Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Umar Chapra menyatakan, sistem ekonomi Kapitalis dan sosialis yang melatar belakangi munculnya perbankan konvensional telah gagal, maka munculnya perbankan dengan prinsip syariah merupakan jalan tengah dan solusi dari kebuntuan ekonomi. Di Indonesia konsep bank syariah diperkenalkan dengan didirikannya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) tahun 1991., diprakarsai Majelis Ulama Indonesia dan didukung para pengusaha dan cendekiawan muslim. Tercatat, bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah berjumlah 13 Bank Umum, hampir 90 BPRS Berta LKM Syariah berupa BMT yang jumlah zibuan dengan pertumbuhan hampir 23 persen pertahun. Artinya perbankan syariah punya tantangan tersendiri sehingga perlu di kelola secara baik dan profesional.Salah satu hal terpenting adalah meminimalis resiko bank kecil dalam penyaluran pembiayaan Bank harus mampu membuat perjanjian (akad) secara benar dan sesuai syariah. Benar yaitu telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan secara substansial telah sesuai menurut hukum Islam. Dari beberapa perjanjian yang telah diteliti, bisa dikatakan syarat formal dan substansial telah terpenuhi, Namun ada satu hal yang belum tercover yaitu Klausula Force Majeure/keadaan mamaksa. Perlunya kausula karena disanalah ciri khas perbankan syariah yaitu ada pembagian keuntungan dan resiko secara proposional dan bank ikut menanggung resiko juga.Walau dalam praktek saat ini bisa dikatakan sebenarnya sama sekali tidak ada bank syariah yang berbagi resiko dan kerugian karena semua perjanjian telah diproteksi untuk melindungi bank. Selain itu mekanisme pembagian hasil adalah Revenue Sharing. Hal disebabkan karena moral hazard pelaku usaha di Indonesia masih tinggi sekali sehingga mekanisme bagi hasil ideal Profit sharing berdasarkan pendapatan bersih tidak dilakukan karena punya resiko besar. Agar pertumbuhan perbankan syariah lebih balk, maka perlu pars pengelola danalnasabah yang telah mendapatkan pembiayaan untuk menjaga akuntabilitas dengan menjalankan usaha sesuai Good Corporate Governance Principle."

"Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama terkait dengan pembuatan akta akad pembiayaan mudharabah membutuhkan jasa hukum notaris. Dalam pelaksanaannya, akta akad pembiayaan mudharabah tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan.Dalam tesis ini penulis akan mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan pokok pembahasan mengenai dualisme hukum dalam penerapan HT pada pembiayaan akad mudharabah sebagai hambatan penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah tersebut. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan dengan penambahan unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan dualisme hukum dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah terjadi pada penerapan HT sebagai akad pelengkap. Pengikatan HT tersebut menyebabkan akad pembiayaan mudharabah berubah status menjadi akad utang-piutang, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari suatu utang piutang adalah riba, dan riba dilarang dalam Islam, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah perbankan syariah dalam UUPS. Selanjutnya tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah yakni bertanggung jawab melaksanakan tugas, kewenangan, serta kewajiban berdasarkan UUJN seperti: bertanggung jawab membuat setiap akta akad [Pasal 38, Pasal 65 UUJN jo Pasal 1 Angka (13) UUPS]; memberikan penyuluhan hukum baik kepada pihak bank maupun nasabah berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad mudharabah, memeriksa keabsahan data terkait pembiayaan mudharabah [Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan d UUJN jo Pasal 19 Ayat (1) huruf (c) UUPS]; selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

---

Sharia banking as a sharia financial institution in every business activity, especially related to the creation of a mudharabah financing deed requires notary legal services. In the implementation, the mudharabah financing agreement is often lead to uncertainty of the law. This certainly triggers a dispute. In this thesis the author will examine the legal event with the subject of a discussion on the dualism of law in the application of the financing of akad mudharabah as a barrier in the application of sharia principles on sharia banking and notary responsibility in the creation of mudharabah financing agreement related to the dualism of law in the mudharabah. This study is conducted with juridical-normative empirical approach and uses secondary-type data in analysing the issues. The results showed that legal dualism in the application of akad mudharabah financing occurred in the application of HT as complementary agreement. The binding of HT causes mudharabah financing agreement to change status to debt-receivable contract, while the profit gained from a debt payable is riba, and riba is banned in Islam, so this is a barrier to the implementation of sharia banking principles in UUPS. Furthermore, the responsibility of notary in the creation of mudharabah financing in relation to the dualism of law in akad mudharabah is responsible for carrying out duties, authorities, and obligations based on UUJN such as: responsible for making every deed of agreement [Article 38, article 65 UUJN Jo Article 1 figure (13) UUPS]; Provide counseling law to both the Bank and the customer regarding the rights and obligations arising from akad mudharabah, check the validity of the data related to mudharabah financing [Article 15 paragraph (2) letter b and d UUJN Jo Article 19 paragraph (1) letter (c) UUPS]; contrary to sharia principles."

"Bank Syariah yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsipprinsip syariah, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai lembaga intermediasy (intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dan mengeluarkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.Perbedaan utamanya adalah bahwa Bank Syariah melakukan kegiatannya tidak berdasarkan bunga (interest free) melainkan berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing principle atau PLS Principle).Beberapa permasalahan yang penting untuk diketahui adalah berkaitan dengan pengaturan tentang transaksi perbankan syariah di 'Indonesia, khususnya tentang perjanjian pembiayaan bagi hasil menurut prinsip syariah (mudharabah), mekanisme kerja dalam praktek perjanjian pembiayaan bagi hasil (mudharabah) yang dijalankan oleh Bank Syariah di Indonesia, dan hubungan hukum antara Bank Syariah dengan nasabahnya dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil yang dirasakan belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang maksimal.Penulisan tesis yang berjudul "Tinjauan Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah" dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu didasarkan pada studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pendekatan deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan masalah perjanjian pembiayaan bagi hasil didasarkan pada Undang-undang Perbankan, KUH Perdata dan Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan mekanisme kerja dan hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada azas kebebasan berkontrak (freedom of contract).Dalam tesis ini penulis mengusulkan agar dibuat pedoman tentang perjanjian pembiayaan bagi hasil ol.eh Bank Indonesia bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional serta segera dibuat Undang-undang tentang Bank Syariah sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para Pihak yang melakukan kegiatan perbankan syariah, khususnya dalam perjanjian pembiayaan bagi basil (mudharabah)."

"Akhir-akhir ini, banyak bermunculan bank yang menggunakan prinsip syariah. Di Indonesia sendiri, sudah terdapat undang-undang yang mengakomodasi perbankan syariah. Yaitu UU No. 7 Tahun 1992 kemudian diikuti dengan UU No. 10 Tahun 1998, serta peraturan perundangan yang lainnya. Selain Bank Umum, BPR jugs dapat menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pokok permasalahan adalah: 1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh BPRS Harta Insan Karimah dalam mengatasi risiko kegagalan usaha dari mitra usahanya pada perjanjian pembiayaan investasi? 2. Bagaimana proses penyelesaian permasalahan tersebut pada BPRS Harta Insan Karimah?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan didukung wawancara dan tipologi Penelitian adalah penelitian evaluatif. Kesimpulan dari pokok permasalahan point satu di atas yaitu ada dua tahap. Tahap tersebut diterapkan pada saat sebelum perjanjian dan setelah perjanjian. Tahap sebelum perjanjian adalah BPRS melakukan penilaian secara seksama dengan menggunakan konsep 5 C's. Tahap setelah perjanjian adalah ma BPRS akan memberikan peringatan maksimal sampai tiga kali. Kemudian pihak BPRS akan melakukan penagihan ke tempat penerima pembiayaan. Apabila ternyata nasabah memang tidak mampu membayar pinjamannya, karena kegagalan usaha, maka BPRS akan melakukan penyelamatan pembiayaan yaitu antara lain reschedulling, reconditioning, atau restructuring. Tetapi apabila memang upaya di atas tidak berhasil, upaya terakhir akan dilakukan yaitu penjualan barang jaminan. Sedangkan kesimpulan atas pokok permasalahan point dua adalah BPRS Harta Insan Karimah dalam mengatasi risiko pembiayaan tersebut adalah dengan melalui musyawarah. Bila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan dibawa ke BASYARNAS. Namun sampai saat ini belum ada kasus yang dibawa ke BASYARNAS. Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1. BPRS Harta Insan Karimah dapat lebih menerapkan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 2. Pemerintah sebaiknya mengganti kata Perkreditan dalam BPRS menjadi Pembiayaan, 3. Agar DPS lebih memaksimalkan peranannya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS Harta Insan Karimah, 4. Pada pemberian pembiayaan ulang, sebaiknya pihak BPRS lebih mengawasi perkembangan usaha dari mudharib, 5. Pemberian dispensasi berupa perpanjangan waktu pelunasan sampai dengan pengikhlasan sisa hutang kepada nasabah yang wanprestrasi karena force majeur. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) di bank syariah. Faktor-faktor yang diteliti tersebut adalah dana pihak ketiga (DPK), profit dan non performing financing (NPF). Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bank Syariah Mandiri (BSM) periode Januari 2001- September 2005. Metode penelitian menggunakan metode Error Correction Model (ECM).Berdasarkan hasil uji kointegrasi jangka panjang, diketahui adanya indikasi equilibrium (keseimbangan) jangka panjang dari ketiga variabel yang digunakan yaitu DPK, Profit dan NPF terhadap pembiayaan bagi hasil. Dari hasil uji ECM diketahui bahwa dalam jangka panjang; faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil adalah DPK dan profit, sedangkan dalam jangka pendek, faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil adalah profit.

---

The objective of this research is to analyze factors influencing profit share finance (musyararakah and mudharabah) at Bank Syari'ah. Those researched factors are fund from third party (DPK), profit and none performing financing (NPF). This research is case study at Bank Syari'ah Mandiri for January 2001 -- September 2005 period. Research method used Error Correction Model (ECM).

Based on test results of long term coo integration had been known any long term equilibrium indication from variables used those are DPK, Profit and NPF with profit share finance. Based on test result of ECM had been known that for long term the factors influencing profit share finance are DPK and profit, whereas for short term is profit."

"Bank Umum Syariah menjadi kontributor terbesar dalam mendukung keuangan syariah dengan total aset pada tahun 2020 sebesar 397,07 trilliun yang menggambarkan perkembangan kinerja Bank Umum Syariah dalam menghadapi pandemic COVID-19 terlihat baik. Namun, tidak bisa dipungkiri perbankan syariah pun ikut terdampak karena adanya pandemic COVID-19 ini dimana terjadi nya penurunan penyaluran dan pengembalian pembiayaan dan Bank Umum Konvensional pun ikut terdampak karena adanya pandemic COVID-19 dilihat dari terjadi Penelitian ini membahas pengaruh COVID-19, Inflasi, dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap profitabilitas Bank Umum (studi kasus : Bank Umum Syariah di Indonesia dan Bank Umum Konvensional di Indonesia) dengan rentang waktu tahun 2016-2021 melalui data panel. Pada penelitian ini Random Effect Model yang digunakan untuk melihat hasil estimasi. Hasil estimasi penelitian ini menunjukan bahwa pandemic COVID-19 berdampak negatif terhadap kinerja bank yang diukur melalui ROA, ROE, dan NIM baik Bank Umum Syariah maupun Bank Umum Konvensional dibuktikan dengan adanya pertumbuhan ROA,ROE,NIM yang menurun ketika tahun 2020-2021. Kemudian, inflasi berpengaruh signifkan negatif terhadap Bank Umum Syariah yang diukur melalui ROE, namun tidak terdampak apabila diukur ROA dan NIM serta dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional yang tidak terdampak oleh inflasi baik diukur ROA,ROE,dan NIM.

---

Islamic Commercial Banks are the largest contributor to supporting Islamic finance with total assets in 2020 amounting to 397.07 trillion which illustrates the development of Islamic Commercial Bank performance in dealing with the COVID-19 Pandemic looks good. However, it cannot be denied that Islamic banking has also been affected due to the COVID-19 Pandemic where there has been a decrease in distribution and return of financing and Conventional Commercial Banks have also been affected due to the COVID-19 pandemic as seen from the occurrence This study discusses the effect of COVID-19, Inflation, and Profit-Sharing Financing on Commercial Bank profitability (case study: Islamic Commercial Banks in Indonesia and Conventional Commercial Banks in Indonesia) with a time span of 2016-2021 through panel data. In this study, the Random Effect Model was used to see the estimation results. The estimation results of this study indicate that the COVID-19 pandemic has a negative impact on bank performance as measured by ROA, ROE, and NIM for both Islamic Commercial Banks and Conventional Commercial Banks as evidenced by the growth of ROA, ROE, NIM which decreases in 2020-2021. then, inflation has a negative significant effect on Islamic Commercial Banks as measured by ROE, but is not affected when measured by ROA and NIM and compared to Conventional Commercial Banks which are not affected by inflation as measured by ROA, ROE, and NIM."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa tidak ada bank syariah yang menggunakan metode profit sharing dalam melakukan distribusi bagi basil kepada shahibul anal (penabung/depositor). Faktor-faktor yang diduga dipertimbangkan oleh manajemen dalam mengambil keputusan adalah : (1) tidak tersedianya standar biaya mudharabah; (2) adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa revenue sharing lebih maslahah', (3) upaya menghindari timbulnya perselisihan (dispute) dengan nasabah; (4) efisiensi operasi; (5) ketidak-siapan masyarakat berbagi-hasil dan risiko; dan (6) berpotensi membuka rahasia bank.Hasil penelitian terhadap 26 manajer pada 10 bank syariah dengan menggunakan metode angket skala (sikap) Likert dan analisis data menggunakan Uji-Statistik Kolmogorov-Smirnov Satu-Sampel pada tingkat kepercayaan 95 persen (95%) menunjukkan bahwa manajemen mempertimbangkan faktor menghindari timbulnya perselisihan (dispute) dengan nasabah mengenai jenis biaya yang dibebankan ketika memutuskan tidak menerapkan metode distribusi bagi basil profit sharing. Sedangkan faktor (1) tidak tersedianya standar biaya inudharabah; (2) adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa `revenue sharing lebih maslahah; (3) efisiensi operasi; (4) ketidak-siapan masyarakat berbagi-hasil dan risiko (5) berpotensi membuka rahasia bank, tidak dipertimbangkan manajemen dalam memutuskan tidak menerapkan metode distribusi bagi basil profit sharing. Artinya, terdapat peluang yang cukup besar untuk menerapkan metode distribusi bagi basil profit sharing di bank syariah.

---

This research is aimed at finding out why no sharia banks employ profit sharing method in the sharing distribution to the shahibul ma/ (the depositors). It is assumed that the management considers these factors in making decision: (1) there is no mudharabah cost standard available; (2) the Fatwa of National Sharia Board (DSN) which recommends that the revenue sharing is more beneficial (maslahah); (3) avoiding disputes with depositors; (4) operational efficiency; (5) people are not prepared to share risk and return; (6) the bank confidentiality that would potentially be revealed.

A research is conducted to 26 managers of 10 sharia banks by employing the Likert scale inquiry method and the Kolmogorov-Smirnov one-sample test for the data analysis with 95% of confidence coefficient (a = 5%). The result shows that the management prefers to avoid disputes on cost type with depositors when deciding not to implement the profit sharing distribution method (3). Thus, the other factors [(1), (2), and (4), (5), (6)} are not considered when deciding not to implement the profit sharing method. This indicates that there is a great opportunity for sharia banks to implement profit sharing method."