine sales is 65,1''A minimum 4 tablets; 50,8% per month minimum 15 tablets; the weekly sales is 60,3% minimum is Rp. 2.000,-; monthly sales 50,8% minimum is Rp. 7.200,-; the weekly demand for 74,6% or more is equal with the 2 visits; the monthly demand 50,8% is minimum 6 visits.

The bivariate analysis results indicate that there is significant relationship between the weekly demands for the medicine with the booth peddlers in the malaria treatment and there is a significant relationship between the attitude with the practice of the booth peddler practice in treatment of the malaria in Sabang City in the year 2003.

It can be concluded that the role of booth is quite important in selling the malaria medicine; and intervention from the Health Office to give explanation regarding the malaria disease, malaria medicines. dosage and its usage; the booth peddlers have the potential to developed further.

It is expected that the Health Office can alert the booth peddlers regarding the malaria disease, types of malaria medicines and dosage and method of usage and the sentences that must be said to the buyer of the malaria medicine. Then, the booth can also used as the Village Medicine Post and medicine distribution which previously resulted from other stores or depot. which can be taken over of the Health Office, if it has become a Village Medicine Post."

"Kecamatan Nongsa merupakan daerah High Case Incidence (API > 5 %o ) untuk penyakit malaria dan di kecamatan ini terjadi perubahan lingkungan sebagai akibat penambangan pasir yang menimbulkan lubang-lubang bekas galian pasir yang potensial sebagai tempat perindukan nyamuk penyebar malaria di sekitar pemukiman penduduk. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk melihat faktor lingkungan yang berhubungan dengan kejadian malaria di Kecamatan Nongsa Kota Batam.Disain yang digunakan adalah studi observasional kasus kontrol dengan jumlah sampel sebanyak 107 kasus dan 107 kontrol dan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan observasi di lapangan.Faktor lingkungan yang diteliti adalah faktor lingkungan fisik yaitu tempat perindukan nyamuk dengan variabel lubang galian pasir, rawa-rawa dan faktor sosio budaya dengan variabel pekerjaan/aktivitas pendidikan, status sosio ekonomi dan lama tinggal.Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada hubungan antara lubang galian pasir yang berjarak kurang atau sama dengan 2 km dari pemukiman penduduk dengan kejadian 'malaria dengan p 'value 0,000 dan OR 3,184 (1,798-5,637), ada hubungan rawa-rawa dengan jarak yang sama dengan kejadian malaria dengan p value 0,001 dan OR 3,24 (1,650- 6,372) dan ada pengaruh lama tinggal dengan kejadian malaria setelah dikontrol oleh variabel lainnya dengan p value 0,010 dan OR 2,743 (1,271 - 5,921). Dari analisis multivariat didapatkan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kejadian malaria adalah faktor lubang bekas galian pasir dengan jarak kurang atau lama dengan 2 km dari pemukiman penduduk.dengan OR 5,260 (2,663-10,389).Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa galian pasir sangat berhubungan dengan kejadian malaria. Untuk itu pengusaha atau masyarakat yang akan melakukan penggalian pasir harus memiliki izin dan pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang berisi larangan menggali pasir dengan jarak kurang dari 2 km dari pemukiman penduduk, serta untuk puskesmas agar melaksanakan penyuluhan kesehatan yang berhubungan dengan lingkungan sehingga masyarakat tahu bagaimana pencegahan malaria baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga.Daftar Pustaka : 39 (1963 - 2002)

---

The Environmental Factors in Association with The Incidence of Malaria in Sub District Nongsa in Batam City in the Year 2002Sub district Nongsa is a high case incidence area (API > 5 %) of malaria disease. In this sub district, there was an environmental change as a result of sand mining which left such holes of the effects of the mining. The holes were potential for the place of mosquito proliferation as malaria disseminator to the population settlement. Therefore, there was a need to do some studies in order to know the related environmental factors with the incidents of malaria in the Sub District Nongsa of Batam City.

The design used was observational study of case control with the number of sample 107 people for each case and control samples. The data was collected by using questionnaire and through field observation.

The environmental factors studied were physical factors of the environment, that was the place for mosquito proliferation and variables of sand mining holes, swamps, and soscioculture factors with the variables of occupation/level of education, socioeconomic status and period of living.

The result of the research showed that there was a relationship between sand mining holes, which were located 2 kilometers far away from the settlement with the incidences of malaria with p value 0,000 and OR 3,184 (1,798 - 5,637). There was a relationship between' swamps with similar distances with malaria incidences with with p value 0,001 and OR 3,24 (1,650 - 6,372) and there was an effect of the period of living and the incident of malaria after being controlled by other variables with with p value 0,010 and OR 2,743 (1,271 -- 5,921). From multivariate analysis, it was known that most dominant factor which associated with the incidences of malaria was the used holes of sand mining factor that their distance less than 2 kilometers from the community settlement with the OR 5,260 (2,663-10,389).

The result of the study showed that sand mining was strongly associated with malaria incidences. Therefore, private sectors and public who want to do sand minings to apply the admission letter for sand mining and to the government of Batam City to issue the Provincial Regulations which contains the prohibition of sand mining which their location are less than 2 kilometers from the community settlement, and to the public health center to provide health illumination to the community about self and family prevention from the risk of malaria disease.

References: 41 (1963-2002)"

"Kecamatan Selebar yang terdiri dari Puskesmas Basuki Rahmat, Betungan, dan Padang Serai merupakan salah satu dari empat kecamatan yang ada di Kota Bengkulu dengan penderita malaria klinis terbanyak. Median Annual Malaria Incidence (AMI) selama 5 (lima) tahun berturut-turut paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya dan termasuk dalam kategori High Incidence Area (HIA) dengan AMI > 50%, dan paling banyak diderita oleh penduduk yang berumur 15-44 tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang berhubungan dengan kejadian malaria di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Tahun 2004. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan karakteristik individu dan faktor lingkungan fisik dengan kejadian malaria.Desain penelitian menggunakan kasus kontrol. Kasus adalah penduduk berusia 15-44 tahun yang berkunjung ke Puskesmas dengan gejala klinis dan sediaan darahnya positif malaria baik itu P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. mix sedangkan kontrol adalah penduduk yang berusia 15-44 tahun yang berkunjung ke Puskesmas dengan gejala demam akan tetapi sediaan darahnya negatif malaria. Sebagai gold standard digunakan pemeriksaan laboratorium. Jumlah kasus dan kontrol diambil berdasarkan proporsi penderita malaria klinis di tiga Puskesmas dengan perincian kasus 158 dan kontrol 158.Faktor-faktor yang diteliti adalah karakteristik individu dan faktor lingkungan fisik, meliputi pendidikan, pekerjaan, lama tinggal, pemakaian kelambu, penggunaan obat anti nyamuk, keadaan dinding rumah, ventilasi, kebersihan, dan ternak besar.Hasil analisis bivariat dengan derajat kepercayaan 95% menunjukkan 5 variabel yang berhubungan dengan kejadian malaria, yailu pekerjaan dengan nilai p=0,001 (2,265; I,398-3,671), penggunaan obat anti nyamuk nilai p=0,001 (4,723; 2,436-9,15'7), keadaan dinding rumah nilai p=0,006 (1,921; 1,222-3,019), kebersihan lingkungan rumah nilai p=0,003 (2,321; 1,215-2,978), dan ternak besar nilai p=0,021 (1,806; 1,116-2,923).Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan adalah penggunaan obat anti nyamuk. Berturut-turut diikuti oleh kebersihan lingkungan rumah, keadaan dinding rumah, dan pekerjaan.Dari hasil penelitian ini maka disarankan untuk memberikan penyuluhan ke masyarakat, menggalakkan Jum?at bersih/budaya gotong royong yang ada untuk mengurangi/menghilangkan daerah yang disenangi nyamuk; dalam bekerja menggunakan pakaian yang tertutup dan menggunakan repellent; melindungi orang yang rentan agar jangan sampai digigit nyamuk dan memberikan obat anti malaria untuk pencegahan infeksi malaria dan Dinas Kesehatan iidak perlu melaksanakan penyemprotan di rumah penduduk yang terbuat dari papan/palupu serta semi permanen karena tidak akan efektif sehingga pertimbangan untuk menggunakan/membudayakan pemakaian kelambu yang dicelup insektisida dimasyarakat sangat diperlukan."

"Malaria merupakan salah satu penyakit didunia yang mempunyai jangkauan penularan paling jauh. Lebih dari separuh populasi dunia tinggal di daerah-daerah dimana penyakit ini ditemukan. Di negara berkembang termasuk Indonesia terutama di kawasan timur khususnya propinsi Nusa Tenggara Timur penyakit ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat.Untuk menanggulangi masalah diatas tidak hanya dititik beratkan pada penggunaan insektisida saja namun sangat diperlukan peran aktif masyarakat. Peningkatan peran aktif masyarakat memerlukan penyuluhan kesehatan yang menyeluruh. Informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat sangat diperlukan untuk mengembangkan penyuluhan kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam pemberantasan malaria di propinsi Nusa Tenggara Timur. Rancangan yang digunakan adalah cross sectional, dengan populasi rumah tangga dan pemilihan sampel (suami/isteri) secara acak sejumlah 400 responden. Lokasi penelitian dipilih secara purposive di daerah endemik malaria yaitu desa Batnun dan Linamnutu Kabupaten Timor Tengah Selatan serta desa Lewapaku dan Tanarara Kabupaten Sumba Timur. Responden diwawancarai langsung ke rumah dengan menggunakan kuesioner. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam terhadap 3 Petugas Puskesmas, 4 Kader Kesehatan dan 4 Tokoh Masyarakat untuk masing-masing Kabupaten. Data yang terkumpul diolah secara univariat, bivariat dan multivariat dengan menggunakan uji chi-square, label silang dan regresi logistik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 52 % responden berpengetahuan buruk sikap, 50,5 % mempunyai sikap buruk sedangkan 68 % responden masih berperilaku buruk dalam pemberantasan malaria. Lebih dari separuh responden (65,3 %) telah terpapar penyuluhan dan 84,75 % responden melaporkan didaerahnya pernah dilakukan penyemprotan. Hasil analisis bivariat, dari 11 variabel independen, ternyata hanya 3 variabel yang mempunyai hubungan bermakna dengan perilaku dalam pemberantasan malaria yaitu variabel status penduduk (p-value= 0,01), pengetahuan (p-value=1,007) dan keterpaparan penyuluhan (p-value 0,01). Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa hanya pengetahuan (odd ratio 1,75 dan p-value 0,01), kemudahan upaya pemberantasan malaria (odd ratio 1,63 dan p-value 0,03), status penduduk (odd ratio 3,55 dan p-value 01,04) yang mempunyai hubungan bermakna dengan perilaku masyarakat dalam pemberantasan malaria. Dari variabel yang paling mempunyai kontribusi terhadap perubahan perilaku masyarakat adalah pengetahuan dalam pemberantasan malaria.Penulis menyararikan agar peningkatan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan kesehatan malaria dengan memaksimalkan peran kelompok potensial agama berikut memanfaatkan media komunikasi yang telah membudaya di masyarakat baik dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Disamping itu perlu penggalangan kerja sama lintas sektor dengan kejelasan peran yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sektor sehingga diperoleh hasil yang optimal.

---

Some Predisposing, Enabling and Reinforcing Factors Related Community Behavior in Malaria Control in The Province of East Nusa TenggaraMalaria is one of diseases which has the largest transmission inand spread out in almost all part of the world. There are about a half of world population live in where malaria is endemic. In the developing countries, the disease is one of public health problems. This is also true for Indonesia, especially in the eastern part of the country.

Beside using insecticide, there are many ways to control the disease, most of them need the participation of community. To improve the community role in controlling the disease, a comprehensive health education is a necessary. Developing an effective and efficient health education strategy and methods suitable for the community should be based on information on the practice of community on this aspect and its related factors.

The study was aimed at gathering information on community behavior on malaria control and its related factors in the province of East Nusa Tenggara. The study employed a cross sectional design considering all household of study side as population unit Number of sample taken randomly from the population were 400. The study was conducted purposively in malaria endemic villages of Batnun and Linamnutu, District of Timor Tengah Selatan and Lewapaku and Tanarara, District of Sumba Timur.

The method of data collection was interview using questionnaire. Interviewers visited the houses of respondents to conduct interviews. Frequency distribution tables were used for univariate analysis, cross tabulation between dependent and each of selected independent variables were used for bivariate analysis using chi square for statistic testing, while logistic regression method were used for statistic testing of multivariate analysis. To gain more information, in depth interviews were also conducted with several informant namely three health centre' workersfor, 4 health cadres and 4 community leaders in one district.

The result of the study showed that 52 % of the respondents have a low level of knowledge on malaria control, 50,5 % respondents tent to have apathetic attitude, while 68 % of the respondents do not have a behavior that support malaria control effort. More than half (65,3 %) of respondents felt up exposed to any health education session and 84,75 % reported that there were insecticide spray campaign in their community. Among 11 independent variables included in bivariate analysis, there only 3 variables were statistically significant to be related to the behavior, namely originality status of in habitant (native or non-native) (p value = 0,001), knowledge on malaria control (p-value=0,07) and exposure to health education activities (p value = 0,01). Multivariate analysis, however, showed that only the knowledge on malaria control (odd ratio 1,75 and p-value .01), perceived complexity of effort (odd ratio 1,63 and p-value .04), and the originality status of in habitant (odd ratio 3,55 and p-value .04) that confidentially related to behavior.

The result of in-depth interviews showed that there are several community ceremony or activities could be used as a channel or media for health education session. Such opportunity includes weekly religious gathering.

It is suggested that to improve the involvement and participation of community in malaria control activities, health education can play a significant contribution. This could be done through the use of specially trained caders and religious leaders optimally. Intersectoral collaboration -such as with agricultural sectors- could optimize the effort."

"Malaria sering menimbulkan kejadian luar biasa di Indonesia. Kecamatan Bayah memiliki angka malaria tertinggi di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui insidens malaria di Kecamatan Bayah pada tahun 2006-2009 dan hubungannya dengan ketersediaan unit pelayanan kesehatan. Data didapat dari hasil pencatatan Puskesmas Bayah. Variabel yang diteliti adalah active case detection (ACD), passive case detection (PCD), dan annual parasite incidence (API), serta ketersediaan unit pelaksana teknis (UPT) penunjang di Kecamatan Bayah. Hasil penelitian menunjukkan ACD di Kecamatan Bayah pada tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 sebesar 2814, 1455, 887, dan 1630. PCD sebesar 1169, 670, 523, dan 875. API sebesar 10,5?, 5,1?, 3,1?, dan 5,3?. Enam dari sembilan desa di Kecamatan Bayah memiliki UPT penunjang. ACD, PCD, dan API di Kecamatan Bayah menurun pada tahun 2006 hingga 2008, namun meningkat pada tahun 2009. Selain itu, insidens malaria berdasarkan ACD, PCD, dan API tidak berhubungan dengan ketersediaan UPT penunjang (uji t tidak berpasangan, p>0,05).

---

AbstractMalaria often makes outbreaks in Indonesia. Bayah district has the highest malaria prevalence in Lebak Town, Banten Province. This research aims to study malaria incidence in Bayah district during 2006-2009 and its association with health care units. The data is obtained from Puskesmas Bayah medical records. The variables measured are active case detection (ACD), passive case detection (PCD), annual parasite incidence (API), and the availability of sub-health care units in Bayah district. The results show that ACD in Bayah district during 2006, 2007, 2008, and 2009 were 2814, 1455, 887, and 1630 respectively. PCD were 1169, 670, 523, and 875 respectively. API were 10,.5?, 5.1?, 3.1?, and 5,.3? respectively. Six of nine villages in Bayah district have sub-health care units. The numbers decreased during 2006-2008, but increased in 2009. Besides, ACD, PCD, and API have no association with sub-health care units (independent t-test, p>0.05)."